Articles
584 Documents
<![CDATA[Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Aan Eko Widiarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstitusi Vol 16, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Constitutional Court of the Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (371.181 KB)
|
DOI: 10.31078/jk1612
<![CDATA[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Makna frasa "diatur dengan" menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi). Pokok permasalahan yang penting diteliti adalah apa implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau juga disebut sebagai penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoretis (theoretical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi hukum tersebut maka penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah. Namun demikian mengingat asas kemanfaatan dan asas praduga rechtsmatig maka selama memberi mandat dan sampai dengan belum ada pembatalan Peraturan Mahkamah Konstitusi maka tindakan MK selalu harus dianggap benar.1945 Constitution (UUD 1945) Article 24C Paragraph (6) provides that the procedural law and other provisions concerning the Constitutional Court shall be regulated by act. Based on these provisions it is clear that the law of the way the Constitutional Court is regulated by act. The meaning of the phrase "governed by" pursuant to Act No. 12 of 2011 concerning the Establishment of the Acts and Regulations on the contents of the content shall be regulated only in the delegated Legislation and shall not be further delegated to the lower Legislation Regulations (subdelegations ). The main issue that is important to examine is what is the legal implication of regulation of procedural law of the Constitutional Court in the form of Constitutional Court Regulation not in an Act. In accordance with the issues raised, this study is a doctrinal research or also referred to as normative research. The approaches are theoretical approach, and the conceptual approach. The legal implications of the procedural law setting of the Constitutional Court in the form of Constitutional Court Regulation based on the results of this study are identified there are 3 (three), namely: legal uncertainty, violation of legal hierarchy of regulations, and absence of orderly law. As a result of these three legal implications, the legal consequences for the implementation of the authority and duties of the Constitutional Court become invalid. However, considering the principle of expediency and presupposition principle of rechtsmatig then as long as giving benefit and until there is no cancellation of the Constitutional Court Regulation, the action of the Constitutional Court must always be considered true.]]>
<![CDATA[Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mohammad Ibrahim]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstitusi Vol 17, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Constitutional Court of the Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.206 KB)
|
DOI: 10.31078/jk1735
<![CDATA[In comparative constitutional law, the doctrine of unconstitutional constitutional amendments has in recent years attracted wide attention among scholars. The consequence of the doctrine is that there are limits to constitutional amendments. This paper seeks to explore theories that explain how authorities to amend the constitution may be limited. In addition, it also discusses the practice of the doctrine of countries such as Germany, India and Colombia. Drawing from the experiences of these countries, it attempts to answer whether the doctrine can be used in the Indonesian constitutional system. It argues that under the 1945 Indonesian Constitution, there exist unamendable provisions. Therefore, the Constitutional Court might adopt the view that there are limits to constitutional amendments in Indonesia if there was a constitutional amendment to unamendable provisions. This doctrinal legal research uses normative legal and comparative approaches.]]>
<![CDATA[Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 ]]>
<![CDATA[Firdaus Firdaus]]>;
<![CDATA[Nalom Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstitusi Vol 14, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Constitutional Court of the Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (492.733 KB)
|
DOI: 10.31078/jk1439
<![CDATA[Mahkamah Partai adalah satu organ baru partai politik yang wajib dibentuk setiap partai menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keberadaannya didesain sebagai peradilan internal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal partai secara cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan. Namun, Mahkamah Partai dan putusan-putusan yang dihasilkan belum dapat membantu partai politik menyelesaikan perselisihan secara efisien dan efektif. Melalui metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris, penelusuran dan pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan-bahan hukum diidentifikasi, diklasifikasi, disistematisasi sesuai dengan objek yang diteliti dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa belum maksimalnya Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan internal disebabkan oleh kedudukan Mahkamah Partai yang berimplikasi pada kekuatan Putusan Mahkamah Partai.Court of Parties is a new political parties organ which each parties shall be established according to Law No. 2 of 2011 on the Amendment of Act No. 2 of 2008 on Political Parties. Its presence is designed as an internal courts to examine, hear and decide the parties internal disputes in a fast, simple, and fair certainty. The existence of the Court of Parties and the decisions can not be optimally produced assist political parties in resolving disputes efficiently and effectively. Through research methods with normative juridical approach and empirical juridical, search and collection of legal materials is done through literature and field studies to obtain primary legal materials, secondary and tertiary. Legal materials are identified, classified, systematized according to the object under study and analyzed by juridical qualitative. The results of the study found that the Court has not maximally resolved the internal dispute caused of the position of the Party Court which has implications on the power of the decision of the Court of Justice.]]>
<![CDATA[Hukum Internasional sebagai Alat Interpretasi dalam Pengujian Undang-Undang ]]>
<![CDATA[Umbu Rauta]]>;
<![CDATA[Ninon Melatyugra]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstitusi Vol 15, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Constitutional Court of the Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (435.824 KB)
|
DOI: 10.31078/jk1514
<![CDATA[Tulisan ini ingin menjawab dua isu utama mengenai hubungan hukum internasional dan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi RI (MKRI). Isu pertama adalah legitimasi penggunaan hukum internasional sebagai alat interpretasi dalam pengujian undang-undang, sedangkan isu kedua adalah urgensi penguasaan hukum internasional oleh hakim MKRI. Tulisan ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan historis dalam menjelaskan perkembangan pengujian undang-undang di Indonesia sekaligus menemukan legitimasi penggunaan hukum internasional oleh MK RI. Kesimpulan dari tulisan ini menegaskan bahwa hukum internasional memiliki sumbangsih yang penting dalam perannya sebagai alat interpretasi dalam proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait hak asasi manusia. Justifikasi keabsahan praktik penggunaan hukum internasional tersebut ditarik dari tradisi ketatanegaraan yang secara implisit dikehendaki UUD NRI Tahun 1945. Manfaat positif yang diberikan hukum internasional nyatanya harus disertai juga dengan penguasaan hukum internasional oleh hakim MK RI supaya hukum internasional dapat digunakan secara tepat. Pembahasan dalam tulisan ini dibagi ke dalam empat sub bahasan inti yakni, pengujian undang-undang, penggunaan hukum internasional sebagai the interpretative tool dalam pengujian undang-undang oleh MK, legitimasi penggunaan hukum internasional sebagai the interpretative tool dalam pengujian undang-undang, pentingnya penguasaan hukum internasional oleh hakim MK.This article intentionally answers two principal issues regarding the relationship between international law and judicial review by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The first issue is the legitimacy of international use as an interpretative tool in judicial review. The second issue talks about the necessity of urgent international law mastery by the Constitutional Court’s judges. This legal research utilizes both a conceptual approach and a historical approach to explain the development of judicial review in Indonesia, and to find legitimacy of international law by the Constitutional Court. The analysis in this article affirms that international law positively contributes as an interpretative tool in judicial review by the Constitutional Court, particularly pertaining to human rights. A justification of a legitimate international law use is withdrawn from constitutional tradition which is implicitly desired by the Indonesian Constitution (UUD NRI 1945). Since international law has provided better insights into norms, a mastery of international law should be encouraged. There are four main discussions in this article: judicial review, application of international law in judicial review process, legitimacy of international law application in judicial review, and the importance of international law mastering by Constitutional Court judges.]]>
<![CDATA[Telaah Hermenutika Pasal 211 KHI dalam Memberikan Access to Justice terkait Hibah dan Waris ]]>
<![CDATA[Sakirman Sakirman]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstitusi Vol 15, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Constitutional Court of the Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.78 KB)
|
DOI: 10.31078/jk1515
<![CDATA[Pada dasarnya konsep pembagian harta warisan dalam Islam dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia. Namun, pada praktiknya banyak terjadi bahwa kewarisan dilaksanakan oleh pewaris dalam hal ini adalah orang tua kepada anaknya ketika orang tua masih hidup dengan menggunakan usaha alternatif berupa hibah. Hal ini telah diberikan legalisasi dengan dirumuskannya Pasal 211 dalam Kompilasi Hukum Islam, yang seakan memberikan legalisasi terhadap praktik kewarisan dengan menabrak ortodoksi konsep kewarisan Islam yang sudah baku. Tulisan ini hadir untuk menelaah substansi dan menakar nilai-nilai hukum yang termaktub dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan hermenutika hukum. Sehingga, permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah bagaimana hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 211. Hasil akhir dari tulisan yang tidak bersifat final ini menunjukan bahwa pembagian harta hibah sebagai pengganti waris kepada anak dilatarbelakangi atas perkembangan hukum Islam. Potret hukum Islam tidak terlepas dari wacana pembaharuan hukum Islam menuju hukum yang berkeadilan.Basically the concept of division of inheritance in Islam is executed when the heir has passed away. In practice, however, much of the inheritance exercised by the testator in this case is the parent to the child when the parent is alive by using an alternate venture. This has been legalized by the formulation of Article 211 in the Compilation of Islamic Law, which seems to provide legalization of inheritance practices by bumping into the orthodoxy of a standard Islamic inheritance concept. This paper is present to examine the substance and measure the legal values contained in Article 211 of the Compilation of Islamic Law by using a legal hermeneutic approach. Thus, the main issue in this paper is how the parent grants to the child as a substitute for inheritance according to the Compilation of Islamic Law in article 211. The final result of this non-final writing shows that the distribution of grant property as a substitute for inheritance to the child is motivated by the development of Islamic law. Portrait of Islamic law can not be separated from the discourse of Islamic law reform to law of justice.]]>
<![CDATA[Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Suranto Suranto]]>;
<![CDATA[Nasrullah Nasrullah]]>;
<![CDATA[Tanto Lailam]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstitusi Vol 17, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Constitutional Court of the Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.771 KB)
|
DOI: 10.31078/jk1713
<![CDATA[This study aims to find a model for the recruitment of election administrators with integrity and independence in the Special Region of Yogyakarta using qualitative research. The underlying problem is the large number of reports on election organizers who are not independent and have not integrity in various regions. To uncover these problems, the qualitative research with statutory, analytical, and case approaches is used. The results show that the recruitment model in the Law Number 12 Year 2008 still involves executive power (Governor or Regent/ Mayor), while the Law Number 15 Year 2011 and the Law Number 7 Year 2017 have better recruitment model and measurable process. The recruitment system contained in the Law Number 7 of 2017 is quite ideal, among the advantages of this system is that there is public involvement in the recruitment process, so the recruitment results are more accountable. Moreover, the current system is through the formation of a Selection Team consisting of academics, professionals, and community leaders who have integrity. However, some weaknesses still need to be fixed, namely: (1) the recruitment of the Selection Team must be conducted openly, (2) the integration of the CAT system in writing to ensure that candidates for election management have good theoretical and practical capabilities; (3) involvement of Provincial KPU and Provincial Bawaslu to select and determine candidates for election at Regency/ City level; (4) increasing public awareness that the Electoral Management Body (EMB) is an independent and professional institution so that political preferences can be eliminated.]]>
<![CDATA[Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara ]]>
<![CDATA[Josefhin Mareta]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstitusi Vol 15, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Constitutional Court of the Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (437.022 KB)
|
DOI: 10.31078/jk1516
<![CDATA[Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah BUMN dikarenakan kinerja BUMN yang dinilai belum memuaskan dan masih terdapatnya birokrasi yang menyebabkan profesionalisme BUMN menjadi rendah. Privatisasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan efisiensi BUMN menyebabkan berkurangnya kontrol dan proteksi negara terhadap badan-badan usaha yang menyentuh sektor publik. Tulisan ini memberikan analisis terhadap pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia dan penerapan prinsip konstitusi ekonomi dalam kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia. Dari analisis yang ada, penulis menyimpulkan bahwa privatisasi menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah strategis pada BUMN yang dinilai dari kinerja keuangan dan kinerja non keuangan berupa terwujudnya manajemen yang profesional dan transparan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pemaknaan terhadap hak menguasai negara adalah negara melakukan pengaturan, pengurusan dan pengolahan, serta pengawasan sehingga negara dapat menyerahkan pengelolaannya pada pihak swasta dengan pengawasan pemerintah.One of the strengths of the national economy which need to be improved is state-owned enterprises because its performances are rated unsatisfactory and still have a bureaucracy that led to its professionalism below. Privatization as an effort to improve the efficiency of state-owned enterprises reduced the state control and protection against business entities in public sector. This paper provided an analysis of the implementation of the privatization of state-owned enterprises and the application of economic constitutional principles in the privatization of state-owned enterprises in Indonesia. The writer concluded that privatization has become the policy to solve strategic problems of state-owned enterprises assessed by financial performance and non-financial performance is realized by professional management and transparent according to the principles of good corporate governance. Meanings of the right of the state to control are the state make the arrangement, processing, and supervision so that the state can submit the management to the private with government supervision.]]>
<![CDATA[Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut ]]>
<![CDATA[Cut Asmaul Husna TR]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstitusi Vol 15, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Constitutional Court of the Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (736.75 KB)
|
DOI: 10.31078/jk1517
<![CDATA[Kondisi tatanan tektonik dan geologi Aceh memiliki prospek untuk dilakukan eksplorasi dan pengembangan serta produksi Minyak dan Gas Bumi, baik di Wilayah Darat maupun di Wilayah Laut. Penemuan cadangan Minyak dan Gas baru di Aceh diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara dan Penerimaan Pemerintah Aceh dalam membangun infrastruktur dan Ketahanan Energi Aceh untuk melahirkan kembali industri-industri skala internasional. Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, kewenangan pengelolaan Migas pada Wilayah Laut 12 (dua belas) sampai dengan 200 (dua ratus) mil laut yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dikelola dan dilaksanakan Pemerintah Pusat dengan mengikutsertakan Pemerintah Aceh. Tafsir dalam 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003, 20/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dimaknai sebagai mandat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengadakan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Conditions of tectonic and geological structure in Aceh prospect for explorating and producing Oil and Natural Gas, either in onshore or offshore. The discovery of Oil and Gas news reserved in Aceh is expected to increase the Central Government Take and Aceh Government Take to build infrastructure and Aceh’s Energy Security to regenerate industries on an international scale. The provisions in Article 3 of the Government Regulation Number 23 Year 2015 concerning Joint Management of Natural Resources Oil and Gas in Aceh, the joint management authority of Oil and Gas in Offshore 12 (twelve) to 200 (two hundreds) nautical miles of an Exclusive Economic Zone (EEZ) is managed and held by the Central Government to include the Government Aceh. Commentary within 3 (three) Decision of Constitutional Court Number 002/PUU-I/2003, 20/PUU-V/2007 and Decision of the Constitutional Court Number 36/PUU-X/2012 of Judicial Review of Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas (Oil and Gas Law) Against the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia the meaning of “controlled by the state” must be comprehended to include the meaning of a wide-ranging state occupation, as a result of the people’s sovereignty concept. The people, collectively constructed by the 1945 Constitution, provide a mandate to the state to conduct policy (beleid) and functions of administration (bestuurdaad), regulation (regelendaad), management (beheersdaad) and supervision (toezichthoudensdaad) for the greatest prosperity of the people.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Konstitusional Ekonomi Warga Negara Melalui Hak Paten di Indonesia ]]>
<![CDATA[Alia Harumdani Widjaja]]>;
<![CDATA[Winda Wijayanti]]>;
<![CDATA[Rizkisyabana Yulistyaputri]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstitusi Vol 17, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Constitutional Court of the Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.111 KB)
|
DOI: 10.31078/jk1736
<![CDATA[Cases of piracy against patents or trademarks are cases that often occur in Indonesia. Responding to these challenges, this study aims to find out how the legal protection of citizens economic constitutional laws through patents in Indonesia. This research is prescriptive legal research and was carried out using systematic literature review methods. The research data is sourced from rules and regulations in force in Indonesia, books, and articles from national and international journals that discuss patent rights. The researcher then analyzed the data collected in a descriptive qualitative manner. The results of this study indicate that the Indonesian government protects the constitutional rights of its citizens through patents by registering their work or products by the provisions in force in Indonesia. However, when the work or product is not registered, the product is not protected by law. For this reason, citizens who have works and products that are economically valuable that allow them to be reproduced are advised to register their products or works through patents.]]>
<![CDATA[Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional ]]>
<![CDATA[Erlina Maria Christin Sinaga]]>;
<![CDATA[Grenata Petra Claudia]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (437.959 KB)
|
DOI: 10.31078/jk1839
<![CDATA[In making international agreements, the political influence of the presidential authority dominates over the authority the House of Representative. Ideally, the President and the DPR should be able to provide cumulative interpretations for the primat national law and international law on an international treaty. In the judicial review case, the Constitutional Court stated that Article 10 of the International Treaty Law was declared conditionally unconstitutional as long as only certain types of international agreements had to be approved by the DPR with a law. This paper wants to discuss the implications of the Constitutional Courts decision and the mechanism for making and ratification of International Agreement. The research method used is juridical normative with regulation and decision approaches. The result of study show thatapproval from DPR is a form of representation of the people which is a manifestation of the implementation of the principle of democracy. The Proposed Amendment to Law Number 24 of 2000 concerning International Treaties has been included in the National Legislation Program with the aim of perfecting the Law on International Treaties and harmonizing it with other laws and Contitutional Court’s decisions. So, the proposed Amendment, the mechanism for making and ratifying international agreements will increasingly prioritize National Interests and not harm the regions. ]]>
