Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERDAGANGAN DAN TATALAKSANA IMPOR BARANG DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA â€“ MALAYSIA KHUSUSNYA ENTIKONG â€“ SERAWAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERJANJIAN INTERNASIONAL FENY NOVIANTI FRATIWI, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractWith desentralisation and change pradigma in looking border area, have give mean in international trade. specialy which have relation with handle limit cross of trade to area which have akses or direct limited with other country, likes Border Entikong area Province West Borneo which have direct limited Kuching east Malaysia First time this limited area as isolir area to security bargaining, and then moved to frist Garda country with developing bargaining for comunity. Looking that problem, so the must gooddest which more effectif to handle control limit cross of trade and import commodity structure in border area must get acomodation of principle international trade without need national opportunity. The principle must most specific and which in aspiration and need local community at border area, so this regulation which have get most understanding and can be aspiration for community direct involved on cross of trade and import commodity structure at border entikong area west borneo.Key words: Border Regions, Economic Growth and Government RegulationabstrakMelalui semangat desentralisasi dan perubahan paradigma dalam memandang wilayah perbatasan, telah memberi makna tersendiri dalam bidang perdagangan internasional, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan perdagangan lintas batas pada daerah-daerah yang memiliki akses / perbatasan langsung dengan luar negeri, seperti halnya wilayah Border Entikong Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki perbatasan langsung dengan Kuching Malaysia Timur. Awalnya daerah perbatasan diperlukan sebagai daerah terisolir melalui pendekatan keamanan. Kemudian bergeser menjadi garda terdepan negara dengan pendekatan pembangunan kesejahteraan rakyat. Menghadapi permasalahan tersebut, maka solusi yang efekti dalam pengelolaan perdagangan dan tatalaksana impor dikawasan perbatasan adalah dengan mengakomodasi prinsip-prinsip perdagangan internasional tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan daerah. Prinsip tersebut juga harus dibuat secara spesifik dengan mengedepankan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan. Sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih dimengerti dan dipahami serta menjadi aspirasi bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam perdagangan dan tatalaksana impor di kawasan perbatasan entikong Kalbar.Kata Kunci: Wilayah Perbatasan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BIDANG USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM HUBUNGANNYA MENDUDUKI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK (Studi di Kabupaten Ketapang) SUNARIO, S.Ik. A21210022, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis addresses the issue of criminal law enforcement in the field of oil palm plantations in relation to occupying land without permission are eligible (studies in the district ketapan). Legal research methods used are normative juridical approach to socio-legal research. Factors that cause deviations operations of oil palm plantations in conjunction occupying land without permission are eligible in the district is the first ketapan, human resources responsible for the management of the environment is still not good quality and quantity. Second, the Society / a certain person who often capitalize on the existence of the company for personal gain. Third, lack of socialization and firm approach to the community. Fourth, business-oriented company always ignoring the interests of the community. Fifth, the lack of law enforcement against corporate criminal occupied the land without permission are eligible. Legal remedy in case of land disputes is in the form of repressive efforts and do sue-sue in civil court. Efforts repressive important in order to provide a deterrent effect to the perpetrators of criminal acts related to land disputes. By providing the deterrent effect may increase the bargaining power is higher then it will be easier to make peace. Based on the above conclusions, the following suggestions are put forward that authorized institutions should increase surveillance and enforcing the law against companies that violate the provisions of the oil palm plantation business with the interests of the people who suffered losses. Ketapan District Government through the relevant regional work units must follow various reports / complaints, and provide a clear warning to companies that do not comply with the provisions of palm cultivation sawit.Untuk resolve land disputes, should first be resolved by way of prevention. This is done to uphold consensus as mandated by law.ABSTRAK2Tesis ini membahas masalah penegakan hukum pidana di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dalam hubungannya menduduki tanah tanpa izin yang berhak (studi di kabupaten ketapang). Metode penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif dengan melakukan pendekatan socio-legal research. Faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam hubungannya menduduki tanah tanpa izin yang berhak di kabupaten ketapang adalah pertama, sumber daya manusia yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup masih kurang baik kualitas maupun kuantitasnya. Kedua, Masyarakat/oknum tertentu yang sering memanfaat keberadaan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, Kurangnya sosialisasi dan pendekatan perusahaan kepada masyarakat. Keempat, Perusahaan selalu berorientasi bisnis dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. Kelima,Lemahnya penegakan hukum Pidana terhadap perusahaan menduduki tanah tanpa izin yang berhak. Upaya hukum apabila terjadi sengketa lahan adalah dalam bentuk upaya represif dan melakukan gugat-menggugat perdata di pengadilan. Upaya represif penting dilakukan guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana terkait sengketa lahan. Dengan memberikan efek jera tersebut dapat meningkatkan bargaining power menjadi lebih tinggi maka akan memudahkan untuk melakukan perdamaian. Berdasarkan kesimpulan di atas, dikemukakan saran sebagai berikut adalah bahwa Instansi yang berwenang harus meningkatkan pengawasan dan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan dalam usaha perkebunan kelapa sawit dengan mengutamakan kepentingan masyarakat yang mengalami kerugian. Pemerintah Kabupaten ketapang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait harus menindaklanjuti berbagai laporan/pengaduan masyarakat, dan memberikan peringatan tegas kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.Untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan dengan cara preventif. Hal ini dilakukan untuk menjunjung tinggi musyawarah mufakat seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.

ANALISIS HUBUNGAN HUKUM DAN AKSES DALAM TRANSAKSI MELALUI MEDIA INTERNET ZAKARIA, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstracDevelopment of information technology has caused the world to be without limit (bordeless) and cause significant social changes took place so quickly. Information and communication technology is currently being led to the convergence that facilitates the activities of man as creator, developers and users of the technology itself. One of them can be seen from the development of internet media very rapidly. Internet as a medium of information and electronic communication has been widely used for various activities, among others, to trade. Use of media in the world of e-commerce trade is an impact on the international community in general and people of Indonesia in particular. For the people of Indonesia this is related to the legal issues are very important. The importance of legal issues in the field of e-commerce is mainly in providing protection to the parties to a transaction via the internet.Key words: Protection Law - Agreements - Sale and purchase - e-commerce.AbstrakPerkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (bordeless) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk perdagangan. Pemanfaatan media e-commerce dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang e-commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.Kata kunci : Perlindungan Hukum â€“ Perjanjian â€“ Jual-beli â€“ e-commerce.

PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH PADA UNIT USAHA DANA BERGULIR MASYARAKAT BUMDES BERSAMA MITRA SENARA KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU NPM. A21212030, MUHAMAD IQBAL MUKHLIS, S.Sy.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis research aims to convey a dominant Factor which causes non-performing loans and the attempt to solve it. The primary data was collected from an interview with the manager of bumdes bersama mitra senara and the customers who have non-performing loans. The secondary data was collected from observation and library Research. The results of discussion in this research are (1) The dominant factors that cause non-Performing loans: (a) Insufficient ability from the manager in analyzing and detecting probability of non-performing loans incidents. (b) Less assertiveness by the manager to implement the SOP related the non-performing loans. (c) Lack of awareness/ good intention to non-performing loans in paying off. (2) Why has not it been a significant solution to accomplish the non-performing loans: (a) Because the implementation of the accomplishment of the non-performing loans of business unit Bumdes Bersama Mitra Senara not fully referred to the existing SOP, (b) Because the efforts to non-performing loan accomplishment have not been done optimally, (c) Because there is no a special team that handles non-performing loans. (3) The model of loans problem solving on revolving fund business unit community of bumdes bersama can be done in three (3) ways : (1) Negotiation. (2) Mediation. (3) A simple proclaiming proposal through State Court.Keywords: Completion, Loan, Fund, Revolving, BumdesÂ ABSTRAKÂ Tesis ini berusaha mengungkapkan Faktor dominan penyebab terjadinya pinjaman bermasalah dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus BUMDes Bersama Mitra Senara dan nasabah yang memiliki pinjaman bermasalah. Data sekunder diperoleh dari observasi dan penelitian kepustakaan. Adapun Hasil pembahasan dalam penelitian ini (1) Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Pinjaman Bermasalah: (a).kurangnya kemampuan dari pengurus dalam menganalisis dan mendeteksi kemungkinan terjadinya pinjaman bermasalah. (b). Kurangnya ketegasan pengurus dalam melaksanakan SOP terkait penyelesaikan pinjaman bermasalah. (c).kurangnya kesadaran/ itikad baik dari peminjam bermasalah dalam melunasi pinjamannya. (2) Mengapa upaya yang telah dilakukan selama ini belum mampu menyelesaikan pinjaman bermasalah : (a).Karena pelaksanaan penyelesaian pinjaman bermasalah pada Unit Usaha BUMDes Bersama Mitra Senara belum sepenuhnya mengacu kepada SOP yang ada. (b).Karena Tidak ada tim khusus yang menangani masalah pinjaman bermasalah.(c).karena tidak kooperatifnya peminjam bermasalah sehingga menyebabkan upaya yang dilakukan oleh pengurus tidak berjalan dengan semestinya. (3)Model Pemecahan Masalah Pinjam-Meminjam Pada Unit Usaha Dana Bergulir Masyarakat BUMDes Bersama dapat dilakukan dengan tiga (3) cara yaitu : (1)Negosiasi. (2) Mediasi. (3) Pengajukan gugatan sederhana melalui Pengadilan Negeri.Kata kunci :Penyelesaian, Pinjaman, Dana, Bergulir, BUMDes

PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KEDISIPLINAN WARGA UNTUK MELAPORKAN PERISTIWA PENTING DAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPE LUH MADE ARI SRI UTAMI NINGSIH BANDEM, SH. A.21212002, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas masalah Pengaruh Sanksi Administratif Terhadap Kedisiplinan Warga untukMelaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan Kepada Instansi PelaksanaBerdasarkan Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011. Dari hasil penelitian menggunakanmetode penelitian hukum yuridis empiris diperoleh kesimpulan, bahwa : 1. Adanya sanksiadministratif yang diatur didalam Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 belum mampumenimbulkan kedisiplinan warga untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwakependudukan kepada Instansi Pelaksana, hal ini dikarenakan pertama, kurangnya kesadaran danketaatan hukum masyarakat, kurangnya akses informasi terhadap berbagai peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan baik itu di mediapromosi, media elektronik dan media sosial. Kedua, terkait dengan besaran denda administrasiyang terbilang kecil sehingga tidak memberikan efek jera/rasa takut masyarakat. Ketiga,pelaksanaan sanksi administrasi yang tidak secara menyeluruh dilaksanakan. Hanya bidangpencatatan sipil saja yang melaksanakan sanksi administrasi tersebut. Akibatnya, masih banyakketerlambatan masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. 2.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakdisiplinan masyarakat antara lain : pertama,tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang masih minim akan pentingnyamemiliki dokumen kependudukan. Kedua, kurangnya sosialisasi Dinas Kependudukan danCatatan Sipil di Kecamatan dan Desa-desa. Ketiga, letak lokasi masyarakat yang jauh dariInstansi. Keempat, tidak adanya UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Kecamatan. 3. Upaya-upayayang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kubu Raya untuk meningkatkan2kedisiplinan masyarakat adalah : pertama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkerjasamadengan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) memberikan sosialisasi mengenai berbagaiproduk hukum terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan.Kedua, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat akan pentingnya dokumenkependudukan. Ketiga, jemput bola di sekolah-sekolah untuk perekaman KTP Elektronik.Keempat, pembentukan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Kecamatan. Kelima, menjalinkerjasama dengan RT/RW untuk ikut berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan administrasikependudukan. Selanjutnya, hal ini direkomendasikan : 1. Kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kab. Kubu Raya hendaknya secara konsisten melaksanakan sanksi administrasisesuai dengan peraturan yang berlaku, membuka secara lebih luas akses informasi kepadamasyarakat mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti di media promosi,media sosial dan media elektronik, selanjutnya melakukan sosialisasi terus menerus mengenaiberbagai produk hukum sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakatuntuk mengurus dokumen kependudukan tepat waktu serta diharapakan Disdukcapil lebihproaktif melakukan pendataan kependudukan agar seluruh peristiwa penting dan peristiwakependudukan dapat terdata dengan baik. Disamping itu, stelsel aktif dari Pemerintah(Disdukcapil) juga harus diikuti dengan partisipasi masyarakat untuk mengurus dokumenkependudukan tepat waktu.Kata Kunci : Sanksi Administrasi, Peristiwa Penting, Peristiwa Kependudukan dan KedisiplinanWarga.ABSTRACTThis thesis discusses the problems Influence Disciplinary Administrative Sanctions AgainstCitizens to Report Milestones and Current Population Based Regulation Implementing AgenciesTo Kab. Kubu Raya No. 3 Year 2011. From the results of research using empirical legal researchwe concluded that: 1. The existence of administrative sanctions set out in Regulation Kab. KubuRaya No. 3 The year 2011 has not been able to give rise to discipline citizens to report importantevents and events of the population to the Executing Agency, this is because first, the lack ofawareness and observance of the law society, lack of access to information on various laws andregulations relating to the administration of the population both in the media promotion,electronic media and social media. Second, related to the amount of administrative fines arefairly small so it does not provide a deterrent effect / fear society. Third, the implementation ofadministrative sanctions that are not thoroughly implemented. Only civil registration are carryingout the administrative sanctions. As a result, there are still many delays the public to reportimportant events and events of the population. 2. The factors that affect the communityindiscipline among others: first, the level of awareness and compliance with the law society thatstill lack the importance of having citizenship documents. Second, the lack of socialization ofPopulation and Civil Registration in the district and villages. Third, the location of the remotelocation of the institutions of society. Fourth, the absence of UPT (Technical ImplementationUnit) in the district. 3. Efforts are made of Population and Civil Registration District. Kubu Rayato improve the discipline of society are: first, the Department of Population and CivilRegistration in collaboration with Pekka (female heads of household) provide socialization of thevarious laws relating to the administration of the population in the district. Second, raiseawareness and legal compliance of the importance of citizenship documents. Third, pick up the3ball in schools for Electronic ID card recording. Fourth, the establishment of UPT (TechnicalImplementation Unit) in the district. Fifth, establish cooperation with the RT / RW to participatein the framework of the population administration. Furthermore, it is recommended: 1. To theDepartment of Population and Civil Registration District. Kubu Raya should consistentlyimposing administrative sanctions in accordance with applicable regulations, a wider opening tothe public access to information about the population administration such as media campaigns,social media and electronic media, continuous dissemination of the various laws in order toincrease public awareness of and adherence to civil registry documents in a timely andDisdukcapil expected to be more proactive to collect data on the population that all importantevents and demographic events can be recorded properly. 2. In addition, active stelsel ofGovernment (Disdukcapil) should also be followed with the participation of the community totake care of residence documents on time.Keywords: administrative sanctions, Milestones, Events Population and Discipline Citizens.

PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) SEBAGAI STRATEGI PENGUNGKAPAN KEJAHATAN NARKOBA (Studi Yuridis-Empiris di Kota Pontianak) DHANI CATRA NUGRAHA,SH.,S.Ik A.2021131087, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis addresses the issue of purchase covert (undercover buy) as a strategy for drug-related crimes disclosure (juridical-empirical studies in Pontianak) .This method used in this study is a research method using Normative-Sociological approach. Undercover buy as stipulated in Law No. 22 of 1997 concerning narcotic replaced by Law No 35 of 2009 as a provision of investigator competence in combating narcotic dealing. This is due the nature of narcotic crime which is an organized, undisclosed, done with complex modus operandi and high level of technology resulting difficulties to gather evidence. On the contrary of other crimes, undercover buy didn't violate Human Rights, if done under the law. However it will differ if done discordantly based on the law. This is caused by the involvement of people to combating narcotic crime, thus their rights must be preserve.In consequence, to diminish the errors of undercover buy, investigator must know and acknowledge the procedures of undercover buy as stipulated in Law 35 of 2009.Keywords: disclosure strategy, drug crimes, Purchase veiled.ABSTRAKTesis ini membahas masalah pembelian terselubung (undercover buy) sebagai strategi pengungkapan kejahatan narkoba (studi yuridis-empiris di Kota Pontianak).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan Normative-Sosiologis. Pembelian Terselubung sebagaimana diatur Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 merupakan penambahan kewenangan penyidik dalam upaya pemberantasan pengedaran narkotika. Hal ini mengingat tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang terorganisasi, rahasia, serta dalam pelaksanaannya menggunakan modus operandi dan teknologi yang tergolong canggih sehingga sulit dalam mengumpulkan barang buktinya. Berbeda dengan tindak pidana lainnya pelaksanaan pembelian terselubung dalam tindak pidana narkotika tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia bila dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, akan menjadi berbeda bila tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pelaksanaan pembelian terselubung tidak terlepas dan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat yang ikut serta hams dilindungi hak-haknya. Untuk mengurangi kesalahan dan pelaksanaan pembelian terselubung tersebut maka perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh penyidik tentang pelaksanaan pembelian terselubung itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009.Kata Kunci: strategi pengungkapan, kejahatan narkoba, Pembelian terselubung

KEDUDUKAN BANPOL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN PP No. 6 TAHUN 2010 TENTANG SATPOL PP SARI YUNITA, S.H NPM.A2021151078, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas masalah Kedudukan Banpol Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dihubungkan Dengan PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP. Penelitian menggunakan metode penelitian bersifat hukum normatif. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : kedudukan dan fungsi Banpol Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ada tiga aturan yang ikut memayungi status Satpol PP. Yakni UndangUndang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP. Berdasarkan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan dengan jelas, bahwa Anggota Polisi Pamong Praja, Harus, Wajib berstatus PNS, minimal Golongan IIa serta tidak menerima status pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Berlandaskan penjelasan diatas secara deklaratif, Negara melarang Satuan Polisi Pamong Praja memiliki anggota dengan status Non-PNS, terdengar lucu memang ketika ada Aparat Pemerintah, Abdi Negara, memiliki wewenang dan penampilan khusus menyandang status kontrak dengan kesejahteraan jauh dibawah PNS. Padahal secara Job Desk, mereka adalah ujung tombak penegakan peraturan dan kewibawan Pemerintah di lapangan, bergesekan langsung dengan Masyarakat, mengetahui langsung problematika di lapangan. Kata Kunci: Banpol, Polisi Pamong Praja ABSTRACT This thesis discusses the position of Banpol Civil service Police Unit Based on Law no. 5 Year 2014 About Civil State Apparatus Linked With PP. 6 Year 2010 About Satpol PP. Research using research method is normative law. From result of analysis and discussion get conclusion that is: position and function of Banpol unit Civil service Police according to Law no. 5 Year 2014 on State Civil Apparatus. There are three rules that participate umbrella Satpol PP status. Namely Law number 23 of 2014 on Regional Government, Law number 5 of 2014 on ASN and Government Regulation number 6 of 2010 on Satpol PP. Based on the State Civil Service Act No. 5 of 2014 on the Civil Service Police Unit it is clear that the Civilian Police Officer must be a civil servant, at least Class IIa and not receive the status of PPPK (Government Employee with Work Agreement) . Based on the above explanation declaratively, the State prohibits the Civil Service Police Unit to have members with non-civil servant status, it sounds funny when there is Government apparatus, employees state, has the authority and special appearance of contract status with welfare far below civil servants. Yet in the Job Desk, they are the spearhead of enforcement of government regulations and authority in the field, rubbing directly with the Community, knowing directly the problems in the field. Kata Kunci : Banpol, Civil Service Police

KEWENANGAN PENJABAT BUPATI DALAM MELAKUKAN MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN HERI ISKANDAR. SH, NIM. A2021141095, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

1KEWENANGAN PENJABAT BUPATI DALAM MELAKUKAN MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANGPEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DANWAKIL KEPALA DAERAH(Studi Di Pemerintah Kabupaten Melawi)Oleh :HERI ISKANDAR. SH,NIM. A2021141095Pembimbing I : Dr. H.M.Syafei,SH.MH.Pembimbing II : Hamdani, SH.MHumABSTRACTThis thesis focuses on the Authority Acting Regent In Doing Mutations Employees in Environmental District Government Based on Government Regulation No. 49 Year 2008 on Third Amendment to Government Regulation Number 6 Year 2005 concerning Election, Legalization of Appointment and dismissal of Regional Head and Deputy Regional Head (Studies in Local Government District Melawi) conclusion: 1). Acting Regent of that policy in issuing a decree personnel transfers Melawi environment of the Government of the authority is not appropriate, because the Acting Regent Melawi not have the authority. Size to see the acting regent did not have the authority in view of the source of the authority itself the attribution, delegation and mandate. In addition, the capacity of Acting governor give approval to the regents for personnel transfers also inaccurate, although the governor as the representative of the central government, because the authority to give consent for personnel transfers in a limited manner under the authority of Interior Minister. Therefore, Acting Regent Melawi action can not be justified and legally invalid. 2). Acting Regent policies that are put in the form dikuafikasikan decision as an act that does not have the authority, then the decision certainly is not valid. This illegality, because it does not meet the elements of legitimate decision, as according to the doctrines and normatively as stipulated in article 52 of Law No. 30 Year 2014 About the Administration. Therefore, the legal consequences of the Decree of the acting regent was Cancellation. 3). That legal efforts should be made to the actions / decisions Melawi Acting Regent is tops Officials Request to revoke the decision and filed a lawsuit to the Administrative Courts. Suggestion. 1). Asked the Governor to direct the Regent definitip officials to revoke and cancel the decision of the Acting Regent. Even if the governor does not implement it must be notified and requested to the president as the head of2the supreme government to mencabutr or ordered to the governor or regent to revoke the decision tersebut.2). If there has been ruling the State Administrative Court which has had permanent legal force (incracht) over the disputed Decision Acting Regent, it is expected that the parties feel aggrieved (as the plaintiff) is active for the requesting State Administration to execute the decision.ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada Kewenangan Penjabat Bupati Dalam Melakukan Mutasi Pegawai Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi) diperoleh kesimpulan: 1). Bahwa kebijakan Penjabat Bupati dalam mengeluarkan Keputusan melakukan mutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten melawi dari sisi kewenangan adalah tidak tepat, karena Penjabat Bupati Kabupaten Melawi tidak mempunyai wewenang . Ukuran untuk melihat penjabat bupati tidak mempunyai wewenang di lihat dari sumber kewenangan itu sendiri yakni atribusi, delegasi dan mandat. Selain itu, Kapasitas gubernur memberikan persetujuan kepada Penjabat bupati untuk melakukan mutasi pegawai juga tidak tepat, meskipun gubernur selaku wakil pemerintah pusat, karena kewenangan memberikan persetujuan untuk melakukan mutasi pegawai secara limitatif menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, tindakan Penjabat Bupati Melawi tidak dapat dibenarkan dan secara hukum tidak sah. 2). Bahwa kebijakan Penjabat Bupati yang dituangkan dalam bentuk keputusan dikuafikasikan sebagai suatu tindakan yang tidak memiliki kewenangan, maka keputusan tersebut tentu adalah tidak sah. Ketidaksahan ini , karena tidak memenuhi unsur-unsur keputusan yang sah sebagaimana menurut doktrin dan secara normatif sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, akibat hukum dari Keputusan Penjabat Bupati adalah Pembatalan. 3). Bahwa upaya hukum yang harus dilakukan terhadap tindakan/keputusan Penjabat Bupati Melawi adalah Meminta atasan Pejabat untuk membatalkan keputusan dan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Saran. 1). Meminta kepada Gubernur agar memerintahkan kepada Pejabat Bupati definitip untuk mencabut dan membatalkan keputusan Penjabat Bupati. Jika pun gubernur tidak melaksanakan maka harus diberitahukan dan meminta kepada presiden selaku kepala pemerintahan tertinggi untuk mencabutr atau memerintahkan kepada gubernur atau Bupati untuk membatalkan keputusan tersebut.2). Jika telah ada Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(incracht) atas sengketa Keputusan Penjabat Bupati, maka diharapkan agar para pihak merasa dirugikan (selaku penggugat) bertindak aktif untuk meminta Peradilan Tata Usaha Negara melakukan eksekusi atas putusan tersebut.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA ( Studi Pada Kelompok Gafatar) OLOAN SIAHAAN, S.I.K. NPM.A2021131074, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the Criminal Law Policy in Tackling the Crime of Defamation in Indonesia (Study on Gafatar Group). The approach method used in this research is sociological normatife approach. From the results of this thesis research, it can be concluded that the form of religious blasphemy done by Gafatar group at this time, Gafatar group is not obligated to pray five times, fasting Ramadan and pilgrimage and having different syahadat. The Gafatar group also disbelieves others who are not their group. Pillars of Islam for example there are five, they Gafatar Group claim Islam, but not praying, fasting, and not pilgrimage, Gafatar does not recognize the Prophet Muhammad as Prophet and Rasul and Sentences Syahadatain are taught are: Asyahadu An Laa Ilaaha illaallahu, Wa Asyhadu Annal Massih Al-Mau'uud Rasulullah (I testify that There is no right in worship except Allah, and I testify that Al-Masiih is promised is the Messenger of Allah). As for Al-Masiih which is promised here means Ahmad Musadeq. Should the legal arrangement of the Crime of Penidaan Religion in Indonesian legislation Arrangement in the Criminal Code (KUHP) in Article 156a of the Indonesian Penal Code reads entirely: "Sentenced to imprisonment for a maximum of five years whoever intentionally in Publicly expressed a feeling or act that is essentially hostile, abusive or defamatory of a religion held in Indonesia with the intention that people do not embrace any religion, which is contained Belief in the One Supreme God and Article 1 of Law No. 1 / PNPS / 1965 explicitly mentions the prohibition of seeking general support and for the interpretation of a religion. The provisions of this article read more fully: "Every person is forbidden to intentionally publicly recite, advocate or endorse general support for interpretation of a major religious thing in Indonesia or conduct religious activities that resemble those religious activities, which interpretations and activities Deviates from the points of the teachings of that religion Recommendation: Fostering the Gafatar Group according to the true teachings of Islam because religious awareness is essential in carrying out the teachings of worship in religion Roles, including religious institutions authorized by the state, provide guidance as the basis of belief (religious) In the pluralistic society of Indonesia Socializing the legal arrangements against the Crime of Defamation in the legislation in Indonesia, for the public to know more.Â Keywords: Policy, Criminal Law, Defamation of Religion.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABSTRAKTesis ini membahas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia ( Studi Pada Kelompok Gafatar). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatife sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bentuk Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Kelompok Gafatar Pada Saat Ini, Kelompok Gafatar Tidak wajib shalat lima waktu, puasa Ramadhan dan naik haji dan mempunyai syahadat yang berbeda. Kelompok Gafatar juga mengkafirkan orang lain yang bukan kelompok mereka. Rukun Islam misalnya ada lima, mereka Kelompok Gafatar mengaku Islam, tetapi tidak shalat, puasa, dan tidak naik haji, Gafatar tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul dan Kalimat Syahadatain yang di ajarkan adalah: Asyahadu An Laa Ilaaha illaallahu, Wa Asyhadu Annal Massih Al-Mauâ€™uud Rasulullah (Aku bersaksi bahwa Tiada Illah yang hak di sembah kecuali Allah, dan Aku bersaksi bahwa Al-Masiih yang di janjikan adalah Rasulullah). Adapun Al-Masiih yang di janjikan di sini maksudnya adalah Ahmad Musadeq. Seharusnya pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia Pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 156a KUHP selengkapnya berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa. Dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu. Rekomendasi : Membina Kelompok Gafatar sesuai ajaran Islam yang benar karena penyadaran beragama adalah penting dalam melaksanakan ajaran beribadah dalam beragama. Peranpemerintah termasuk lembaga agama yang diberi otoritas oleh negara, memberikan pembinaan sebagai dasar keyakinan (keberagamaan) dalamÂ kemajemukanÂ Â Â Â masyarakat Indonesia. Mensosialisasikan pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk masyrakat lebih mengetahui.Â Kata Kunci:Â Kebijakan, Hukum Pidana, Penistaan Agama.Â

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimanta RIKY ILHAMSYAH DININGRAT,SH A.2121028, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the enforcement of the crime of trafficking in wildlife According to Law No. 5 of 1990 about Conservation of Biological Resources and their Ecosystems (Case Study Part Hornbill Bird Against Trafficking In West Kalimantan). The method used in this research is normative juridical approach. From the results of this thesis can be concluded that law enforcement is carried out by BKSDA West Kalimantan against law violations KSDAHE not run optimally. This is because the results of the field shows that there are still many traders who sell animals that belong to the category of animals are protected by laws â€“ laws. West Kalimantan Province not providing socialization and education to traders on the characteristics and types of animals, including protected by laws - laws, a lack of intensity BKSDA West Kalimantan Province in examinations in the means bird markets in West Kalimantan. Constraints faced by BKSDA West Kalimantan Province in tackling violations of the law is an obstacle KSDAHE internal and external constraints. Internal constraints include the limited number and competence of labor better, minimn yes infrastructure and limited funding.While the external constraints include a lack of knowledge of the traders regarding the types and characteristics of animals protected by law, the lack of public awareness for not keeping animals that are protected because it could be considered as a means of raising the prestige, terindikasikan found leakage of information a raid by a person who is not to be responsible. Efforts BKSDA West Kalimantan Province in overcoming the obstacles encountered in tackling pelanggararan Act KSDAHE in Kalbar is the effort to overcome the internal constraints in addressing the problem of limited manpower, infrastructure and funds, BKSDA Kalbar doing filing work force, means infrastructures and funds to the forestry ministry. Meanwhile, to overcome the constraints of the limited workforce has better competence is by way of the workforce training.Efforts to overcome external obstacles to overcome external constraints, BKSDA Kalbar gave counseling to the traders there are birds in the area West Kalimantan and community outreach animal lovers to cooperate with BKSDA then do a cross-sector cooperation. Recommendations For BKSDA West Kalimantan to reinforce the implementation of the sanctions for the perpetrators of violations of the laws KSDAHE so as to improve public awareness and traders will be the importance of conserving birds of the species that exist Kalbar. BKSDA in enforcing the law in a preventive, should further increase the intensity of supervision, which is expected to oversight conducted by one (1) month of two (2) times, in order to cope with violations of the laws KSDAHE. For lovers of protected wildlife and traders to be more concerned over the sustainability of the species that exist in the provision ordinance, and not memperniagakan types of animals protected by law KSDAHE.Keywords: Law Enforcement, Crime, Trafficking,

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA