cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Royyan
Contact Email
greenpublisher.id@gmail.com
Phone
+628979649656
Journal Mail Official
covaluejurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jatinangor KM 20,5, Bandung, Provinsi Jawa Barat
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Published by Institut Manajemen Koperasi Indonesia
ISSN : 20863306     EISSN : 28098862     DOI : 10.36418
Core Subject : Economy, Science,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance
Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan [p-ISSN 2086-3306 | e-ISSN 2809-8862] merupakan jurnal ilmiah berbentuk penelitian dan dapat diakses secara terbuka. Jurnal ini diterbitkan tiga kali dalam setahun oleh Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 603 Documents
 13   14   15   16   17 
Pengaruh EPS dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham Perusahaan Makanan dan Minuman pada Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2022 Kinarona Ekanareswari Susilo; Martinus Budiantara
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3946

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keputusan investasi investor di pasar modal Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental antara lain earning per share (EPS) menjadi indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan dan mengukur keuntungan per saham serta pertumbuhan penjualan juga menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan kenaikan harga saham. Penelitian ini dilakukan jendengan tujuan untuk mengetahui pengaruh earning per share dan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2017-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Total sampel yaitu 30 perusahaan berdasarkan Teknik purposive sampling dari total 34 populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan menunjukan bahwa variabel Earning Per share dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek indonesia. Secara parsial variabel Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap harga Saham dan variabel Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Implikasi dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan panduan kepada investor di sektor makanan dan minuman untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi. Menganalisis pengaruh Earning Per Share (EPS) dan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham dapat membantu investor memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja saham perusahaan.
Implementasi Etika Administrasi Publik Dalam Pencapaian Good Goverence di Indonesia Bakhrur Rokhman; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3950

Abstract

Etika diartikan sebagai gagasan atau ajaran moral yang harus dihormati oleh pegawai negeri di sektor publik. Etika mengacu pada prinsip-prinsip perilaku yang baik atau kode etik yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan publik. Menurut definisi, etika adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan ajaran moral dalam perilaku manusia, manfaat dan kerugian dari berbagai tindakan, dan alasan moral atas sikap, perilaku, dan perilaku yang harus dianut atau dihindari oleh para profesional kesehatan. “Penerapan Etika Administrasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia” merupakan kajian kualitatif yang melihat peran etika administrasi publik dalam terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Penelitian ini mengkaji pengalaman di beberapa organisasi pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang berarti tujuan utamanya adalah mengamati fenomena dan menyelidiki makna yang mendasarinya. Pemilihan metodologi kualitatif didasarkan pada kemampuannya dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai peristiwa. Penelitian kualitatif memfasilitasi pemahaman tentang komponen penting suatu peristiwa. Penelitian menunjukkan bahwa etika administrasi publik telah diterapkan di Indonesia pada berbagai tingkat pelayanan publik; Namun, masih banyak permasalahan yang muncul, seperti pelayanan yang tidak jelas, gutan yang tidak sah, dan pengabaian hak dan martabat penerima layanan.
Collaborative Goverment Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan Budidaya Udang Berbasis Kawasan Dimas Bayu Setiawan; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3951

Abstract

Pembangunan budidaya udang berbasis kawasan mengemuka sebagai agenda utama dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Fenomena ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan konvensional ke arah kerjasama dan kolaborasi yang lebih erat antara kedua tingkatan pemerintahan tersebut. Pada intinya, collaborative government menjadi kunci penting dalam merancang kebijakan yang memastikan keseimbangan antara kebutuhan pusat dan aspek lokal dalam pembangunan sektor budidaya udang. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kolaborasi ini didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mencerminkan kepentingan publik. Keterlibatan masyarakat, optimalisasi sumber daya, dan penanganan konflik kepentingan menjadi inti dari etika ini, menjaga harmoni antara pemerintah dan masyarakat serta memastikan keberlanjutan budidaya udang yang bertanggung jawab. Temuan penelitian di Kecamatan Indramayu menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan keberlanjutan kawasan pesisir berbasis budidaya udang vaname.
Penataan Pegawai non-ASN ditinjau dari Etika Birokrasi Latif Wahyudin; Tobirin Tobirin; Denok Kurniasih
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3952

Abstract

Pelayanan publik yang prima memerlukan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu tantangan terbesarnya adalah dari segi kualitas maupun kuantitas ASN yang ada. Jumlah ASN per 30 Juni 2023 adalah 4.282.429, terdiri dari PNS (89%) dan PPPK (11%). Terbatasnya rekrutmen ASN dan pensiun ASN setiap tahun dapat menyebabkan pelayanan publik terganggu. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengangkat pegawai non-ASN untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia. Meskipun diskresi untuk mengangkat pegawai non-ASN telah dicabut, instansi pemerintah tetap melakukannya. Terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pegawai non-ASN dari 400.000 pada 2018 menjadi 2,4 juta pada 2022. Kehadiran pegawai non-ASN memberikan kontribusi pada pelayanan publik, tetapi juga membawa kendala seperti lemahnya seleksi dan beban kerja yang tidak seimbang dengan PNS. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mencakup tujuh agenda transformasi, salah satunya adalah penataan pegawai non-ASN. Tujuan dari transformasi tersebut adalah menciptakan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Pemerintah harus menata pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024, menggantikan batas waktu yang sebelumnya pada 28 November 2023. Diperlukan pengambilan kebijakan berdasarkan etika birokrasi untuk menangani masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan penelitian pustaka untuk menjelaskan teori dan konsep terkait penataan pegawai non-ASN. Etika birokrasi berperan sebagai pedoman untuk memastikan perilaku integritas dan keadilan dalam administrasi publik. Penataan pegawai non-ASN harus memperhatikan nilai dasar "BerAKHLAK," yang merupakan akronim dari orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptabilitas, dan kolaborasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penataan pegawai non-ASN adalah isu penting yang perlu perhatian serius dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menjadi upaya untuk menangani masalah ini. Kesuksesan penataan membutuhkan penerapan etika birokrasi yang konsisten dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu atau kelompok.
Profesionalisme Auditor Internal dalam Konflik Peran : Studi Kasus pada Satuan Pengawas Internal di Rumah Sakit Pemerintah Nurul Wulandhani; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3953

Abstract

Badan Layanan Umum Daerah mensyaratkan adanya pengawasan dengan Satuan Pengawas Internal. Adanya pengaruh konflik peran terhadap ketidakjelasan peran auditor internal di Rumah Sakit karena auditor internal sebagai fungsional dan sebagai anggota SPI. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada auditor di sektor swasta atau pada Kantor Akuntan Publik, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris yang berhubungan dengan konflik peran dalam ketidakjelasan peran auditor di semua level auditor terhadap profesionalisme. metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan auditor senior, auditor menengah, dan auditor junior, observasi langsung, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian mengungkapkan adanya konflik peran yang dirasakan oleh anggota SPI yang juga bekerja sebagai pelaksana di fungsional lain. Namun, kesadaran dari anggota SPI tentang peran ganda mereka sebagai auditor dan fungsional memberikan gambaran bahwa konflik peran tidak berpengaruh pada profesionalisme. Program kerja audit yang disusun sebelum melakukan audit juga membantu menciptakan suasana audit yang sesuai dengan kemampuan SPI.
25 Tahun Reformasi: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Republik Indonesia Nurulia Tiara Sani; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3954

Abstract

Korupsi merupakan permasalahan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi(IPK) Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara/wilayah, dengan skor 34 dari 100. Reformasi di Indonesia sudah berjalan selama 25 tahun. Era reformasi menjadi titik baru, dimana upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami banyak perkembangan. Dengan menggunakan studi pusataka, dianalisis kebijakan pemberantasan korupsi berdasarkan era kepemimpinan presiden Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi selama reformasi mengalami perkembangan. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam mengeluarkan regulasi dan implementasinya. Lembaga antikorupsi, khususnya KPK menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. Tetapi, masih terdapat tantangan besar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Penerapan Core Value “BerAKHLAK” ASN Pada Pelayanan Publik Di Kelurahan Kenteng Fatihatul Amanah; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3955

Abstract

Pelayanan publik adalah satu fungsi utama Aparatur Sipil Negara (ASN), pelayanan publik mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan landasan hukum yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, serta mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan publik, hak, kewajiban, dan larangan bagi pelaksana pelayanan publik. Core value  BerAKHLAK ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja ASN, yang tidak hanya diterapkan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, tak terkecuali pada pemerintahan kelurahan sebagai pemerintahan terendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Peribahasa dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung adalah peribahasa yang dikenal luas oleh Masyarakat Indonesia mengandung arti bahwa seseorang sudah sepatutnya mengikuti atau menghormati adat istiadat setempat, menghargai dan memperhatikan lingkungan serta menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar. Di Indonesia masih terdapat Kelurahan yang bercorak desa, dimana kelurahan bercorak desa memiliki karakteristik unik, penulis meneliti bagaimana penerapan core value ASN BerAKHLAK pada pelayanan Publik di Kelurahan yang masih bercorak desa dengan metode penelitian kualitatif, dengan hasil  core value ASN BerAKHLAK telah diterapkan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala.
Intervensi Berbasis Masyarakat; Collaborative Governance Dalam Penanganan Rehabilitasi Narkoba Tony Gunawan; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3956

Abstract

Narkoba menjadi persoalan pelik dari tingkat lokal sampai global. Strategi kebijakan juga telah diterapkan. Tulisan ini untuk menganalisis sekaligus mengembangkan implementasi kebijakan yang menggunakan pendekatan komunal melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Melalui konsep collaborative governance, kami membaca upaya pemerintah untuk mengintegrasikan modal sosial pada masyarakat untuk diberdayakan dalam proses rehabilitasi. Modal sosial digunakan sebagai dasar kolaborasi. Metode yang digunakan untuk membedah konsep tersebut menggunakan kualitatif dan wawancara dengan eksekutor kebijakan. Hasil analisa menunjukkan terdapat pembagian tanggung jawab para aktor. Kesamaan persepsi dan tujuan diimplementasikan pada tataran aktivitas bersama dalam kerja sama formal. Makalah ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pada pelayanan publik dalam kerangka collaborative governance menjadi terobosan yang efektif. Pemerintah tidak lagi dominan, kewenangan dan tanggung jawab dibagi dengan kelompok masyarakat untuk mengelola masalah publik. Perlu diperluas konsep collaborative governance pada sektor publik lainnya. Kami juga menemukan adanya kelemahan dalam implementasi kolaborasi. Relasi kuasa pada pemerintahan lokal menjadi satu faktor tersumbatnya pengelolaan pelayanan publik walaupun bersifat sektoral dan kasuistik.
Fenomena Kebijakan Dalam Perspektif Etika Administrasi Publik Pada Instansi Di Indonesia Yonatan Adam; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3957

Abstract

Fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik di instansi-instansi di Indonesia merupakan aspek penting yang melibatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan publik memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai lapisan masyarakat dan sektor kehidupan negara. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip etika menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan publik, berlandaskan norma-norma moral, dan menjaga keberlanjutan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dinamika penerapan etika administrasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan di Indonesia, dengan fokus pada instansi-instansi terkait . metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik di Indonesia membawa dampak signifikan dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Prinsip-Prinsip etika, seperti kepentingan publik dan keadilan, harus dipegang teguh dalam setiap aspek kebijakan. Etika administrasi publik juga menjadi pertahanan terhadap korupsi, dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas sebagai pilar utama. Melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bermoral, adil, dan berkeberlanjutan.
Menciptakan Kemandirian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Yunus Triyono; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3958

Abstract

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, telah merubah keberadaan desa atau dalam hal ini Pemerintah Desa dengan sangat drastis. Saat ini desa sudah tidak lagi sebagai wilayah yang terpinggirkan. Terlebih desa diberikan anggaran atau dana dari Pemerintah Pusat yang jumlahnya cukup besar. Oleh karena itu, desa dituntut untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki supaya dapat dikelola, salah satu alternatifnya yang bisa dilakukan adalah dengan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ). BUMDes tersebut dibentuk untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa ( PAD ). Dengan adanya PAD yang besar tentunya dapat menciptakan kemandirian desa seutuhnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masrarakat desa. Kajian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder, berupa : hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi, sedangkan untuk mendapatkan data hasil wawancara peneliti menentukan informan atas dasar pemahamanya terhadap obyek kajian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan melihat visi dan misi BUMDES di Desa Kalicupak Lor sangat baik, yaitu untuk mewujudkan kemandirian desa seutuhya.  Akan tetapi masih terkendala dengan permasalahan – permasalahan yang ada. Oleh karena itu harus diimbangi dengan kemampuan dalam mengembangkan BUMDes dan Kerjasama dari seluruh warga masyarkatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah penulis bermaksud mengulas kendala atau permasalahan dalam mewujudkan kemandirian desa melalui BUMDes, di Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

Page 15 of 61 | Total Record : 603

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 12 (2025): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 15 No. 11 (2025): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 15 No. 10 (2025): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 16 No. 6 (2025): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 16 No. 5 (2025): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 16 No. 4 (2025): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 16 No. 3 (2025): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 16 No. 2 (2025): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 16 No. 1 (2025): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 15 No. 9 (2025): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 15 No. 8 (2025): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 14 No. 12 (2024): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 14 No. 11 (2024): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 14 No. 10 (2024): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 15 No. 7 (2024): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 15 No. 6 (2024): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 15 No. 5 (2024): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 15 No. 4 (2024): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 15 No. 3 (2024): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 15 No. 2 (2024): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 15 No. 1 (2024): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 14 No. 9 (2024): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 14 No. 8 (2024): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 14 No. 6 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 14 No. 5 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Vol. 14 No. 4 (2023): Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi, & Kewirausahaan Vol. 14 No. 3 (2023): Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi, & Kewirausahaan Vol. 14 No. 2 (2023): Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi, & Kewirausahaan Vol. 14 No. 1 (2023): Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi, & Kewirausahaan Vol. 13 No. 3 (2022): Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi, & Kewirausahaan Vol. 13 No. 2 (2022): Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi, & Kewirausahaan Vol. 13 No. 1 (2022): Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi, & Kewirausahaan Vol. 12 No. 3 (2021): Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi, & Kewirausahaan Vol. 12 No. 2 (2021): Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi, & Kewirausahaan Vol. 12 No. 1 (2021): Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi, & Kewirausahaan Vol. 11 No. 3 (2020): Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi, & Kewirausahaan Vol. 11 No. 2 (2020): Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi, & Kewirausahaan More Issue