Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Hukum Jurisdictie

Jurisdictie
Website

Published by Universitas Islam As-Syafi'iyah

ISSN : 16935918 EISSN : 28098641 DOI : https://doi.org/10.34005/jhj

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Hukum Jurisdictie is focused on publishing the original research articles, review articles from contributors, and the current issues related to Law Studies. The main objective of Jurnal Hukum Jurisdictie is to provide a platform for the international scholars, academicians, and researchers to share the contemporary thoughts in the fields of Law Studies. SCOPE. Jurnal Hukum Jurisdictie publishes research papers in the all the fields of Law Studies. Constitutional Law, Criminal Law, Business Law Syaria Business Law, International Law, Islamic Law, Anti-Corruption Law

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 109 Documents

1 2 3 4 5

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak yang Mengalami Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 294/PN.Tlg/2015) Tantra Hadimulya; Syarif Fadhilla; Muhammad Fahruddin
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Manpower is an important part of driving the wheels of national development. The number and composition of the workforce which always changes along with the dynamics of growth and population density results in an imbalance between the number of labor force and available job vacancies. This situation is presumed to not only give rise to higher unemployment, but also lead to increasingly severe poverty. Due to the lack of economic pressure, children are required to help their parents in order to increase family income in order to fulfill their daily needs. In this paper, the author focuses on the formulation of the problem, namely: 1. How is the implementation of legal protection for child workers who experience violence according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower? 2. What are the hindering factors regarding the implementation of legal protection for child workers who experience violence according to Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower ?. This study aims to find out what factors hinder the implementation of legal protection for child workers who experience violence according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, to determine how the implementation of legal protection for child workers who experience violence according to Law Number 13 of 2003 About Employment. Where the descriptive research method aims to solve problems through collecting, compiling, and analyzing data to get answers to the main problem. From the main problem formulation raised in this paper, the authors conclude, that the implementation of legal protection for child workers who experience violence according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is less effective.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemakai Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Jkt.Sel) Azhar Priambodo; Syarif Fadillah; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Azhar Priambodo, 1220150001.Dalam ajaran agama disebutkan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau suci diibaratkan seperti kertas putih. Seperti yang termuat dalam QS. An-Nisa ayat 9 yang artinya: “Dan hendaklah Allah takut kepada orang-orang yang meninggalkan anak-anak lemah yang mereka khawatirkan (kesejahteraannya). Oleh karena itu, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka mengucapkan kalimat yang benar”. Kemudian orang tua yang menjadikan anak, menjadi baik atau sebaliknya menjadi jahat. Dalam berbagai cara upaya pembinaan dan perlindungan tersebut banyak dijumpai permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat dan permasalahan tersebut terdapat pada anak yang menyimpang dari pola perilakunya. Bahkan ada anak-anak yang masih di bawah umur narkotika tanpa mengetahui status sosial dan ekonominya. Untuk memenuhi narkoba, ia mencuri, menipu dan menjual barang miliknya atau orang lain. Kalau dia masih sekolah, uang sekolah digunakan untuk membeli narkoba, sehingga ia diancam akan putus sekolah. Pelanggaran yang dilakukan oleh pecandu narkotika di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain semakin majunya globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta gaya hidup sebagian orang tua yang telah memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai dan perilaku pecandu narkotika di bawah umur. Masalah yang akan dibahas: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkotika?, 2) Apa saja faktor pendukung dan kendala hukum dalam penanganan kasus anak korban pengguna narkotika?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada anak korban penyalahgunaan narkotika; 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala yang dihadapi Undang-Undang dalam memberikan perlindungan bagi anak korban penyalahgunaan narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Kesimpulan: 1) Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia khususnya perlindungan hukum, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai perkembangan, Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lebih-lebih lagi, Mencegah remaja dan anak usia sekolah dari penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan terkait narkotika dalam kurikulum SD hingga SMA. 2) Peranan hukum terhadap anak korban penggunaan narkotika yaitu dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dimana pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan yang diatur dalam program pembangunan nasional. . Kebijakan pemerintah ini dimasukkan ke dalam kebijakan sosial. Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum, termasuk kebijakan legislasi pembuatan aparatur hukum. Padahal kebijakan pencegahan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg) Nugroho Doni Saputro; Dailami Firdaus; Damrah Mamang
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Skripsi ini membahas bagaimana dampak dari tindakan eksploitasi anak dan bagaimana dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan anak. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya anak di bawah umur yang berkeliaran di jalanan mengamen, mengemis, menjual barang dan lain sebagainya, hal ini dilatarbelakangi karena orang tua yang tidak terlalu memperdulikan perbuatannya yang menyuruh atau membiarkan anak-anaknya bekerja di jalanan karena suatu alasan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana faktor penyebab terjadinya tindakan eksploitasi anak dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan anak, serta bagaimana pengaturan perlindungan anak di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan didukung oleh penelitian yuridis empiris. Jenis dan sumber data menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka ditambah wawancara untuk melengkapi data. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa suatu tindakan eksploitasi didasarkan pada berbagai faktor yang meliputi faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor sosial. Kesimpulan dalam skripsi ini salah satu faktor terkuat yang mendorong terjadinya eksploitasi adalah faktor ekonomi, karena lemahnya keadaan ekonomi keluarga dapat menyebabkan orang tua mengabaikan segala cara dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, termasuk menyuruh atau mengizinkan anak. ke jalan untuk membantu menghasilkan uang. Hal ini berdampak sangat buruk terhadap tingkat kesejahteraan anak, pemenuhan hak-hak anak yang tidak lengkap, pergaulan yang bebas dan tidak terkendali, perubahan-perubahan pada anak.

Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Ulfah Hidayah; M Taofik Makarao; Syarif Fadillah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Ulfa Hidayah Syarikatunnamla, 1220160028, Legal Protection for Child Actors Sexual Offenses According to Law No. 35 of 2014 regarding Child Protection. A child who has committed a criminal act of sexual need still obtain legal protection in all proceedings before or during the trial in the best interest of the child. The government has established Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection as a strong legal basis to protect the rights of children as perpetrators. This research uses a qualitative descriptive research method, which is in the form of describing, analyzing and analyzing the applicable provisions, to provide an overview of how legal protection for child perpetrators of sexual crimes is linked to the Child Protection Act. The results of this study have illustrated that the Child Protection Law is good enough in terms of protecting children's rights and sanctions for children who violate the rules. It's just that what needs to be considered is the implementation, so that the regulations and their implementation can go walk side by side.

Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pengguna Narkoba dan Pertanggungjawaban menurut Hukum Positif di Indonesia Mila Azizah; M Taofik Makarao; Syarif Fadillah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Cases of children as drug users are victims of drug abuse who are vulnerable to being part of the drug trafficking circle, even becoming an opportunity for dealers and suppliers to use children as couriers. The main problem of this research is about the legal protection of the rights of children who use drugs and criminal responsibility for children as perpetrators of criminal acts of drug users according to positive law in Indonesia. The research carried out for this thesis is normative legal research with a law and comparative approach. Data collected through primary, secondary and tertiary legal materials which were then analyzed qualitatively to obtain research results regarding the legal protection of the rights of children who use drugs to obtain legal assistance at the stage of investigation, prosecution and court based on the provisions of Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court and criminal responsibility for children as perpetrators of criminal acts of drug users by undergoing action in the form of rehabilitation as drug abuse based on Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court.

Implikasi Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika melalui Mekanisme Diversi dalam Perspektif Perlindungan Anak Nurkholis Nurkholis; M Taofik Makarao; Damrah Mamang
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

In general, the definition of diversion is the transition of settlement of child cases from criminal justice processes to processes outside criminal justice. In which, the diversion processes will apply a restorative justice approach as the goal of punishment in handling cases of child drug abusers. Nowdays, punishment is not the best solution for children. Imposing imprisonment for children who commit narcotics offenses becomes lame when Law Number 11 of 2012 Concerning the Child Criminal Justice System and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which emphasizes the rehabilitation process for addicts and narcotics abusers, are not implemented by the authorities. law enforcer. In addition, this thesis discusses and describes the factors that cause children to abuse narcotics, law enforcement against children of narcotics abusers through diversion mechanisms, and their implications for solving cases of children who abuse narcotics from a child protection perspective. This research is a normative juridical study, where the author examines the law which is then linked to the extent to which these regulations are applied and applicable in society. The results of this study reveal the factors that cause children to become offenders of narcotics crimes, which consist of internal and external factors, then law enforcement against children of narcotics abusers through a diversion mechanism must be carried out at all levels of the legal process both at the Pre-Adjudication, Adjudication, and Post Adjudication stages. This is in accordance with the Philosophy of Child Criminal Justice, which is to realize children's welfare and avoidance of retaliation, and its implications for the settlement of cases of children who abuse narcotics from a child protection perspective in 2 Decisions Number 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt, and Decision Number 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt, the fact is that no evidence has been found that diversion has been attempted, even though in the trial process the reference is made for the Juvenile Criminal Justice System. Whereas in a case that is almost similar through the Surabaya District Court Decision Number 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby successfully attempted by diversion, so that differences in decisions or decisions can result in legal uncertainty and harm the interests, welfare and protection of children.

Penerapan Pemberian Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz kepada Ayah dalam (Studi Kasus Perkara Nomor 2887/Pdt.G/2017/Pa Js) Asima Naslah; Rohmad Adi Yulianto; Moh Zakky
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 3 No 1 (2021): Aspek Syariah dalam Perkembangan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

This study entitled the application of mumayyiz (maintaining and educating children to adults or able to stand alone) child custody rights to fathers. The formulation of the problem in this study are: (1) How is the arrangement of custody of children to children not yet mumayyiz in the Islamic Law Compilation? (2) Does the Compilation of Islamic Law also regulate the granting of unmumayyiz child custody to the father after the divorce? (3) How is the application of the provision of child custody rights to the father in case Number 2887 / Pdt.G / 2017 / PA JS? This research method is Normative Law. legal research is a method that examines document studies, namely using various data such as court decisions, legal theory, legislation and the opinions of scholars in the research location. Data were analyzed using descriptive analysis method. The results of the study show that the regulation and legal basis regarding granting custody of children is not yet mumayyiz to the father which is a marriage bond between a man and a woman, but on the way to fostering a household it has broken based on the Court's decision in 2015, from the divorce has given birth. two children who are not yet mumayyiz. The occurrence of a lawsuit for child custody has not yet been filed with the Court. Where the main point of the dispute between the Plaintiff and Defendant is regarding child custody based on the provisions of Article 49 paragraph (2) number 11 of Law Number 7 of 1989, as amended by Law Number 3 of 2006 and Law Number 50 Years 2009 jo. Article 156 letter e Compilation of Islamic Law, this case is the absolute competence of the religious court. Previously the Panel of Judges had attempted to reconcile the Plaintiff and Defendant, as well as the mediation process was carried out, but it was unsuccessful, and the parties had two witnesses who gave testimony during the process. the trial which has a proof value is independent (vrij bewijs kracht). From the hadil of the research, the stages of handling cases of child custody have not been mumayyiz which decided that the child custody falls to the father to guarantee a sense of security, peace.

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Syari’ah Model Ijarah Muntahiya Bittamlik dengan Hak Tanggungan di Badan Urusan Piutang Lelang Negara (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 554/PDT.G/2018/PA.Pal) Vini Fitriani; Rohmad Adi Yulianto; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 3 No 1 (2021): Aspek Syariah dalam Perkembangan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Sharia Bank is an Islamic bank that is starting to be in great demand by Indonesians, especially Muslims. Financing. In the running of the IMBT contract, bad credit problems often occur by the customer to the bank with guarantees of security rights to pay off their obligations. Usually the bank will ask the Head of the Religious Court to carry out the execution. When there is no good faith from the customer to the bank, the bank asks the Head of the Religious Court to submit a written auction request to (KPKNL) to sell auction of goods that have been executed. In this paper, the author focuses on the formulation of the problem, namely: 1. How is the IMBT model of shari'ah financing mechanism with guarantees of mortgage rights? auction implementation of the mortgage rights of Ijarah Muntahiya Bittamlik syari'ah financing with guarantees of coverage rights at BUPLN?

Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Pangan Daging Non Kemasan melalui Jaminan Produk Halal Intan Nurani; Moh Zakky; Efridani Lubis
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 3 No 1 (2021): Aspek Syariah dalam Perkembangan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Related to the validity of non-packaged meat food products, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection only stipulates that business actors are prohibited from producing and/or trading goods and/or services that do not follow the provisions of halal production, as stated "halal" contained in the label. Regarding the necessity of halal information in non-packaged meat food products, it can be seen in Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee, which includes "products" in the Halal Products Act are goods and / or services related to food, beverages, drugs, cosmetics, chemical products, biological products, genetic engineering products, and used goods used, used, or utilized by the community. While what is meant by halal products is products that have been declared halal in accordance with Islamic sharia. The Halal Product Law has clearly stipulated that products entered, circulated, and traded in the territory of Indonesia must be halal certified. So basically, if the product sold is halal, then it must be halal certified. Consumer protection law today gets quite attention because it concerns the rules for the welfare of society, not only the community as consumers who get protection, but business actors also have the same right to protection, each has rights and obligations. The government plays a role in regulating, supervising, and controlling so as to create a conducive system that is related to each other, thus the goal of the welfare of society at large can be achieved. In healthy business activities there is a balance of legal protections between consumers and producers. The absence of balanced protection causes consumers to be in a weaker position even if the product produced by the manufacturer is a limited type of product, it will certainly harm the consumer. Haram food has been detailed in the Quran, while halal food is not explained, which is why in Indonesia it is regulated about halal certification with the aim that the interests of consumers can be protected.

Tinjauan Yuridis Pembayaran Transaksi Pihak Ketiga dengan Jaminan dari Perspektih Hukum Islam Kajian Atas Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Perbankan Syariah pada Praktik Pembiayaan dengan Jaminan) Ahmad Basraf; Efridani Lubis; Ade Salamah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 3 No 1 (2021): Aspek Syariah dalam Perkembangan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Every financing always carries a risk. Therefore, the Bank asks for a Guarantee because it affects customer compliance to make payments of its obligations in accordance with the contract. In the principles of Islamic law, it is permissible to provide collateral/security held by the debtor, but not a necessity / obligation. Collateral must not be a determinant in providing financing or not made to ensure the return of capital, on the contrary, but to ensure that the recipient of the financing will carry out the conditions stipulated in the contract, including the return of the funds received.

Page 2 of 11 | Total Record : 109

1 2 3 4 5

Filter by Year

2019 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Problematika Hukum Kontemporer di Era Digital Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi Vol 6 No 1 (2024): Problematika Hukum Bisnis Pada Era Digital Vol 5 No 2 (2023): Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Dunia Digital Vol 5 No 1 (2023): PROTECTION OF CHILDREN AND PROHIBITION OF DRAG USE Vol 4 No 1 (2022): Penerapan Hukum Pada Masa Covid-19 Vol 4 No 2 (2022): Aspek Hukum Pidana Dalam Era Digital Vol 3 No 2 (2021): Hukum dalam Dunia Digital Vol 3 No 1 (2021): Aspek Syariah dalam Perkembangan Hukum Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Vol 2 No 1 (2020): Perkembangan Hukum Pidana dan Penegakannya Vol 1 No 2 (2019): Perlindungan Konsumen dalam Berbagai Aspek Kajian More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Efridani Lubis

Contact Email
fhuiajurisdictie@gmail.com

Phone
+6221-8484719

Journal Mail Official
fhuiajurisdictie@gmail.com

Editorial Address
Gedung Alawiyah Lt. 5, Jalan Raya Jatiwaringin No. 12 Pondok Gede, Jakarta, Indonesia, 17411

Location
Kota bekasi,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Efridani Lubis

Contact Email fhuiajurisdictie@gmail.com

Phone +6221-8484719

Journal Mail Official fhuiajurisdictie@gmail.com

Editorial Address Gedung Alawiyah Lt. 5, Jalan Raya Jatiwaringin No. 12 Pondok Gede, Jakarta, Indonesia, 17411

Location Kota bekasi, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Efridani Lubis

Contact Email
fhuiajurisdictie@gmail.com

Phone
+6221-8484719

Journal Mail Official
fhuiajurisdictie@gmail.com

Editorial Address
Gedung Alawiyah Lt. 5, Jalan Raya Jatiwaringin No. 12 Pondok Gede, Jakarta, Indonesia, 17411

Location
Kota bekasi,

Jawa barat

INDONESIA