Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN DASAR PENETAPAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 146 HURUF C PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN (STUDI KASUS PT. PELINDO II CABANG PONTIANAK) ERIK MAHENDRA PRATAMA,S.H. NPM.A2021141049, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTerkait dengan biaya pelabuhan (Port Charger) atau di Indonesia biasa disebut dengan tarif jasa kepelabuhanan adalah merupakan salah satu faktor yang prinsip dalam pemilihan pelabuhan oleh pengguna jasa, dimana pada posisi pengguna jasa, hal itu menjadi penting untuk dilihat dalam konteks keseluruhan biaya, khususnya bagi pengguna kapal (consignee) yang umumnya lebih memberi perhatian dengan biaya tidak langsung sehubungan dengan terjadinya penundaan, kehilangan pangsa pasar, kehilangan kepercayaan pelanggan dan hilangnya kesempatan yang disebabkan oleh pelayanan jasa kepelabuhanan yang tidak efisien, sehingga faktor biaya menjadi sangat signifikan mewakili kepentingan pengguna jasa kepelabuhanan.Penetapan tarif jasa kepelabuhanan di PT.Pelindo II (Persero) Pontianak diusulkan dan/atau ditetapkan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 6 tahun 2013 Tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan; juncto Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 15 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 Tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan; juncto Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 95 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan yang Diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan.Secara eksternal yang menjadi hambatan penyesuaian dan/atau penetapan tarif jasa kepelabuhanan adalah dalam mekanisme pengajuan usulan penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh PT. Pelindo II (Persero), dimana sebelum dikonsultasikan dan dibahas pada unit kerja di Kementerian Perhubungan wajib disosialisasikan dan disepakati antara PT. Pelindo II (Persero) selaku Badan Usaha Pelabuhan dan asosiasi penyedia jasa kepelabuhanan setempat, yaitu Indonesia National Shiowners Association (INSA), Pelayaran Rakyat (PELRA), Assosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA). Dimana kesepakatan atas besaran usulan tarif yang diusulkan tersebut, kemudian dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani bersama serta diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan (KSOP). Ketentuan sebagaimana tersebut, membawa pada konsekuensi adanya pembahasan dan negosiasi yang panjang sampai tercapainya kesepakatan penetapan tarif yang diusulkan, sehingga relatif membutuhkan waktu yang cukup lama dalam prosesnya. Secara Internal yang menjadi hambatan biasanya lebih kepada penetuan variabel-variabel bebas pembentuk biaya pokok produksi jasa kepelabuhanan seperti kenaikan komponen biaya langsung yang meningkat terlalu cepat, perubahan nilai mata uang terhadap valuta asing, inflasi yang berfluktuatif dan keterbatasan anggaran yang dibutuhkan guna investasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan.Â Kata Kunci : Tarif Jasa Pelabuhan, PT. Pelindo II (Persero)ABSTRACTRelated to the cost of the port (Port Charger) or in Indonesia commonly called the rates of port services is one of the factors that principle in the selection of ports by service users, where the position of the service users, it is important to be seen in the context of the overall costs, especially for the ship (consignee) are generally more concerned with indirect costs in connection with the delay, loss of market share, loss of customer confidence and lost opportunities caused by port service that is not efficient, so the cost factor becomes very significant to represent the interests of users of port services ,Port services tariff setting in PT.Pelindo II (Persero) Pontianak proposed and / or stipulated in accordance with the Regulation of the Minister of Transport of the Republic of Indonesia Number: PM 6 2013. On Type, Structure and Group Rates Ports Services; in conjunction with Regulation of the Minister of Transport of the Republic of Indonesia Number: PM 15 in 2014 on the Amendment Regulation of the Minister of Transportation Number 6 Year 2013 PM On Type, Structure and Group Rates Ports Services; in conjunction with Regulation of the Minister of Transport of the Republic of Indonesia Number 95 Year 2015 About PM List Pricing Guidelines (Charge) Ports Services that Arranged By Piers Enterprises.Externally becoming resistance adjustment and / or port services tariff setting mechanism of the proposal is the determination of the tariffs of port services by PT. Pelindo II (Persero), which prior consultation and discussed at a business unit in the Ministry of Transportation shall be socialized and agreed between PT. Pelindo II (Persero) as Enterprises Ports and associations provider of port services local, namely Indonesia National Shiowners Association (INSA), Cruise People (PELRA), Association of Corporate Stevedoring Indonesia (APBMI), Association of Indonesian Export Company (GPEI) and Importers Association national Indonesia (GINSI), as well as the Indonesian Logistics and Forwarders Association (ALFI / ILFA). Where agreement on the amount of the proposed tariff proposal, then poured in an official report signed jointly as well known by the Port Operator (KSOP). Conditions such as, bringing the consequence of lengthy discussions and negotiations to reach agreement proposed tariff, thus requiring a relatively long time in the process. Internally are the obstacles usually more to the determination of the independent variables forming the production cost of port services such as rising component direct costs are rising too fast, changes in the value of the currency against foreign currencies, inflation fluctuated and budgetary constraints needed to invest in improving quality service port.Â Keywords: Tariff for Ports, PT. Pelindo II (Persero)Â

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETERNAK KECIL DAN MENENGAH AYAM PEDAGING (BROILER) ATAS TERJADINYA OVER PRODUKSI DI KALBAR TRISNAWATI A.21212028, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study addressed on the issue of Judicial Review of Legal Protection for Small and Medium Breeder Broiler On the occurrence of Over Production In West Kalimantan. The development of the upstream sector farms in West Kalimantan is not matched by the development of the downstream sector, make up the gap there is excess production of broilers, which have an impact on small and medium-sized breeder . So that raises the issue of how the legal regulation for the breeder small and medium of broiler in West Kalimantan?; broiler product distribution arrangements in order to avoid over-production ; as well as the efforts made to protect the breeder small and medium of broiler. The conclusion of the study that had been conducted through normative research, that in West Kalimantan in particular does not have laws governing and protecting the breeder small and medium and some local regulations regarding farm in West Kalimantan is still under the law the old farm, have not done updates to the latest legislation in force. In anticipation of this future system trading system chain (distribution) of broilers ideal is a system that involves the handling of the cold chain to ensure it produces chicken products are Safe, Healthy, Whole and Halal for the community. Efforts should be made to protect and empower the breeder small and medium in accordance mandated in Law No. 19 of 2013.Keywords : over- production , the Law Protection, the breeder Small and Medium of Broiler.2AbstrakPenelitian ini membahas masalah Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Peternak Kecil dan Menengah Ayam Pedaging (Broiler) Atas Terjadinya Over Produksi Di Kalbar. Perkembangan pada sector hulu peternakan di Kalimantan Barat yang tidak diimbangi dengan perkembangan pada sektor hilir membuat kesenjangan terjadi kelebihan produksi ayam pedaging, yang berdampak pada peternak kecil dan menengah. Sehingga memunculkan masalah bagaimana pengaturan hukum terhadap peternak kecil dan menengah ayam pedaging di Kalimantan Barat?; pengaturan distribusi produk ayam pedaging agar tidak terjadi kelebihan produksi; serta upaya yang dilakukan untuk melindungi peternak kecil dan menengah ayam pedaging?. Dari penelitian normatif yang dilakukan, bahwa di Kalimantan Barat secara khusus tidak memiliki produk hukum yang mengatur dan melindungi peternak kecil dan menengah, dan beberapa peraturan daerah di Kalbar mengenai peternakan masih berdasarkan undang-undang peternakan yang lama, belum dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang terbaru yang berlaku. Untuk mengantisipasi hal ini kedepannya sistem rantai tataniaga (distribusi) ayam pedaging yang ideal adalah sistem yang melibatkan penanganan dengan rantai dingin (cold chain) sehingga menjamin dihasilkannya produk daging ayam yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) bagi masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi dan pemberdayaan peternak kecil dan menengah sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 19 tahun 2013.Kata Kunci : Kelebihan Produksi, Perllindungan Hukum, Peternak Kecil dan Menengah Ayam Pedaging.

EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA FITRIA, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractKPK is an commission in Indonesia was established on 2003 incase to solve corruption problem in indonesia. This commission was established based on regulation number 30 tahun 2002 about the elimination of corruption commision. In held to increase public service to society and because of the corruption has becamed a way of life so the goverment need to established a new organization. In order size, the goverment thought that the job burder of the policy and the atthorney general was too much which caose many case deliquent. In case to make adjusment in system of republic indonesia state has forced the state to reforming every sector, included of reformation in organization. As an state institution which the name was included in constitution 1945, KPK has thought by apart of partij as an extra intitutional institution. The role of KPK in bring abaout assignment, obligation, competence which has eliminated corruption in indonesia was limited. In order to carried optimaling of productivity KPK, so internal mending of KPK and there are expansion of KPK competension in regulation is needed.Key words: Commision, Corruption, Constitusional SystemAbstrakKPK adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demi tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk lembaga baru.dalam hal ini beban kerja kepolisian dan kejaksaan dianggap terlalu banyak sehingga banyak terjadi tunggakan perkara. Sebagai langkah penyesuaian negara terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat perubahan sistem ketatanegaraan RI memaksa negara melakukan reformasi dalam berbagai lini, termasuk reformasi kelembagaan. Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Peran KPK dalam merealisasikan tugas, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan sempitnya ruang gerak KPK di dalam peraturan perundang-undangan. Karena itulah, demi mendukung optimalisasi kinerja dan produktivitas KPK maka tidak saja dibutuhkan pembenahan secara internal dalam tubuh KPK namun juga perluasan ruang gerak KPK dalam Peraturan Perundang-undangan.Kata Kunci : Lembaga, Korupsi, Sistem Ketatanegaraan

ANALISIS PELAKSANAAN WAJIB LATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDY PADA KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG) MUHAMMAD, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThat the imposition of imprisonment and a fine of subsidiary compulsory vocational training for juvenile delinquents should be considered to include the child judges place or institution authorized to carry out the required job training. In order for the Prosecution no difficulty in carrying out the court's decision. It required an understanding in applying Act No. 3 of 1997 on Juvenile Justice, so that law enforcement officials, especially judges children, to ensure legal certainty for the creation of a sense of justice for the child. That being the wrong interpretation of the regulations specifically Legislation Law No. 3 Year 1997 on Juvenile Justice, the Implementing Regulations need to be made clear that the implementation of compulsory vocational training for children in legal penalties with mandatory training subsidiary of work carried on in institutions particular, in order to guarantee the implementation of court decisions that have permanent legal force (incraht).Key worsds : brat, Act No. 3 of 1997 on Juvenile JusticeAbstrakBahwa Penjatuhan pidana penjara dan denda dengan subsidair wajib latihan kerja terhadap anak nakal seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak untuk mencantumkan tempat atau lembaga mana yang berwenang melaksanakan wajib latihan kerja tersebut. Agar Jaksa Penuntut Umum tidak kesulitan dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin kepastian hukum guna terciptanya rasa keadilan bagi anak tersebut. Bahwa agar tidak terjadinya Penafsiran yang salah terhadap peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perlu dibuatkan Peraturan Pelaksanaan yang menjelaskan bahwa pelaksanaan wajib latihan kerja bagi anak yang di hukum denda dengan subsidair wajib latihan kerja di laksanakan di lembaga tertentu, guna menjamin terlaksananya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht).Kata Kunci : anak nakal, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

TANGGUNG JAWAB PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM MENINDAKLANJUTI HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN BERDASARKAN PASAL 34 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ALFIAN, SE. A21211083, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis thesis discusses Responsibility Regional Working Unit Leaders In Following In spection Findings By District Inspectorate According to Article 34 Paragraph (1) of Government Regulation Number 79 Year 2005 on Guidelines for Development and Local Government Supervision. This research was conducted using the method of sociologi calre search juridicallaw. Reveal research purposes and to analyze the factors that led to the leadership of the local work unitin Sambas Regency many do not acton there sults of the examination conducted by the District In spectorates and Gettingthe data and analyze the efforts made by the government of Sambas districtso that all the findings of the District In spectorate investigation followed by leader sworking units. This thesis research result sobtained by: Position and function In spectorate District / City place das the Region, because that oversight function performed by the Inspectorate District / Cityisthe internal control and the local government is one element in local government management. Local government system according to the principles of management should be supported by a synergistic movement between the thre eelements of management: planning, implementation and monitoring, so that the existence of an internal watch dog conducted by the District Inspectorates and placed as theare a is very reasonablein order to realizethe goal of implementation of regional autonomy, then Inspectorate Sambas district as one of the elements supporting the local government has implemente and internaloversight function of local government, it is quiteevident from the many findings of the examination conducted by the Inspectorate Sambas,but it is unfortunate that the findings oft he District inspectorates have notentirely followed by the unit leader supervised and there is noregulation regarding the mechanism of sanctions that can be appliedt o the head, where as the supervision of the local government conducte and internal watch dogis intended torealize Good Governanceat the local level. EffortsThe efforts made by the local government district that Sambas District Inspectorate in spection findings followed by the leadership ofthe local work unitisto Conduct analy sistosort out the casein accor andcewith thefindings o fthe caseback ground. If suchcasesoccur because the findingsdue to events beyond the intentand negligenceit is proposed tobe abolished, if due to deliberateitstill asked to be complete dorif the emergencyis proposed to the leader shipforits completion. Disciplinary sanction sapply to the official oremployee SKPD intentionally make mistakes/omissions. Perform administrativ eactions to the Follow-upof the reportdid Examinationresults. To provide guidance and training implementation and governance dutie scorrect administration. Inspectorate command to continuo usly provide coordination of communication in leader ship SKPD.AbstrakTesis ini membahas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa atas timbulnya tumpang tindih sertifikat hak milik atas tanah (studi kasus di kantor pertanahan kabupaten kubu raya). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normative. Tujuan penelitian mengungkapkan dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa terhadap tumpang tindih hak milik atas tanah di Kabupaten Kubu Raya, mengungkapkan dan menganalisis bagaimana akibat hukum yang di timbulkan terhadap sertifikat tumpang tindih hak milik atas tanah di Kabupaten Kubu Raya dan untuk menemukan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang sudah memiliki alat bukti (sertipikat) dalam kasus tumpang tindih tersebut. Hasil penelitian tesis ini diperoleh : Kepastian hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang memiliki sertipikat dalam kasus tumpang tindih sertifikat di Kabupaten kubu Raya tersebut difokuskan pada perlindungan hukum represif, mengingat bahwa sengketa yang terjadi sudah meluas sehingga dibutuhkan upaya-upaya yang dilakukan oleh BPN untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi tersebut. Faktor-faktor penyebab terjadinya tumpang Tindih sertipikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yaitu karena adanya peta pendaftaran belum terbentuk atau belum lengkap, faktor petugas atau pegawai kantor pertanahan baik disebabkan karena human error maupun adanya itikad tidak baik dari pemohon, adanya pemecahan atau pemekaran wilayah, masih ditemukannya penataan administrasi yang tidak benar di kelurahan dan adanya perubahan tata ruang oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Dari kesemua faktor tersebut diatas disebabkan karena ketidakcermatan dan ketidaktelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam memeriksa dan meneliti data fisik dan data yuridis baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.Upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terhadap timbulnya sertipikat ganda dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu yang pertama kali ditempuh dengan menyelesaikan sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional (non litigasi). Untuk menyelesaikan sengketa dilakukan musyawarah antara para pihak yang bersengketa dengan mediator Kantor Pertanahan. Dan cara terakhir yang harus ditempuh apabila musyawarah antara para pihak tidak tercapai, yaitu dengan menyelesaikan sengketa melalui Peradilan. Rekomendasi penelitian tesis ini adalah hendaknya Kantor Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah mengarah kepada adanya Peta pendaftaran yang lengkap yaitu peta tunggal. Apabila peta dilapangan hanya satu dan lengkap sudah ada kaplingan tidak dapat dilakukan lagi pendaftaran lagi atas bidang tanah yangsama. Selain itu pengukuran juga merupakan hal penting untuk menghindari sertipikat ganda. Dan juga adanya Administrasi pertanahan yang baik. Dalam penyelesaian sengketa hendaknya sebisa mungkin dilakukan secara musyawarah karena banyak keuntungan yang dapat diperoleh antara lain prosesnya singkat dan tidak berbelit-belit, biaya relatif lebih murah dan juga waktunya relatif lebih singkat dibandingkan apabila penyelesaian sengketa dengan gugatan di pengadilan.Kata Kunci : Kepastian Hukum, Tumbang Tindih sertifikat hak milik.

PELAKSANAAN ASAS PERADILAN CEPAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak) SAWARDI, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This paper is studies of The Jurisdicature principle Impementation Quickly In Corruption Crime Case. By the legal and social legal reseach method, obtained conclusion that : (1) Execution resistance of justice principle quickly in corruption crime case in Pontianak Justice of Corruption Crime because : a. Condition of defendant experiencing pain strenghtened by description of medical doctor, so that jurisdiction conference experiences the several postponement; b. Public procecutor cannot present witness for a few times court session because witness livings outside Pontianak City and the many witness from civil service occupying structural enough important, so that is not able yet to leaving duty to testify at the time of conference; c. One of judge councilor at the time of conference cannot present because obstructive while and/or executes other duty outside territory of jurisdiction of respected district court. (2) Positive impact of specifying of range of time 120 corruption crime case account days in district court as referred to Section 29 Law Number 46, 2009 Key words : Quick Justice, criminal offense Abstrak Makalah ini membahas masalah Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan Sosiologis, diperoleh kesimpulan bahwa : (1) Hambatan pelaksanaan asas peradilan cepat dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak dikarenakan : a. Kondisi terdakwa yang mengalami sakit yang diperkuat keterangan dokter, sehingga sidang peradilan mengalami beberapa kali penundaan; b. Jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi untuk beberapa kali persdangan karena saksi berdomisili di luar Kota Pontianak dan banyaknya saksi dari PNS yang menduduki jabatan struktural cukup penting, sehingga belum dapat meninggalkan tugas untuk bersaksi pada saat persidangan; c. Salah satu anggota majelis hakim pada saat persidangan tidak dapat hadir karena berhalangan sementara dan/atau melaksanakan tugas lainnya di luar wilayah hukum pengadilan negeri bersangkutan. (2) Dampak positif dari ditetapkannya kurun waktu 120 hari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU No. 46 Tahun 2009 Kata Kunci : Peradilan Cepat, Tindak Pidana

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SANGGAU Drs. JAMAL AHMAD YANI A.21212070, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penyelundupan gulaoleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sanggau, bagaimana proses penyidikan tindak pidanapenyelundupan gula dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan yang dilakukan olehSatuan Reserse Kriminal Polres Sanggau serta upaya dan strategi apa dalam penanggulanganpenyelundupan gula. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain teorimanajemen, teori kebutuhan dan teori kejahatan rasional serta penetapan manajemen operasionalReserse . Teori-teori tersebut penulis gunakan untuk menganalisa dalam pembahasan terhadaphasil temuan dilapangan.Metode penelitian yang di gunakan adalah metode Deskriptif denganpendekatan kualitatif, dimana penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkaitdan terlibat langsung dalam penyidikan, antara lain: Kapolres Sanggau, Kasat Reskrim danAnggota penyidik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pelaku dan masyarakat di perbatasan diEntikong.Hasil temuan bahwa penyelundupan gula selama ini dilakukan oleh seseorang maupunkelompok masyarakat di perbatasan Entikong. Sat Reskrim Res Sanggau dalam upaya penyidikankasus penyeludupan gula illegal telah mengedepankan fungsi Manajemen operasional Resersemelalui tindakan penangkapan penyitaan barang bukti, penahanan dan pemberkasan gunakepentingan dalan penuntutan di pengadilan. Namun dari kegiatan tersebut adanya faktor yangmempengaruhi dalam penyidikan antara lain keterbatasan sarana, kurangnya dukungan anggaranpenyidikan dan kemampuan anggota Sat Reskrim dalam penetapan peraturan perundangundanganyang berlaku.Kata Kunci :PenegakanHukum, Penyelundupan, GulaAbstractThis study aims to determine the law enforcement criminal offense of smuggling of sugar bythe Police Criminal Investigation Unit Sanggau, how the process of the investigation of criminalsmuggling sugar and what factors influence the investigations conducted by the Police CriminalInvestigation Unit Sanggau and efforts and strategies in the prevention of smuggling of sugar .The theory that the authors use in this study include management theory, the theory of needs, thetheory of rational crime, and the determination of the operational management of Investigation.These theories the authors use to analyze in the discussion of the findings in the field. Theresearch method used is descriptive method with qualitative approach, in which the authorsconducted interviews with relevant parties and is directly involved in the investigation, amongothers: Sanggau Police Chief, Criminal visible and investigators Member, Department of Industryand Trade, the offender and the community at the border Entikong. The findings that sugarsmuggling has been carried out by a person or group of people at the border Entikong. Sat ResSanggau Criminal investigations in an effort sugar smuggling illegal has been put forward2operational management functions Investigation through seizure of evidence arrests, detention andfiling for the purpose of the prosecution in court. But the existence of such activities in theinvestigation of factors affecting among other limited facilities, lack of budget supportinvestigations and ability Criminal Sat members in determining the legislation in force.Keywords : Law Enforcement, Smuggling, Sugar

PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN WAGIYO.S,SH NPM A.21206353, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the problems Review by the Public Prosecutor against the decision of the Judge who already have permanent legal force to ensure legal certainty and justice. From the results of research conducted juridical sociological research methods, obtained kesimpuln that: 1). Authority Prosecutors filed a reconsideration request has been closed due to formal juridical entitled to apply for judicial review was convicted person or their heirs, however, yet vaguely have a legal basis that is contained in the: a. Article 263 paragraph (1) of the Law of Criminal Procedure, b. Article 263 paragraph (3) Book of the Law of Criminal Procedure, the judge contains logical consequence mistakes need correction and perbaiakan the decision, request reconsideration of an application not only to the rights of the convicted or ahliwarisnya alone, but also the right of the public prosecutor in terms of representing the interests of the public and the state. 2). imposition of punishment more severe than in previous criminal decisions have a legal basis Article 263 paragraph (3) Book of the Law of Criminal Procedure. 3. we have to admit there are still many non sinkronan occurred in bernbagai legislation so that it encourages the parties to interpret these provisions, for which interpretation is opened wide in the science of law in order to avoid a legal vacuum. Philosophically, logically if the public prosecutor filed a judicial review if they find a reason that can be used as the basis of proposal review, and the result of that, the decision handed down by the judge not to convict a criminal penalty will be subject to more severe penalties than the previous decision. That is more imposing heavier emphasis on realizing sense of justice in particular of crime victims who require a criminal worthy of criminal offenses committed by the perpetrator.Keywords: Judicial, Law and Justice CertaintyABSTRAKTesis ini membahas masalah Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam menjamin kepastian hokum dan keadilan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, diperoleh kesimpuln bahwa: 1).Kewenangan Jaksa penuntut umum mengajukan permintaan peninjauan kembali secara juridis formil telah tertutup karena yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya, namun demikian namun demikian secara samar mempunyai landasan hukum yaitu terdapat pada :a. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ; b. Pasal 263 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kekhilafan hakim mengandung konsekwensi logis perlu koreksi dan perbaiakan terhadap keputusan tersebut, maka pengajuan permintaan peninjauan kembali tidak hanya menjadi hak dari pada terpidana atau ahliwarisnya saja, akantetapi juga menjadi hak penuntut umum dalam hal mewakili kepentingan umum dan negara. 2). penjatuhan hukuman yang lebih berat dari pada putusan pidana sebelumnya mempunyai landasan hukum pasal 263 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3.harus kita akui masih banyak terjadi ketidak sinkronan dalam bernbagai peraturan perundangan sehingga hal ini mendorong para pihak untuk menafsirkan ketentuan tersebut, hal mana penafsiran tersebut memang dibuka luas dalam ilmu hukum untuk menghindari kekosongan hukum. Secara filosofis, logis apabila jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan peninjauan kembali, dan akibat dari hal tersebut maka keputusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana yang tidak dikenai hukuman pidana akan dikenakan hukuman yang lebih berat daripada putusan yang terdahulu. Bahwa penjatuhan lebih berat tersebut lebih dititik beratkan pada mewujudkan rasa keadilan masyarakat khususnya dari korban tindak pidana yang menghendaki adanya pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku.Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Kepastian Hukum dan Keadilan

EKSISTENSI DAN RUANG LINGKUP PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA EXISTENCE AND SCOPE OF THE ADMINITRATIVE COURTS CHRISTIN ANDRIANI, SH A. 2021131043, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTOne element of a constitutional state is functioning of independent judicial power committed by the judiciary . Basic law of justice in Indonesia is as stated in the 1945 Constitution of the Republic Indonesia . In addition, the Indonesian judicial restated in statute No. 48 on 2009 about Judicial authority is the District Courts, Religious Courts , Administrative Courts and Military Courts . With the establishment of the State Administrative Court in Indonesia can provide legal protection to the public from all acts of state administration , and also provide legal protection for the state administration in performing their duties , functions and responsibilities. The administrative Court can also control the actions of officials of state administrationABSTRAKSalah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Dasar hukum tentang peradilan di Negara Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu mengenai peradilan di Indonesia dinyatakan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Dengan dibentuknya2Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari segala perbuatan administrasi negara, dan juga memberikan perlindungan hukum bagi administrasi negara dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. PTUN juga dapat berperan untuk mengontrol tindakan para pejabat tata usaha negara.

EFEKTIVITAS PENGATURAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pontianak) BRANADATA SEMBIRING, S.H. A.21211067, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the problem Effectiveness of Criminal Sanctions Additional Settings In Law Number 23, 2004 on the Elimination of Domestic Kekersan (Case Study In State Court Pontianak). From the results of research using normative legal research methods and sociological conclusion that: 1. Setting additional criminal sanctions under Article 50 of Law Number 23, 2004 on the Elimination of Domestic Violence, judged not effective enough to sustain the effectiveness of the application of criminal sanctions in the underlying criminal acts of violence in the household. That's because only a limited range, which is to give freedom to the judge dropped criminal trial for the purpose of supervision to offenders and keep the integrity of the household. In other words, it is not intended to provide additional criminal sanctions against the principal who is weighting, as stipulated in Article 10 of the Book of Law Criminal Law and laws governing criminal sanctions outside the Criminal Code. Consequently, additional criminal sanctions can not be applied to mengefktifkan sanction of imprisonment or fines for criminal acts of domestic violence that cause severe injuries or death of the victim. 2. Additional Criminal Sanctions settings so that a more effective way to provide legal protection for victims of crime to domestic violence in the future, it is necessary to extend the norms of Article 50 of Law Number 23, 2004: a. Not just limited to giving freedom to the judge in imposing a criminal trial for the purpose of supervision to offenders and keep the integrity of the household: but expanded as the support of the principal criminal sense of security and protection to victims of both material and immateriel. b. Additional types of criminal sanctions should be formulated, other than as provided for in Article 50 of Law Number 23, 2004 are: 1) Change the material and immaterial losses for victims of domestic violence, both against: a, husband, wife, and children; b. people who have a family relationship with a person to whom a letter by blood, marriage, dairy, care, and guardianship, living within the household, and / or c people who work to help the household and living in the household. d. People who work as intended letter c is viewed as a member of the family in the long term is in the household. 2) The dismissal of the civil service of the offender's status as civil servants (central and local), military, police, and civil servants in the military and police institutions; 3) dismissal from the post of state: legislative, executive and judicial branches. 4) The revocation of the rights, such as: child care, custody and / or guardianship. Further expansion of the arrangement and recommended that additional criminal sanctions mentioned above, can only be imposed on offenders who violated: Article 44 paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3), Article 46, Article 47, Article 48, and Article 49 of Law Number 23, 2004 on the Elimination of Domestic Violence:Keyword: Elimination of Domestic Violence3ABSTRAKTesis ini membahas masalah Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Pengaturan sanksi pidana tambahan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dinilai tidak cukup efektif untuk menopang efektivitas penerapan sanksi pidana pokok dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga. Hal itu dikarenakan jangkauannya hanya terbatas, yaitu untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan kata lain, tidak dimaksudkan untuk memberikan tambahan sanksi terhadap pidana pokok yang bersifat pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan undang-undang yang mengatur sanksi pidana di luar KUHP. Konsekuensinya, sanksi pidana tambahan tersebut tidak dapat diterapkan untuk mengefktifkan penerapan sanksi pidana penjara atau denda terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan akibat luka berat atau matinya korban. 2. Agar Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga ke masa depan, maka perlu memperluas norma Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: a. Tidak hanya dibatasi untuk memberikan kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga; tetapi diperluas sebagai penopang pidana pokok dan perlindungan rasa aman kepada korban baik secara materiel maupun immateriel. b. Jenis sanksi pidana tambahan yang seharusnya dapat diformulasikan, selain sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah: 1) Ganti kerugian materiel maupun immaterial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap : a, suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 2) Pemecatan sebagai pegawai negeri terhadap pelaku yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (Pusat dan Daerah), TNI, Polri, dan pegawai negeri di lingkungan institusi TNI dan Polri; 3) Pemecatan dari jabatan kenegaraan : legislatif, eksekutif dan yudikatif. 4) Pencabutan terhadap hak-hak tertentu, seperti : pengasuhan anak, perwalian dan/atau pengampuan. Selanjutnya direkomendasikan agar perluasan pengaturan dan penerapan sanksi pidana tambahan tersebut di atas, hanya dapat dikenakan terhadap pelaku yang melanggar : Pasal 44 ayat (1); ayat (2) dan ayat (3); Pasal 46; Pasal 47; Pasal 48; dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Kata Kunci: Kekersan Dalam Rumah Tangga

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA