cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Susi Susantijo
Contact Email
susi.susantijo@uph.edu
Phone
+622125535168
Journal Mail Official
notary.journal@uph.edu
Editorial Address
Universitas Pelita Harapan Graduate Campus Plaza Semanggi lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Notary Journal
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 27970213     EISSN : 27766616     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Notary Journal is published by the Master of Notary Study Program of the Faculty of Law at Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the notary field resulting from scientific research or research-based scientific law writing. The journal aims to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners to publish original research including, but not limited to, Notary Law and Regulation, Business Law, Agrarian Law, and Intellectual Property Rights Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 96 Documents
 6   7   8   9   10 
Implementasi Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Autentik di Hadapan Notaris Prasetyo, Teguh; Adjie, Thomas Wibisono Prasetya
Notary Journal Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v4i2.9301

Abstract

This study examines the implementation of legal protection for persons with disabilities in the process of executing authentic deeds before a notary with a particular focus on the alignment between actual practice and the provisions stipulated in Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Employing a normative and empirical juridical approach, this research combines legal literature analysis with field data gathered through interviews involving notaries, persons with disabilities, and disability advocacy organizations. The findings reveal several structural and practical barriers that hinder the full realization of legal rights for persons with disabilities in notarial services. These include the limited availability of sign language interpreters, the absence of Braille-format legal documents, the lack of physical accessibility in notary offices, and low awareness among notaries regarding inclusive service principles. Consequently, persons with disabilities are vulnerable to indirect legal discrimination and often do not receive equal legal protection. This study recommends strengthening technical regulations, providing disability-friendly infrastructure in notary offices, and offering specialized training on inclusive services for notaries. In doing so, the notarial service system can be transformed into one that ensures equality of rights and effectively accommodates the needs of all citizens, in accordance with the principles of social justice and human rights. Bahasa Indonesia Abstract: Penelitian ini membahas implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan notaris dengan menitikberatkan pada kesesuaian praktik di lapangan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengombinasikan studi literatur hukum dengan hasil wawancara terhadap notaris, penyandang disabilitas, dan lembaga pendamping disabilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan struktural dan praktis yang menghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam layanan kenotariatan. Hambatan tersebut antara lain mencakup minimnya ketersediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI), absennya dokumen Braille untuk tunanetra, kurangnya sarana fisik yang aksesibel di kantor notaris, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman notaris terkait prinsip inklusivitas. Akibatnya, penyandang disabilitas rentan mengalami diskriminasi hukum secara tidak langsung dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi teknis, penyediaan fasilitas ramah disabilitas di kantor notaris, serta pelatihan khusus mengenai pelayanan inklusif bagi para notaris. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem layanan kenotariatan yang menjamin kesetaraan hak dan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh warga negara tanpa terkecuali, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia.
Kedudukan Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Otentik Dalam Rancangan KUHAP Baharini, Ely; Irawati, Jovita; Valentina, Romiduk Maretta
Notary Journal Vol. 5 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v5i1.9945

Abstract

The Land Deed Official (PPAT) is a public official authorized to draw up authentic deeds as valid evidence in legal actions concerning land rights and apartment units. The role of the PPAT is highly strategic in supporting the national land registration program to ensure legal certainty and protection for rights holders. From a civil law perspective, PPAT deeds are recognized as authentic evidence with full and binding probative value unless proven otherwise. However, from a criminal law perspective, PPAT deeds are merely considered documentary evidence, which must be freely evaluated by judges and do not possess full probative value. This highlights a significant difference in the evidentiary power of PPAT deeds in civil versus criminal cases. This study adopts a normative juridical approach through literature review to analyze the legal position of PPAT deeds within Indonesia's evidentiary system. The findings indicate that in civil cases, PPAT deeds are authentic deeds with perfect evidentiary strength. In contrast, in criminal cases, PPAT deeds do not have absolute probative power. Although they fall under the category of valid documentary evidence as stipulated in Article 187 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and Article 222 of the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), their probative value must still be assessed alongside other types of evidence due to the negatief wettelijk stelsel principle, where criminal proof must be based on at least two valid pieces of evidence and the judge’s conviction. PPAT deeds are thus only part of the evidentiary process, not standalone or absolutely binding evidence. Their function is supportive and must be combined with other evidence to reveal the material truth fully and fairly. Bahasa Indonesia Abstract: Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagai alat bukti sah dalam perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan satuan rumah susun. Peran PPAT sangat strategis dalam mendukung program pendaftaran tanah nasional guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Dalam perspektif hukum perdata, akta PPAT diakui sebagai alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya. Namun dalam perspektif hukum pidana, akta PPAT hanya dianggap sebagai alat bukti surat yang harus dinilai secara bebas oleh hakim dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini menandai perbedaan signifikan antara kekuatan pembuktian akta PPAT dalam perkara perdata dan dalam perkara pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan untuk menganalisis posisi hukum akta PPAT dalam sistem pembuktian Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara perdata, akta PPAT merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sedangkan dalam perkara pidana, akta PPAT tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak, meskipun termasuk dalam kategori alat bukti surat yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP dan Pasal 222 RUU KUHAP. Kekuatannya tetap harus diuji bersama alat bukti lainnya karena adanya asas negatief wettelijk stelsel, di mana pembuktian pidana harus didasarkan pada minimal dua alat bukti sah serta keyakinan hakim. Akta PPAT hanya menjadi bagian dari proses pembuktian, bukan alat bukti yang berdiri sendiri dan mengikat secara mutlak, tetapi fungsinya bersifat pendukung dan perlu dikombinasikan dengan bukti lain untuk mengungkap kebenaran materiil secara utuh dan adil.
Penentuan Keabsahan Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia Berbeda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri Baharini, Ely; Salam, Vernanda
Notary Journal Vol. 5 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v5i1.10007

Abstract

Interfaith marriage remains a complex legal issue in Indonesia due to the absence of clear and comprehensive regulations within the national legal system. The lack of explicit legal norms has created a legal vacuum, administrative confusion, and uncertainty regarding the legal status of couples intending to enter into interfaith marriages. This study aims to explore possible legal solutions to this regulatory gap, specifically by analyzing the legal framework governing interfaith marriage in Indonesia and examining the principles of Private International Law (PIL) as a potential means to determine the validity of such marriages under Indonesian law. The research adopts a normative-juridical method using statutory and conceptual approaches. Findings show that Indonesia lacks clear regulation on interfaith marriage, necessitating legal reform to ensure legal certainty for all citizens. One viable solution is conducting the marriage abroad, in accordance with Article 56 of Law No. 1 of 1974 on Marriage. However, this provision poses an issue of injustice for economically disadvantaged citizens, as it requires financial resources to marry abroad. Thus, Article 56 is seen as discriminatory and fails to ensure equal access to marriage for all Indonesians. In this context, the principle of lex loci celebrationis from Private International Law can be applied to validate marriages conducted abroad, provided the marriage certificate is registered within one year upon the couple’s return to Indonesia. Hence, PIL principles may serve as an alternative legal basis to address interfaith marriage issues in Indonesia. Bahasa Indonesia Abstract: Perkawinan beda agama hingga saat ini masih menjadi isu yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia karena tidak adanya pengaturan yang eksplisit dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakhadiran norma yang jelas menciptakan kekosongan hukum, kebingungan administratif, serta ketidakpastian status hukum bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji solusi hukum terhadap kekosongan tersebut, khususnya melalui analisis terhadap peraturan hukum nasional dan penerapan asas-asas Hukum Perdata Internasional (HPI) sebagai alternatif solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi yang tegas mengenai perkawinan beda agama, sehingga negara perlu mengambil langkah untuk mengisi kekosongan hukum tersebut demi menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, ketentuan ini menimbulkan ketidakadilan bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi, karena mengharuskan pelaksanaan perkawinan di luar negeri. Dalam hal ini, asas lex loci celebrationis dalam HPI dapat digunakan untuk menentukan keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar negeri, dengan syarat pendaftaran dilakukan di Indonesia dalam waktu satu tahun sejak kembali. Dengan demikian, HPI dapat menjadi pijakan alternatif dalam menyelesaikan problematika perkawinan beda agama.
Strategi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam Implementasi Peraturan Perlindungan Data Pribadi: Studi Kasus di Kecamatan Sibolangit Jamin Ginting; Ellora Sukardi; Chelsea Surya Roseny; Elisabeth Ryanthie Maya Puteri
Notary Journal Vol. 6 No. 1 (2026): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v6i1.10329

Abstract

This study analyzes the strategy of the Deli Serdang Regency Government in implementing personal data protection regulations, especially in Sibolangit District. In technological developments, the advancement of information technology has increased individual privacy risks, such as identity theft and data leaks. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) serves as a significant step to protect individual rights in the collection, use, and exchange of personal data. However, implementation at the local level faces challenges. This research uses a qualitative approach with a case study design, involving interviews, observations, and the distribution of questionnaires to 80 respondents from various backgrounds in Sibolangit District. The results show several challenges, such as some community members not fully understanding the UU PDP, a high incidence of data misuse, and a gap between normative awareness and practical caution in managing personal data. Although the public is aware of the importance of data protection, 64 out of 80 respondents are still willing to provide personal data for promotions or certain application registrations. In response, the Deli Serdang Regency Government has implemented strategies that include socializing the dangers of social media use and commercial service registration. The government has also integrated the Satu Data Indonesia program for human resource development and information dissemination through various media. This study recommends the need to strengthen infrastructure, improve human resource capacity, and conduct more targeted education for the public, especially young people and government employees, to be more prudent in managing personal data. Bahasa Indonesia Abstract: Penelitian ini menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mengimplementasikan peraturan perlindungan data pribadi, khususnya di Kecamatan Sibolangit. Perkembangan digital, kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan risiko privasi individu, seperti pencurian identitas dan kebocoran data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai langkah signifikan untuk melindungi hak-hak individu dalam pengumpulan, penggunaan, dan pertukaran data pribadi. Namun, implementasi di daerah menghadapi tantangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner kepada 80 responden dari berbagai latar belakang di Kecamatan Sibolangit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tantangan, seperti sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami UU PDP, tingginya insiden penyalahgunaan data, dan adanya celah antara kesadaran normatif dan kehati-hatian praktis dalam mengelola data pribadi. Meskipun masyarakat menyadari pentingnya perlindungan data, 64 dari 80 responden masih bersedia memberikan data pribadi untuk promosi atau pendaftaran aplikasi tertentu. Sebagai respons, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerapkan strategi yang meliputi sosialisasi bahaya penggunaan media sosial dan pendaftaran layanan komersial. Pemerintah juga telah mengintegrasikan program Satu Data Indonesia untuk pengembangan sumber daya manusia dan diseminasi informasi melalui berbagai media. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan edukasi yang lebih terarah kepada masyarakat, khususnya kaum muda dan pegawai pemerintah, agar lebih bijaksana dalam mengelola data pribadi.
Dilematik Paradigma Hukum Perceraian di Indonesia: Suatu Perspektif Rekonseptualisasi dalam Kerangka Hukum Perdata Internasional Cyndiarnis Cahyaning Putri
Notary Journal Vol. 6 No. 1 (2026): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v6i1.9853

Abstract

Divorce within the framework of Indonesian law can occur as a result of a lawsuit or called divorce lawsuit and talak divorce. The regulation related to talak divorce, in Article 65 of the Religious Courts Law, stated that divorce can only be imposed in front of a Religious Court trial. This problem arises when how for Indonesian citizen couples domiciled abroad or outside Indonesia who want to file a divorce because of the phrase “in front of a Religious Court trial”. This research is a normative research with statute and conceptual approaches. The research findings show that in talak divorce involving Indonesian citizens domiciled abroad is categorized as personal status within the framework of International Civil Law, thus, the divorce thereby invoking the principle of nationality. This means that Indonesian law is used for the divorce case.  The novelty of this paper lies in the proposition which should be reconceptualized as a lex specialis applicable specifically to talak divorce cases involving parties domiciled outside Indonesia. Alternatively, legal certainty may also be achieved through the enactment of the Draft Bill on Private International Law concerning the recognition of constitutive foreign judgments, particularly foreign divorce decrees rendered by foreign courts. Bahasa Indonesia Abstract: Perceraian dalam kerangka hukum positif Indonesia dapat terjadi karena gugatan atau disebut cerai gugat dan cerai talak. Pengaturan terkait dengan cerai talak, pada Pasal 65 UU Peradilan Agama disebutkan bahwa talak hanya dapat dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama. Problematika ini muncul ketika bagaimana untuk pasangan WNI yang berdomisili di luar negeri yang ingin melakukan cerai talak karena adanya frasa di depan sidang Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam perceraian talak oleh WNI yang berdomisili di luar negeri termasuk status personal dalam kerangka Hukum Perdata Internasional, sehingga menggunakan prinsip nasionalitas. Artinya hukum Indonesia yang digunakan untuk perkara perceraian talak tersebut. Novelty dalam tulisan ini adalah perlu dilakukan rekonseptualisasi pada frasa di depan sidang Pengadilan Agama yang berlaku sebagai lex specialis terhadap cerai talak yang diperuntukan khusus pada kondisi di mana para pihak berdomisili di luar Indonesia atau dapat pula dengan mengesahkan RUU Hukum Perdata Internasional terkait dengan pengakuan terhadap putusan yang bersifat konstitutif, dalam hal ini putusan cerai, yang dibuat oleh Pengadilan Asing.
Analisa Problematika Yuridis yang Menghambat Kepastian Hukum bagi Kepemilikan Para Pembeli Satuan Rumah Susun Komersial Unita Christina Winata; Mutia Kirana Aprilia
Notary Journal Vol. 6 No. 1 (2026): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v6i1.11220

Abstract

The apartment is one of the results of human innovation to meet the needs of business activities and residential places, this is due to the problem of population growth from year to year which continues to increase, resulting in an increasing need for residential and business places, while the amount of land area never increases. The research problem is how the regulation of apartments in positive law in Indonesi, how is the implementation of regulations on apartments in practice, and what is the ideal apartment regulation. The research aims to understand the development of legal certainty on the ownership of commercial apartment unit buyers and to examine the content of legislation on apartments and to complete the content of the law to better guarantee legal certainty and provide legal protection to buyers and parties related to apartment ownership in society. The type of research used by the author is normative legal research. The results of the study are: first, in the context of apartment regulation, there are fundamental problems in the context of Article 43 of the Apartment Law, including weaknesses in the implementation of Law Number 11 of 2011 concerning Apartments. Second, in the context of the implementation of apartment regulation, there are problems including the issue of setting a timeline from booking fee payment to completion of certificates, the issue of regulation of Resident Associations, the issue of Construction Credit regulation and Buyer Payment regulation, and the issue of fund regulation for completion of statements and certificates. Bahasa Indonesia Abstract: Rumah susun merupakan salah satu hasil karya inovasi manusia untuk memenuhi kebutuhan akan tempat melakukan kegiatan usaha dan tempat tinggal. Permasalahan penelitian yaitu bagaimanakah pengaturan rumah susun dalam hukum positif di Indonesia, bagaimana implementasi aturan tentang rumah susun dalam praktek, dan bagaimanakah aturan rumah susun yang ideal. Tujuan penelitian adalah memahami perkembangan kepastian hukum atas kepemilikan para pembeli satuan rumah susun komersial dan mengkaji isi perundang-undangan tentang rumah susun dan melengkapi isi dari undang-undang agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada para pembeli dan pihak yang berkaitan dengan kepemilikan rumah susun di masyarakat. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah: pertama, dalam konteks pengaturan rumah susun terdapat masalah mendasar dalam konteks Pasal 43 UU Rumah Susun antara lain adanya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Kedua, dalam konteks implementasi pengaturan rumah susun terdapat problematika antara lain isu pengaturan jadwal (timeline) sejak pembayaran booking fee sampai dengan selesainya sertipikat, isu pengaturan Perhimpunan Penghuni, isu pengaturan Kredit konstruksi dan pengaturan Pembayaran Pembeli, serta isu pengaturan dana untuk penyelesaian pertelaan dan sertipikat.

Page 10 of 10 | Total Record : 96

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): April Vol. 5 No. 2 (2025): October Vol. 5 No. 1 (2025): April Vol. 4 No. 2 (2024): October Vol 4, No 1: April 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April Vol 3, No 2: October 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): October Vol 3, No 1: April 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April Vol 2, No 2: October 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): October Vol 2, No 1: April 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April Vol 1, No 2: October 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): October Vol 1, No 1: April 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April More Issue