cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Efridani Lubis
Contact Email
fhuiajurisdictie@gmail.com
Phone
+6221-8484719
Journal Mail Official
fhuiajurisdictie@gmail.com
Editorial Address
Gedung Alawiyah Lt. 5, Jalan Raya Jatiwaringin No. 12 Pondok Gede, Jakarta, Indonesia, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Jurisdictie
Published by Universitas Islam As-Syafi'iyah
ISSN : 16935918     EISSN : 28098641     DOI : https://doi.org/10.34005/jhj
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Jurisdictie is focused on publishing the original research articles, review articles from contributors, and the current issues related to Law Studies. The main objective of Jurnal Hukum Jurisdictie is to provide a platform for the international scholars, academicians, and researchers to share the contemporary thoughts in the fields of Law Studies. SCOPE. Jurnal Hukum Jurisdictie publishes research papers in the all the fields of Law Studies. Constitutional Law, Criminal Law, Business Law Syaria Business Law, International Law, Islamic Law, Anti-Corruption Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 109 Documents
 7   8   9   10   11 
Peran BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia fh, Muhrim; Fauziah, Fauziah; Mamang, Damrah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.196

Abstract

Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menunjukkan bahwa dalam menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan setiap warga negara telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Maka dalam penulisan skripsi ini menitik beratkan rumusa masalah yakni, bagaimana pelindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan bagaimana upaya pelindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Guna menjawab rumusan masalah di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan sumber data ada data primer, sekunder dan terseier yang berupa peraturan, buku, artikel, serta beberapa literatur lainnya yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terkait dengan data dan informasi yang selanjutnya akan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penulisan penelitian yang pertama menyimpulkan, perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berlandaskan pada asas-asas sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yakni meliputi sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dan upaya pencegahan yang dilakukan BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka memberikan perlindungan kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan meningkatkan kerjasama dan sinergitas para pihak tentang pencegahan, penegakan hukum dan pelindungan. Adapun saran dari hasil penelitian skripsi ini agar BP3MI Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan upaya pelindungan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya dalam upaya untuk pencegahan pengiriman PMI nonprocedural dengan menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti kepolisian, pemerintah daerah, imigrasi dan lain sebagainya.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Nomor: 31/ Pid.Sus-Anak/2019/Pn Jkt. Tim) Wicaksono, Nurdin; Fadillah, Syarif; Mawadi, Habloel
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.197

Abstract

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu potensi sumber daya manusia yang dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara di masa depan, mempunyai peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam beberapa tahun terakhir, aksi terorisme melibatkan anakanak sebagai pelaku terorisme. Berdasarkan data Asian Muslim Action Network, Pada tahun 2015, tercatat 3.500 anak muda di negara barat direkrut ISIS melalui media sosial. Pada 2017, sebanyak 1.500 anak menjalani pelatihan militer di kamp pelatihan militer Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Jaringan Internasional Hak Anak mengatakan, “anak-anak juga digunakan oleh Negara untuk operasi kontraterorisme, terutama sebagai mata-mata dan informan”. Kejahatan terorisme yang terjadi di Indonesia tidak hanya diperbuat oleh orang dewasa, namun banyak kasus yang dapat dijumpai juga telah melibatkan anak sebagai pelaku terorisme. Salah satu contoh kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana kasus teroris 31/Pid.Sus.Anak/2019/PN Jkt.Tim, Tanggal 12 Desember 2019 Menyatakan Pelaku Anak Anonim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, pelaku anak yang berusia 14 (empat belas) tahun Pelaku Anak Anonim dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Pelaku Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Pelaku Anak tetap ditahan, dengan memperoleh pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Tinjauan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Melalui Sistem Paylater Dalam Marketplace Shopee (Studi Marketplace Shopee) Aini, Nurul; Fauziah, Fauziah; fh, Arifudin
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.199

Abstract

Perjanjian pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, sesuai dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam praktiknya, Shopee Indonesia sebagai salah satu Marketplace terbesar Shopee Indonesia yang menyediakan sistem pembayaran Paylater yang menimbulkan permasalahan, seperti banyak pengguna Shopee Paylater yang melakukan wanprestasi tidak membayar pinjaman sesuai dengan jadwal jatuh tempo dalam perjanjian. Penelitian ini membahas mekanisme perjanjian transaksi elektronik dengan sistem pembayaran Paylater di Shopee Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang- undangan dan analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perjanjian transaksi elektronik dalam sistem Paylater Shopee adalah pengguna mengajukan pinjaman ke aplikasi Paylater di dalam Shopee. Setelah disetujui, pengguna dapat menggunakan Paylater untuk berbelanja. Kedudukan hukum para pihak terkait terbagi menjadi tiga, yaitu pihak pembeli sebagai pengguna Paylater, pihak penjual, dan pihak Shopee sebagai pengelola aplikasi dan penyedia fitur Paylater. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian transaksi elektronik dengan Paylater Shopee diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 21 ayat (2) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang ITE. Penting bagi para pihak terlibat dalam transaksi elektronik melalui Shopee Paylater untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari wanprestasi dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya memperhatikan ketentuan hukum dalam transaksi elektronik melalui Shopee Paylater, baik bagi pengguna aplikasi, penjual barang, maupun pihak pengembang dan pengelola aplikasi. Wanprestasi dalam pembayaran dapat berakibat pada sanksi hukum, seperti bunga, denda, dan biaya ganti rugi.
Eksekusi Hak Tanggungan Yang Menjadi Jaminan Perjanjian Musyarakah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 06/Pdt.Eks-HT/2023/PA.Bks) Pambudi, Purwanto Agung
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.200

Abstract

Penelitian ini fokus pada eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan perjanjian musyarakah dengan studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 06/Pdt.Eks-HT/2023/PA.Bks. Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan Agama Bekasi menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam proses penetapannya. Namun asas keadilan dalam hukum Islam pada perkara tersebut tidak terpenuhi, karena pihak pemohon mengalami kerugian yang signifikan akibat cidera janji termohon. Selain itu kendala eksekusi hak tanggungan karena penetapan mengacu pada Undang-undang No.4 tahun 1996, hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki Undang-undang hak tanggungan syariah secara eksplisit. Eksekusi hak tanggungan di Indonesia masih mengikuti ketentuan hukum acara perdata di pengadilan negeri.
Akibat Hukum Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Saham PT. Global Loket Sejahtera Oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 30/KPPU-M/2020 Novandri, Ghaly; Riyanto, Slamet; Fahruddin, Muhammad
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.201

Abstract

Dalam memaksimalkan keuntungan menjalankan kegiatan usahanya, dilakukan oleh pelaku usaha dengan berbagai cara, salah satu cara yang dapat dilakukan pelaku usaha adalah dengan cara merger, akuisisi dan konsolidasi. Dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana pengaturan akuisisi saham yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ? 2) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ? 3) Bagaimana sanksi yang dijatuhkan KPPU atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ? Guna menjawab rumusan masalah diatas, data yang dibutuhkan dalam skripsi ini data sekunder berupa beberapa peraturan, buku, artikel, serta beberapa literatur lainnya yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terkait dengan data dan informasi yang selanjutnya akan dianalisis dengan kajian yuridis normatif. Kemudian hasil dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan dengan secara deskriptif analitis dengan bahasa yang baku, mudah dipahami, dan mudah dimengerti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa menggunakan pendekatan rule of reason serta memaparkan sanksi yang dijatuhkan KPPU atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham tersebut.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xix/2021 Millenia, Tessa; Mulyono, Mulyono; Salamah, Ade
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.202

Abstract

Kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia yaitu tindakan kekerasan seperti penganiayaan, pelecehan seksual. Hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa mental dari anak tersebut. Dari beberapa tindakan pelecehan seksual dan penganiayaan yang paling memberi dampak besar bagi kerusakan jiwa dan mental dari anak tersebut. Tindak pelecehan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (right of child). Banyak peraturan yang dibuat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Namun pada realitanya, ternyata pasal-pasal yang diatur dan diterapkan sangatlah lemah sehingga tidak bisa membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak. Rumusan masalah dalam penelinian ini yaitu; 1 Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021? Bagaimana dampak yuridis terhadap perlindungan anak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021?. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum yuridis normatif adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung. Penemuan dari Penelitian ini ialah dampak Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021, bahwa perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang berdampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak, yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat melaksanakan hak-haknya dengan baik. Dalam penegakan hak-hak anak, faktor yang dapat mempengaruhi dapat diklasifikasikan menjadi faktor eksternal dan internal.
Telaah Implementasi Penyelesaian Harta Pailit Pada Lembaga Asuransi Syariah (Studi Kasus PT Asuransi Syariah Mubarakah) Soebijoso, Soeprapto; Lubis, Efridani; Fauziah, Fauziah; fh, Arifudin
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.204

Abstract

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 1016/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 6 September 2016 menyatakan PT Asuransi Syariah Mubarakah pailit. Akibatnya debitor pailit tidak lagi berwenang atas kekayaannya sebagaimana bunyi Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan penelitian ini adalah i. untuk menjelaskan pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU); ii. Untuk menjelaskan implementasi pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Asuransi Syariah Mubarakah yang dilakukan oleh Kurator yang ditunjuk pengadilan.Metode penelitian ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur, yang tergolong kedalam penelitian perpustakaan, penelitian kualitatif, dan penelitian deskriptif. Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan normative karena penelitian ini mendasarkan pada perundang-undangan dan doktrin. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normative yang berdasarkan data sekunder, dan wawancara dengan kurator. Hasil penelitian: i. pada dasarnya UUK-PKPU mengatur pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit secara lengkap untuk lembaga konvensional. Tahapan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang diatur UUK-PKPU dan harus ditaati oleh Kurator meliputi tahapan pengumuman dan Rapat Kreditor, tahap Verifikasi Piutang, tahap On Going Concern, tahap Rapat Perdamaian, dan tahap insolven. Tetapi pengaturan penyelesaian sengketa kepailitan bagi lembaga asuransi syariah belum tercakup, sehingga perlu direvisi; ii.Terjadi inkonsistensi di dalam implementasi peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian kepailitan lembaga asuransi syariah. Untuk penegakannya perlu membuat Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur kepailitan bagi lembaga yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk bagi lembaga asuransi syariah, atau membentuk pengadilan arbitrase syariah.
Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rosyadi, Imron; Semendawai, Abdul; Mawadi, Habloel
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.205

Abstract

Lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang sering dibahas baik dikalangan pemerintah, peneliti, dan badan organisasi lokal maupun internasional. Upaya untuk mengembalikan kerusakan lingkungan diberlakukan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) bagi pelakunya. Prinsip tersebut diadopsi dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang mana ketentuan tersebut tidak hanya untuk memberi efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan melalui penerapan sanksi pidana dan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, tetapi juga sangat penting sekali untuk melakukan rehabilitasi lingkungan yang dirusak dengan membebankan ganti rugi kepada pelakunya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan dalam suatu permasalahan hukum tertentu dengan mengkaji permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang lingkungan hidup. Adapun pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang mendasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-dokrin yang relevan dengan permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penegakkan melalui penerapan Polluter Pays Principle bagi pelaku perusakan lingkungan sejak UU PPLH diundangkan secara implementatif belum dilaksanakan secara maksimal. Banyak faktor yang menyebabkannya, antara lain masih rendahnya sanksi kepada pelaku perusakan lingkungan yang seharusnya mengutamakan sanksi membayar ganti kerugian akibat pencemaran dari pada sanksi penjara. Karena dengan sanksi ganti rugi, akan menimbulkan penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk memulihkan dampak kerusakan lingkungan hidup. Disamping itu pula, perlu segera ditetapkannya aturan yang bersifat operasional yang mengawal proses pelaksanaan denda dan upaya pemulihan kerusakan lingkungan sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.
Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Pemenuhan Klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 182/Pdt.G/2020/PN. YYK) Salaheldin, Salaheldin; Fauziah, Fauziah; Intihani, Siti
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.206

Abstract

Pada kenyataannya dalam praktek perasuransian tidaklah berjalan seseuai yang diinginkan. Permasalahan yang menjadi sorotan dalam dunia perasuransian sampai saat ini misalnya, telah membuat kurangnya kepercayaan masyarakat untuk ikut mendaftarkan diri sebagai pemegang polis. Ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam membayar suatu klaim yang telah jatuh tempo (Insolvabilitas) yang berakibat pada kesulitan likuiditas membuat perusahaan asuransi di Indonesia saat ini menjadi gagal dalam membayarkan klaim asuransi para nasabahnya (tertanggung). Tercatat ada beberapa perusahaan asuransi yang gagal bayar klaim nasabah diantaranya yaitu, PT Asuransi Jiwasraya, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera,dan Asuransi Jiwa kresna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab perusahaan asuransi atas klaim nasabah asuransi jiwa serta mengeksplorasi dan mengambarkan perlindungan hukum kepada nasabah dalam penyelesaian klaim asuransi jiwa yang tidak keluar akibat kesalahan perusahaan asuransi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, studi dokumen dan studi wawancara. Hasil dari penelitian ini Perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab hukum untuk membayar klaim asuransi jiwa sesuai ketentuan hukum. Namun, likuiditas dapat menyebabkan penundaan pembayaran klaim. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera mengalami penundaan pembayaran klaim yang melanggar peraturan tentang pembayaran klaim tepat waktu. Pengadilan memutuskan bahwa perusahaan harus membayar klaim dan ganti rugi material kepada pemegang polis. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah pemerintah harus lebih memperhatikan masalah likuiditas AJB Bumiputera dengan menetapkan peraturan khusus untuk perusahaan asuransi mutual. OJK perlu bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada perusahaan asuransi yang menghambat pembayaran klaim untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Page 11 of 11 | Total Record : 109

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Problematika Hukum Kontemporer di Era Digital Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi Vol 6 No 1 (2024): Problematika Hukum Bisnis Pada Era Digital Vol 5 No 2 (2023): Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Dunia Digital Vol 5 No 1 (2023): PROTECTION OF CHILDREN AND PROHIBITION OF DRAG USE Vol 4 No 1 (2022): Penerapan Hukum Pada Masa Covid-19 Vol 4 No 2 (2022): Aspek Hukum Pidana Dalam Era Digital Vol 3 No 2 (2021): Hukum dalam Dunia Digital Vol 3 No 1 (2021): Aspek Syariah dalam Perkembangan Hukum Vol 2 No 2 (2020): Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Vol 2 No 1 (2020): Perkembangan Hukum Pidana dan Penegakannya Vol 1 No 2 (2019): Perlindungan Konsumen dalam Berbagai Aspek Kajian More Issue