Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI DI KABUPATEN SANGGAU) WENDI VERY NANDA, SH NIM A. 2021141037, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPenelitian ini mengangkat masalah â€œPeran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau Dalam Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Kabupaten Sanggau)â€Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dalam pembinaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima belum maksimal dilaksanakan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal, di antaranya dari segi hukum yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum dipahami oleh masyarakat, faktor penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau yang secara kualitas maupun kuantitas belum memenuhi standar, sarana/ fasilitas pendukung yang belum memadai, kondisi masyarakat yang belum memahami pentingnya tujuan peraturan daerah tersebut, serta faktor kebudayaan masyarakat yang masih menganggap aturan tersebut tidak penting.Rekomendasi yang diberikan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau harus diubah dari tipe B menjadi tipe B yang dipimpin oleh seorang kepala satuan eselon II. Dengan demikian pembagian tugas kepada bidang-bidang menjadi lebih teratur dan memiliki personil yang lebih banyak. Selain itu Kepala daerah harus mendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dari segi anggaran yang sesuai, sarana dan prasarana pendukung yang menunjang serta kualitas dan kuantitas personil yang sesuai yang ditugaskan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama dalam penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan secara maksimal. Dan yang terakhir adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau perlu menerapkan reward bagi and punishment bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau, agar dapat meningkatkan kedisiplinan kinerja dalam menegakkan peraturan daerah.Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki LimaAbstractThe research raises the problem of "The Role of Civil Service Police Unit Sanggau In Direction and Control of Street Vendors Based Sanggau District Regulation Number 9 Year 2013 On Structuring And Empowerment of Street Vendors (Studies In Sanggau)" This study used qualitative research methods. The survey results revealed that the role of the Civil Service Police Unit Sanggau in coaching and controlling street vendors not maximized implemented. This is due to several factors, both internal and external, including the legal aspect in this case is the Regional Regulation No. 9 of 2013 concerning Settlement and Empowerment of street vendors (PKL) has not been understood by the public, law enforcement apparatus that Civil Service Police Unit District Sanggau in quality and quantity do not meet the standards, facilities / support facilities are inadequate, the condition of people who do not understand the importance of the local regulatory purposes, as well as cultural factors people still assume that the rule does not penting.Rekomendasi given is the Civil Service Police Unit District Sanggau must be changed from type B to type B, led by a head of unit echelon II. Thus the division of tasks to areas become more organized and have more personnel. In addition, Head area must support the Civil Service Police Unit Sanggau terms of an appropriate budget, facilities and infrastructures that support and the quality and quantity of the appropriate personnel assigned to the Civil Service Police Unit Sanggau so that the implementation of the basic tasks and functions mainly in policing and Street Vendors coaching can be done optimally. And the last is the Local Government Sanggau need to apply for the reward and punishment for the Civil Service Police Unit personnel of the district, in order to improve the performance discipline in enforcing local regulations.Keywords: Civil Service Police Unit, Street Vendors

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK BNI SYARIAH DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF TERHADAP NASABAH NON FIX INCOME YANG MENIMBULKAN KREDIT MACET. YUNI EKA WATI, S.Farm NPM.A2021151044, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKFungsi utama bank sebagai penyalur dana telah dijalankan dengan memberikan kredit pembiayaan kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM merupakan sektor yang sangat mempengaruhi terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, selain itu sektor UMKM dapat menjadi solusi ditengah minimnya penyediaan lapangan pekerjaan. Namun disamping itu, masalah yang timbul dalam pengembangan sektor UMKM di Indonesia adalah masalah permodalan, maka dari itu lembaga perbankan menjadi lembaga yang dapat memberikan solusi dalam hal penyediaan permodalan atau kredit bagi para pelaku UMKM. Di era globalisasi yang menuntut agar semua masyarakat dapat bersaing khususnya dibidang ekonomi maka peranan lembaga perbankan sangat dibutuhkan, terlebih dalam mendorong peningkatan kegiatan wirausaha di Indonesia.Dalam prakteknya pemberian kredit terhadap pelaku UMKM khususnya di Bank BNI Syariah Cabang Pontianak terdapat suatu masalah yang dapat mengganggu stabilitas keuangan dan operasional lembaga perbankan tersebut, masalah ini yang disebut dengan kredit macet. Terjadinya kredit macet tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai macam faktor diantaranya tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian bank.Kredit macet merupakan permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas suatu bank, terjadinya kredit macet terjadi dikarenakan petugas dalam menyalurkan pembiayaan tidak sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan. Dari hasil penelitian terdapat korelasi antara penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dengan ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannyaÂ Kata kunci : Kredit Macet, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Â ABSTRACTThe main function of banks as channeling of funds has been run by providing financing credit to small and medium enterprises (UMKM). MSME sector is a very influential sector to the economic development in Indonesia, in addition to the MSME sector can be a solution amid the lack of provision of employment. But besides that, the problems that arise in the development of MSME sector in Indonesia is the problem of capital, therefore the banking institutions become institutions that can provide solutions in terms of capital or credit provision for the perpetrators of SMEs. In the era of globalization demanding that all communities can compete, especially in the economic field, the role of banking institutions is needed, especially in encouraging the increase of entrepreneurial activities in Indonesia.In practice the provision of credit to the perpetrators of SMEs, especially in Bank BNI Syariah Branch Pontianak there is a problem that can disrupt the financial and operational stability of banking institutions, this problem is called bad credit. The occurrence of non-performing loans is motivated by various factors such as not applying the prudential principles of banks.Bad credit is a problem that can disrupt the stability of a bank, the occurrence of bad loans occurred because the officers in channeling the financing does not fully apply the prudential principles of banks in channeling financing. From the result of research there is correlation between applying of prudential principle in financing distribution with customer's inability to perform its obligation.Â Keywords: Bad Debt, Implementation of Bank Prudential Principles

MODEL IMPLEMENTASI INFORMED CONSENT PEMBERIAN SUSU FORMULA PADA BAYI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK(SUATU PERSPEKTIF HUKUM) SURHAINI,S.Km A.2021131067, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis addresses the issue of informed consent implementation model formula feeding in infants at the General Hospital of Sultan Sharif Mohamad Alkadrie Pontianak City (A Legal Perspective). The method used in this study is a research method using socio-juridical approach. The results showed that: In the implementation of the medical approval under study can be concluded that there is a gap between the information on the medical procedure to be performed is given by physicians with the understanding gained by the patient. This is due to the knowledge gap physicians with the knowledge possessed by the patient. The explanation given by the doctor to the patient in practice does not meet the provisions of Article 2 (4) Decree No. 585 of 1989 that the delivery and content of information should be tailored to the level of education as well as the patient's condition and situation. To that should the doctor in giving an explanation as hard as possible so that the information he can understand and be understood by the patient and adjusted to the level of ability and knowledge of the patient. To protect the doctor from the risk of legal action in the future if it turns out the patient's choice harm himself then to the patient who refuses to do medical measures planned or to be performed by a doctor must provide a statement in writing by completing and signing the form of rejection of medical action or form home forcibly , If the doctor is found guilty of breach of contract, then the hospital will bear the cost of the loss suffered by the patient. This is because the General Hospital of Sultan Sharif Mohamad Alkadrie hospital Pontianak is the city government consisting of doctors remains that physicians working is acting for and on behalf of the hospital. Obstacles faced by the Regional General Hospital Sultan Sharif Mohamad Alkadrie Pontianak City of informed consent models used are: Regarding the lack of understanding the patient or family to the measures to be taken to make it difficult for doctors to make decisions. How to overcome that doctors in providing an explanation of the information in a language that is clear, simple, and easily understood by the various circle. About the difficulty patients or families with low levels of education and literacy in the know, understand, filling, and menandatanganani informed consent. The fix that is through doctors and paramedics who give an explanation of the significance of the agreement, including assisting in the writing and signing the informed consent form consent. About forms still change frequently and without prior socialization that lead the doctor does not know that the consent form has been replaced by the hospital. The fix is to make adjustments to the consent form has been replaced, in addition there is a good cooperation between doctors and paramedics to inform each other if a change of form.2ABSTRAKTesis ini membahas masalah model implementasi informed consent pemberian susu formula pada bayi di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak (Suatu Perspektif Hukum). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dalam pelaksanaan persetujuan medis yang diteliti dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara informasi mengenai tindakan medis yang akan dilakukan yang diberikan oleh dokter dengan pengertian yang didapat oleh pihak pasien. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan pengetahuan yang dimiliki dokter dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pihak pasien. Penjelasan yang diberikan oleh dokter kepada pihak pasien pada prakteknya kurang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) PerMenKes Nomor 585 Tahun 1989 bahwa cara penyampaian dan isi informasi harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta kondisi dan situasi pasien. Untuk itu sebaiknya dokter dalam memberikan penjelasan berusaha semaksimal mungkin agar informasi yang disampaikannya dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak pasien serta disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan pengetahuan pihak pasien. Untuk melindungi dokter dari risiko tuntutan hukum dikemudian hari kalau ternyata pilihan pasien merugikan dirinya sendiri maka kepada pihak pasien yang menolak dilakukan tindakan medis yang direncanakan atau akan dilakukan oleh dokter ini harus memberikan pernyataan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir penolakan tindakan medis atau formulir pulang paksa. Apabila dokter tersebut terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak rumah sakit akan menanggung biaya kerugian yang diderita pasien. Hal ini dikarenakan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak merupakan rumah sakit pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari dokter tetap sehingga dokter yang bekerja tersebut bertindak untuk dan atas nama rumah sakit. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dari model informed consent yang digunakan yaitu : Mengenai kekurangpahaman pasien atau keluarga terhadap tindakan yang akan dilakukan sehingga menimbulkan kesulitan bagi dokter untuk mengambil keputusan. Cara mengatasinya yaitu dokter dalam memberikan penjelasan mengenai informasi dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.Mengenai adanya kesulitan pasien atau keluarga dengan tingkat pendidikan rendah dan buta huruf dalam mengerti, memahami, mengisi, serta menandatanganani informed consent. Cara mengatasinya yaitu dengan melalui dokter dan paramedik yang memberikan penjelasan mengenai arti penting persetujuan tersebut, termasuk membantu dalam penulisan dan penandatanganan informed consent.Mengenai bentuk formulir persetujuan yang masih sering berubah dan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu yang menyebabkan dokter tidak mengetahui bahwa formulir persetujuan telah diganti oleh pihak rumah sakit. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan penyesuaian dengan formulir persetujuan yang telah diganti, selain itu terdapat kerjasama yang baik antara dokter dan paramedik untuk saling memberikan informasi jika terjadi pergantian formulir.Kata Kunci: Model Implementasi, Informed Consent, Pemberian Susu Formula Pada Bayi

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING ASAL TIONGKOK (Studi Di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang) ANGELIA PRATIWI MASTIURLANI CHRISTINA S, SH NPM.A2021151022, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the Law Enforcement Against Foreign Workers of China (Study In PT WHW Kendawangan District Ketapang District). The approach method used in this research is normatife-sosiologis approach. From the results of this thesis research obtained the conclusion Law enforcement against the Foreign Workers Origin of China in anticipating conflict conflict in the community in PT WHW Kendawangan District Ketapang District. The use of foreign workers in Indonesia is regulated in Law no. 13 Th. 2003 on Employment, in Chapter VIII: The Use of Foreign Workers, Articles 42 to 49. Foreign workers may be employed in Indonesia only in employment for a particular job and time, and they shall have co- certain. Should there be written permission from the appointed minister or official before hiring foreign workers in Indonesia. Employers who breed foreign workers are required to repatriate foreign workers to their home country after the employment relationship ends. In response, the Ministry of Manpower and Transmigration issued a new policy concerning the use of foreign workers, namely Permenakertrans No. 12 of 2013 on the Procedures for the Use of Foreign Workers. Keywords: Foreign Workers, Law Enforcement. ABSTRAK Tesis ini membahas Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok (Studi Di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatife-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Penegakan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok dalam mengantisipasi timbulkan konflik pada masyarakat di PT WHW Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Bab VIII: Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 42 sampai dengan 49. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu, dan mereka harus memiliki standar kopetensi tertentu. Harus ada izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerja berakhir. Disamping ituKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan beleid (kebijakan) baru mengenai penggunaan pekerja warga negara asing, yaitu Permenakertrans Nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Penegakan Hukum

STRATEGI PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN BARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 NPM. A2021161085, AWANG SURAWAN, S.H.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Tindak pidana narkotika yang terjadi selama ini selain merugikan masyarakat, bangsa dan negara terutama di kalangan generasi muda juga menghambat perkembangan generasi penerus bangsa ini. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat berbahaya bagi siapapun yang mengkonsumsinya atau menggunakannya yang dapat menimbulkan ketergantungan secara terus menerus dan akan merusak pikiran bagi setiap penggunanya.Salah satu unsur dari tindak pidana narkotika di dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika / narkoba menyatakan bahwa : Narkotika/narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman maupun sintesis maupun sintetis, yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.Rusaknya generasi penerus bangsa akibat narkotika/narkoba terjadi karena kurangnya pengawasan oleh perangkat-perangkat hukum yang ada terhadapat para generasi muda. Maka dari itu pemerintah setempat harus segera lakukan tindakan tegas untuk memberantas dan mencegah peredaran narkotika/narkoba sehingga tidak semakin berkembang peredarannya.Terhadap proses penyidikan tindak pidana narkotika diatur oleh undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta sangsi pidana bagi setiap pelanggaran tidak pidana narkotika.Metode dalam penerlitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hidup di masyarakat, maka metode penelitian empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Yaitu suatu proses penelitian yang dilakuan dengan menggambarkan dan menjelaskan gejala-gejala yang tampak pada saat dilakukan.Kata kunci: Tindak pidana narkotika/narkoba, penegakan hukumÂ AbstractCriminal narcotics that have occurred all this time, in addition to harming the community, nation and state, especially among the younger generation, also hinder the development of the nation's next generation. Narcotics are substances or drugs that are very dangerous for anyone who consumes them or uses them which can cause dependency continuously and will damage the mind of every user. One of the elements of narcotics crime in article 1 number 1 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics / drugs states that: Narcotics / drugs are substances or drugs originating from plants or not plants or syntheses or synthetic, which can eliminate the taste pain and can cause dependence, which is divided into groups as attached to the law. The destruction of the next generation due to narcotics / drugs occurs due to the lack of supervision by the existing legal instruments for the younger generation. Therefore the local government must immediately take decisive action to eradicate and prevent the circulation of narcotics / drugs so that their circulation will not grow. Against the process of investigating narcotics crime regulated by law number 9 of 1976 concerning narcotics. This law regulates the investigation of prosecution and court proceedings as well as criminal sanctions for any non-criminal offenses of narcotics. This research method uses juridical empirical research method is a method of legal research that functions to see in real terms and examine how the law works in the community. Because in this study examines people in life in society, the empirical research method can be said as sociological legal research. That is a research process that is carried out by describing and explaining the symptoms that appear when done.Â Keywords: Land and Building Tax, Marriage Introduction Letter

MENIKAH DI BAWAH UMUR OLEH MASYARAKAT MADURA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 MARRIAGE UNDER THE AGE REQUIREMENT BY MADURANESE ACCORDING TO THE LAW OF NUMBER 1 1974 ARIS SUJARWONO, SH A.21212032, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKArtikel ini berjudul â€œMenikah di Bawah Umur oleh Masyarakat Madura Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Studi ini diangkat karena banyak terjadi perkawinan di bawah umur yang dilakukan masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Kekuatan hukum perkawinan yang dilakukan di bawah umur tanpa adanya dispensasi dari pengadilan pada masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara sangat lemah; 2) Faktor yang menyebabkan terjadinya kawin di bawah umur pada masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara adalah faktor ekonomi, budaya, pendidikan, agama, telah melakukan hubungan intim, hamil di luar nikah dan lingkungan sementara faktor ekonomi merupakan faktor paling dominan; 3) Faktor yang menyebabkan masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara tidak taat pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah faktor kemauan masyarakat, faktor moral penegak hukum yang tidak dapat diteladani, dan faktor instrumental atau perangkat undang-undang tersebut tidak didukung oleh hukum yang lebih universal seperti HAM tidak menyebutkan batas usia minimal untuk menikah; 4) Upaya yang dapat dilakukan oleh instansi terkait untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara melalui sosialisasi undang-undang / peraturan perkawinan, bimbingan, edukasi, dan seminar.This article entitled â€œMarriage Under the Age Requirement By Maduranese According to the Law of Number 1 1974. The result of this study indicate that: 1) Marriage done by Maduranese under the age requirement by the Law of 1994 without dispensation from court is very weak in the eye of law; 2) Many factors caused Maduranese getting marriage under the age requirement are: economy, culture, education, religion, sex, white elephant and environment, while economic factor of marriage under the age is dominant; 3) Factors caused Maduranese breaking the law of 1974 on marriage age reqirement are the will of Maduranese themselves, lawyer moral, and that law instruments are not in line with the human right as the upper law where the minimum age of marriage is not mentioned; 4) To2minimize this marriage under the age, government socialize law and regulation of marriage, through guidance, education, and seminar.Key note: Marriage Under the Age Requirement

PENGHITUNGAN DAN PENENTUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HUBUNGANNYA DENGAN HUKUMAN PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Tinjauan terhadap 109 Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 - 2011 di Wilayah Pengad HERNOLD F. MAKAWIMBANG, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractOf Corruption in Indonesia more massive spread in the community and legal uncertainty in the handling of corruption cases occur due to unclear defisini state assets, this implies also which agency has the right and authority to declare the state a loss has occurred. In fact, the formulation of the country's loss, used as an element in corruption cases to be proven at trial. In connection with the development of the judge's decision to confiscate the money, goods or assets results "corruption" has now evolved to the term "impoverishment" corrupt, the parallels with the understanding inconcreto implementation shows "Criminal Punishment extra" that has not been done in an optimal and consistent. Calculating the financial losses of state visits indictment Public Prosecutor (Prosecutor) and court corruption Years 2010-2011 with the legality of the analytical approach attributive authority authorized by laws and regulations, the use of proper counting procedures and the application of the substance of the report calculation of loss state financial valid (the conclusion of a "state of financial loss as a clause of Article 2 and Article 3 of Law No. 31 of 1999. while Determination losses seen consistency of State Finance Charges Prosecutors and Judges and Court Decisions Consideration of Corruption Year 2010-2011; State Financial Relations Losses Aspects Of Criminal Punishment Determination of the Anti-Corruption Court ruling seen aspects: Elements of financial loss to the state with the determination of a sentence of imprisonment and criminal fines and additions. relationship between aspects of state finance losses, the determination of the ruling Justice Criminal future, seen a policy perspective the current legislation is Act No. 31 of 1999 and the policies in the draft legislation legislation combating corruption will come.Key words : CorruptionAbstrakTindak Pidana Korupsi di Indonesia penyebarannya semakin masif di masyarakat dan ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terjadi akibat ketidakjelasan defisini kerugian keuangan negara, ini berimplikasi pula pada lembaga mana yang berhak dan berwenang menyatakan telah terjadi kerugian negara. Padahal, rumusan kerugian negara ini, dijadikan sebagai unsur dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan dalam persidangan. Berkaitan dengan perkembangan putusan hakim untuk menyita uang, barang atau harta kekayaan hasil â€œtindak pidana korupsiâ€ saat ini telah berkembang dengan istilah â€œpemiskinanâ€ koruptor, paralelitas dengan pemahaman tersebut inconcreto menunjukan implementasi â€œHukuman Pidana tambahanâ€ yang belum dilakukan secara optimal dan konsisten.Penghitungan kerugian keuangan negara dilihat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi Tahun 2010-2011 dengan pendekatan analisis legalitas yaitu kewenangan atributif yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundangan-undangan, penggunaan prosedur penghitungan yang tepat dan penerapan substansi laporan Perhitungan kerugian keuangan negara yang valid (kesimpulan terjadinya â€œkerugian keuangan negara sebagaimana klausul Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999. Sedangkan Penentuan Kerugian Keuangan Negara dilihat konsistensi dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010-2011; Hubungan Aspek Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penentuan Hukuman Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilihat aspek : Unsur kerugian keuangan negara dengan penentuan hukuman pidana penjara dan denda serta pidana tambahan. Hubungan antara aspek Kerugian Keuangan Negara, Dengan Penentuan Pidana Dalam Putusan Hakim masa akan datang,dilihat perspektif kebijakan legislasi saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kebijakan legislasi dalam konsep undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi akan datang.Kata Kunci : Korupsi

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL.â€ (Studi Kasus di Kota Pontianak) SRI SULASMINI, SH. A.21212072, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis research raised the issue of law enforcement with the research title, TOTHE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT EIA. "(Case Study inPontianak) This study uses a socio-juridical implementation of the EIA study. Enforcement ofenvironmental law in Indonesia is regulated in Law Number 32 Year 2009 on EnvironmentalManagement. This Act provides three kinds of aspects of environmental law enforcement islaw enforcement administrative, civil and criminal. One of the law enforcement environmentwith administrative aspects is through the concept of EIA as provided for in Article 16 UULHand procedures laksananya by Government Regulation Number 27 of 1999. Environmentalimpact assessment is one way of effective control. EIA is essentially a refinement of adevelopment project planning process.Negative impacts caused by development projectsoften can be minimized by EIA. Efforts to do to achieve this is to make environmentally sounddevelopment, the environment considered since it is planned to start construction of thebuilding operations.â€˜ Environmentally sound development has been duly considered by the nation further.One of the key green development is that we often hear although not much we understand, theEIA (Environmental Impact Assessment). EIA invites people to take into account the risk ofits activities on the environment. Preparation of EIA is based on an understanding of hownature is organized, connected and functioning. Things to note also is the interaction betweensocial forces, technological and economical with the environment and natural resources.This understanding allows for predictions about the consequences of development.EIA is a study of the impact of a planned activity on the environment, which is necessary forthe decision-making process. EIA has a purpose as a tool for planning preventive measuresagainst environmental damage that may be caused by a development activity is beingplanned. Current protection and Environmental Management (PPLH) according to LawNumber 32 of 2009 on Protection and Management of the Environment Article 1 paragraph(2) is a systematic and integrated efforts are being made to preserve the function of theenvironment and prevent pollution and / or damage to the environment which includesplanning, utilization, control, maintenance, monitoring, and enforcement.This Act. Why made this law? Because currently all human activity to raise the livingstandards are often irresponsible and destructive nature. So Shrimp Act was created as a3government action to prevent the further degradation of the environment and to manage theenvironment for the better. In this Act clearly stated in Chapter X Section 3 of Article 69 onthe prohibition in the protection and management of the environment which includes a banon pollution, hazardous and toxic inserting objects (B3), inserting waste into theenvironment, land clearing by burning, and so forth. For the government to have theauthority to conduct an environmental audit are listed in section 48 and subsection 49 (1). Inaddition to Article 63, pemreintah area has the duty and the authority to implement pollutioncontrol or environmental damage, but how environmental crime enforcement of theimplementation of the EIA?Keywords: Law Enforcement, Environment, EIA, Environmental CriminalABSTRAKPenelitian Tesis ini mengangkat masalah penegakan hukum dengan judulpenelitian, PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAANAMDAL.â€ (Studi Kasus di Kota Pontianak) Penelitian ini menggunakan metodepenelitian yuridis sosiologis pelaksanaan AMDAL. Penegakan hukum lingkungan diIndonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PengelolaanLingkungan Hidup. Undang-undang ini menyediakan tiga macam aspek penegakan hukumlingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Salah satu upayapenegakan hukum lingkungan dengan aspek administrasi adalah melalui konsep AMDALsebagaimana diatur dalam Pasal 16 UULH dan tata laksananya oleh PP No 27 Tahun 1999.Analisa mengenai dampak lingkungan merupakan salah satu cara pengendalian yangefektif. AMDAL pada hakekatnya merupakan penyempurnaan suatu proses perencanaanproyek pembangunan. Dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh proyek pembangunandapat diminimalisir dengan AMDAL. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal iniadalah dengan melakukan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu lingkungandiperhatikan sejak mulai pembangunan itu direncanakan sampai pada operasi pembangunan.Pembangunan berwawasan lingkungan sudah sepatutnya dipikirkan lebih lanjut olehbangsa ini. Salah satu kunci pembangunan berwawasan lingkungan adalah yang sering kitadengar meski belum jauh kita pahami, yaitu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).AMDAL mengajak manusia untuk memperhitungkan resiko dari aktifitasnya terhadaplingkungan. Penyusunan AMDAL didasarkan pada pemahaman bagaimana alam ini tersusun,berhubungan dan berfungsi. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah interaksi antara kekuatankekuatansosial, teknologi dan ekonomis dengan lingkungan dan sumber daya alam. Pemahamanini memungkinkan adanya prediksi tentang konsekuensi tentang pembangunan.AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang sedangdirencanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilankeputusan. AMDAL mempunyai maksud sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventifterhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitaspembangunan yang sedang direncanakan. Saat ini perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (PPLH) menurut UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untukmelestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-Undang ini. Mengapa dibuatUndang-Undang ini? Karena saat ini segala aktivitas manusia untuk meningkatkan tarafhidup seringkali tidak bertanggung jawab dan merusak alam. Maka Udang-Undang ini dibuat4sebagai tindakan pemerintah untuk mencegah semakin rusaknya lingkungan dan untukmengelola lingkungan menjadi lebih baik. Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab Xbagian 3 Pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupyang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun(B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengancara membakar, dan lain sebagainya. Untuk Pemerintah memiliki wewenang untukmelakukan audit lingkungan hidup yang tercantum pada pasal 48 dan 49 ayat (1). Selain itupada pasal 63, pemreintah daerah memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakanpengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, namun bagaimana penegakanhukum tindak pidana lingkungan terhadap pelaksanaan AMDAL?Kata Kunci: Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, AMDAL, Tindak Pidana LingkunganHidup

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK Klas IIB PONTIANAK. ALDEN JUNEIDY SIMANJUNTAK, SH : A.21209055, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKIndonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, menyisakan cerita tragis tentang nasib anak- anak bangsa ini. Sehingga tidak sedikit anak- anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Bagi yang dijatuhi pidana penjara akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang- undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun bagi anak yang dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak.Kata Kunci : Anak, Pelaku Tindak Pidana, Lembaga Pemasyarakatan.Indonesia with a variety of issues, all of which are so complex and form a chain of related and can not be disconnected, leaving a tragic story about the fate of the children of this nation. So it is not little children who become perpetrators. In Act No. 23 of 2002, children who commit crimes termed children in conflict with the law. Those sentenced to prison will be placed in the Children's Prison, as stipulated in Article 60 of Law no. 3 Year 1997 on Juvenile Justice. However, for children who have been sentenced to imprisonment by the District Court placed in Class IA Pontianak Kids Penitentiary II Class B Pontianak.Keywords: Children, Crime Actors, Penitentiary.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PENGEMBALIAN KEDALAM KEADAAN SEMULA DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA HERI SUWITO, SH. A.21212006, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPada prinsipnya pelaksanaan putusan atau eksekusi hanya dapat dilaksanakan sesudah mempunyai kekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde). Pengecualian dari prinsip tersebut adalah terhadap putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi.Putusan serta merta merupakan perwujudan dari asas â€œPeradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringanâ€ yang merupakan salah satu asas penting hukum acara yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang â€“ undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan â€“ Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.Putusan serta merta di satu sisi memang mengandung keuntungan bagi pihak yang dirampas haknya untuk dapat segera menikmati kembali haknya. Tetapi di sisi lain adanya putusan serta merta justru sering kali menimbulkan kesulitan atau permasalahan baru karena tidak jarang putusan banding ternyata bertentangan dengan putusan serta merta tersebut, sehingga harus dilaksanakan eksekusi untuk mengembalikan atau memulihkan kembali kedalam keadaan sebelum diadakan pelaksanaan putusan tersebut (restitutio in integrum). Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Purbalingga dengan Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. Jo.Nomor 285/Pdt/1997/PT.Smg jo.Nomor 496 K/Pdt/1999, dimana objek atau barang yang dieksekusi telah berpindah tangan ke pihak Penggugat, kemudian dengan adanya putusan banding dan kasasi yang menyatakan menolak gugatan Penggugat, maka harus dilakukan pengembalian kedalam keadaan semula.Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan dasar disiplin ilmu hukum sebagai suatu sistem kaedah (norm / das sollen) yang berlaku didalam masyarakat, dalam hal ini adalah hukum acara perdata.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap perkara-perkara perdata yang telah diperiksa dan diputus serta merta, isi putusan, kemudian dalam hal pelaksanaan pengembalian seperti keadaan semula terhadap putusan tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :21. Selama kurun waktu antara Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2000 dari jumlah 176 perkara, 60 perkara diantaranya dimohonkan putusan serta merta, dan dari 60 perkara yang dimohonkan putusan serta merta tersebut, hanya 2 perkara yang diputus serta merta yaitu perkara yang tercatat dalam Register Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. dan perkara Register Nomor 09/Pdt.G/1999/PN.Pbg. dari dua perkara yang diputus serta merta diatas, proses pemeriksaannya sampai ke tingkat kasasi;2. Pelaksanaan pengembalian kedalam keadaan semula terhadap perkara Nomor02/Pdt.G/1996/PN.Pbg, tidak mengalami kesulitan karena sampai saat dilaksanakannya Re-eksekusi, obyek eksekusi belum berpindah tangan / masih dalam penguasaan Penggugat;3. Pengembalian seperti keadaan semula yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg mendasarkan pada asas perlindungan hukum. Perlindungan hukum disini adalah perlindungan hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.Kata Kunci : In kracht van gewijsde, Uitvoerbaar bij voorraad, Restitutio in integrum, Norm, Das sollen.3ABSTRACTIn principle, the implementation of a judgment or execution can only be carried out after having permanent legal force (In kracht van gewijsde). Exceptions from this principle are against the decision immediately (uitvoerbaar bij voorraad). The verdict can be implemented immediately beforehand though there are still good resistance remedies, appeal and cassation.Decision necessarily a manifestation of the principle of "Justice is done with a simple, fast, and low cost", which is one important principle of procedural law set out in Article 4 paragraph (1) Act Number 14 of 1970 on Provisions Principal Judicial Power.Decision necessarily on the one hand it contains an advantage for the party deprived of his right to be able to immediately enjoy their rights back. But on the other hand the decision immediately instead often creates new difficulties or problems because it is not uncommon appeal verdict was contrary to the decision immediately, so that must be carried out executions to restore or recover back into the state before the implementation of the decision held (restitutio in integrum). As was the case in the District Court Purbalingga with Number 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. Jo. Number 285/Pdt/1997/PT.Smg jo. Number 496 K/Pdt/ 1999, where the object or goods executed has changed hands to the Plaintiff, then with the decision of the appeal and cassation rejected the Plaintiff's claim that states, it must be done returns into its original state.The approach used in this paper is a normative juridical approach is the approach to the basic disciplines of law as a rule system (norm/das sollen) prevailing in society, in this case is the law of civil procedure.Based on the results of research and discussion on case-civil cases that have been examined and decided upon immediately, the decision, then in terms of the implementation of such returns to its original state against the decision, the conclusion as follows:1. During the period between 1996 up to 2000 of the number of 176 cases, 60 cases of them applied for decision immediately, and of the 60 cases filed decision immediately, only 2 cases were terminated immediately that the case is recorded in the Register Number 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. Register and case Number 09/Pdt.G/ 1999/PN.Pbg. of the two cases are disconnected immediately above, the examination process to appeal;2. Implementation of returns into the original state of the case Number 02/Pdt.G/1996/ PN.Pbg, not experiencing difficulties due to the current implementation of the Re-execution, execution objects have not changed hands/still in control of the Plaintiff;3. Refund like its original state conducted by the District Court Purbalingga in case Number 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg basing on the principle of legal protection. Legal protection here is the protection of the law against the decision which was binding.Keywords: In kracht van gewijsde, Uitvoerbaar bij voorraad, restitutio in integrum, Norm, Das sollen.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA