cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmat Dwi Putranto
Contact Email
rdp@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
IBLAM Kampus A Jl. Kramat Raya No. 25, Senen Jakarta Pusat Tel / fax : (021) 21392851
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
IBLAM Law Review
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
ISSN : 22754146     EISSN : 27753174     DOI : 10.52249
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official website of IBLAM Law Review. With the spirit of further proliferation of knowledge on the legal system in Indonesia to the wider communities, this website provides journal articles for free download. Our academic journal is a source of reference both from law academics and legal practitioner . IBLAM Law Review is a double-blind review academic journal for Legal Studies published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IBLAM School Of Law. IBLAM Law Review contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, IBLAM Law Review also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in January, May, and September), and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW" : 15 Documents clear
PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN Anwar, Mohammad
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i1.102

Abstract

Problem solving must be done in a good way and not excessive, there is no physical beating, no shouting and or cursing that causes physical or mental pressure on the opponent. Domestic violence can be said if the behavior seems to attack, coerce and threaten even physical violence. Domestic violence must be avoided and perpetrators of domestic violence are included in criminal offenses. Domestic violence is any action or action taken against an opponent, both wife and husband, that results in misery and even physical, sexual and psychological disabilities, all of which result in the deprivation of one's independence and freedom in the household. Stages of the methodology in this study is the type of research using normative juridical. The results of the study said that the factors behind the existence of domestic violence were caused by misunderstandings, poor communication, loss of harmony in the household, mistakes made by both wife and husband, economic problems, environment, alcohol and marriage. force.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANGGA PAPUA (BANGUN GENERASI DAN KELUARGA PAPUA SEJAHTERA) DI KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA Fransisco Sinurat, Halasson; Hamdi, Muchlis; Syafri, Wirman; Achmad, Mansyur
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i1.112

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan BANGGA Papua di kabupaten Asmat Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deksriptif, dengan tujuan menyajikan gambaran lengkap terkait masalah yang di teliti. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi serta teknis analisis data melalui reduksi data dan penarikan kesimpulan dengan jumlah informan 42. Hasil dan pembahasan implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, menjelaskan bahwa produktivitas kebijakan BANGGA Papua yang dilihat dari jumlah pencapaian kelompok sasaran masyarakat penerima manfaat belum produktif karena tidak tercapainya target penerima manfaat akibat terhentinya program BANGGA Papua yang belum berjalan lima tahun. Kemudian dari dimensi linieritas yang dilihat dari prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana dapat dikatakan bahwa implementasi telah linear atau sesuai dengan prosedur, biaya, tempat dan pelaksana, meskipun dalam aspek waktu pelaksanaan program BANGGA Papua belum sesuai. Adanya keterlambatan dan penundaan dalam beberapa tahapan pelaksanaan program BANGGA Papua menyebabkan capaian target program tidak tercapai. Sedangkan efisiensi Implementasi kebijakan BANGGA Papua yang dilihat dari asset, dana dan teknologi sudah sesuai dengan desain Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Taun 2018 tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera.
TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA Setiawan, Angga Eka; Fatmawati, Leony; Fikri, Sultoni
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i1.105

Abstract

Di Indonesia, otonomi daerah sangatlah berperan penting bagi pembangunan. Sudah sepantasnya daerah dapat mengembangkan sumber daya daerahnya sebagai hasil dari penerapan UU Otonomi Daerah, yang mengatur pengalihan kekuasaan dan pengalihan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, serta penerapan “Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.” Dalam mewujudkan pembangunan pada setiap daerah, maka diperlukan adanya pembagian pajak. Tapi, dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah justru menimbulkan distorsi dan biaya ekonomi yang tinggi. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan bahan/ data sekunder yang diambil dari bahan pustaka dan terorganisir secara sistematis. Dalam penelitian ini membahas tentang adanya pengaturan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara khusus, wilayah Kota Surabaya menjadi fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan yang kepemilikan dan manfaatnya dilakukan oleh orang atau entitas di sektor perkotaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya belum optimal karena informasi belum terdistribusi secara merata, sehingga mengakibatkan banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah juga memiliki peranan yang sangat krusial untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak agar masyarakat mengetahui pentingnya sekaligus tata cara dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan melakukan kerjasama tersebut antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai Wajib Pajak, dapat membuka peluang besar dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang tersistematis dan merata pada seluruh wilayah di Indonesia.
PRINCIPLES OF ISLAMIC PERSONALITY IN THE RELIGIOUS JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA Aseri, Muhsin; Huda, Nuril
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i1.110

Abstract

The 1945 Constitution, is to put people in the same position before the law including before the judiciary. In The Law of the Republic of Indonesia Number 50 of 2009 concerning the Second Amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1989 concerning Religious Justice contained the principle of Islamic personality, people who litigate in religious courts must be Muslims. This study aims to analyze legal conflicts, especially a person's religiousness for litigants in religious courts. This normative research (library research) is sourced from primary, secondary and tertiary legal materials with philosophical, statute, and conceptual approaches and uses qualitative descriptive analysis. This research found that in the religious courts in prosecuting, it seems that they must pay attention to the status of religion, people who are litigants must be Muslims. However, at the level of principles drawn from the laws governing the litigation system in religious courts, it turns out that non-Muslims can also litigate and in adjudicating are based on legal acts or legal events that occur when a person is Muslim, because it is considered fairer, in accordance with the orderly law and human rights.
TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN STATUS SESEORANG SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DI INDONESIA Simamora, Nomero Armandheo Simamora; Pranoto, Edi Pranoto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i1.115

Abstract

Penentuan justice collaborator itu sendiri adalah untuk membongkar dan menghancurkan kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi tersebut, yaitu untuk menggali informasi tentang siapa pelaku utama dalam kejahatan yang sifatnya terorganisir, untuk mengetahui struktur organisasi kejahatan terorganisir, dan untuk mengetahui aktivitas dan aliran serta catatan dana dalam kejahatan terorganisir. Permasalahan (1) Dasar hukum penetapan seseorang sebagai justice collaborator. (2) Pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai justice collaborator, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah selain menganalisis peranan justice collaborator pada pengungkapan tindak pidana, serta apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan status justice collaborator. Dasar Hukum penetapan status seseorang sebagai justice collaborator di Indonesia untuk saat ini dapat dilihat pada banyak peraturan perundang-undangan antara lain yaitu dalam KUHAP juga dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan teknis tentang penetapan Justice yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2011tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Tindak Pidana Tertentu. Kemudian dalam Peraturan Bersama antara Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan seseorang sebagai justice collaborator bahwa saksi pelaku bukan sebagai pelaku utama, pelaku harus dapat mengungkapkan tindak pidana secara efektif dan juga mengungkapkan pelaku lain yang turut andil, dan Jaksa Penuntut Umum harus menuliskan dalam dakwaannya peranan orang-orang yang disampaikan oleh pelaku.
PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT ATAS PENGGUNAAN BARANG MEDIS HABIS PAKAI YANG DI REUSABLE TERHADAP PASIEN Maryadi, Maryadi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i1.117

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyinggung bahwa setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Saki. Rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian yang ditimbulkan oleh tenaga medis dalam melakukan tindakan medis kepada pasien. Ditambah lagi dengan adanya doktrin Corparate Liability mengharuskan rumah sakit untuk bertanggung jawab secara hukum atas segala peristiwa yang terjadi di rumah sakit. Bentuk tanggung jawabnya adalah dengan mengganti kerugian kepada pasien yang telah dirugikan dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pasien ataupun keluarga pasien atas kelalaian tenaga medis dalam melakukan tindakan medis terhadapnya adalah dengan menyelesaikannya baik melalui litigasi maupun non-litgasi.
INKONSTITUSIONAL PELAKSANAAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KOTA SALATIGA OLEH PARTA POLITIK Sri Wahyuni, Sri Wahyuni; Sukmariningsih, Retno Mawarini Sukmariningsih‬
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i1.118

Abstract

Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Salatiga yang dilakukan Ketua DPC Partai Demokrat menimbulkan permasalahan. Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut seolah memaksa anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu agar mundur dari partai Demokrat dibuktikan dengan surat permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang tidak sesuai identitas anggota DPRD terkait dan dibantah oleh yang bersangkutan. Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut menimbulkan kesewenang-wenangan Ketua DPC Partai Demokrat yang merugikan anggota DPRD yang mengalami Penggantian Antar Waktu (PAW) dan tidak sesuai dengan Pasal 405 UU No. 17 tahun 2014 Juncto UU No. 13 tahun 2019 dan Pasal 5 PKPU No. 6 Tahun 2017 Juncto PKPU No. 6 Tahun 2019. Kesewenang-wenangan tersebut juga terindikasi melanggar Pasal 1365 KUHPerdata karena dinilai merugikan anggota DPRD yang diganti antar waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari dilaksanakannya Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kota Salatiga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Ketua DPC Partai Demokrat di Kota Salatiga sebagian bertentangan dengan Pasal UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 tahun 2019 tepatnya pada Pasal 409 juga bertentangan dengan Pasal 9 PKPU No. 6 tahun 2017 Juncto PKPU No. 6 Tahun 2019 yang berakibat pada dipertanyakan keabsahannya dari sisi hukum. Selain bertentangan dengan undang-undang yang mengatur mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW), peristiwa tersebut juga termasuk perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini melanggar Pasal 1365 KUHPerdata akibat tindakan ketua DPC Partai Demokrat yang dinilai sewenang-wenang.
LEGAL VACUUM IN INTERFAITH MARRIAGE RULES IN INDONESIA Sidiqah, Meliyani
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i1.119

Abstract

The legal vacuum regarding the rules of interfaith marriage was not something new. However, this matter has not been resolved by the Government of Indonesia. After the Marriage Law’s promulgation, the rules of interfaith marriages "disappeared", even though before the promulgation of the Marriage Law, interfaith marriages were regulated clearly and firmly. The phenomenon of interfaith marriage in society which was very difficult to avoid was an essential point of concern for the state to accommodate the rules regarding interfaith marriages. This article discussed the phenomenon of interfaith marriages in Indonesia and the legal rules of interfaith marriages before and after the promulgation of the Marriage Law. This article was the result of normative juridical research using the statutory approach method. The data used was secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and secondary legal materials, which were collected from the literature and then analysed using qualitative analysis methods. Based on the research results, many Indonesian people still carry out interfaith marriages in Indonesia, and the rules of interfaith marriages formulated in the Marriage Law are inadequate. The Indonesian government must accommodate interfaith marriage arrangements in order to provide legal certainty to all people.
KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA Winata, Agung Sujati
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i1.120

Abstract

In business activities, one of the considerations for international business partners is the legal certainty of a country. This study aims to analyze the causes of legal uncertainty in settlement of international business disputes through international arbitration in Indonesia. This research is descriptive of the type of normative legal research. The data used to examine the issues under study include regulations related to legal certainty in settlement of disputes through international arbitration and secondary legal materials in the form of scientific works and the results of research by legal experts, especially those related to international arbitration. The approach used is a statutory approach, especially the AAPS Law. Data was collected through a literature study, then analyzed qualitatively. The findings of this study are that legal uncertainty in settlement of disputes through international arbitration occurs due to inconsistencies in implementing the provisions of the AAPS Law, particularly concerning the recognition and enforcement of international arbitral awards. In addition, there are no clear limits on violations of public order as a condition for international arbitral awards to be implemented in Indonesia
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTEK (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu) fikma edrisy, ibrahim; Ayu Anggraini, Serli
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i1.106

Abstract

Malpraktik dapat diartikan sebagai setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau oleh orang-orang di bawah pengawasannya, atau oleh penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik, atau manajemen penyakit, yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, dan prinsip-prinsip profesional, baik dilakukan dengan kesengajaan, atau ketidakhati-hatian, yang menyebabkan salah tindak, rasa sakit, luka, cacat, kematian, kerusakan pada tubuh dan jiwa, atau kerugian lainnya dari pasien dalam perawatannya, yang menyebabkan tenaga kesehatan harus bertanggungjawab baik secara administrasi dan atau secara perdata dan atau secara pidana. maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Matril Terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu, Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu .   Penerapan Hukum Pidana Matril Terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu dapat diuraikan maka unsur  ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum, dengan demikian unsur “Tenaga Kesehatan Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan” telah terpenuhi.   Seharusnya kepada pemerintah khususnya tenaga kesehatan harus bisa mengecek izin praktik tenaga kesehatan, jangan sampai tenaga kesehatan yang melakukan praktik kesehatan tidak memiliki izin sehingga bisa dipertanyakan dan membuat permasalahan dikemudian hari, sehingga bisa mendapat hukuman. Adanya pembenahan terhadap pola hubungan antar stakeholders (dokter, perawat, bidan, rumah sakit, klinik, pasien) yang ada sehingga malpraktek bisa atau diminimalisir. pencegahan yang diberikan berupa adanya lembaga independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan antar pemangku kepentingan tersebut bila terjadi malpraktek medis. Minimnya pengetahuan masyarakat akan kesehatan, dan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap tenaga kesehatan menyebabkan masyarakat awam belum memahami perbuatan-perbuatan dan kesalahan tenaga kesehatan yang dapat dilaporkan sebagai dugaan malpraktek medis, sehingga masyarakat perlu mendapat sosialisasi dan pemberitahuan mengenai hak-hak dan kewajiban baik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun rumah sakit serta perlunya mendapat pendampingan hukum bila terhadap malpraktek medis yang menyebabkan kerugian pasien.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW More Issue