Garuda - Garba Rujukan Digital

All

Jurnal Konstitusi

jk
Website

Published by Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

ISSN : 18297706 EISSN : 25481657 DOI : https://doi.org/10.31078/jk1841

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Constitutional Law and another section related contemporary issues in law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 584 Documents

31 32 33 34 35

DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan Adventus Toding
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 2 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

DPD merupakan cerminan lembaga negara yang diparadigmakan sebagai bagian dari lembaga legislatif. Landasan konstitusional kewenangan terbatas, berimplikasi negatif terhadap kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengebirian kewenangan melalui produk legislasi (undang-undang), praktik ketatanegaraan menggambarkan sifatnya yang auxiliary, bahkan wacana pembubaran semakin meruntuhkan mahkota kelembagaan DPD. Realitas kelembagaan DPD seharusnya mampu dijadikan momentum untuk menguatkan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Marwah Dewan Perwakilan Daerah dalam struktur parlemen dengan kondisi apapun, bahkan jika suatu norma undang-undang terkait DPD dibentuk dengan menggunakan posisi alamiah hukum (nalar filsafati hukum) tanpa diganggu oleh kepentingan politik manapun tetap saja akan menghasilkan kualitas kewenangan yang lemah. Kemudian sinergitas DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan perlu diperkuat melalui purifikasi struktur parlemen yang mencerminkan strong bicameralism. Sehingga akan berimplikasi pula pada proses pembentukan undang-undang (melibatkan DPR-DPD-Presiden) yang harmonis dan berkualitas. Bangunan Strong Bicameralism diharapkan mampu meningkatkan peran DPD sebagai salah satu penopang utama dalam mewujudkan cita negara dalam bidang otonomi daerah dan negara kesatuan.

Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Nalom Kurniawan
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 4 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Dugaan terjadinya pelanggaran HAM terhadap suku Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia Internasional. Suku Rohingya yang telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah Myanmar, tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Bahkan selain itu, terjadi pula beberapa gelombang kekerasan yang diindikasikan bertujuan untuk menghilangkan identitas Rohingya sebagai salah satu suku yang ada di Myanmar. Sebagai sebuah negara berdaulat, Myanmar memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya harus segera ditempuh oleh pemerintah Myanmar guna penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jika tidak ada langkah-langkah efektif yang ditempuh oleh pemerintahan Myanmar dalam memberikan perlindungan terhadap suku Rohingya, maka mekanisme hukum internasional merupakan alternatif yang harus ditempuh untuk memberikan perlindungan terhadap HAM bagi suku Rohingya.The alleged of human rights violations against Rohingya tribe in Myanmar have been the concern of the international public. Rohingya tribe who has lived a few generations in the territory of Myanmar, is not admitted as citizens by the government of Myanmar. Moreover, there have also been several violent acts are indicated to eliminate the identity of Rohingya as one of the tribes in Myanmar. As a sovereign country, Myanmar has an obligation to provide legal protection to its citizens. The settlement of alleged cases of human rights violations against Rohingya citizens must be immediately taken by the government of Myanmar for respect and protection of human rights. If there are no effective measures taken by the government of Myanmar to provide protection to the Rohingya tribe, then the mechanism of international law is an alternative that must be taken to provide protection for human rights for the Rohingya tribe.

Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya Jefri Porkonanta Tarigan
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 1 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Keberadaan jaminan atas perlindungan HAM telah menjadi unsur penting dalam negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum, telah mewujudkan jaminan perlindungan HAM yang tertuang dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, pencantuman jaminan HAM di Undang-Undang Dasar tidaklah cukup, melainkan harus diikuti pula oleh Undang-Undang yang berlaku sebagai bentuk politik hukum perlindungan HAM di Indonesia. Muatan suatu produk hukum termasuk akomodasi HAM akan sangat ditentukan oleh visi politik kelompok penguasa. Akomodasi politik hukum di Indonesia terhadap konsepsi HAM berdasarkan generasi pemikirannya terus mengalami perkembangan sejak memasuki era reformasi. Produk hukum mengenai HAM menjadi lebih banyak dihasilkan dibandingkan sebelum reformasi. Konfigurasi politik pada saat dimulainya reformasi tahun 1998 dan peralihan dari rezim otoriter ke alam demokrasi turut melatarbelakangi produk hukum mengenai HAM. Pada era demokrasi, produk hukum yang dihasilkan pun didominasi oleh akomodasi terhadap HAM generasi pertama yakni hak sipil dan hak politik yang dipandang sebagai suplemen utama bagi penyelenggaraan negara demokrasi. Meskipun demikian, adanya pembagian generasi HAM bukan berarti membedakan perlakuan pemenuhan dan perlindungannya karena masing-masing saling berkaitan dan dibutuhkan.The guarantee of human rights protection has become an important element in a democratic and contitutional law state. Indonesia as a law state, has put human rights protection guarantees enshrined in its constitution, UUD 1945. However, the inclusion of human rights guarantees in the constitution is not enough, but must be followed by the Act in force as a law politics of human rights protection in Indonesia. Accomodation of human rights protection will be determined by the political vision of the ruler. Accommodation of law politics in Indonesia for the conception of human rights based on the generation have been developing since the reformation era. Act of human rights became more widely produced than before the reformation era. Political configuration at the 1998’s reformation and the transition from an authoritarian regime to democracy era is background of human rights protection development. In the era of democracy, law product is dominated by the accommodation on the first generation of human rights like civil rights and political rights. They are seen as a major supplement for the holding of democratic countries. Nevertheless, the distribution of generation of human rights does not mean differentiating treatment compliance and protection because they each are related and necessary.

Penggunaan Global Positioning System dalam Tafsir Konstitusional Hak atas Informasi Hwian Christianto
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XVI/2018 has become the most waited decision by the society as the user of technology in driving, more specifically the use of Global Positioning System (GPS). There are at least 2 (two) main issues which are debated in the submission of the application of the constitutional testing of Article 106 paragraph (1) and Article 283 of Law 22/2009. First, the use of GPS is needed by the society so that it has become a part of the fulfillment of economical right. Second, the effort of protection of public order is being maintained by the former of Law 22/2009. A normative judicial method was used based on the legal principles, the ongoing regulations, and the consideration of the court on the legal issues being discussed. The court in the consideration gave a philosophical historical analysis on the existence of both rules of law as the base to understand the important meaning of the ban on the activity that causes distractions in driving on the street. Strangely, the court did not directly state that the use of GPS was definitely included in the second scope of both rules of law. The use of GPS needs to be case studied as an action that distracts concentration. Although the court finally stated that the application was denied, the decision gave a balanced understanding on the need of GPS as the navigation system while driving and the protection of the road users.

Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia Tanto Lailam
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 1 (2018)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Artikel ini membahas tentang penataan kelembagaan pengujian norma hukum di Indonesia, yang diawali dengan pembahasan problematika kelembagaan dan praktik pengujian norma hukum saat ini dan gagasan penataaan lembaga kedepan. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa persoalan, meliputi (1) kelembagaan yang tidak ideal dan tidak sesuai dengan checks and balances system, hal ini terbukti banyaknya lembaga yang terlibat dalam pengujian norma, yakni MK, MA, dan Mendagri–Gubernur (Wakil Pemerintah Pusat); (2) persoalan objek pengujian yang tidak memiliki batasan yang jelas; (3) dalam praktik, persoalan tolok ukur pengujian terjadi kerumitan, terutama dalam penggunaan tolok ukur dalam menilai pertentangan norma hukum. Gagasan penataan kelembagaan ini di desain untuk kelembagaan satu atap pada MK, yang didasari argumentasi bahwa: MK sebagai pengawal Pancasila dan UUD 1945, dalam rangka penataan kelembagaan yang berbasis pada mekanisme checks and balances system, mewujudkan hierarkisitas peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, implementasi pengujian formil dalam praktik pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, penataan regulasi menjadi lebih tersistem, pengujian produk hukum tertentu merupakan pintu masuk untuk melihat semua persoalan pertentangan normanya pada setiap hierarki. Pada sisi yang lain, objek dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan juga belum terintegrasi menurut konstitusi dan belum mengarah pada penataan sistem heirarki norma hukum dan upaya harmonisasi norma hukum. Sistem konstitusi dengan paradigma “the supreme law of the land” mengharuskan seluruh peraturan dibawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan, dengan berpijak pada prinsip “tidak boleh satu detik pun ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial”.This article is discussed the institutional arrangement of regulation reviews in Indonesia. It’s begins with a discussion of the institutional problems and practice of regulations review and the design of institutional arrangement in the future. The results of the study shows several issues including: (1) institutions which are not ideal and contradicted with checks and balances system, it’s proofed by amount of institutions has authority about the functions, namely: Judicial review (Constitutional Court, Supreme Court), and Executive Review (Minister of Home Affairs and Governor; (2) the object of review doesn’t clear boundaries; (3) in practice, the problems of standard reviews is complicated, especially in the use of judging standard in the conflict of legal norm. The idea of institutional arrangement is designed for one institutionalization at the Constitutional Court, which is based on the argument: The Constitutional Court as the guardian of the Pancasila (ideology of state) and the 1945 Constitution, in the framework of institutional arrangement based on checks and balances system, realizing the sustainable in the heirarchy of regulation, in practice of formal review to reviewing regulations under a law, arrangements of regulations more systematic and comprehsnsive, regulations review is the entrance to see all the issues of it’s conficting in each hierarchy. On the other hand, the object in the system of regulation reviews is also not integrated according by the constitution, and it’s not in accordance with the arrangement system in hierarchy of the regulation and efforts to harmonize the legal norms. The constitutional system with the “supreme law of the land” paradigm requires that all the regulations below should be sourced and not be contradictions, with the principle of “no regulations may be conflict againts the constitution without judicial review.

Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Achmadudin Rajab
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 3 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Adanya dua persoalan kewarganegaraan yang terjadi pada Gloria Natapraja Hamel dan Archandra Tahar telah membangkitkan kembali momentum untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua persoalan ini juga sejalan dengan keinginan diaspora untuk mendapatkan hak-hak setara dengan warga negara Indonesia. Sebagaimana diketahui tuntutan untuk mengakomodir keinginan diaspora ini menjanjikan hal-hal yang besar bagi Indonesia. Potensi diaspora Indonesia dari sudut ekonomi serta alih teknologi dan/atau pengetahuan bagi Indonesia adalah daya tarik utama pengakomodiran keinginan diaspora. Begitu juga diyakini bahwa diaspora akan membawa jumlah remitansi yang besar menjadi salah satu pendorong utama bagi Indonesia untuk menyesuaikan kebutuhan dari perkembangan dunia saat ini tekait diaspora. Oleh karena itu, perlu kiranya rekomendasi yang tepat bagi perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk mengakomodir diaspora dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun tanpa mengubah politik kewarganegaraan Indonesia yang selama ini berlaku yakni kewarganegaraan tunggal.There were two problems of citizenship related two someone who has dual nationality, Gloria's case and Archandra's case. These case revive momentum to amend Law Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia. Both the issue are also in line with the wish of diaspora to get the rights equivalent to indonesian citizens. As it is known the demand to accommodate this desire diaspora promising great things for indonesia. The potential diaspora of indonesia from the economic angle as well as technology transfer and / or the knowledge for Indonesia is the main attraction to accommodate the desire from diaspora. So does was believed that diaspora will bring the number of a remittance is large coiled one of the main incentive for Indonesia to adjust the needs of the development of the world today about diaspora. Hence, recommendations that are suitable for the changing of Law Number 12 years 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia to accommodate diaspora to increase the public welfare, but without change politics of citizenship of Indonesia that has been settled, that is mono-nationality.

Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit Cholidin Nasir
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 4 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Salah satu unsur terpenting negara hukum menurut Sri Soemantri adalah pengawasan dari badan-badan peradilan. Salah satu bentuk pengawasan adalah judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, tidak semua tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Beberapa tindakan atau kebijakan pemerintah justru lahir lebih dahulu sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan bahkan beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk melahirkan kebijakan pemerintah yang justru merugikan warga negara.Terkadang sengketa hukum terjadi bermula dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yangseharusnya mempertimbangkan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak (publik)dan bukan hanya kepentingan orang per orang saja, namun kenyataannya banyak terjadi suatu kebijakan merugikan kepentingan umum, sehingga acapkali kepentingan umum diabaikan yang pada akhirnya kepentingan umum tidak lagi menjadi prioritas utama. Hal inilah yang menjadi penyebab pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa. Terjadinya pelanggaran hukum inilah yang menimbulkan daya dorong bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam upaya menyelesaikan sengketa guna menegakkan hukum.Dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas penyelesaian melalui badan peradilan sebagai salah satu syarat dari negara hukum (rechtstaat) yaitu judicial control. Badan peradilan merupakan suatu badan yang memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa. Salah satu gugatan kelompok yang dilakukan oleh para pencari keadilan adalah gugatan citizen lawsuit;One of the most important elements of state law by Sri Soemantri is the supervision of the judicial authorities. One form of oversight is judicial review conducted by the Supreme Court and the Constitutional Court. However, not all government action based on legislation that has been there. Some activities or government policies born before the legislation that governs and even some legislation established to give birth to government policies that harm the citizens. Sometimes a legal dispute occurs stems from policies issued by the government, which should take into consideration the public interest or the interests of many (public) and not just the interests of individuals. There were many cases of a policy detrimental to the public interest so that often the public interest is ignored that the ultimately the public interest is no longer a top priority. This is the cause of the violation committed by the authorities. Violations of the laws are what caused the impetus for the public to participate in efforts to resolve the dispute to enforce the law. In this paper, the authors will only discuss a settlement through the judiciary as one of the requirements of state law (rechtstaat) is judicial control. The judiciary is a body that plays important role in the settlement of disputes. One of a class action carried out by those seeking justice is a citizen lawsuit.

Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara Irfan Iryadi
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 4 (2018)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Akta otentik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam lalu lintas kehidupan masyarakat, namun banyak orang yang tidak paham mengenai kedudukan akta otentik itu sendiri. Oleh sebab itu, munculnya tulisan pendek ini sebagai upaya untuk mengulas dua persoalan utama, yakni bagaimana kedudukan akta otentik serta hubungan antara akta otentik dengan hak warga negara di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang serta pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris sebagai produk pejabat publik mempunyai kedudukan yang sangat kuat di Indonesia oleh karena model penyusunan akta itu sangatlah legalistik. Hal itu dilakukan demi mewujudkan hak warga negara atas kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, pembuatan akta otentik sangat erat juga hubungannya dengan hak konstitusional warga negara.Authentic deeds have a very important position in the traffic of people's lives, but many people do not understand the position of the authentic deed itself. Therefore, the emergence of this short article as an effort to review two main issues, namely how the position of authentic deeds and the relationship between authentic deeds and the rights of citizens in Indonesia. This paper is carried out by referring to the type of normative legal research with the statute approach and conceptual approach and analyzed descriptively. Through this paper it has been found that the notary deed as a product of public officials has a very strong position in Indonesia because the deed compilation model is very legalistic. This is done to realize the right of citizens to legal certainty and justice. Thus, the making of authentic deeds is very closely related to the constitutional rights of citizens.

Desain Konstitusional Hukum Migas untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat Ibnu Sina Chandranegara
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 1 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Tata kelola migas Indonesia diatur dan dituangkan dalam suatu undang-undang. Undang-undang migas pertama adalah UU No 44 tahun 1960. UU ini kemudian diganti menjadi UU No. 8 Tahun 1971 yang memberikan fungsi ganda kepada Pertamina yaitu sebagai operator dan regulator, sedangkan fungsi kebijakan dijalankan oleh pemerintah. Penggabungan dua fungsi ini dikenal sebagai sistem dua kaki. UU No. 22 Tahun 2001 untuk menggantikan UU No. 8 Tahun 1971. UU yang baru ini memisahkan fungsi regulasi dari Pertamina dan memberikannya kepada lembaga yang dikenal sebagai BPMIGAS yang saat ini diganti menjadi SKK Migas. Pemisahan ketiga fungsi ini dikenal sebagai sistem tiga kaki. Akan tetapi, UU No. 22 Tahun 2001 banyak menerima kritikan, terutama karena UU ini dinilai terlalu liberal. Misalnya, Pertamina sebagai perusahaan negara (NOC) harus bersaing secara terbuka dengan perusahaan asing (IOC) yang notabene mempunyai banyak kelebihan baik dalam teknologi, kapital, maupun manajemen resiko; sehingga UU ini sering dicap sebagai pro-asing karena UU No 22 tersebut ternyata lebih banyak memberikan kelonggaran kepada IOC. Alhasil, beberapa kelompok masyarakat maupun perorangan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meninjau kembali beberapa pasal. Sejak UU No 22/2001 disahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali melakukan pembatalan terhadap pasal-pasal dalam UU tersebut, sehingga legalitas secara utuh dari UU tersebut dipertanyakan. Carut marutnya Tata kelola migas yang ada telah menyebabkan stagnasi berkepanjangan dalam industri migas nasional, bahkan lebih tepat telah menurunkan kinerja industri strategis ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan uraian berkenaan dengan fondasi desain Hukum Migas berbasiskan arah dari putusan-putusan MK terkait UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Indonesian oil and gas governance and has set forth in a spesific law. The first oil and gas laws is Emergency Law No. 44 of 1960. This law was changed to the Law No. 8 of 1971 which provides a dual function, namely to Pertamina (NOC) as the operator and regulator, while the functions of the policy making implemented by the government. These two functions is known as 'two feet'. Oil and Gas Law No 22 of 2001 as new law start separating regulatory functions from Pertamina and give it to the state agencies known as BPMIGAS which is now changed to SKK Migasfor upstream and BPH Migas for downstream. These functions is known as 'three feet'. However, Oil and Gas Law No 22 of 2001 received a lot of criticism, because this law is considered too liberal. For example, Pertamina as a NationalOil Company (NOC) have to compete openly with a International Oil company (IOC) that in fact has many advantages both in technology, capital, and risk management; so this law is often labeled as pro-foreign as Oil and Gas Law No 22 of 2001 turned out to give more leeway to the IOC. As a result, Civil Society through NGO and individuals filed a lawsuit with the Constitutional Court (MK) to review most of the article which indicated inconstitutional norm. Since Oil and Gas Law No 22 of 2001 was passed, the Constitutional Court (MK) has has decided to null and avoidmost of the clauses in the Law, so that legality is in question. Bawdy Governance under existing oil and gas Law has led to prolonged stagnation in the national oil and gas industry, even more appropriately have lowered the performance of this strategic industry. This study is intended to provide a description with respect to create design based on the direction of the Oil and Gas Law of Constitutional Court Desicions

Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Retno Widiastuti; Ahmad Ilham Wibowo
Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 4 (2021)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

This study examines eight decisions related to the judicial review of the legislative process in the Constitutional Court. This research aims to obtain two things, namely, (1) to find out the pattern of evidence in the decision on the judicial review of the legislative process in the Constitutional Court; and (2) to analyze the problematic pattern of evidence in the decision on the judicial review of the legislative process in the Constitutional Court. The method used in this research is juridical-normative, with a statutory, conceptual, and case approach. This research concludes, first, show a pattern of evidence that tends to be focused on proving the arguments put forward by the applicant and the evidence he submits and is characterized by the weakness of the arguments and evidence of the applicant, which in some judges’ decisions tend to be fixated on formal truths. Second, the majority of problematic legal formal testing stems from the weakness of the applicant’s evidence which is inversely proportional to the evidence submitted by the relevant parties, in this case, the DPR or the applicant who comes from a political party that has a vote base in parliament. There are other problems, namely (1) the tendency of judges to seek formal, not material truth; (2) there is room for ambiguity in the size of the violation of the procedure for the formation of law; (3) there is a paradigm that formal testing is excluded from material testing; and (4) considering the consequences of the decision.

Page 33 of 59 | Total Record : 584

31 32 33 34 35

Filter by Year

2015 2024

Filter By Issues

All Issue Vol. 21 No. 4 (2024) Vol. 21 No. 3 (2024) Vol. 21 No. 2 (2024) Vol. 21 No. 1 (2024) Vol. 20 No. 4 (2023) Vol. 20 No. 3 (2023) Vol. 20 No. 2 (2023) Vol. 20 No. 1 (2023) Vol. 19 No. 4 (2022) Vol. 19 No. 3 (2022) Vol. 19 No. 2 (2022) Vol. 19 No. 1 (2022) Vol. 18 No. 4 (2021) Vol. 18 No. 3 (2021) Vol. 18 No. 2 (2021) Vol. 18 No. 1 (2021) Vol 17, No 4 (2020) Vol. 17 No. 4 (2020) Vol 17, No 3 (2020) Vol 17, No 2 (2020) Vol. 17 No. 2 (2020) Vol 17, No 1 (2020) Vol 16, No 4 (2019) Vol. 16 No. 4 (2019) Vol. 16 No. 3 (2019) Vol 16, No 3 (2019) Vol 16, No 2 (2019) Vol 16, No 1 (2019) Vol 15, No 4 (2018) Vol. 15 No. 4 (2018) Vol 15, No 3 (2018) Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 14, No 4 (2017) Vol 14, No 3 (2017) Vol 14, No 2 (2017) Vol 14, No 1 (2017) Vol. 14 No. 1 (2017) Vol 13, No 4 (2016) Vol 13, No 3 (2016) Vol. 13 No. 2 (2016) Vol 13, No 2 (2016) Vol 13, No 1 (2016) Vol 11, No 4 (2014) Vol 11, No 3 (2014) Vol 11, No 2 (2014) Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 4 (2013) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 4 (2012) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 2 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 6 (2011) Vol 8, No 5 (2011) Vol 8, No 4 (2011) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2011) Vol 7, No 6 (2010) Vol 7, No 5 (2010) Vol 7, No 4 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2010) Vol 12, No 4 (2015) Vol 12, No 3 (2015) Vol 12, No 2 (2015) Vol 12, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Abdul Basid Fuadi

Contact Email
jurnalkonstitusi@mkri.id

Phone
+6281215312967

Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id

Editorial Address
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110 Telp: (021) 23529000 Fax: (021) 3520177 E-mail: jurnalkonstitusi@mkri.id

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Abdul Basid Fuadi

Contact Email jurnalkonstitusi@mkri.id

Phone +6281215312967

Journal Mail Official jurnalkonstitusi@mkri.id

Editorial Address Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110 Telp: (021) 23529000 Fax: (021) 3520177 E-mail: jurnalkonstitusi@mkri.id

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Abdul Basid Fuadi

Contact Email
jurnalkonstitusi@mkri.id

Phone
+6281215312967

Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id

Editorial Address
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110 Telp: (021) 23529000 Fax: (021) 3520177 E-mail: jurnalkonstitusi@mkri.id

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA