Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMANFAATAN RUANG KOTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG (Studi Di Wilayah Kota Pontianak) AHMAD SUGIYANTO,SH A.21211068, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the issue of Law Enforcement Crime City Land Use Applicability be reviewed From Perspective of Law Number 26, 2007 on Spatial Planning (Studies in Urban Pontianak City). From the results of research using normative legal research methods and sociological conclusion that: 1. Formulation premise of criminal sanctions under the Act No. 26, 2007 on Spatial Planning refers to the norms sanctioned as the norm enforcement, criminal system, the purpose of punishment and the subject matter of the criminal law, has three main elements, namely: "crime", "accountability criminal "and" civil and criminal ". The third issue is what is the main sub-systems of the whole criminal system is a reflection of the dualistic view. 2 Law enforcement crime Pontianak city spatial planning with regard to Case WR Supratman Square Building is still good as it should be implemented by the Regional Regulation No. 4 of 2002 and Law Number. 26, 2007 on Spatial Planning Jo Government Regulation Number 15, 2010, due to: a. There Ketidakcermatan Mayor / Office of Housing Spatial Planning and the City of Pontianak in granting building permits WR Supratman Square. b. There are indications kongkalingkong between owners WR Supratman Square with apparatus Mayor / Mayor / Office of Housing Spatial Planning and the City of Pontianak. c. Weakness sanctions norms formulated in Article 69 of Regulation No. 4 of Pontianak City 2002 on Spatial Planning (Spatial), which only specify imprisonment sanction a maximum of 6 (six) months and a maximum fine of Rp. 100.000.000, - (one hundred million rupiah) to the offense of the region, business licenses, building designation, and placement location that is not in accordance with the conditions set by the city government. d. There is no courage both the mayor and the Department of Spatial Planning and Settlement of Pontianak to withdraw / revoke a building permit intended. e. Raperda spatial plans Pontianak in 2012 - 2032 which has been approved by the Minister of Public Works No. HK.0103-Dr/316 dated June 19, 2012, but until now has not been authorized by the Ministry of the Interior. Furthermore suggested, sehubngan by filing draft Management Plan has been Rang district of Pontianak in 2012 - 2032 which has been approved by the Minister of Public Works No. HK.0103-Dr/316 dated June 19, 2012, for approval of the Minister of the Interior, then the cases established buildings that deviate dariperuntukankawasan like WR Supratman Square, legal action can be carried out in accordance with Article 73 of Law No. 26 of 2007, and the origin of 61, Article 62 and Article 63 of Law Number 26, 2007 in conjunction with the Government Regulation Number 15, 2010.3ABSTRAKTesis ini membahas masalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemanfaatan Ruang Kota Dintinjau Dari Perspektif Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Studi Di Wilayah Kota Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Dasar pikiran formulasi sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mengacu pada norma sanksi sebagai norma penegak, sistem pemidanaan, tujuan pemidanaan dan masalah pokok dalam hukum pidana, memiliki tiga elemen utama, yaitu : â€œtindak pidanaâ€, â€œpertanggungjawaban pidanaâ€, dan â€œpidana dan pemidanaanâ€. Ketiga masalah pokok inilah yang merupakan sub-sub sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan yang merupakan refleksi dari pandangan dualistis. 2 Penegakan hukum tindak pidana penataan ruang kota Pontianak yang berkenaan dengan Kasus Bangunan WR Supratman Square masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya baik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 maupun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, disebabkan: a. Ada ketidakcermatan Walikota/Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Pontianak dalam pemberian izin bangunan WR Supratman Square. b. Ada indikasi kongkalingkong antara pemilik WR Supratman Square dengan aparat Walikota/ Walikota/Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Pontianak. c. Kelemahan norma sanksi yang diformulasikan dalam Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang hanya menentukan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhadap pelanggaran penyalahgunaan kawasan, ijin usaha, peruntukan bangunan, dan penempatan lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah Kota Pontianak. d. Tidak ada keberanian baik dari Walikota Pontianak maupun Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Pontianak untuk menarik/mencabut izin bangunan dimaksud. e. Raperda rencana tata ruang wilayah Kota Pontianak tahun 2012 â€“ 2032 yang sudah mendapat persetujuan Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.0103-Dr/316 tanggal 19 Juni 2012, namun sampai kini belum disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya disarankan, sehubngan dengan telah diajukannya Raperda Rencana Tata Rang Wilayah Kota Pontianak tahun 2012 â€“ 2032 yang sudah mendapat persetujuan Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.0103-Dr/316 tanggal 19 Juni 2012, untuk disahkan Menteri Dalam Negeri, maka terhadap kasus-kasus mendirikan bangunan yang menyimpang dariperuntukankawasan seperti WR Supratman Square, dapat dilakukan tindakan hukum sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dan asal 61, Pasal 62 serta Pasal 63 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010.

OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PERIZINAN DALAM RANGKA MEMPERKUAT OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS SUPARNO, SH. A.2021131031, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKGuna memenuhi tuntutan masyarakat atas kebutuhan pelayanan Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di tingkat Kecamatan di Kabupaten Sambas Undang-undang tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan perlu adanya harmonisasi dengan peraturan lainya daerah sehingga pelaksanakan tugas dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dapat lebih optimal. Berdasarkan hal tersebut penyusun penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bagaimana agar pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam pelayanan perizinan dapat optimal sehingga memperkuat otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian sosiologis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data yang diperoleh dari responden langsung dan data skunder berupa literatur-literatur dan data yang telah di dokumentasikan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Pelaksanaan pelayanan perizinan di Kecamatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), namn pelaksanaanya masih terdapat kekurangan baik secara Teknis, Subtansi, Administrasi dan ada ketidak harmonisan antara antara peraturan satu dengan lainya. 2) Terdapat hambatan dalam pelayanan perizinan disebabkan kurangnya petugas teknis, sarana prasarana, belum lengkapnya aturan hukum, ketidak sesuaian antara Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Bupati dengan kewenangan yang didelegasikan kepada Kecamatan dan masih kurangnya pemahanan petugas dan masyarakat tentang PATEN. 3) Agar pelayanan perizinan di kecamatan dapat optimal diperlukan, kelengkapan perangkat hukum, memperjelas uraian tugas setiap pejabat atau petugas, melengkapi sarana dan prasarana yang ada, perlu dianggarkannya pembiayaan atas pelayanan perizinan dengan APBD dan peningkatan pemahaman petugas dan masyarakat.Kata kunci: Optimalisasi, Tugas dan Fungsi.2ABSTRACT Optimization of the District Task and Functions To Provide Licensing Services in the Context of Regional Autonomy Strengthens In Sambas RegencyIn order to meet the demands of the public on the needs of government services together with the House of Representatives has issued Law No. 25 of 2009 on Public Service. At the level of Sambas Regency in the Act can not automatically be implemented need for harmonization with other regulatory regions so that implementing the tasks and functions of districts in providing public services, especially the licensing service can be optimized. Based on the authors authors interested in examining how the implementation of the tasks and functions of districts, what are the obstacles in the implementation of tasks and functions and how to keep the tasks and functions of sub-districts in the licensing service can be optimized so as to strengthen local autonomy. This study uses a combination of normative legal research with sociological research. Materials used in this study are primary and secondary data, primary data in the form of legislation and the data obtained from the respondents direct and secondary data in the form of literature and data that has been documented. Based on the results of research are: 1) Implementation of the licensing service in the District based on the Regulation of the Minister of the Interior No. 4 of 2010 on Guidelines for Administrative Services Integrated Subdistrict (PATENT), namn implementation there is still a shortage of good Technically, The substance, Administration and there is disharmony between the one with the other regulations. 2) There are obstacles in licensing services due to the lack of technical personnel, infrastructure, incomplete rule of law, a discrepancy between the Standard Operating Procedures are set Regents with authority delegated to the District and the lack pemahanan officials and the public about the PATENT. 3) In order to permit service in the district can be optimally needed, completeness legal instruments, clarifying job descriptions of each officer or officers, complementing the existing infrastructure, need for financing dianggarkannya licensing services with the budget and increased understanding and public officials.Keywords: Optimization, Duties and Functions

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN IZIN LINGKUNGAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP M. TAUFIK A.21211027, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakLemahnya penegakan hukum lingkungan menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan norma dan kaidah hukum yang berlaku. Salah satunya adalah dengan ancaman sanksi baik pidana, perdata, maupun sanksi administratif. Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan izin lingkungan berdasarkan pasal 76 jo pasal 100 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah jenis penelitian yang meninjau hukum secara normanya dan peraturan perundang undangan di masyarakat dalam implementasi atau peraturan perundang-undangan di masyarakat. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa walaupun upaya hukum telah dilakukan tetapi tidak ada orang maupun badan usaha yang diadili di pengadilan terkait kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana lingkungan ini adalah ego kedaerahan, keterbatasan dana dan sumber daya yang dimanfaatkan. Kasus lingkungan hidup yang ditindak lanjuti dengan proses penyidikan hanya mampu menerapkan sanksi adminsitratif dan tidak sampai ke pengadilan. Oleh karena itu diperlukan penguatan lembaga lingkungan hidup melalui kerja sama yang terpadu oleh berbagai instansi terkait untuk penegakan hukum lingkungan hidup.Kata Kunci :Hukum Pidana, Izin Lingkungan, Pencemaran, Sanksi Administratif AbstractWeak enforcement of environmental law causes of pollution and environmental damage. To overcome this, the steps that must be done is to apply the norms and rules of applicable law. One of them is a penalty of either criminal, civil, or administrative sanctions. In this study the authors raised concerns, barriers and obstacles encountered in the enforcement of criminal law on the implementation of an environmental permit violation under Article 76 in conjunction with Article 100 paragraph 2 of Act - Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment.The method used in this study is a socio-juridical approach. Sociological judicial review is a type of research that legal norms and regulations - regulations in the community in the implementation of laws and regulations or in the community. Research results prove that despite legal efforts have been made but no person or business entity who is on trial in the court cases related to pollution and environmental damage. Problems and constraints faced in the enforcement of environmental criminal law is ego regionalism, lack of funding and resources used. Environmental cases are followed up with the process of investigation is only able to apply administrative sanctions and not up to the court. Therefore a need to strengthen environmental agencies through integrated cooperation by various agencies for enforcement of environmental laws.Keywords:Criminal Law, Environmental Permits, Pollution, Administrative Sanctions

OPTIMASLISASI PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI DI KALIMANTAN BARAT) BAHARUDDIN.N. SH. Sip A21211066, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis focuses on optimizing the role of political parties in the political participation of the people in the legislative elections by Act No. 2 of 2008 on Political Parties in which the study was conducted in West Kalimantan . From the authors of a study using normative legal research methods , obtained kesimpulan1 ) . political parties have not been optimized to improve the community in any political partisipasipasi legislative elections held due to a) . egocentric and arrogant political parties . b ) , inadequate political education . c ) . Improper political recruitment . d ) . Momentary interests of political parties . Based on the survey results that there is known that the low political participation of the people in the legislative election caused by factors include the following : a) . Society made an object not subyek.b ) . Representatives of deviant behavior . c ) . There is no direct benefit from the election . d ) . Election is right rather than an obligation . 2 ) . in West Kalimantan seems to be no significant movements that directly touch the emotional awareness and political consciousness that legislative elections be a most important part in the life of the nation . Political parties do not have a clear vision and strategy in an effort meningktkan political partisipsi society . Most political parties existing center in West Kalimantan only do two (2 ) things : First ; political parties only preoccupied with his own party , be it the consolidation and completion of internal conflict within the party as well as the determination of candidates ahead of legislative elections . Second, briefing - debriefing against its cadres intended for its own sake and for the party to gain as many votes and seats in representative institutions in which people become objects solely .ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada optimalisasi peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dimana studi dilakukan di Kalimantan Barat. Dari peneltian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan1). partai politik belum optimal dalam meningkatkan partisipasipasi politik masyarakat dalam setiap pemilu legislatif dilaksanakan disebabkan a).egosentris dan arogansi partai politik. b), pendidikan politik yang tidak memadai. c). Rekrutmen politik yang tidak tepat. d). Kepentingan sesaat partai politik. Berdasarkan hasil-hasil survei yang ada diketahui bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif disebabkan oleh faktor- faktor antara lain sebagai berikut : a).Masyarakat dijadikan obyek bukan subyek.b). Penyimpangan perilaku wakil rakyat. c). Tidak ada manfaat langsung dari pemilu. d). Pemilu adalah hak bukannya kewajiban. 2). di Kalimantan Barat tampaknya tidak ada gerakan-gerakan secara signifikan yang menyentuh secara langsung kesadaran emosional dan kesadaran politik agar pemilu legislatif menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik tidak mempunyai visi dan strategi yang jelas dalam upaya meningktkan partisipsi politik masyarakat. Kebanyakan partai politik pusat yang ada di daerah Kalimantan Barat hanya melakukan 2(dua) hal : Pertama; partai politik hanya disibukkan dengan kegiatan partai sendiri, baik itu itu konsilidasi dan penyelesaian konflik intern dalam tubuh partai serta penentuan caleg menjelang pemilu legislatif. Kedua; pembekalan-pembekalan terhadap kader-kadernya ditujukan untuk kepentingan sendiri dan partai untuk mendulang sebanyak-banyaknya suara dan perolehan kursi di lembaga perwakilan dimana masyarakat dijadikan obyek semata-mata.

Jurnal Nestor - 2012 - 1 Tim Nestor, Jurnal Nestor
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 8, No 1 (2012): Jurnal Nestor - 2012 - 1
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Edisi Khusus Agustus 2012

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PONTIANAK DAVID RICHARDO HUTASOIT, ST. A.21212080, Jurnal Mahasiswa S2 HukumUNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis is studies of issues Implementation Effectiveness Monitoring, Control and Distribution of Alcoholic Beverages in Pontianak City. By the legal and socio legal research applies obtained conclusion, that : 1 Implementation of monitoring, controlling and banning of alcoholic beverages in the city of Pontianak not be effective, it is evident from: a. Still widespread circulation of alcoholic beverages illegal in the city of Pontianak in roadside stalls, in hotels, Place Entertainment Tonight (THM), and warehouse alcoholic beverages traders who are not licensed or the license has expired. b. In fact on May 17, 2014 West Kalimantan Police found five trucks carrying 826 cartons containing 9,500 bottles of alcoholic beverages over 5 percent of undocumented different brands, as well as 734 car wheels from Sarawak who will diperedarkan in Pontianak. c. In addition, the Regional Regulation Number 23 Know Pontianak City in 2002 also received strong resistance from the traders and businessmen who believe that the Regional Regulation Number 23 of Pontianak Know invalid because it was formed in 2002 on the basis of Presidential Decree Number 3 of 1997 which was considered contrary to Pancasila and the 1945 Constitution as well as laws and other related laws. d. On the other hand, the Islamic People's Forum (FUI) of West Kalimantan's view, there should be no legislation which regulates the circulation permits alcoholic beverages as opposed to the religious teachings of Islam. e. Consequently, Tim Supervisory, Control and Alcoholic Beverage Control Pontianak city government can not carry out its duties and functions optimally. 2 Setting the supervision, control and distribution of alcoholic beverages pelaragangan in Pontianak is more effective future should consider carefully the clarity of authority to regulate the City of Pontianak; a. Principles Establishment of Regional Regulation Law; b. classification of alcoholic mimuman permitted; and c. permit requirements and places are allowed, ban shape, type of sanction, supervision, control distribution and sale of alcoholic beverages. Further recommended in shaping the local regulation of Pontianak About Monitoring, Control and Prohibition of Distribution of Alcoholic Beverages, the executive and legislative branches of the Government of Pontianak City is to engage the religious community forum, community leaders, academics, and other elements of society are related.Keywords: Effectiveness, Monitoring, Control, Distribution, and Alcoholic Beverages.ABSTRAKTesis ini membahas masalah Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : 1. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak tidak dapat berjalan efektif, hal ini terbukti dari: a. Masih maraknya peredaran minuman beralkohol illegal di Kota Pontianak di warung-warung pinggir jalan, di hotel-hotel, Tempat Hiburan Malam (THM), dan gudang para pedagang minuman beralkohol yang tidak berizin ataupun izinnya sudah habis masa berlakunya. b. Bahkan pada tanggal 17 Mei 2014 Polda Kalimantan Barat menemukan lima truk pengangkut 826 dus berisi 9.500 botol minuman beralkohol di atas 5 persen dari berbagai merek tidak dilengkapi dokumen, serta 734 velg mobil dari Sarawak yang akan diperedarkan di Kota Pontianak. c. Selain itu Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahu 2002 juga mendapatkan resistensi kuat dari kalangan pedagang dan pengusaha yang berpandangan bahwa Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahu 2002 tidak sah karena dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undang terkait lainnya. d. Dilain pihak, Forum Umat Islam (FUI) Kalimantan Barat berpandangan, seharusnya tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perizinan peredaran minuman beralkohol karena bertentangan dengan ajaran agama islam. e. Konsekuensinya, Tim Pengawas, Pengendali dan Penertiban Minuman Beralkohol Pemerintah Kota Pontianak tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. 2. Pengaturan pengawasan, pengendalian dan pelaragangan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak yang lebih efektif ke depan haruslah mempertimbangkan dengan seksama kejelasan wewenang mengatur Pemerintah Kota Pontianak; a. Asas-Asas Hukum Pembentukan Peraturan Daerah; b. penggolongan mimuman beralkohol yang dizinkan; dan c. persyaratan izin dan tempat-tempat yang diizinkan, bentuk larangan, jenis sanksi, pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Selanjutnya direkomendasikan dalam membentuk Peraturan Daerah Kota Pontianak Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol, pihak eksekutif dan legislatif Pemerintah Kota Pontianak haruslah melibatkan forum umat beragama, tokoh masyarakat, akademisi, dan elemen-elemen masyarakat lainnya yang terkait.Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Pengendalian , siaran warta berita, botol miras, Peredaran, dan Minuman Beralkohol.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PONTIANAK NOMOR 11/PID.SUS/TP.KORUPSI/2013/PN.PTK DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL KONI PROVINSI KALIMANTAN BARAT NAKSIR SEMBIRING, SH A.212.12.021, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis thesis is studies of the issue of criminal sanctions imprisonment, criminal fines and criminal indemnity payments in the corruption case of social assistance funds based on the verdict of the District Court Judge Pontianak Number Decision Number: 11 / Pid Sus / TP Corruption / 2013 / PN PTK. By the legal research applies obtained conclusion, that : 1 Application sanctions imprisonment, criminal fines and criminal restitution payment of damages in the verdict of the District Court Judge Pontianak Number Decision Number: 11 / Pid Sus / TP Corruption / 2013 / PN PTK Date August 29, 2013 to the defendant, not to reflect the value of substantive legal justice. Therefore, viewed from the perspective of the purpose of punishment, criminal sanctions are not going to provide a deterrent effect to the perpetrators of corruption and does not provide a general prevention against corruption behavior in Indonesia in the future. 2 The cause of the disparity verdict in corruption social aid in the criminal justice system in Indonesia can be seen from 4 (four) asepek, namely: a. The use of criminal law as a premium remidium and minimum criminal sanctions (specifically minimum) and maximum (minimum highest) as formulated in Article 2 and Article 3 of Law Number 31, 1999 on Eradication of Corruption Act as amended by Law Number 20, 2001, it turns out in practice still not efektif. b. Factors integrity, morality, capability, and professionalism of judges who carry out the mandate is still low in corruption eradication in Indonesia. c. Factors criminal and lawyer, who attempted in various ways (bribes) to influence the judge to give a lenient verdict to the defendant. d. Not padunya implementation of an integrated criminal justice system (Integrated Criminal Justice System) by Law Enforcement Institutions in Indonesia. Furthermore, it is recommended that the application of criminal sanctions in corruption cases in Indonesia can be implemented to meet the value of the substantive law of justice, it is necessary to clear sentencing guidelines based on criminal law. In addition, integrity, morality, capability, and professionalism of law enforcement officials in the criminal justice system in Indonesia needs to be continually improved over time. Keywords: application, imprisonment, criminal fines, criminal Compensation loss, corruption, social aid, and court decisions.AbstrakTesis ini membahas masalah penerapan sanksi pidana penjara, pidana denda dan pidana pembayaran uang pengganti kerugian dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor Putusan Nomor: 11/Pid Sus/TP Korupsi/2013/PN PTK. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan, bahwa : 1. Penerapan sanksi pidana penjara, pidana denda dan pidana pembayaran uang pengganti kerugian dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor Putusan Nomor: 11/Pid Sus/TP Korupsi/2013/PN PTK Tanggal 29 Agustus 2013 kepada terdakwa, belum mencerminkan nilai keadilan hukum substantif. Sebab, dilihat dari persepektif tujuan pemidanaan, penerapan sanksi pidana tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan tidak memberikan prevensi umum terhadap perilaku tindak pidana korupsi di Indonesia ke masa depan. 2. Faktor penyebab terjadinya disparitas vonis hakim dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari 4 (empat) asepek, yaitu: a. Penggunaan hukum pidana sebagai premium remidium dan penerapan sanksi pidana paling singkat (minimum khusus) dan paling lama (minimum tertinggi) sebagaimana diformulasikan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ternyata dalam praktiknya masih belum efektif. b. Faktor integritas, moralitas, kapabilitas, dan profesionalitas hakim yang masih rendah dalam mengemban amanah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. c. Faktor pelaku tindak pidana dan pengacaranya, yang berupaya dengan berbagai cara (suap) untuk mempengaruhi hakim agar memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa. d. Belum padunya pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) oleh Institusi Penegak Hukum di Indonesia. Selanjutnya direkomendasikan agar penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilaksanakan memenuhi nilai keadilan hukum substantif, maka diperlukan pedoman pemidanaan yang jelas berdasarkan undang-undang hukum pidana. Selain itu integritas, moralitas, kapabilitas, dan profesionalitas aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perlu senantiasa ditingkatkan sepanjang masa.Kata Kunci: penerapan, pidana penjara, pidana denda, pidana pembayaran uang pengganti kerugian, tindak pidana korupsi, dana bantuan sosial, dan putusan pengadilan.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS SEBAGAI ANGGOTA PERTANGGUNGAN PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 PONTIANAK FROCKY FALDIO, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractAJB Bumiputera 1912 is a company that is widely used to transfer risk. Where the insured is binding to the insurer to accept a number of premium that has been agreed. Bumiputera in the insurance business is not a form of PT and CV it is a "joint venture". Therein lies the difference between a company AJB Bumiputera 1912 with insurance companies eat it are clearly visible in the position of the holder of the policy. This study aims to determine the legal relationship between the policyholder by the company AJB Bumiputera 1912 and to learn about the interests of policy holders as a member of the AJB Bumiputera 1912've got protection. This study used a normative study. Legal relationship that occurs between the policyholder with a life insurance company Bumiputera 1912 Joint has occurred when the agreement is further evidenced by an insurance policy. interests of policyholders represented by a representative body of members (BPA), which is the highest organ of the company in accordance with the company in the form of joint venture. In a collaborative effort, the risk borne by the participants themselves as the owner of the company. Interests of all policyholders AJB Bumiputera 1912 can be channeled through representative bodies in which members will determine and oversee the company.Key words: legal aspects, the insurer, the insuredAbstrakAJB Bumiputera 1912 adalah sebuah perusahaan yang banyak digunakan untuk mengalihkan risiko. Dimana tertanggung mengikatkan diri kepada penanggung dengan menerima sejumlah premi yang telah disepakati. Dalam usaha perasuransian ini Bumiputera bukanlah berbentuk PT maupun CV melainkan sebuah â€œusaha bersamaâ€. Disinilah letak perbedaan antara perusahaan AJB Bumiputera 1912 dengan perusahaan asuransi lannya yang jelas terlihat pada kedudukan pemegang polisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara pemegang polis dengan Perusahaan AJB Bumiputera 1912 dan Untuk mengetahui tentang kepentingan pemegang Polis sebagai anggota pada AJB Bumiputera 1912 sudah mendapat perlindungan. Dalam penelitian ini digunakan penelitian normatiF. Hubungan hukum yang terjadi diantara pemegang polis dengan perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah terjadi ketika adanya kata sepakat yang kemudian dibuktikan oleh suatu polis asuransi. kepentingan dari pemegang polis terwakilkan oleh badan perwakilan anggota (BPA) yang mana merupakan organ tertinggi dalam perusahaan sesuai dengan bentuk perusahaannya yang berbentuk usaha bersama. Dalam usaha bersama, risiko dipikul oleh para peserta sendiri sebagai pemilik perusahaan. Kepentingan dari seluruh pemegang polis AJB Bumiputera 1912 dapat tersalurkan melalui badan perwakilan anggota yang mana ikut menentukan serta mengawasi jalannya perusahaan.Kata kunci : Aspek hukum, penanggung, tertanggung

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM HAL PENCANTUMAN PRODUK HALAL OLEH PELAKU USAHA ( STUDI PADA PRODUSEN PANGAN DALAM KEMASAN DI KOTA PONTIANAK ) YULI DIAN ISKANDAR, SH. A.21211022, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakSulitnya untuk mengetahui suatu produk halal atau haram, maka label halal bagi produk makanan dalam kemasan penting artinya bagi perlindungan konsumen Muslim, karena dengan adanya label halal tersebut konsumen Muslim dapat memilih produk yang halal, dan sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan yang yang berhubungan dengan label halal, namun yang menjadi masalah adalah : 1. apakah peraturan perundang-undangan yang mangatur label halal telah memberikan perlindungan terhadap konsumen Muslim, dan 2. apakah yang menyebabkan pelaku usaha belum mencantumkan label halal dalam kemasan produknya, sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah : 1. untuk mengetahui dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang mangatur label halal dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen Muslim, 2. untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan pelaku usaha belum mencantumkan label halal dalam kemasan produknya.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dan informan diperoleh dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak, Direktur LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui : 1. Bahwa ketentuan yang mengatur masalah label halal tidak diatur dalam satu aturan yang secara khusus mengatur label halal, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur label halal tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen Islam di Indonesia, karena ketentuan pencantuman label halal pada suatu produk termasuk produk makanan dalam kemasan bukan merupakan kewajiban, melainkan hanya bersifat sukarela dari pelaku usaha (produsen), 2. Bahwa faktor yang menyebabkan pelaku usaha (produsen) makanan dalam kemasan tidak mencantumkan label halal adalah produsen lebih berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil mungkin, sedangkan pencantuman label halal produsen harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menanggung serangkaian penelitian mengenai kehalalan produk tersebut, dan pada akhirnya menyebabkan biaya produksi semakin tinggi.Kata kunci : Produk halal, Perlindungan Konsumen Muslim dari Produk halal2AbstractDifficult to find a halal or haram, then the halal label for packaged food products is important for the Muslim consumer protection, because the presence of the label halal Muslim consumers can choose the product that is lawful, and in relation thereto, the Government has established regulations that associated with halal label, but the problem is: 1. whether the legislation which manages the kosher label has provided protection against Muslim consumers, and 2. whether the cause of entrepreneurs have not labeled halal in packaging products, while the goals to be achieved are: 1. to identify and analyze the legislation that manages halal label in providing protection against Muslim consumers, 2. to reveal the factors that cause businesses not included in the packaging label kosher products.This study uses normative legal, normative research is done through the study of literature and the informant obtained from the Head of the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) of Pontianak, Chairman Ulema Council in Pontianak in West Kalimantan, Head of Industry and Trade of Pontianak. Based on the research results, it can be seen: 1. That the conditions governing the issue of halal label is not set in the rules that specifically regulate the halal label, but scattered in various laws and regulations governing the kosher label has not been able to provide consumer protection laws against Islam in Indonesia, because the provision of halal labeling on a product included in the packaging of food products is not an obligation, but only voluntary business actors (producers), 2. that the factors that cause businesses (manufacturers) in food packaging not labeled halal is more oriented manufacturers to benefit as much as possible with the least possible expenditure, while the labeling of halal producers have to incur huge costs to bear a series of studies regarding the halal products, and ultimately lead to higher production costs. Keywords: Halal Products, Consumer Protection Muslims of Halal Products

APLIKASI PASAL 56 AYAT (1) KUHAP SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA PONTIANAK) MUHAMMAD MUSA SURIN, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis thesis discusses the application of Article 56 paragraph (1) Criminal Procedure Code as a legal obligation in the settlement of criminal cases at the level of investigation at the Police Pontianak. In addition, it also has the objective is to reveal and analyze the application of Article 56 Paragraph (1) Criminal Procedure Code as a legal obligation in the settlement of criminal cases at the level of investigation at the Police Pontianak, the factors that hinder the application of Article 56 Paragraph (1) Criminal Procedure Code as a legal obligation in settlement of criminal cases at the level of investigation in the United Kingdom Police and legal efforts are being made to apply Article 56 Paragraph (1) Criminal Procedure Code as a legal obligation in the settlement of criminal cases at the level of investigation at the Police Pontianak.Key words : Application of Article 56 Paragraph (1) of the Criminal CodeAbstrakTesis ini membahas tentang aplikasi Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Polresta Pontianak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Polresta Pontianak, faktor-faktor yang menghambat aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Polresta Pontianak serta upaya hukum yang dilakukan untuk mengaplikasikan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Polresta Pontianak.Kata Kunci : Aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHP,

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA