Garuda - Garba Rujukan Digital

Pembentukan Holding Ultra Mikro sebagai Tindakan Privatisasi BUMN Untsa, Qaida Dlarieba
Notary Journal Vol. 2 No. 1 (2022): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i1.4894

PP No. 73 of 2021 is the basis for the establishment of the Ultra Micro holding. The topic of this article’s discussion is if the establishment of the Ultra Micro holding can be qualified as privatization and what are the legal consequences of the establishment of the Ultra Micro holding. Based on the provisions of PP No. 73 In 2021, the formation of the Ultra Micro holding is not merely a corporate action carried out by BRI, but is carried out by BRI as a result of PP No. 73 of 2021. The addition of shares in BRI originating from Pegadaian and PNM shares will result in an increase in the proportion of Government-owned shares in BRI, so to maintain the proportion of share ownership owned by the government and other shareholders in BRI, BRI will increase its capital with pre-emptive rights (rights issues). The rights issue has an effect on increasing the ownership of shares circulating in the community, so it can be classified as an act of privatization. The establishment of an Ultra Micro holding can legally result in changes in the Government's control of Pegadaian and PNM, categorized as a takeover transaction (acquisition) so that there is still an obligation to notify KPPU.Bahasa Indonesia Abstrak: PP No. 73 Tahun 2021 merupakan dasar dilakukannya pembentukan holding Ultra Mikro. Permasalahan yang menjadi pokok bahasan artikel ini adalah apakah pembentukan Holding Ultra Mikro dapat dikualifikasikan sebagai Privatisasi BUMN dan bagaimana implikasi hukum atas pembentukan holding Ultra Mikro. Berdasarkan ketentuan PP No. 73 Tahun 2021, pembentukan holding Ultra Mikro bukanlah semata-mata aksi korporasi yang dilakukan oleh BRI, melainkan dilakukan oleh BRI sebagai akibat adanya PP No. 73 Tahun 2021. Penambahan saham pada BRI yang berasal dari saham Pegadaian dan PNM akan mengakibatkan proporsi kepemilikan saham milik Pemerintah pada BRI meningkat, sehingga untuk tetap mempertahankan proporsi kepemilikan saham milik pemerintah dan pemegang saham lainnya pada BRI, BRI melakukan penambahan modal dengan HMETD (right issue). Right issue tersebut berpengaruh terhadap penambahan kepemilikan saham yang beredar di masyarakat, sehingga dapat digolongkan sebagai tindakan privatisasi. Pembentukan holding Ultra Mikro secara hukum dapat berakibat terhadap perubahan pengendalian Pemerintah pada Pegadaian dan PNM, dan dapat dikategorikan sebagai transaksi pengambilalihan (akuisisi) sehingga tetap terdapat kewajiban notifikasi kepada KPPU.

Fungsi Akta Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga dalam Proses Perdata Menurut Hukum Pembuktian Baharini, Ely
Notary Journal Vol. 2 No. 1 (2022): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i1.5155

In the establishment of a marriage or to make the Prenuptial Agreement, the provisions of the legislation governing this matter are required, and to guarantee and provide legal certainty to the parties who will make the Prenuptial Agreement. The Prenuptial Agreement can be made in authentic deed which is made before a Notary and/or made in underhand agreement. There are many problems in society related to wealth in marriage, between husband and wife, even though they have made the Prenuptial Agreement. In connection with this, the formulation of the problem that will be examined is how the functions of the Prenuptial Agreement deed in the civil proceedings according to the procedural law on evidence. The research used in this writing is the qualitative research using normative juridical methods, namely reviewing the extent to which the laws and regulations in Indonesia governing the Prenuptial Agreement are associated with problems in practice. Data is collected through literature studies, namely by finding, collecting and reviewing secondary data. The approach used is a conceptual approach, which is an approach used by reading theories to be used, related journals, legal books and views and doctrines to examine the problem being studied, in addition to the statutory approach which is an approach by analyzing laws and all related rules related to the problem being studied. Based on the research, it can be concluded that the function of the Prenuptial Agreement deed against the third parties in civil proceedings according to the procedural law on evidence is as an authentic evidence tool. It is said to be an authentic deed interpreted to provide a full evidentiary force, so it does not require any kind of additional evidence. The Prenuptial Agreement Deed which made before the Notary is authentic evidence because it is made by or before the authorized officer for that, by fulfilling the conditions specified in the law. As authentic evidence, the deed is a binding evidence, so every words written in the deed must be trusted by the judge, must be considered that is true as long as the untruth cannot be proven.Bahasa Indonesia Abstrak: Dalam melangsungkan suatu perkawinan maupun untuk membuat Perjanjian Kawin diperlukan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dan untuk menjamin serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang akan membuat Perjanjian Kawin. Perjanjian Kawin dapat dibuat dengan akta otentik di hadapan Notaris dan/atau dibuat dengan akta di bawah tangan. Banyaknya persoalan di masyarakat terkait harta kekayaan dalam perkawinan, di antara suami isteri, walaupun mereka telah membuat Perjanjian Kawin. Sehubungan dengan hal tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana fungsi akta Perjanjian Kawin dalam proses acara perdata menurut hukum pembuktian. Penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur Perjanjian Kawin dikaitkan dengan permasalahan yang ada di dalam praktik. Cara perolehan data yang digunakan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang digunakan dengan membaca teori-teori yang akan dipakai, jurnal-jurnal terkait, buku hukum serta pandangan dan doktrin untuk mengkaji permasalahan yang sedang diteliti, selain itu juga dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan dengan menganalisis undang-undang dan segala aturan terkait yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fungsi akta Perjanjian Kawin terhadap pihak ketiga dalam proses perdata menurut hukum pembuktian adalah sebagai alat bukti otentik. Dikatakan sebagai akta otentik diartikan memberikan suatu bukti yang sempurna sehingga tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian lagi. Akta Perjanjian Kawin yang dibuat dihadapan Notaris merupakan alat bukti yang otentik karena dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sebagai alat bukti yang otentik maka akta tersebut merupakan alat bukti yang mengikat, apa yang ditulis dalam akta itu harus dipercayai oleh hakim, harus dianggap benar adanya selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.

Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas Tertutup (Studi Perbandingan: Singapura dan Indonesia) Ramadhani, Putri Rizka; Hutagalung, Shandy Angelica Elizabeth
Notary Journal Vol. 2 No. 1 (2022): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i1.5407

A beneficial owner of a private limited liability company (BO) is an individual whose share ownership is more than 25% or has control over the Company. The Panama Papers scandal triggered the principle of recognizing the beneficial owner, so many countries have subsequently committed to implementing this principle. The implementation of recognizing the beneficial owner is carried out to prevent the occurrence of criminal acts of money laundering and terrorism financing (ML-TF). Entrepreneurs often carry out ML-TF by hiding the actual BO in a company (done with a layering structure). The implementation of the principle of recognizing the BO is carried out in Singapore and Indonesia. However, in practice, there are some similarities and differences. The purpose of this study is to explain the regulation and its implementation of recognizing the beneficial owners of a private limited liability company in Singapore and Indonesia, as well as to find out the roles and responsibilities of those who report the beneficial owner information. This study uses an empirical normative legal research method assisted by a comparative law approach. This research shows that the reporting party in both countries is the board of directors, but in Singapore, the other party obliged to report is the Corporate Secretary, while in Indonesia, it can also be reported by a notary based on a power of attorney. This difference in roles results in different responsibilities for the reporting party. According to the author, Indonesia can create a profession such as the corporate secretary to identify and verify the BO. This is because the identification is an obligation that is material proof, so it cannot be imposed on a notary who only has a formal evidentiary responsibility.Bahasa Indonesia Abstrak: Beneficial Owner atau Pemilik Manfaat pada Perseroan Terbatas tertutup (Perseroan) adalah orang perseorangan yang kepemilikan sahamnya lebih dari 25% atau memiliki kendali di Perseroan. Prinsip mengenali Pemilik Manfaat ini dipicu dari skandal Panama Papers, sehingga banyak negara yang kemudian berkomitmen untuk menerapkan prinsip tersebut. Penerapan mengenali Pemilik Manfaat dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPP-PT). TPP-PT sering ditemukan dilakukan oleh para pengusaha dengan cara menyembunyikan Pemilik Manfaat yang sebenarnya dalam suatu Perseroan (dilakukan dengan struktur layering). Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat pada Perseroan ini dilakukan oleh negara Singapura dan Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai pengaturan dan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat pada Perseroan tertutup di Singapura dan Indonesia, serta untuk mengetahui peran dan tanggung jawab dari yang melaporkan informasi Pemilik Manfaat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang dibantu dengan pendekatan perbandingan hukum. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pihak pelapor di kedua negara adalah direksi, namun di Singapura, pihak lainnya yang wajib melaporkan adalah Corporate Secretary (Corpsec), sedangkan di Indonesia, dapat dilaporkan juga oleh notaris berdasarkan kuasa. Perbedaan peran ini mengakibatkan adanya perbedaan tanggung jawab bagi pihak pelapor. Menurut penulis Indonesia dapat menciptakan satu profesi seperti Corporate Secretary yang bertugas melakukan identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat. Hal ini dikarenakan pengindetifikasian merupakan suatu kewajiban bersifat pembuktian material, sehingga tidak dapat dibebankan kepada notaris yang hanya memiliki kewajiban pembuktian secara formil.

(RETRACTION) Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta yang Dibuatnya Sinaga, Ruth Alnila; Raffles, Raffles; Suryahartati, Dwi
Notary Journal Vol. 2 No. 1 (2022): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i1.5439

(This article is retracted because of duplicate publication)The purpose of this study is to analyze and criticize the arrangement of the Notary's responsibility after his term of office ends and the legal consequences of the Notary's liability after the end of his term of office. This research is normative legal research and uses conceptual approach and statutory approach. The results of the research are that the responsibility of the Notary's position on the deed made by or before him is until the Notary dies because the authentic deed made by the Notary has perfect evidentiary power where the Notary knows for sure the legal actions outlined in the deed are desired and agreed upon by the parties. The legal consequences for a Notary if a legal problem arises criminally, namely if it is indicated in Article 263 of the Criminal Code to falsify a letter, criminal sanctions can be given, if there is a civil error, namely a formal error which results in the deed being an underhand deed and causing a loss, it can be requested for compensation. The loss to the deed is because it should be an authentic deed that has legal force as perfect evidence in the trial, instead it becomes an underhand deed.BAHASA INDONESIA ABSTRACTTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkritisi pengaturan pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir dan akibat hukum pertanggungjawaban Notaris setelah berakhir masa jabatannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu tanggung jawab jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya adalah sampai Notaris meninggal dunia karena akta autentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di mana Notaris mengetahui secara pasti perbuatan hukum yang dituangkan dalam aktanya dikehendaki dan disepakati oleh para pihak. Akibat hukum terhadap Notaris apabila permasalahan hukum yang muncul secara pidana yaitu bila diindikasi pada Pasal 263 KUHP melakukan pemalsuan terhadap surat dapat diberi sanksi pidana, apabila ada kesalahan perdata yaitu terhadap kesalahan formil yang mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan dan menimbulkan kerugian dapat dimintakan ganti kerugian terhadap akta tersebut karena seharusnya akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti sempurna dalam persidangan malah menjadi akta di bawah tangan.

Tugas dan Kewenangan Notaris Dalam Pelaksanaan Divestasi Saham Perusahaan Kontrak Karya Pertambangan Mineral Nurlita, Desy
Notary Journal Vol. 2 No. 2 (2022): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i2.5535

Divestment is used for the term sale, separation or disposal of a subsidiary, business unit, or simply a product line to another party for cash, stock, or both. Basically, divestment can be carried out by the Indonesian government and/or foreign legal entities engaged in mining. Until now, the regulation on the implementation of Share Divestment in a contract of work company is still a phenomenon that deserves to be investigated, therefore the author is interested in conducting an in-depth study of the process of PT Kasongan Bumi Kencana's Share Divestment activities with the aim of research to resolve the problems that occur in the Share Divestment activity process of the mineral mining CoW PT Kasongan Bumi Kencana and to find out the duties, authorities, and the responsibilities of a Notary in conducting Share Divestment activities in mineral mining CoW companies. The results of this study indicate that the process of PT KBK's Share Divestment activities is divided into two, namely the initial stage and the offering stage. Then related to the authority and responsibility of a Notary in carrying out Share Divestment activities in a mineral mining Contract of Work company including making a deed of company establishment, making a deed of sale and purchase of shares required in the Minister of Energy and Mineral Resources Decree regarding share divestment that must be stated in the form of a deed of sale and purchase of shares, making an opening deed. offer, making deed of minutes of GMS, and responsibility for providing legal counseling related to the deed made.Bahasa Indonesia Abstrak: Divestasi digunakan untuk istilah penjualan, pemisahan atau pelepasan anak perusahaan, unit bisnis, atau hanya lini produk kepada pihak lain untuk mendapatkan kas, saham, atau keduanya. Pada dasarnya Divestasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau badan hukum asing yang bergerak dalam bidang pertambangan. Sampai saat ini pengaturan pelaksanaan Divestasi Saham pada perusahaan kontrak karya masih menjadi fenomena yang layak untuk diteliti, maka dari itu Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam dengan metode penelitian normatif empiris terhadap proses kegiatan Divestasi Saham PT Kasongan Bumi Kencana dengan tujuan penelitian untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi pada proses kegiatan Divestasi Saham perusahaan kontrak karya pertambangan mineral PT Kasongan Bumi Kencana dan untuk menemukan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan kegiatan Divestasi Saham perusahaan Kontrak Karya pertambangan mineral. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kegiatan Divestasi Saham PT KBK terbagi menjadi dua, yaitu tahap awal dan tahap penawaran. Kemudian terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan kegiatan Divestasi Saham perusahaan Kontrak Karya pertambangan mineral meliputi pembuatan akta pendirian perusahaan, pembuatan akta jual beli saham yang diwajibkan dalam KepMen ESDM mengenai divestasi saham bahwa wajib dituangkan dalam bentuk akta jual beli saham, pembuatan akta pembukaan penawaran, pembuatan akta berita acara RUPS, dan tanggung jawab terhadap pemberian penyuluhan hukum terkait akta yang dibuat.

Perlindungan Hukum Penjual dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanpa Itikad Baik Pembeli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 50/Pid/2019/PT BTN) Angiarti, Kellie
Notary Journal Vol. 2 No. 2 (2022): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i2.5542

Authentic written evidence is one form of providing certainty, order and legal protection made by in the presence of an authorized official. Every legal event that occurs is recorded and stated in writing in the form of an authentic deed which is needed from time to time as evidence for the parties concerned or in court if an unwanted event occurs. However, in the legal event of buying and selling land, sometimes there is bad faith from the Buyer who justifies any means to buy and sell land belonging to the Seller without the knowledge of the Seller. The formulation of the problems studied in this study principally concerns the authority and responsibility of the Land Deed Maker Officer and legal protection for the seller in making the deed of sale and purchase of land without the buyer's good faith. The research method used is juridive normative. The results showed that the Notary is not obliged to check the authenticity of a deed, the responsibility of the official making the birth certificate at the time of the violation and legal protection of the Seller can be done by filing a lawsuit to the court.Bahasa Indonesia Abstrak: Alat bukti tertulis bersifat autentik memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibuat oleh/atau di hadapan pejabat yang berwenang. Setiap peristiwa hukum yang terjadi dicatat dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk akta autentik sebagai alat bukti bagi para pihak bersangkutan ataupun dalam persidangan jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Namun dalam peristiwa hukum jual beli tanah terkadang terdapat itikad tidak baik dari Pembeli yang menghalalkan segala cara untuk memperjualbelikan tanah milik Penjual tanpa sepengetahuan Penjual. Rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini pada pokoknya menyangkut tentang kewajiban, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dan perlindungan hukum terhadap Penjual dalam pembuatan akta jual beli tanah tanpa itikad baik pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris tidak berkewajiban memeriksa keaslian suatu akta, tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah lahir saat terjadinya pelanggaran serta perlindungan hukum terhadap Penjual dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) sebagai Dasar Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah Putri, Sanindia Septia Kisedi
Notary Journal Vol. 2 No. 2 (2022): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i2.5543

In Indonesia, many land statuses, particularly in rural areas, still lack land rights certificates.It becomes one of the factors that causes many land disputes.One of them is land that is still in the status of statement of land rights (SPH) which is considered to have a position that is as strong as evidence of certificate of land rights.The key contributing cause is that the community is still perplexed about how to obtain confirmation of ownership of land rights, as well as the conditions and processes for obtaining it. Therefore, research is needed so that the legal position of SPPHAT as the basis for proof of ownership of land rights is clearer and can be understood by the community. This research was conducted in a normative juridical manner with a legal and conceptual approach. Based on the result, it is concluded that according to land law, land status with SPPHAT evidence is state land. Therefore, efforts to process land rights applications and land registration are still needed. So that a land certificate is issued as proof of ownership of the land.Bahasa Indonesia Abstrak: Masih banyaknya status tanah di Indonesia yang belum memiliki sertipikat hak atas tanah khususnya di wilayah-wilayah pedesaan. Menjadi salah satu faktor memunculkan banyak sengketa tanah yang terjadi. Salah satunya tanah yang masih berstatus Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah (SPH) dianggap memiliki kedudukan yang sama kuatnya dengan bukti sertipikat hak atas tanah. Faktor penyebab utamanya adalah masih terdapat kebingungan di masyarakat perihal pengaturan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah dan syarat-syarat serta mekanisme untuk memperolehnya. Oleh karena itu diperlukan penelitian agar kedudukan hukum SPH sebagai dasar bukti kepemilikan hak atas tanah semakin jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa secara hukum pertanahan, status tanah dengan bukti SPPHAT merupakan tanah negara. Oleh karenanya, masih diperlukan upaya proses permohonan hak atas tanah dan pendaftaran tanah. Sehingga terbit sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah.

Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik yang Diterbitkan Kembali Sertipikat atas Nama Pihak Ketiga dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Syahroni, Nurul Khomariyah; Gunanegara, Gunanegara
Notary Journal Vol. 2 No. 2 (2022): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i2.5766

A land title certificate is proof of ownership for a person or legal entity related to land. Land certificates can be issued when a person or legal entity submits an application for land registration. Land registration is an activity that aims to provide legal certainty for land owners. Land registration activities for the first time can be carried out sporadically by land owners while systematic land registration is carried out simultaneously by the government. One of the systematic land registration activities carried out by the government is the complete systematic land registration (PTSL). Land registration is one of the ways the state does to create legal protection related to land ownership and land owners. In fact, when the state implements a complete systematic land registration (PTSL) program to create legal certainty, maladministration occurs when land certificates overlap between one piece of land and another. Overlapping of land rights certificates has been a case in administrative courts and that is the object of this research. The research was conducted using the juridical-normative method. The purpose of this research is to analyze the legal protection of land rights certificate holders. A land certificate with a systematic land registration program which is declared to have no legal force by the court.Bahasa Indonesia Abstrak: Sertipikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan bagi seseorang atau badan hukum yang terkait dengan tanah. Sertipikat tanah dapat diberikan ketika seseorang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dapat dilakukan secara sporadik yang dilakukan oleh pemilik tanah sedangkan pendaftaran tanah secara sistematik yang dilakukan secara serentak oleh pemerintah. Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Pendaftaran tanah merupakan salah satu cara yang dilakukan negara untuk menciptakan perlindungan hukum terkait kepemilikan tanah dan pemilik tanah. Pada kenyataannya, ketika negara melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk menciptakan kepastian hukum terjadi maladministrasi ketika sertipikat tanah tumpang tindih antara sebidang tanah dan sebidang tanah lainnya. Tumpang tindih sertipikat hak atas tanah telah menjadi kasus di pengadilan administrasi dan itulah objek penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan hukum pemegang sertipikat hak atas tanah. Sertipikat tanah dengan program pendaftaran tanah sistematis yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh pengadilan.

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Karyawan yang Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Wijaya, Irfan; Pandamdari, Endang
Notary Journal Vol. 2 No. 2 (2022): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v2i2.6039

Land Deed Making Officials (PPAT) require employees to assist them in carrying out their duties, but PPAT must also pay attention to every action taken by their employees in carrying out their duties. Additionally, PPAT accuracy must be considered, particularly in the administration of their office. This research discusses PPAT's responsibility for the forgery of letters performed by their employees, and the judge's consideration in the decision on case No. 16/Pid.B/2018/PN.MTR. The author employs a normative juridical research method in this study. The research findings in terms of PPAT's responsibility for employee letter forgery; administrative responsibility, subjected to a sanction of suspended of written warning by head of land office; civil law responsibility, subjected to a sanction caused of unlawful act; criminal responsibility, can’t be charged for responsibility; PPAT must always pay attention to the regulations applicable to their positions to avoid mistakes and sanctions. PPAT supervision and guidance must still be carried out properly in order to build better quality of PPAT.Bahasa Indonesia Abstrak: Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memerlukan karyawan untuk membantu menjalankan jabatannya, namun PPAT juga harus memperhatikan setiap tindakan yang dilakukan oleh karyawannya dalam menjalankan pekerjaannya, selain itu juga ketelitian PPAT perlu diperhatikan terutama terhadap administrasi kantornya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban PPAT terhadap perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh karyawannya; dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 16/Pid.B/2018/PN.MTR. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam hal pertanggungjawaban PPAT terhadap perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh karyawannya; tanggung jawab secara administrasi dapat dikenakan sanksi teguran tertulis; tanggung jawab secara perdata dapat dibebankan perbuatan melawan hukum atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian; tanggung jawab secara pidana tidak dapat dibebankan. Menurut penulis atas kejadian ini, PPAT harus selalu memperhatikan peraturan yang berlaku dalam menjalankan jabatannya agar terhindar dari kesalahan dan sanksi yang berlaku, kemudian adanya pengawasan dan pembinaan terhadap PPAT masih harus dilaksanakan dengan baik guna membangun kualitas PPAT yang lebih baik.

Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Laporan Masyarakat (Studi Kasus Putusan MPPN Nomor 02/B/MPPN/X/2018) Karinda, Yoel Charlye
Notary Journal Vol. 3 No. 1 (2023): April
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i1.6261

In the event that there is a public report on alleged violations committed by a notary, the Notary Supervisor Assembly plays an important role in handling the complaint based on the principles and provisions of the applicable complaint handling legislation. In this case, the Notary Supervisor Assembly examines reporter and reported party, examines the legal facts, and makes legal considerations to decide the sanctions to be given. As in the decision of the Notary Center Supervisor Assembly (MPPN) Number 02/B/MPPN/X/2018, the Notary is reported for alleged violations that are detrimental to the reporter party. This is a solid reason to examine the role of the Notary Supervisor Assembly in handling complaints and the legal consequences of decisions issued. Therefore, a research was conducted to examine this issue. The reseacher applied normative law with a statute approach. The data used is secondary data supported by primary data. The secondary data obtained from library materials, while primary data obtained through interviews. Data analysis was examined with quantitative approach which resulted in descriptive analysis. The results of this study shows that the role of the Supervisory Assembly on public reports is regulated in UUJN P Article 70 letter G and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 15 of 2020 concerning Procedures for Examination of the Supervisory Assembly on Notaries. The legal consequence of the decision of the Regional Assembly is a verbal warning to the notary. Meanwhile, the legal consequence of the decision of the Center Supervisory Assembly is to strengthen the decision of the Regional Supervisory Assembly, so as to produce a final decision.Bahasa Indonesia Abstrak: Dalam hal adanya laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, maka Majelis Pengawas Notaris mempunyai peran penting dalam menerima penanganan pengaduan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip penanganan pengaduan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris memeriksa antara pelapor dan terlapor, menemukan fakta-fakta hukum, dan membuat pertimbangan hukum untuk memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Notaris. Seperti pada putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) No. 02/B/MPPN/X/2018, dalam putusan tersebut Notaris dilaporkan atas dugaan pelanggaran yang merugikan pelapor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam proses penanganan pengaduan sampai ke tahap keputusan yang diberikan. Untuk menjawab hal tersebut maka dilakukan penelitian secara normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Data yang digunakan adalah data sekunder didukung dengan data primer. Data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan data primer diperoleh melalui wawacara dan analisis data secara kualitatif yang menghasilkan deskriptif analisis. Dari hasil penelitian, Peran Majelis Pengawas terhadap laporan masyarakat diatur diatur dalam UUJN P Pasal 70 huruf g dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Akibat hukum terhadap putusan Majelis Wilayah adalah penerapan sanksi teguran lisan terhadap Notaris, dan akibat hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Pusat adalah menguatkan Putusan dari Majelis Pengawas Wilayah, sehingga keputusan dari Majelis Pengawas Pusat adalah final.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Susi Susantijo

Contact Email
susi.susantijo@uph.edu

Phone
+622125535168

Journal Mail Official
notary.journal@uph.edu

Editorial Address
Universitas Pelita Harapan Graduate Campus Plaza Semanggi lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Location
Kota tangerang,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Susi Susantijo

Contact Email susi.susantijo@uph.edu

Phone +622125535168

Journal Mail Official notary.journal@uph.edu

Editorial Address Universitas Pelita Harapan Graduate Campus Plaza Semanggi lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Location Kota tangerang, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Susi Susantijo

Contact Email
susi.susantijo@uph.edu

Phone
+622125535168

Journal Mail Official
notary.journal@uph.edu

Editorial Address
Universitas Pelita Harapan Graduate Campus Plaza Semanggi lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Location
Kota tangerang,

Banten

INDONESIA