Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2024)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM OLEH RUMAH DETENSI IMIGRASI KOTA BALIKPAPAN KEPADA DETENI ]]>
<![CDATA[Suhartini, Suhartini]]>;
<![CDATA[Pangalila, Indra Mulya]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM OLEH RUMAH DETENSI IMIGRASI KOTA BALIKPAPAN KEPADA DETENI]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI HAK ATAS TANAH YANG OBYEK TANAHNYA TELAH BERALIH SECARA HUKUM KEPADA PIHAK LAIN ]]>
<![CDATA[Yunita, Fransisca]]>;
<![CDATA[Wiryasandika, Tri]]>;
<![CDATA[Sadiah, Ratu Halimah]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi terkait perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang obyektanahnya telah beralih secara hukum kepada pihak lain, yang ditemukan pada salah satu kasus jual belihak atas tanah antara CV. Ridho Kamanunggal dengan warga yang melalui surat perikatan jual beli diKota Balikpapan yang letak tanahnya terletak di KM 2.5, RT 26 Kelurahan Batu Ampar, KecamatanBalikpapan Utara yang kemudian obyek tanahnya yang diperjualbelikan di gugat oleh pihak PT.I-IDMCooperatif yang merugikan pembeli hak atas tanah. Metode penelitian ini menggunakan menggunakanmetode pendekatan yuridis empiris, perlindungan hukum preventif belum berjalan maksimaldikarenakan belum ada peraturan secara khusus yang mengatur terkait perlindungan hukum preventifdi Kota Balikpapan. dikaitkan dengan fungsi perlindungan hukum represif yaitu sebagaipenanggulangan dan fungsi ini dituangkan dalam bentuk penyelesaian diatur dalam ketentuanPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertahahan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999Tentang Penyelesaian Sengketa Secara Abitrase dan Alternatif, merujuk pada ketentuan dan peraturanyang berlaku tersebut]]>
<![CDATA[UPAYA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT DALAM MENANGANI KASUS NAHKODA YANG BERLAYAR TANPA IZIN ]]>
<![CDATA[Putri, Rana Luthfiyyah Aqilah Taufiqah]]>;
<![CDATA[Febriavitri, Febriavitri]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Karya jurnal ini menginvestigasi upaya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Balikpapan dalam menangani kasus nakhoda yang berlayar tanpa izin di wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder dan wawancara dengan petugas TNI AL serta pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana yang ditangani oleh TNI AL meliputi pelanggaran terhadap hukum perikanan, perdagangan ilegal, dan pelanggaran lingkungan laut. TNI AL juga menghadapi tantangan serius terkait penyelundupan narkoba dan penyelamatan kapal-kapal yang mengalami masalah teknis. Dalam menangani kasus nakhoda yang berlayar tanpa izin, TNI AL telah melaksanakan patroli rutin dan operasi penegakan hukum di perairan nasional. Mereka bekerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pelayaran di perairan Indonesia. Selain itu, pendekatan pencegahan dan kesadaran hukum juga diterapkan dengan memberikan pelatihan kepada nakhoda dan awak kapal.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KONTRAK WARALABA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Gerry, Nico]]>;
<![CDATA[Putro, Fajar Prasetyo]]>;
<![CDATA[Pahri, Feri]]>;
<![CDATA[Prisca, Pricilia]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi keabsahan dan perlindungan hukum dalam kontrak waralaba di Indonesia, yang semakin hari semakin relevan seiring pertumbuhan industri waralaba di berbagai sektor, seperti makanan, layanan pengiriman, kesehatan, pendidikan, dan kecantikan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana kontrak waralaba diatur dalam hukum Indonesia dan bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi franchisor dan franchisee. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deksriptif analitis.Kontrak waralaba di Indonesia mulai diakui sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, yang menjadi cikal bakal peraturan pelaksananya, Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Sebagai bentuk perjanjian, Kontrak waralaba tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdataSelain itu, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada franchisor dan franchisee dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan preventif melibatkan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mencegah adanya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif meliputi pemberian sanksi bagi pelanggar kontrak.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT MALINDO ANGRO PLANTATIONS DI KABUPATEN PASER DAN KAITANNYA DENGAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Pangesti, Lintang]]>;
<![CDATA[Sari, Hesna Widya Maya]]>;
<![CDATA[Pranandya, Aliffian Diwang]]>;
<![CDATA[Natasya, Cindy]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara yuridis tentang analisis perizinan perkebunan kelapa sawit PT Malindo Agro Plantations di Kabupaten Paser dan kaitannya dengan lingkungan hidup karena Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser merupakan salah satu andalan komunitas yang unggul guna untuk menopang suatu pembangunan perekonomian nasional Indonesia serta secara khusus provinsi Kalimantan Timur dengan cara membuka lapangan kerja yang terbuka luas. Indonesia memiliki berbagai hasil kekayaan yang dapat melakukan peningkatan bagi kesejateraan rakyat guna meningkatkan penghasilan daerah. Selaras dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa “setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana Syarat ijin lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT Malindo Agro Plantations sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlakudan bagaimana akibat hukum terhadap dampak lingkungan di perkebunan kelapa sawit PT. Malindo Agro Plantations. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung kelapangan, yaitu dengan mendeskripsikan tentang perlakuan khusus terhadap Analisis Dampak lingkungan perkebunan kelapa sawit pada PT. Malindo Agro Plantations, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi.Hasil penelitian dan pembahsan ini adalah PT. Malindo Agro Plantations pernah melakukan sosialisasi mengenai AMDAL perusahaan. Dalam hal belum bisa dipastikan apakah PT. Malindo Agro Plantations memiliki atau tidak AMDAL maupun Izin Lingkungan terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan. Dan akibat dari dampak lingkungan yaitu sanksi Pidana dan Perdata.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DAN PENYEBAB TERJADINYA ILLEGAL FISHING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nirmala, Syifa]]>;
<![CDATA[Wijaya, Nadya Merya]]>;
<![CDATA[Risna, Risna]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Laut adalah kumpulan air asin yang didalamnya memiliki kekayaan dan berbagai sumber daya alam. Indonesia merupakan negara kepulauan, tentu saja memiliki laut yang sangat luas sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang berhak memiliki serta dapat menikmati hasil dari kekayaan laut tersebut. pemerintah kemudian membuat undang-undang siapa yang boleh dan bagaimana cara pengelolaan sumber daya kelautan yang baik dan benar di wilayah perairan Indonesia, tidak dipungkiri banyak oknum-oknum yang melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan contohnya tindakan ilegal fishing. tindakan ini menyebabkan banyak kerugian bagi negara Indonesia dan kerusakan ekosistem di wilayah laut Indonesia yang berdampak secara langsung terhadap masyarakat pesisir pantai khususnya para nelayan merasakan kerugian karena menurunnya hasil tangkapan ikan akibat kerusakan ekosistem yang terjadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. artikel ini akan membahas lebih dalam penyebab dan penegakan hukum bagi pelaku illegal fishing di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UMKM PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Jelina, Sherly]]>;
<![CDATA[Sumanto, Septina Vebianty]]>;
<![CDATA[Suhadi, Suhadi]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam peraturan daerah Kota Balikpapan Pasal 6 ayat (1) Nomor 16 Tahun 2000 yang mengatur tentang larangan minuman beralkohol menyebutkan : "izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk Hotel Berbintang." Selanjutnya, ayat (3): "Minuman beralkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, Pelajar, anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri." Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan tersebut di atas, faktanya tidak sesuai dalam praktek. Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual di jalan bula belakang Pertamina Envogas rapak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjual minuman beralkohol kepada pengunjung anak di bawah umur. Penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras ini telah diatur dalam pasal 6 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun, faktanya tidak bersesuaian dengan peraturan yang ada, penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) berupa tindak pidana ringan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan karena melihat dari sisi kemanusiaan. Dalam hal ini, pihak Satpol PP tidak menerapkan peraturan daerah sebagaimana mestinya. Kata Kunci: Minuman Beralkohol, Tanpa Izin. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KASUS MALPRAKTIK TUKANG GIGI DITINJAU DARI HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Anggraini, Widia]]>;
<![CDATA[Reski, Septia Nova]]>;
<![CDATA[Prassetia, Shandy]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini menyajikan tinjauan yuridis mengenai kasus mal praktek tukang gigi dalam perspektif hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum terkait tindakan malpraktek oleh tukang gigi serta perlindungan konsumen dalam pelayanan kesehatan gigi. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunj ukkan bahwa kasus mal praktek tukang gigi melanggar standar pelayanan kesehatan gigi dalam hukum kesehatan. Perlindungan konsumen juga menjadi penting dalam menangani kasus ini. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang implikasi hukum kasus mal praktek tukang gigi dan pentingnya perlindungan konsumen dalam pelayanan kesehatan gigi. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, tukang gigi, dan konsumen dalam memahami isu ini secara komprehensif.]]>
<![CDATA[PENANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Andani, Ayu]]>;
<![CDATA[Fauzi, Ridha Ahmad]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kerusakan jalan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai hingga kini dimana mobilitas masyarakat sebagai pengguna jalan terus meningkat menuntut adanya prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai guna mewujudkan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak dan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak di Kota Samarinda. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang bertujuan untuk mengkaji dua pokok pembahasan: pertama untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di Kota Samarinda. Kedua untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kerusakan jalan dapat dibebankan kepada pihak penyelenggara jalan selaku pihak yang bertanggungjawab yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga dan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak tercantum didalam Pasal 240 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, pemenuhan perlindungan hukum tersebut belum optimal dalam melindungi hak-hak korban kecelakaan akibat jalan rusak di Kota Samarinda.]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI HUBUNGAN ABUSE OF POWER DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEADILAN DALAM KASUS DUGAAN SUAP HAKIM AGUNG BERDASARKAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ]]>
<![CDATA[Hijriah, Asyhana Gema]]>;
<![CDATA[Silaban, Doni H.]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum lahir di atas pengharapan akan ruang yang adil dan beradab sebagai bentuk pengaturan terhadap sosial yang awalnya berpola-pola dan cenderung berdiri di atas hukum rimba. Dalam hal penegakannya, tentu hukum diliputi oleh rasa keadilan dan kepastian yang tinggi. Namun, prosesi penegakkan hukum tidak selamanya suci dan bersih dari tangan-tangan kotor yang seharusnya diadili. Kasus Dugaan Suap terhadap Hakim Agung pun menjadi salah satu sebab mengapa Indonesia masih dikelilingi oleh penegak hukum yang tidak sesuai dengan jiwa konstitusi. Abuse of Power atau penyalahgunaan wewenang pun masih menjadi momok yang menjamur di kalangan penegak hukum itu sendiri, yang salah satunya erat berhubungan dengan kasus suap-menyuap. Masyarakat jadi makin gencar mempertanyakan soal apakah keadilan Indonesia sudah sesuai dengan pengharapan atau tidak. Untuk menjawab hal tersebut, penulis melalui pendekatan empiris-yuridis melakukan studi kasus terhadap kasus dugaan suap hakim agung Sudrajad Dimyati guna mengetahui mengenai keberadaaan unsur abuse of power serta dampaknya terhadap pandangan masyarakat akan keadilan Indonesia.]]>
