cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Susi Susantijo
Contact Email
susi.susantijo@uph.edu
Phone
+622125535168
Journal Mail Official
notary.journal@uph.edu
Editorial Address
Universitas Pelita Harapan Graduate Campus Plaza Semanggi lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Notary Journal
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 27970213     EISSN : 27766616     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Notary Journal is published by the Master of Notary Study Program of the Faculty of Law at Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the notary field resulting from scientific research or research-based scientific law writing. The journal aims to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners to publish original research including, but not limited to, Notary Law and Regulation, Business Law, Agrarian Law, and Intellectual Property Rights Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 86 Documents
 1   2   3   4   5 
Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/PDT/G/2013) Luthfiyah, Nadia; Marpaung, Nurhayati
Notary Journal Vol 3, No 1: April 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i1.6317

Abstract

Land is an important object in human life can be transferred through transaction. In the practice of buying and selling land, it is possible for there to be disputes resulting in the Sale and Purchase Deed (AJB) being filed for cancellation. The formulation of the problem to be examined by the author is the result of the cancellation of the Land Sale and Purchase Deed made based on the simulation agreement by the judge. The research method used is normative juridical research with descriptive analytical data analysis and using data collection of  secondary and primary data. The legal consequence arising from the Sale and Purchase Deed which was canceled by the Judge is that all conditions must be returned to their original state when no legal action has taken place in the relevant deed. So that other parties in the agreement who have already received achievements from other parties are obliged to return them. Regarding the sale and purchase deed which was canceled by the judge, the Land Deed Making Officer will provide a note on the Minutes of the Deed that the deed has been canceled by a Court Decision or by attaching the Court Decision to the Minutes of the Deed in question. Lastly, for certificates that have been renamed, one of the parties will submit a cancellation of the certificate to the National Land Agency, and then the National Land Agency will cross out and change the name of the owner of the land rights that has been determined in the District Court Decision on the books of land, but regarding the replacement of certificates there are no clear provisions.Bahasa Indonesia Abstrak: Tanah merupakan objek penting dalam kehidupan manusia dapat dialihkan dengan cara diperjualbelikan. Praktik jual beli tanah kenyataannya memungkinkan adanya sengketa yang mengakibatkan Akta Jual Beli (AJB) bisa diajukan pembatalan. Rumusan masalah yang akan diteliti oleh Penulis adalah akibat dari pembatalan Akta Jual Beli Tanah yang dibuat berdasarkan Perjanjian Simulasi oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan analisa data secara deskriptif analitis dan menggunakan alat pengumpulan data yaitu data sekunder dan primer. Akibat hukum yang timbul terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh Hakim adalah semua keadaan harus dikembalikan pada keadaan semula ketika belum terjadi perbuatan hukum dalam akta yang bersangkutan sehingga pihak lain dalam perjanjian yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh hakim tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memberikan catatan pada Minuta Akta bahwa akta telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan atau dengan melekatkan Putusan Pengadilan tersebut pada Minuta Akta yang bersangkutan. Yang terakhir terhadap sertipikat yang telah dibalik nama, salah satu pihak akan mengajukan pembatalan terhadap sertipikat kepada Badan Pertanahan Nasional untuk kemudian oleh Badan Pertanahan Nasional akan dilakukan mencoret dan mengganti nama pemilik dari hak atas tanah yang telah ditentukan dalam Putusan Pengadilan Negeri pada buku-buku tanah, namun terkait penggantian sertifikat belum terdapat ketentuan yang jelas. Hal ini, berdampak pada bank Danamon sebagai kreditur dalam kasus ini yang menerima jaminan berupa sertipikat hak milik yang akta jual belinya dibatalkan oleh hakim kehilangan jaminan hutangnya.
Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Laporan Masyarakat (Studi Kasus Putusan MPPN Nomor 02/B/MPPN/X/2018) Karinda, Yoel Charlye
Notary Journal Vol 3, No 1: April 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i1.6261

Abstract

In the event that there is a public report on alleged violations committed by a notary, the Notary Supervisor Assembly plays an important role in handling the complaint based on the principles and provisions of the applicable complaint handling legislation. In this case, the Notary Supervisor Assembly examines reporter and reported party, examines the legal facts, and makes legal considerations to decide the sanctions to be given. As in the decision of the Notary Center Supervisor Assembly (MPPN) Number 02/B/MPPN/X/2018, the Notary is reported for alleged violations that are detrimental to the reporter party. This is a solid reason to examine the role of the Notary Supervisor Assembly in handling complaints and the legal consequences of decisions issued. Therefore, a research was conducted to examine this issue. The reseacher applied normative law with a statute approach. The data used is secondary data supported by primary data. The secondary data obtained from library materials, while primary data obtained through interviews. Data analysis was examined with quantitative approach which resulted in descriptive analysis. The results of this study shows that the role of the Supervisory Assembly on public reports is regulated in UUJN P Article 70 letter G and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 15 of 2020 concerning Procedures for Examination of the Supervisory Assembly on Notaries. The legal consequence of the decision of the Regional Assembly is a verbal warning to the notary. Meanwhile, the legal consequence of the decision of the Center Supervisory Assembly is to strengthen the decision of the Regional Supervisory Assembly, so as to produce a final decision.Bahasa Indonesia Abstrak: Dalam hal adanya laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, maka Majelis Pengawas Notaris mempunyai peran penting dalam menerima penanganan pengaduan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip penanganan pengaduan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris memeriksa antara pelapor dan terlapor, menemukan fakta-fakta hukum, dan membuat pertimbangan hukum untuk memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Notaris. Seperti pada putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) No. 02/B/MPPN/X/2018, dalam putusan tersebut Notaris dilaporkan atas dugaan pelanggaran yang merugikan pelapor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam proses penanganan pengaduan sampai ke tahap keputusan yang diberikan. Untuk menjawab hal tersebut maka dilakukan penelitian secara normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Data yang digunakan adalah data sekunder didukung dengan data primer. Data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan data primer diperoleh melalui wawacara dan analisis data secara kualitatif yang menghasilkan deskriptif analisis. Dari hasil penelitian, Peran Majelis Pengawas terhadap laporan masyarakat diatur diatur dalam UUJN P Pasal 70 huruf g dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Akibat hukum terhadap putusan Majelis Wilayah adalah penerapan sanksi teguran lisan terhadap Notaris, dan akibat hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Pusat adalah menguatkan Putusan dari Majelis Pengawas Wilayah, sehingga keputusan dari Majelis Pengawas Pusat adalah final.
Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris yang Terbukti Membuat Akta Secara Berpihak Rana Dewanty Jusuf; Kurnia Sukmasari
Notary Journal Vol 3, No 1: April 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i1.6278

Abstract

Notary who is appointed directly by the Minister as a public official, is authorized in making authentic deed. In carrying out their positions, Notaries are subject to UUJN and the Notary’s Code of Ethics, and their supervision is carried out by the Notary Supervisory Council. Notaries are required to behave neutrally or impartially in making the deed, but in reality this is still found by the Notary Supervisory Council. By making a deed not impartially before a Notary, it can cause harm to other parties. Therefore, the purpose of this study is to find out the authority of the Notary Supervisory Council against Notaries who are proven to have taken partisan action and how the Notary's responsibility to the injured party is. The research method used is normative research. The authority of the Notary Supervisory Council against a Notary who is proven to have taken a unilateral action is regulated in Article 73 of the UUJN and Article 24-27 of the Permenkumham No. 16 Year 2021, which in this study imposes sanctions in the form of a written warning and the Notary's responsibility to the aggrieved party is from the administrative side, civil liability and criminal liability if it can be proven that a criminal act has been committed. Bahasa Indonesia Abstrak: Notaris diangkat langsung oleh Menteri sebagai pejabat umum, berwenang dalam hal pembuatan akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tunduk pada UUJN dan Kode Etik Notaris, serta pengawasannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris wajib berperilaku netral atau tidak berpihak dalam pembuatan akta, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tetap ditemukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Dibuatnya akta secara berpihak di hadapan Notaris dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang terbukti membuat akta secara berpihak dan bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang terbukti membuat akta secara berpihak diatur dalam Pasal 73 UUJN dan Pasal 24–27 Permenkumham No. 16 Tahun 2021, yang dalam penelitian ini penjatuhan sanksinya berupa teguran secara tertulis dan tanggung jawab Notaris terhadap pihak yang dirugikan adalah dari sisi administratif, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana apabila dapat dibuktikan adanya unsur tindak pidana.
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat yang Dibatalkan Karena Melanggar Legitime Portie Muhammad Iqbal; Hadi Iskandar
Notary Journal Vol 3, No 1: April 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i1.6275

Abstract

When a person dies, it will have legal consequences for his heirs, which is known as inheritance. Before death, a person can make a will. This research discusses the arrangement for granting a will in terms of the Civil Code and the responsibility of a Notary to the making of a will which was canceled for violating Legitime Portie (Case Study Decision Number 225/Pd.G/2017/PN.Sby). The method in this legal research is empirical normative juridical, namely obtaining data through literature study plus limited interviews. The result of this research is that in making a will, it is necessary to pay attention to the requirements in making a will, which must meet the requirements in making a will. Making a will in a state of serious illness can be said to be incompetence to make will (Article 895 of the Civil Code). In addition to having to pay attention to the competence in making wills, they must also pay attention to the Legitime Portie of their heirs (Article 914 of the Civil Code), because in making a will through the appointment of an heir, the heirs must not be harmed (Article 881 Paragraph (2) of the Civil Code). A general will is made before a Notary by witnessing 2 (two) witnesses. The Notary's responsibility for making a will that has ignored the law, then according to Article 84 and Article 85 of UUJN, a violation committed by a Notary or a deed becomes null and void by law can be a reason for parties who suffer losses to demand reimbursement of costs, compensation, and interest from the Notary.Bahasa Indonesia Abstrak: Ketika seseorang meninggal dunia maka akan menimbulkan akibat hukum bagi ahli warisnya yakni dikenal dengan istilah pewarisan. Seseorang sebelum meninggal dunia dapat membuat suatu surat wasiat. Penelitian ini membahas tentang pengaturan pemberian wasiat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang dibatalkan karena melanggar Legitime Portie (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pd.G/2017/PN.Sby). Metode dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif empiris, yakni memperoleh data melalui studi kepustakaan ditambah dengan wawancara terbatas. Hasil penelitian adalah dalam membuat surat wasiat harus memperhatikan syarat dalam pembuatan wasiat, yakni harus memenuhi syarat-syarat dalam membuat surat wasiat. Membuat surat wasiat dalam keadaan sakit keras dapat dikatakan tidak cakap membuat suatu wasiat (Pasal 895 KUHPerdata). Selain harus memperhatikan kecakapan dalam membuat wasiat, juga harus memperhatikan Legitime Portie dari para ahli warisnya (Pasal 914 KUHPerdata), karena dalam membuat wasiat melalui pengangkatan waris tidak boleh merugikan para ahli warisnya (Pasal 881 ayat (2) KUHPerdata). Wasiat umum yang dibuat di hadapan Notaris dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi. Tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang telah mengabaikan hukum, maka sesuai Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN, pelanggaran yang dilakukan Notaris atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
Pemberian Persetujuan yang Sah Terhadap Akta Notaris yang Dibuat oleh Difabel Tanpa Sidik Jari Savira Ramadhanty; Agus Budianto
Notary Journal Vol 3, No 1: April 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i1.6732

Abstract

An authentic deed made by a notary has certain requirements that need to be fulfilled. The making of a notarial deed refers to Law Number 30 of 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Occupation (UUJN). One of the requirements that shall be fulfilled in order that an authentic deed drawn up by a notary has perfect evidentiary power is the affixing of a signature by the appearer, this has also been regulated in Article 44 UUJN. Not affixing a signature can reduce the evidentiary power of the deed. The notary also has the responsibility of conducting the precautionary principle when assisting appearer without fingerprints in giving valid legal approval in addition to affixing signatures and fingerprints. According to interviews and legal data analyzed by the author, the affixing of the signature and fingerprint stamp can be replaced by surrogate. Surrogate is a sentence written at the end of the deed to clearly explain the reasons for not being able to affix a signature. This is also in line with Article 44 paragraph (2) UUJN. The notary also has the responsibility to apply the precautionary principle in making the surrogacy/surrogate by using clear sentence formulations and supported by a doctor's certificate from the appearer which strengthens the reasons for using the surrogate.Bahasa Indonesia Abstrak: Sebuah akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki persyaratan tertentu yang perlu dipenuhi dalam pembuatannya. Pembuatan akta notaris mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna ialah dengan dibubuhkannya tanda tangan oleh penghadap, hal ini telah diatur pula dalam Pasal 44 UUJN. Tidak dibubuhkannya tanda tangan dapat menurunkan kekuatan pembuktian akta tersebut. Notaris juga memiliki tanggung jawab yaitu penerapan prinsip kehati-hatian ketika membantu penghadap tanpa sidik jari dalam memberikan persetujuan hukumnya yang sah selain pembubuhan tanda tangan dan cap sidik jari. Menurut wawancara dan data-data yang dianalisis oleh Penulis, pembubuhan tanda tangan dan cap sidik jari tersebut dapat digantikan dengan surogasi/surrogate. Surogasi/surrogate merupakan kalimat yang dituliskan pada akhir akta untuk secara jelas menerangkan alasan tidak dapat dibubuhkannya tanda tangan. Hal ini telah sejalan pula dengan Pasal 44 ayat (2) UUJN. Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan surogasi/surrogate tersebut dengan menggunakan formulasi kalimat yang jelas serta didukung dengan adanya surat keterangan dokter dari penghadap yang menjadi menguatkan alasan digunakannya surogasi/surrogate tersebut.
Prosedur Perolehan Hak Pakai di atas Tanah Hak Milik Menurut Hukum Tanah Nasional untuk Menjamin Kepastian Hukum bagi Orang Asing Christie, Gracia; Merlim, Valerie; Widjojo, Anne Gunadi Martono
Notary Journal Vol 3, No 2: October 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i2.6997

Abstract

Indonesia has a prohibition on ownership of freehold land by foreigners. Foreign citizens who are domiciled in Indonesia and want to obtain land rights can obtain a right of use with a period of time. This research's purpose is to analyze procedure for foreigners to obtain Right of Use of freehold land with time limitation in Indonesia, and the role of Land Deed Official (PPAT) in the making of the deed of Right of Use of freehold land with time limitation. This research is empirical normative research with data  from literature study and interviews. Type of approach that used in this research is systematic of law. Foreign citizens domiciled in Indonesia can have a Right of Use with a period of time on freehold land must fulfill the requirements and procedures in accordance with Indonesian laws and regulations. This is to ensure the achievement of legal certainty. In the acquisition of the right of use on freehold land, the role of the land deed official as a public official authorized to make deeds for the acquisition of the right of use on freehold land is necessary. Unfortunately, in practice there are still land deed officials who do not follow the procedures of Right of Use in accordance with the laws and regulations.Bahasa Indonesia Abstrak: Di Indonesia terdapat larangan kepemilikan tanah Hak Milik oleh orang asing. Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia dan ingin memperoleh Hak Atas Tanah dapat memperoleh Hak Pakai dengan jangka waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur bagi WNA untuk memperoleh Hak Pakai di atas tanah Hak Milik dengan jangka waktu di Indonesia, serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta atas Hak Pakai di atas tanah hak milik dengan jangka waktu tertentu. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sistematika hukum. Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai hak pakai dengan jangka waktu di atas tanah hak milik harus memenuhi syarat dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal itu dilakukan agar tercapainya kepastian hukum. Dalam perolehan hak pakai di atas tanah hak milik perlu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta guna perolehan hak pakai di atas tanah hak milik. Tetapi sangat disayangkan, dalam praktik masih ada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak mengikuti prosedur hak pakai sesuai peraturan perundang-undangan.
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuat Tanpa Dihadiri Pihak Penghadap Thomas, Thomas
Notary Journal Vol 3, No 2: October 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i2.7083

Abstract

An authentic deed is a perfect piece of evidence, which means that an authentic deed has physical, formal and material evidentiary power in accordance with the provisions based on Article 1886 of the Civil Code. Notaries play an important role in the process of making an authentic deed, the provisions of which are regulated in general law as well as the code of ethics attached to Notaries. However, sometimes when making an authentic deed, various problems are often found in the preparation process, one of which is the carrying out of the authentic deed without the presence of the party present. This research intends to examine the responsibilities and legal consequences of this problem. This research is normative juridical research using secondary data through statue approach case approach. It was found that the Notary violated the Law of Notary Position, has a number of responsibilities, and authentic deeds made under such conditions also have legal consequences that are detrimental to the parties to the deed. Bahasa Indonesia Abstrak: Akta autentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna yang artinya akta autentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 1886 KUH Perdata. Notaris berperan penting dalam proses pembuatan suatu akta autentik yang mana ketentuannya diatur dalam undang-undang secara umum begitu juga dengan kode etik yang melekat terhadap Notaris. Namun terkadang dalam pembuatan akta autentik sering ditemukan berbagai masalah dalam proses penyusunannya, salah satunya adalah dengan dilaksanakannya pembuatan akta autentik tanpa dihadiri pihak penghadap. Penelitian ini bermaksud untuk menelaah mengenai tanggung jawab dan akibat hukum atas masalah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Ditemukan bahwa Notaris melanggar UUJN, memiliki sejumlah tanggung jawab, dan terhadap akta autentik yang dibuat dengan kondisi demikian juga memiliki akibat hukum yang merugikan para pihak dalam akta tersebut.
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Permanasari, Nur Indah; Gunanegara, Gunanegara
Notary Journal Vol 3, No 2: October 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i2.7070

Abstract

Land acquisition for the implementation of development in the public interest is currently increasing along with and in line with the progress and dynamics of society, both in urban and rural areas. The government's authority to conduct land acquisition for public purposes is based on the principle that all land rights have a social function. Based on this, land acquisition for the public interest, especially for toll roads, is made possible by the state. This research discusses legal certainty of process and the correct implementation of compensation in land acquisition for public interest, especially for toll roads. This research is a normative law research with statute approach. The result of the research shows that in the implementation of land acquisition, it is necessary to have compensation and is the most important element. Compensation cannot be done arbitrarily. However, it still must reflect legal certainty so that there is clarity on procedures related to the basis for payment of compensation in the land acquisition process. This research finds that there are already provisions for establishing a land acquisition process and a compensation process that must be carried out by various parties. Bahasa Indonesia Abstrak: Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada dewasa ini semakin meningkat seiring dan sejalan dengan kemajuan dan dinamisasi masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kewenangan Pemerintah untuk melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan pada asas bahwa semua hak atas tanah berfungsi sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka pengadaan tanah bagi kepentingan umum khususnya bagi jalan tol sangat dimungkinkan oleh negara. Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum proses dan pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan di dalam penggantian kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya bagi pembangunan jalan tol. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa di dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut perlu adanya ganti kerugian dan menjadi unsur terpenting. Ganti kerugian tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Namun tetap harus mencerminkan adanya kepastian hukum sehingga terdapat kejelasan prosedur terkait dasar pembayaran ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah. Penelitian ini menemukan bahwa sudah adanya ketentuan penetapan proses pengadaan tanah dan proses ganti kerugian yang harus dilakukan oleh berbagai pihak.
Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta dalam Perkawinan Campuran sebagai Sarana Perlindungan Harta Perkawinan Berupa Hak Milik atas Tanah Monoarfa, Reynaldi Alexandro; Silalahi, Monica Sortalina; Hartanto, Stefanie
Notary Journal Vol 3, No 2: October 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i2.6963

Abstract

One of the forms of assets that can be obtained by a husband and wife during marriage can be in the form of The Right to Own a land. In accordance with Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, The Right to Own a land may only be owned by Indonesian citizens. The Marriage Law in Indonesia allows Mixed Marriages to be held, namely marriages between Indonesian citizens and foreign citizens. However, in accordance with the regulations in the Agrarian Law, foreign citizens who obtain The Right to Own a land due to a mixture of marital assets are required to relinquish these rights within a predetermined period of time. This research aims to find a solution to the ownership of the Right to Own a land in a Mixed Marriage. This study uses research methods with Normative Juridical Research method, as well as using legal systematics approach. To regulate marital assets, the Marriage Law in Indonesia allows a husband and wife to make a marriage agreement. Making a marriage agreement is useful for protecting the rights of husband and wife who obtain property rights over land during marriage.Bahasa Indonesia Abstrak: Salah satu bentuk harta yang dapat diperoleh suami dan istri selama perkawinan dapat berbentuk Hak Milik atas tanah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Milik atas tanah hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memperbolehkan diadakannya suatu Perkawinan Campuran, yakni perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Namun, sesuai dengan peraturan di dalam UUPA, Warga Negara Asing yang memperoleh Hak Milik atas tanah karena percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penilitian ini bertujuan untuk menemukan solusi dari kepemilikan Hak Milik atas tanah di dalam suatu Perkawinan Campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif, serta menggunakan jenis pendekatan terhadap sistematika hukum. Untuk mengatur mengenai harta perkawinan, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memperbolehkan dibuatnya suatu Perjanjian Perkawinan oleh suami dan istri. Pembuatan Perjanjian Perkawinan ini berguna untuk melindungi hak pasangan suami dan istri yang memperoleh Hak Milik atas tanah selama perkawinan.
Akibat Hukum Akta Jual Beli yang tidak Dibuat di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Putri, Inggar Komala; Bianda, Rachel; Widjojo, Anne Gunadi Martono
Notary Journal Vol 3, No 2: October 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i2.7050

Abstract

The deed of sale and purchase is a deed drawn up by the Land Deed Officers (PPAT) so that it is included as an authentic deed that must be signed by the parties and witnesses before the PPAT. This research analyzed the Supreme Court Decision No. 627/PK/PDT/2018 which makes the sale and purchase deed that was not signed before the PPAT as the object of the dispute. This study aims to find the legal consequences of sale and purchase deeds that are not made before the Official Making the Land Deed in the Supreme Court Decision Number 627/PK/PDT/2018. This study uses normative juridical methods with case approach. The result of this research is that not all sale and purchase deeds that are not signed before the PPAT can be cancelled. One of them is the deed of sale and purchase which is not signed before the PPAT but is already binding on a third party, so that it has the potential to harm the third party if the deed is canceled, such as the example of a dispute with the Supreme Court Decision Number 627/PK/PDT/2018.Bahasa Indonesia Abstrak: Akta Jual Beli merupakan akta yang dibuat oleh PPAT sehingga termasuk sebagai akta autentik yang harus ditandatangani oleh para pihak dan saksi di hadapan PPAT. Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 627/PK/PDT/2018 yang menjadikan akta jual beli yang tidak ditandatangani di hadapan PPAT sebagai objek sengketanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai akibat hukum terhadap akta jual beli yang tidak dibuat di hadapan PPAT dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 627/PK/PDT/2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bahwa tidak semua akta jual beli yang tidak ditandatangani di hadapan PPAT dapat dibatalkan. Salah satunya adalah akta jual beli yang tidak ditandatangani di hadapan PPAT namun sudah mengikat pihak ketiga, sehingga berpotensi merugikan pihak ketiga jika akta itu dibatalkan seperti contoh sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 627/PK/PDT/2018.

Page 3 of 9 | Total Record : 86

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): April Vol. 5 No. 2 (2025): October Vol. 5 No. 1 (2025): April Vol. 4 No. 2 (2024): October Vol 4, No 1: April 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April Vol 3, No 2: October 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): October Vol 3, No 1: April 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April Vol 2, No 2: October 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): October Vol 2, No 1: April 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April Vol 1, No 2: October 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): October Vol 1, No 1: April 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April More Issue