cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Susi Susantijo
Contact Email
susi.susantijo@uph.edu
Phone
+622125535168
Journal Mail Official
notary.journal@uph.edu
Editorial Address
Universitas Pelita Harapan Graduate Campus Plaza Semanggi lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Notary Journal
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 27970213     EISSN : 27766616     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Notary Journal is published by the Master of Notary Study Program of the Faculty of Law at Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the notary field resulting from scientific research or research-based scientific law writing. The journal aims to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners to publish original research including, but not limited to, Notary Law and Regulation, Business Law, Agrarian Law, and Intellectual Property Rights Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 86 Documents
 5   6   7   8   9 
Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menjadi Akta di Bawah Tangan Effendy, Edrick Edwardina; Boentoro, Reza
Notary Journal Vol. 4 No. 1 (2024): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v4i1.7681

Abstract

Notary Deed is the deed with the perfect legitimate evidence, except proven otherwise, in the other hand the privately drawn up deed is the deed which having the equivalent legitimate evidence with the Notary Deed if the signor party acknowledge the privately drawn up deed. The Notary Deed may degrade which cause by incompliance to the provision as stipulated on Law Number 30 Year 2004 which has been amended by Law Number 2 Year 2014 regarding Notary Office (Notary Office Law). In the event of the incompliance to the Notary Office Law it may cause to the parties of the deed, such as if any law suit, therefore the Notary Deed which has been submitted as evidence will be imperfect, and the authenticity will be doubted, this will cause the disadvantage to the party whom submitted the Notary Deed as the Evidence. In Notary Office Law it has been stipulated that in the event of the Notary Deed incompliance with the provision as stipulated on Notary Office Law, therefore the Notary Deed shall be having the legitimate evidence as privately drawn up deed, however how to prevail the provision, is it firstly has to proceed to certain procedure or with immediate effect. The purpose of this research is to acknowledge the procedure of the degradation of the legitimate evidence of the Notary Deed, and the methods of this research is using the yuridical normative method as well as the library research and statute approach.Bahasa Indonesia Abstrak: Akta Notaris adalah suatu akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dibuktikan sebaliknya, sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan Akta Notaris apabila ada pengakuan dari pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut. Adapun Akta Notaris ini juga dapat mengalami degradasi yang diakibatkan oleh tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Hal mana dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam UUJN tentunya dapat membawa dampak kepada para pihak yang membuat akta, di antaranya dalam hal terjadi gugatan di pengadilan, maka Akta Notaris yang dijadikan sebagai alat bukti menjadi tidak sempurna, dan diragukan keautentikannya, yang tentunya hal ini akan membawa kerugian bagi pihak yang menjadikan Akta Notaris tersebut sebagai alat bukti. Dalam UUJN memang telah menetapkan bahwa dalam hal Akta Notaris melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam UUJN, maka Akta Notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, namun demikian bagaimanakah memberlakukan ketentuan tersebut, apakah hal tersebut harus melalui prosedur tertentu terlebih dahulu ataukah serta merta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas bagaimana proses degradasi kekuatan pembuktian Akta Notaris Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif, yang menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan.
Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik yang Tanahnya Diterbitkan Kembali Sertipikat Hak Milik atas Nama Pihak Ketiga Lien, Michelle; Gunanegara, Gunanegara
Notary Journal Vol. 4 No. 1 (2024): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v4i1.7707

Abstract

A certificate is a legal document of land registration issued by an authorized official as proof of legitimate ownership. Land registration aims to provide legal certainty and protection for the land rights holders as mandated in the constitution and laws. The certificate of ownership, referred to as hereditary, strongest, and fullest right in the UUPA (Land Law), in reality, has the potential to overlap with certificates of ownership or other types of land rights registered in the name of third parties. The purpose of this research is to analyze the legal certainty of the certificate of ownership and the legal protection provided to land rights holders. This study uses a normative juridical research method which is explained in a descriptive-analytical manner. The data used in this research are secondary data obtained through literature studies. This research uses legislative approaches, case approaches, analytical approach, and conceptual approaches. The results of this research indicate that the applicable regulations does not provide absolute legal certainty to land rights holders, with the limitation that the government guarantees the accuracy of physical and juridical data in the certificate as long as it is not proven otherwise. Therefore, people are given the right to file for the annulment of land ownership certificates containing administrative and/or juridical defects, either through administrative efforts or judicial efforts. Dispute resolution conducted by the government provides preventive and/or repressive protection to land rights holders.Bahasa Indonesia Abstrak: Sertipikat merupakan produk hukum pendaftaran tanah yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti kepemilikan yang sah. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sertipikat hak milik yang disebut sebagai hak yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh dalam UUPA, nyatanya berpotensi mengalami tumpang tindih dengan sertipikat hak milik maupun dengan jenis hak atas tanah lainnya yang terdaftar atas nama pihak ketiga. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kepastian hukum sertipikat hak milik dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dijelaskan secara deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analisis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak memberikan kepastian hukum mutlak kepada pemegang hak atas tanah, dengan pembatasan bahwa Pemerintah menjamin kebenaran akan data fisik dan yuridis dalam sertipikat adalah benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, sehingga masyarakat diberikan hak untuk mengajukan pembatalan sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat administratif dan/atau cacat yuridis, baik melalui upaya administratif maupun upaya peradilan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan pemerintah memberikan perlindungan preventif dan/atau represif kepada pemegang hak atas tanah.
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Jual Beli Tanah Negara Bekas Hak Eigendom Febriani, Nathania; Budi, Henry Soelistyo
Notary Journal Vol. 4 No. 1 (2024): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v4i1.7710

Abstract

In carrying out a land sale and purchase agreement, a Notaryis required. Notaries are public officials who have the authority to make authentic deeds relating to land. In a land sale and purchase agreement made before a Notary, the Sale and Purchase Agreement must be executed first by the parties before it is made into a Deed of Sale by the Land Deed Official. An agreement is the most important thing in a land sale and purchase agreement, and each party has the freedom to determine what conditions they wish to agree upon. However, in some occasion, making an agreement in an authentic deed would allow legal problems to arise. Legal problems can arise if a Sale and Purchase Agreement is executed on a plot of land with former eigendom rights which has not yet been converted. Furthermore, because the plot of land with former eigendom rights is a land that has not been converted yet, its status is a land controlled by the state. State land cannot be the object of land sale and purchase, therefore, the land cannot be traded.The aim of this research is to analyze the Notary's responsibilities regarding sales and purchase agreements for state land with former eigendom rights. The legal research method used is normative-empirical, the type of approach used is the Approach to Legal Cases (Case Study) and the Approach to Legal Systematics. The type of data used is by using secondary data sources supported by primary data, and the method of obtaining data is by literature study and interview techniques.Bahasa Indonesia Abstrak: Dalam melakukan perjanjian jual beli tanah diperlukan profesi Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik peralihan hak atas tanah atau membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Dalam perjanjian jual beli tanah, Perjanjian Pengikatan Jual Beli harus dibuat di hadapan Notaris dan dilaksanakan terlebih dahulu oleh para pihak karena adanya syarat-syarat atau keadaan yang harus dipenuhi sebelum dibuat menjadi Akta Jual Beli oleh PPAT. Suatu kesepakatan menjadi hal yang terpenting dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah di hadapan Notaris, dan setiap pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat yang ingin diperjanjikan. Namun pada kenyataannya, dalam pembuatan perjanjian dalam akta autentik memungkinkan terjadinya permasalahan hukum. Permasalahan hukum dapat terjadi apabila dilakukannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas sebidang tanah bekas hak eigendom yang hingga saat ini belum dikonversi dan dilakukan pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional. Lebih lanjut, karena objek tanah bekas hak eigendom yang menjadi objek jual beli adalah tanah yang belum dikonversi, maka tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, tanah tersebut tidak bisa diperjualbelikan karena tanah negara tidak bisa menjadi objek jual beli tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian jual beli tanah negara bekas hak eigendom. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif empiris, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap kasus hukum (case study) dan pendekatan terhadap sistematika hukum. Jenis data yang digunakan adalah menggunakan sumber data sekunder yang dikuatkan dengan data primer, dan cara perolehan data dengan studi kepustakaan dan teknik wawancara.
Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Transaksi Saham Backdoor Listing Terhadap Akta Perseroan Terbatas yang Dibuatnya Putri, Sheila Aliya; Silalahi, Udin
Notary Journal Vol. 4 No. 1 (2024): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v4i1.7737

Abstract

The capital market is a place for fund owners to invest in companies listed on the Exchange. The company will conduct share trading such as a public offering which has a mandatory requirement to submit a registration statement to the OJK. The process will be assisted by capital market support professionals, one of which is a notary. The length of the process, the high cost, and the uncertainty of getting the statement are the reasons for Backdoor listing. This research aims to discuss the legality of backdoor listing in Indonesia in relation to Article 70 paragraph (1) of the Capital Market Law as well as the roles and responsibilities of capital market notaries in the preparation of Company Deeds that conduct backdoor listing. This research is in the form of normative legal research with the nature of qualitative analysis in which the data is obtained through literature study with secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the research results, backdoor listing violates Article 70 of the UUPM because the registration statement from OJK as a sign of fulfillment of the requirements for an IPO does not exist. In addition, the role and responsibility of a notary in a backdoor listing is to make the Minutes of the GMS with the schedule of the backdoor listing plan, which in making it must be in accordance with the provisions and obligations stated in the UUJN, UUPT, and UUPM. If it is appropriate, then the notary gets legal protection, but if not, the notary must be responsible.Bahasa Indonesia Abstrak: Pasar modal merupakan wadah bagi pemilik dana untuk berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa. Perusahaan tersebut akan melakukan perdagangan saham seperti penawaran umum yang mempunyai syarat wajib untuk mengajukan persyaratan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Proses tersebut akan dibantu oleh profesi penunjang pasar modal, salah satunya notaris. Lamanya proses, mahalnya biaya, dan belum pastinya akan lolos hingga memperoleh pernyataan itu menjadi alasan adanya backdoor listing. Penelitian ini bertujuan untuk membahas legalitas backdoor listing di Indonesia sehubungan dengan Pasal 70 ayat (1) UUPM serta peran dan tanggung jawab notaris pasar modal pada pembuatan Akta Perusahaan yang melakukan backdoor listing. Penelitian ini berupa penelitian hukum normatif dengan sifat analisis kualitatif yang cara perolehan datanya melalui studi kepustakaan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, backdoor listing melanggar Pasal 70 UUPM karena pernyataan pendaftaran dari OJK sebagai tanda terpenuhinya persyaratan untuk IPO tidak ada. Selain itu, peran dan tanggung jawab notaris dalam backdoor listing adalah membuat Risalah RUPS dengan jadwal rencana penyelenggaraan backdoor listing, di mana dalam pembuatannya wajib sesuai dengan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam UUJN, UUPT, dan UUPM. Jika sesuai, maka notaris mendapatkan perlindungan hukum namun jika tidak maka notaris harus bertanggung jawab.
Keabsahan Perjanjian Elektronik yang Termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Effendy, Edrick Edwardina; Hanifah, Gina
Notary Journal Vol. 5 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v5i1.8241

Abstract

Electronic agreements are a development of conventional agreements which in their implementation cannot be separated from the provisions of contract law, especially those relating to agreements as regulated in the Civil Code. Until now, the Civil Code has been the main legal basis for electronic agreements and transactions. The validity of electronic agreements still refers to the valid conditions of agreements as stated in Article 1320 of the Civil Code which is then specifically regulated in the ITE Law and/or Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Electronic Commerce (PP PMSE). This study aims to conduct a legal study and review of the validity of the valid conditions of agreements contained in Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Electronic Commerce against Article 1320 of the Civil Code. This study uses normative juridical legal method with approach to various literature (libraries) that can be obtained from written legal sources such as books, laws and regulations, scientific articles, research results and opinions of legal experts and other sources that have relevance related to the topic of this research. The results of this study indicate that the addition of two main conditions in the PP PMSE does not conflict with Article 1320 of the Civil Code. This is because the provisions in the PP PMSE still adhere to the basic principles of contract law in Indonesian civil law, as regulated in Article 1320 of the Civil Code. Bahasa Indonesia Abstract: Perjanjian elektronik merupakan pengembangan dari perjanjian konvensional yang dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum perikatan, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian yang sebagaimana di atur dalam KUHPerdata. Hingga saat ini KUHPerdata menjadi dasar hukum utama dalam perjanjian dan transaksi elektronik. Keabsahan perjanjian elektronik tetap mengacu pada syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang kemudian secara khusus diatur dalam UU ITE dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Penelitian ini bertujuan untuk untuk melakukan kajian dan tinjauan hukum mengenai keabsahan syarat sah perjanjian yang termuat di dalam Peraturan PP PMSE terhadap Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan terhadap berbagai literatur (kepustakaan) yang dapat diperoleh dari sumber-sumber hukum tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, hasil penelitian dan pendapat-pendapat ahli hukum serta sumber lainnya yang mempunyai relevanansi terkait dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan dua syarat utama dalam PP PMSE tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini dikarenakan ketentuan dalam PP PMSE tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.  
Penerapan Cyber Notary dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris sebagai Bagian dari Protokol Notaris Boentoro, Reza; Hartanto, Stefanie
Notary Journal Vol. 5 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v5i1.8969

Abstract

Storage of Deed as part of Notarial Protocol is the responsibility of Notary throughout his/her term of office and will be passed on to the Notary's protocol holder. There are risks that the Notary cannot control, for example, hardcopy storage is at risk of being affected by natural disasters or other disasters. Therefore, there is a need for innovation in storing Notarial Deeds, namely using electronic system. The research method used in this research is normative legal research using literature studies that examine secondary data. This research is descriptive with statutory approach. The results of this research indicate that Indonesian legislation does not provide relevant legal certainty in regards to Cyber Notary. Therefore, it is necessary to look at examples from several countries which have implemented electronic storage of Notarial Deeds. Electronic storage of Notarial Deeds can be done in mechanism of Cloud Storage with Encryption until Blockchain. Efforts that can be made so that Cyber Notary can be implemented effectively, namely by forming regulations. Bahasa Indonesia Abstract: Penyimpanan Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris merupakan tanggung jawab Notaris sepanjang hayat jabatannya dan akan diteruskan kepada Notaris pemegang protokolnya. Terdapat risiko-risiko yang tidak dapat dikontrol oleh Notaris, misalnya penyimpanan hardcopy yang berisiko terdampak bencana alam maupun bencana lainnya. Oleh sebab itu, perlu adanya inovasi dalam penyimpanan Akta Notaris yaitu dengan sistem elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan studi kepustakaan yang meneliti data sekunder. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia tidak memberikan kepastian hukum terkait Cyber Notary. Oleh sebab itu perlu melihat contoh dari beberapa negara yang telah menerapkan Penyimpanan Akta Notaris secara elektronik. Penyimpanan Akta Notaris secara elektronik dapat dilakukan dalam mekanisme Cloud Storage dengan Enkripsi hingga Blockchain. Upaya yang dapat dilakukan agar Cyber Notary dapat efektif diterapkan yakni dengan membentuk peraturan-peraturan.  
Implementasi Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Autentik di Hadapan Notaris Adjie, Thomas Wibisono Prasetya
Notary Journal Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v4i2.9301

Abstract

This study examines the implementation of legal protection for persons with disabilities in the process of executing authentic deeds before a notary with a particular focus on the alignment between actual practice and the provisions stipulated in Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Employing a normative and empirical juridical approach, this research combines legal literature analysis with field data gathered through interviews involving notaries, persons with disabilities, and disability advocacy organizations. The findings reveal several structural and practical barriers that hinder the full realization of legal rights for persons with disabilities in notarial services. These include the limited availability of sign language interpreters, the absence of Braille-format legal documents, the lack of physical accessibility in notary offices, and low awareness among notaries regarding inclusive service principles. Consequently, persons with disabilities are vulnerable to indirect legal discrimination and often do not receive equal legal protection. This study recommends strengthening technical regulations, providing disability-friendly infrastructure in notary offices, and offering specialized training on inclusive services for notaries. In doing so, the notarial service system can be transformed into one that ensures equality of rights and effectively accommodates the needs of all citizens, in accordance with the principles of social justice and human rights. Bahasa Indonesia Abstract: Penelitian ini membahas implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan notaris dengan menitikberatkan pada kesesuaian praktik di lapangan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengombinasikan studi literatur hukum dengan hasil wawancara terhadap notaris, penyandang disabilitas, dan lembaga pendamping disabilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan struktural dan praktis yang menghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam layanan kenotariatan. Hambatan tersebut antara lain mencakup minimnya ketersediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI), absennya dokumen Braille untuk tunanetra, kurangnya sarana fisik yang aksesibel di kantor notaris, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman notaris terkait prinsip inklusivitas. Akibatnya, penyandang disabilitas rentan mengalami diskriminasi hukum secara tidak langsung dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi teknis, penyediaan fasilitas ramah disabilitas di kantor notaris, serta pelatihan khusus mengenai pelayanan inklusif bagi para notaris. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem layanan kenotariatan yang menjamin kesetaraan hak dan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh warga negara tanpa terkecuali, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia.
Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang Dibuat Berdasarkan Dokumen Palsu Sidabukke, Sahat Marulitua; Josa, Meidia
Notary Journal Vol. 5 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v5i1.9304

Abstract

In establishing an LLC, the notary oversees the establishment of the company starting from the preparation and drafting of the deed of establishment of the LLC, ratification of the deed of establishment by the Ministry of Law and Human Rights, preparation of the company's articles of association, and checking documents. However, there have been cases in which the notary was negligent and did not apply the principle of caution in checking documents where the founder of the LLC authorized his assistant to provide fake documents before the notary to make the deed of establishment of the LLC. Furthermore, if a notary commits a violation and is found to have criminal elements, the Criminal Code regulates the punishment for the notary who violates the rules. The purpose of this research is to analyze the regulations regarding the accountability of notaries who establish LLC based on fake documents. The method used in this research is empirical normative method, using secondary data from various legal literature supported with results from interview. From the analysis carried out, it can be concluded that a notary who has proven to have committed an unlawful act can be subjected to Code of Ethics sanctions by the Honorary Council in the form of reprimand, warning of temporary dismissal from the organization, honorable dismissal from the organization, or dishonorable dismissal from the organization. Bahasa Indonesia Abstract: Dalam pendirian PT, notaris mengawal  pendirian  perseroan  mulai  dari  Penyusunan  dan  Pembuatan akta pendirian PT, Pengesahan akta pendirian oleh Kementerian Hukum dan HAM, Penyusunan anggaran dasar perusahaan, dan pengecekan dokumen. Namun ada kasus terjadi di mana notaris lalai dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengecekan dokumen yang mana pendiri PT nya memberikan kuasa kepada asistennya untuk memberikan dokumen palsu di hadapan notaris untuk membuat akta pendirian PT. Lebih lanjut, jika notaris yang melakukan pelanggaran dan ditemui ada unsur-unsur pidananya maka KUHP yang mengatur hukuman untuk notaris yang melanggar aturan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dalam pertanggungjawaban notaris yang melakukan pendirian PT berdasarkan dokumen palsu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris dengan menggunakan data sekunder dari berbagai literatur hukum yang didukung dengan hasil wawancara. Dari analisa yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa notaris yang terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi Kode Etik oleh Dewan Kehormatan berupa teguran, peringatan pemberhentian sementara dari organisasi, pemberhentian dengan hormat dari organisasi, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari organisasi.
Kedudukan Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Otentik Dalam Rancangan KUHAP Baharini, Ely
Notary Journal Vol. 5 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v5i1.9945

Abstract

The Land Deed Official (PPAT) is a public official authorized to draw up authentic deeds as valid evidence in legal actions concerning land rights and apartment units. The role of the PPAT is highly strategic in supporting the national land registration program to ensure legal certainty and protection for rights holders. From a civil law perspective, PPAT deeds are recognized as authentic evidence with full and binding probative value unless proven otherwise. However, from a criminal law perspective, PPAT deeds are merely considered documentary evidence, which must be freely evaluated by judges and do not possess full probative value. This highlights a significant difference in the evidentiary power of PPAT deeds in civil versus criminal cases. This study adopts a normative juridical approach through literature review to analyze the legal position of PPAT deeds within Indonesia's evidentiary system. The findings indicate that in civil cases, PPAT deeds are authentic deeds with perfect evidentiary strength. In contrast, in criminal cases, PPAT deeds do not have absolute probative power. Although they fall under the category of valid documentary evidence as stipulated in Article 187 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and Article 222 of the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), their probative value must still be assessed alongside other types of evidence due to the negatief wettelijk stelsel principle, where criminal proof must be based on at least two valid pieces of evidence and the judge’s conviction. PPAT deeds are thus only part of the evidentiary process, not standalone or absolutely binding evidence. Their function is supportive and must be combined with other evidence to reveal the material truth fully and fairly. Bahasa Indonesia Abstract: Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagai alat bukti sah dalam perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan satuan rumah susun. Peran PPAT sangat strategis dalam mendukung program pendaftaran tanah nasional guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Dalam perspektif hukum perdata, akta PPAT diakui sebagai alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya. Namun dalam perspektif hukum pidana, akta PPAT hanya dianggap sebagai alat bukti surat yang harus dinilai secara bebas oleh hakim dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini menandai perbedaan signifikan antara kekuatan pembuktian akta PPAT dalam perkara perdata dan dalam perkara pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan untuk menganalisis posisi hukum akta PPAT dalam sistem pembuktian Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara perdata, akta PPAT merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sedangkan dalam perkara pidana, akta PPAT tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak, meskipun termasuk dalam kategori alat bukti surat yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP dan Pasal 222 RUU KUHAP. Kekuatannya tetap harus diuji bersama alat bukti lainnya karena adanya asas negatief wettelijk stelsel, di mana pembuktian pidana harus didasarkan pada minimal dua alat bukti sah serta keyakinan hakim. Akta PPAT hanya menjadi bagian dari proses pembuktian, bukan alat bukti yang berdiri sendiri dan mengikat secara mutlak, tetapi fungsinya bersifat pendukung dan perlu dikombinasikan dengan bukti lain untuk mengungkap kebenaran materiil secara utuh dan adil.
Penentuan Keabsahan Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia Berbeda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri Baharini, Ely
Notary Journal Vol. 5 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v5i1.10007

Abstract

Interfaith marriage remains a complex legal issue in Indonesia due to the absence of clear and comprehensive regulations within the national legal system. The lack of explicit legal norms has created a legal vacuum, administrative confusion, and uncertainty regarding the legal status of couples intending to enter into interfaith marriages. This study aims to explore possible legal solutions to this regulatory gap, specifically by analyzing the legal framework governing interfaith marriage in Indonesia and examining the principles of Private International Law (PIL) as a potential means to determine the validity of such marriages under Indonesian law. The research adopts a normative-juridical method using statutory and conceptual approaches. Findings show that Indonesia lacks clear regulation on interfaith marriage, necessitating legal reform to ensure legal certainty for all citizens. One viable solution is conducting the marriage abroad, in accordance with Article 56 of Law No. 1 of 1974 on Marriage. However, this provision poses an issue of injustice for economically disadvantaged citizens, as it requires financial resources to marry abroad. Thus, Article 56 is seen as discriminatory and fails to ensure equal access to marriage for all Indonesians. In this context, the principle of lex loci celebrationis from Private International Law can be applied to validate marriages conducted abroad, provided the marriage certificate is registered within one year upon the couple’s return to Indonesia. Hence, PIL principles may serve as an alternative legal basis to address interfaith marriage issues in Indonesia. Bahasa Indonesia Abstract: Perkawinan beda agama hingga saat ini masih menjadi isu yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia karena tidak adanya pengaturan yang eksplisit dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakhadiran norma yang jelas menciptakan kekosongan hukum, kebingungan administratif, serta ketidakpastian status hukum bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji solusi hukum terhadap kekosongan tersebut, khususnya melalui analisis terhadap peraturan hukum nasional dan penerapan asas-asas Hukum Perdata Internasional (HPI) sebagai alternatif solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi yang tegas mengenai perkawinan beda agama, sehingga negara perlu mengambil langkah untuk mengisi kekosongan hukum tersebut demi menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, ketentuan ini menimbulkan ketidakadilan bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi, karena mengharuskan pelaksanaan perkawinan di luar negeri. Dalam hal ini, asas lex loci celebrationis dalam HPI dapat digunakan untuk menentukan keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar negeri, dengan syarat pendaftaran dilakukan di Indonesia dalam waktu satu tahun sejak kembali. Dengan demikian, HPI dapat menjadi pijakan alternatif dalam menyelesaikan problematika perkawinan beda agama.

Page 8 of 9 | Total Record : 86

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): April Vol. 5 No. 2 (2025): October Vol. 5 No. 1 (2025): April Vol. 4 No. 2 (2024): October Vol 4, No 1: April 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April Vol 3, No 2: October 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): October Vol 3, No 1: April 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April Vol 2, No 2: October 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): October Vol 2, No 1: April 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April Vol 1, No 2: October 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): October Vol 1, No 1: April 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April More Issue