cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Susi Susantijo
Contact Email
susi.susantijo@uph.edu
Phone
+622125535168
Journal Mail Official
notary.journal@uph.edu
Editorial Address
Universitas Pelita Harapan Graduate Campus Plaza Semanggi lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Notary Journal
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 27970213     EISSN : 27766616     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Notary Journal is published by the Master of Notary Study Program of the Faculty of Law at Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the notary field resulting from scientific research or research-based scientific law writing. The journal aims to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners to publish original research including, but not limited to, Notary Law and Regulation, Business Law, Agrarian Law, and Intellectual Property Rights Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 86 Documents
 5   6   7   8   9 
Peran Dewan Kehormatan dalam Perspektif Pembinaan dan Pengawasan Notaris Fransisca, Lydia
Notary Journal Vol. 5 No. 2 (2025): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v5i2.9704

Abstract

Notary is a professional in the legal field playing an important role in creating legal certainty and assisting the public in various civil legal matters. In carrying out their duties, notary must adhere strictly to the notary's code of ethics, which constitutes all its moral principles. In practice, notaries are supervised by an honorary council. This supervision is very necessary so that notaries do not ignore the nobility and dignity of their profession. The code of ethics is not just a set of rules or guidelines for behavior, but reflects the essence of the integrity and responsibility of a notary as a professional. Therefore, it is important for notaries to understand and adhere to their code of ethics seriously. This research aims to determine the role of the Honorary Council in supervising and enforcing the notary’s code of ethics, as well as its role in enforcing ethics. This study is a normative legal research with descriptive research type. The approach used is normative approach. Based on the results of this research, it is known that the Code of Ethics is a guideline that not only sets standards of behavior, but also maintains the integrity, honesty, and professionalism of notaries. Then, to prevent ethical violations, the Honorary Council needs to improve supervision, education and training for notaries, transparency, accountability and coordination between ethical institutions in this case the Honorary Council and the Notary Supervisory Board to realize dignified notaries. Bahasa Indonesia Abstract: Notaris adalah seorang profesional di bidang hukum yang berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan membantu masyarakat dalam berbagai urusan hukum keperdataan. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada kode etik Notaris yang merupakan seluruh kaedah moralnya. Dalam praktiknya Notaris diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan ini sangat diperlukan agar Notaris tidak mengabaikan keluhuran dan martabat profesinya. Kode etik bukan hanya sekadar seperangkat aturan atau pedoman perilaku, tetapi mencerminkan esensi dari integritas dan tanggung jawab notaris sebagai seorang profesional. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memahami dan mematuhi kode etik mereka dengan sungguh-sungguh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Kehormatan dalam mengawasi dan menegakkan kode etik notaris, serta perannya dalam penegakkan etik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Kode Etik merupakan pedoman yang tidak hanya menetapkan standar perilaku, tetapi juga menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme notaris. Kemudian, untuk mencegah pelanggaran etik, Dewan Kehormatan perlu meningkatkan pengawasan, pendidikan dan pelatihan bagi notaris, transparansi, akuntabilitas dan koordinasi antara lembaga etik dalam hal ini Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas Notaris untuk mewujudkan notaris bermartabat.
Kedudukan Profesi Notaris dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan dengan Prinsip Fiduciary Duty Dalam Kode Etik Dan Sumpah Jabatan Notaris Hartanto, Stefanie; Khoirunnisa, Nabila
Notary Journal Vol. 5 No. 2 (2025): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v5i2.9703

Abstract

Notary has the authority to create authentic deeds and is obligated to maintain the confidentiality of the contents of the deed and information obtained in the creation of the authentic deed. The evidentiary value of an authentic deed is absolute; if dispute arises and one of the parties uses authentic deed as evidence, the court must respect and acknowledge the content of the deed. Consequently, this becomes a target for wrongdoers to exploit notarial services by intentionally creating deeds with a criminal background. The purpose of this study is to resolve legal issues related to the regulation of notarial duties and application of the fiduciary duty principle in the notary’s oath and code of ethics as a reporting party in the prevention and eradication of money laundering crimes. Based on normative legal study and legal systematics approach, it can be concluded that the obligation to maintain the confidentiality of the deed's contents in Article 16 paragraph (1) letter f of Law Number 30 of 2004 on Notary Position as amended by Law Number 2 of 2014, creates a gap and provides protection for the use of criminal proceeds in money laundering activities. Therefore, Government Regulation Number 43 of 2015 on Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes mandates notaries as reporting parties, which can be considered legally ineffective in principle. In this case, notaries already have legal protection, ensuring that the fiduciary duty principle in the notary’s code of ethics and notary oath will not conflict with the reporting obligations. Bahasa Indonesia Abstract: Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dari pihak yang terlibat dalam pembuatan akta autentik tersebut. Kekuatan pembuktian suatu akta autentik adalah sempurna; apabila terjadi sengketa di mana salah satu pihak menggunakan akta autentik sebagai bukti di pengadilan, maka pengadilan harus menghormati dan menanggap bahwa isi akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, hal ini menjadi sasaran bagi pelaku untuk memanfaatkan jasa notaris dengan sengaja membuat akta yang berlatar belakang tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan hukum terkait kedudukan notaris dan penerapan prinsip fiduciary duty dalam sumpah jabatan dan kode etik notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif dan pendekatan sistematika hukum, dapat disimpulkan bahwa kewajiban merahasiakan isi akta dan segala keterangan lain yang berkaitan dengan akta notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan celah dan wadah perlindungan bagi pemanfaatan dana hasil tindak pidana untuk melakukan kegiatan pencucian uang, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini notaris sudah mempunyai payung hukum sehingga prinsip fiduciary duty notaris yang terdapat dalam kode etik notaris dan sumpah jabatan notaris tidak akan berbenturan dengan kewajiban pelaporan tersebut.
Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik Ghassan, Nurizha
Notary Journal Vol. 5 No. 2 (2025): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v5i2.9787

Abstract

In practice, few music copyright holders use their works as fiduciary collateral. The process of securing fiduciary collateral for music copyright is difficult and has not been widely utilized by music creators due to constraints related to regulations, procedures, and existing institutions. This research aims to analyze the process of providing fiduciary guarantees in the form of songs and/or music as well as the role of notaries in the process of making Fiduciary Guarantee Deeds for song and/or music copyrights. This research is empirical normative research through library research and interviews. The result of this research shows that the process of providing fiduciary guarantees in the form of songs and/or music must have a registration letter or Intellectual Property certificate because formal Copyright registration is very important in terms of strengthening evidence if one day there is a dispute over the status of Copyright ownership. Registered music and/or song copyrights must first be valued through an appraisal process to determine the economic value of the music and/or song copyrights to then be used as an object of fiduciary collateral and a fiduciary guarantee deed must be drawn up by a notary. The role of the notary in the process of making a Fiduciary Guarantee Deed for song and/or music copyright, namely making an authentic deed, namely a fiduciary guarantee deed. The notary also plays a role in providing legal counseling regarding the content of the fiduciary guarantee deed, and registering the fiduciary guarantee deed at the registration office. fiduciary and then a fiduciary certificate is issued. Bahasa Indonesia Abstract: Dalam praktiknya, masih sedikit pemegang hak cipta musik yang memanfaatkan ciptaan mereka untuk dijadikan jaminan fidusia. Proses pemberian jaminan fidusia hak cipta musik sulit dan belum banyak dimanfaatkan oleh para pencipta musik karena terkendala terkait regulasi, prosedur, lembaga yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberian jaminan fidusia berupa lagu dan/atau musik serta peran notaris dalam proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas hak cipta lagu dan/atau musik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan studi yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian jaminan fidusia berupa lagu dan/atau musik harus memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual karena pencatatan Hak Cipta secara formal sangat penting dalam hal untuk menguatkan sebuah pembuktian apabila suatu hari terjadi sengketa status kepemilikan Hak Cipta. Hak cipta musik dan atau lagu yang didaftarkan, harus di nilai terlebih dahulu melalui proses penilaian (appraisal) untuk menentukan nilai ekonomi dari hak cipta musik dan/atau lagu tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan dibuatkan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris. Peran notaris dalam proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas hak cipta lagu dan/atau musik yaitu membuat akta autentik yaitu Akta Jaminan Fidusia, notaris juga berperan dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan materi muatan Akta Jaminan Fidusia, dan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran fidusia untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat fidusia.
Same-Sex Marriage from the Perspective of Theology and Marriage Law Baharini, Ely
Notary Journal Vol. 5 No. 2 (2025): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v5i2.9944

Abstract

Same-sex marriage in Indonesia is still considered unacceptable by the wider community because it is considered contrary to national law, norms of decency, values of decency in social life, and religious teachings adopted by the majority of Indonesian people. In the view of Christian theology, the nature of marriage is not only a social institution, but also a picture of the sacred relationship between Christ and His church. God created human beings according to divine design as male and female, with the intention of forming a holy communion of life in the bond of marriage, as stated in Genesis 2:18 and 2:24. However, globalization and cultural change have sparked controversy over LGBT issues, including the legality and ethics of same-sex marriage, both in society and in the church. This study aims to examine the validity of same-sex marriage from the perspective of Indonesian positive law and provide a theological response based on the Christian faith. The research method used is a descriptive study with a literature approach, which examines legal sources and theological literature, including the Bible and recent academic references.  The results show that same-sex marriage is declared invalid according to Article 1 of the Marriage Law and Article 1320 of the Civil Code. Theologically, the practice is viewed as a sin and an abomination before God as written in Leviticus 18:22 and 20:13. Therefore, same-sex marriage has no basis of legitimacy legally or from the perspective of Christian ethics.
Implementasi Kompensasi (Perjumpaan Utang) sebagai Bentuk Penyelesaian Utang di Era Modern Boentoro, Reza; Effendy, Edrick Edwardina
Notary Journal Vol. 5 No. 2 (2025): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v5i2.10176

Abstract

Set-off is one of the forms to settlement by setting of between one debt to another debt. The regulation of the set off stipulated in Article 1425–1435 of the Indonesian Civil Code. Set-off requires two conditions: first, two debts consisting of a sum of money or consumable goods of the same kind; and second, both must be determinable and immediately collectible. The Civil Code does not require the willingness (meeting of minds) between the parties. This research will be focused on the necessity of the willingness (meeting of minds) between the parties, the necessity is for the certainty of the debt which set off and therefore the set off cannot be assumed. This research is a normative legal research using library research, statute approch and conceptual approach. The practice of debt set-off is not automatic but can be an option for resolving debts. Bahasa Indonesia Abstract: Kompensasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian utang yang dilakukan dengan cara saling memperjumpakan utang antara satu utang dengan utang lainnya. Pengaturan Kompensasi yang saat ini berlaku diatur dalam Pasal 1425–1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Kompensasi ini mensyaratkan dua hal, yakni dua buah utang yang berpokok sejumlah uang atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama dan yang kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika. KUH Perdata tidak mensyaratkan adanya pernyataan kehendak dari para pihak terkait. Penelitian ini akan berfokus pada perlunya suatu pernyataan kehendak dari para pihak terkait, guna adanya suatu kepastian atas utang yang diperjumpakan dan karenanya sewajarnya kompensasi tidak dapat dipersangkakan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan riset kepustakaan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Praktik perjumpaan utang tidak bersifat otomatis namun dapat menjadi opsi penyelesaian hutang piutang.
Kompleksitas Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Penguna Jasa Fransisca, Lydia
Notary Journal Vol. 6 No. 1 (2026): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notary profession is inherently vulnerable to being exploited by clients seeking to conceal the proceeds of Money Laundering and the financing of Terrorism. Therefore, notaries are designated as reporting parties who are obligated to implement the Know Your Customer (KYC) Principle. This principle requires notaries to conduct identification, verification, and ongoing monitoring of their clients. This research is a normative legal study employing a descriptive approach. The method used to analyze the issues is normative approach. This study aims to analyze the complexity of the application of Know Your Customer principle by notaries and the legal protection for notaries as reporting parties in efforts to prevent money laundering crimes. Based on the findings, it is evident that notaries, as reporting parties, continue to encounter various obstacles in the application of the Know Your Customer principle. Furthermore, to prevent notaries from being misused as intermediaries for the commission of Money Laundering and Terrorism Financing crimes, it is necessary to strengthen notaries capacity through continuous education, enhanced regulatory guidelines, and the support of a more integrated data verification system in collaboration with relevant institutions and a shift from conventional identification methods toward a due-diligence mechanism that utilizes advanced technologies to address modes of operation involving artificial-intelligence–based manipulation, deepfake identity fraud, and crypto-mixer transactions. This transformation is essential to ensure that the notary’s obligations in preventing Money Laundering and Terrorist Financing can be carried out in a more coherent, effective, and compliant manner with the evolving Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing regime. Bahasa Indonesia Abstract: Notaris merupakan jabatan yang rentan untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa dalam upaya menyembunyikan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Oleh karena itu, notaris ditetapkan sebagai salah satu pihak pelapor yang berkewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Prinsip ini mengharuskan notaris untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap pengguna jasanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris serta perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa notaris sebagai pihak pelapor masih menghadapi sejumlah hambatan dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Kemudian untuk mencegah keterlibatan notaris sebagai pihak yang rentan dimanfaatkan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka perlu dilakukan penguatan kapasitas notaris melalui pendidikan berkelanjutan, peningkatan regulasi teknis, serta dukungan sistem verifikasi data yang lebih terintegrasi dengan lembaga-lembaga terkait dan perubahan pola identifikasi konvensional menuju mekanisme due diligence yang memanfaatkan teknologi mutakhir untuk menghadapi modus berbasis kecerdasan artifisial, Deepfake, dan crypto mixer sehingga kewajiban pencegahan TPPU/TPPT oleh notaris dapat terlaksana secara lebih sinkron, efektif, dan sejalan dengan perkembangan rezim Anti TPPU dan TPPT.

Page 9 of 9 | Total Record : 86

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): April Vol. 5 No. 2 (2025): October Vol. 5 No. 1 (2025): April Vol. 4 No. 2 (2024): October Vol 4, No 1: April 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April Vol 3, No 2: October 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): October Vol 3, No 1: April 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April Vol 2, No 2: October 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): October Vol 2, No 1: April 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April Vol 1, No 2: October 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): October Vol 1, No 1: April 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April More Issue