cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2024)" : 15 Documents clear
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PELECEHAN SEKSUAL OLEH DOSEN TERHADAP MAHASISWA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Suryatiningrum, Tri Ayu; Sari, Dhevi Ardhita Puspita; Gita, Nyimas Laras Manik
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelecehan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi merupakan isu serius yang memerlukan perhatian hukum yang mendalam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan pelecehan seksual terhadap mahasiswa oleh dosen. Dengan fokus pada konteks perguruan tinggi, penelitian ini menyelidiki kerangka hukum yang melibatkan perlindungan mahasiswa dari pelecehan seksual, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam penegakan hukum. Metode penelitian melibatkan analisis normatif terhadap undang-undang, regulasi, dan kebijakan yang berkaitan dengan pelecehan seksual di lingkungan akademis. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mendukung perlindungan mahasiswa, implementasinya seringkali menghadapi hambatan seperti ketidaksetaraan kekuasaan dan kurangnya kesadaran. Penelitian ini juga menyoroti dampak psikologis dan akademis dari pelecehan seksual terhadap mahasiswa. Studi ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan kesadaran, dan memberdayakan mahasiswa untuk melaporkan pelecehan seksual. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh komunitas akademis. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami kompleksitas isu pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan mengusulkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mahasiswa.
IMPLEMENTASI PASAL 26 D UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PARIWISATA TERHADAP OBYEK WISATA EKSTREME WATERSPORT DI SEA-DOO SAFARI BALIKPAPAN Wicaksana, Aditya; Sitorus, Nicey Oktaviani Erida; Dzakirah, Vania; Luhfitasari, Ratna
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi kebudayaan. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa” pariwisata adalah berbagai macam  kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Sektor partiwisata merupakan bidang industri yang cukup diandalkan oleh negara-negara di dunia terutama dalam pembahasan ini adalah di Indonesia dengan begitu banyak keberagamaan serta keindahan alam nya maupun kelautannya. Tujuan Penulisan ini adalah Untuk mengetahui bagaimana perlindungan serta pertanggungjawaban terhadap konsumen jika mengalami kecelakaan atau cidera saat mengendarai jetski, untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang seharusnya dilakukan pihak pelaku usaha ekstrem sport yang ada di Sea-Doo Safari Balikpapan, dan untuk mengkaji dan meneliti bahwa pentingnya perlindungan wisatawan melalui pemberian asuransi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009. Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukan ini dapat memberikan gambaran Tentang bagaimana seharusnya implementasi Pasal 26 Huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan beberapa aturan terkait seharusnya dijalankan oleh pelaku usaha agar dapat memberikan pelayanan serta keselamatan bagi kosnumennya, serta pengaturan  hukum yang dapat menegakan peraturan Undang-Undang yang sudah ada dan juga tindakan yang harus dilakukan oleh pihak terkait/pengelola serta pihak yang berwenang untuk memberikan sosialisasi atau tindakan tegas kepada para pelaku usaha yang bersangkutan dalam permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, dan peneliti melakukan penyusunan hasil penelitian yang bersifat empiris dan normatif, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum, karena penelitian bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum yang berlaku di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI TRANSPORTASI UMUM KOTA JAKARTA Rosdiana, Rosdiana; Alian, Andhika Crisna; Susanto, Adie
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di transportasi umum di Jakarta. Penelitian mengeksplorasi upaya perlindungan yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya tantangan signifikan dalam penerapan perlindungan hukum, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum yang kuat. Hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum menghambat penanganan kasus yang efektif. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penelitian ini menyarankan penguatan kampanye sosialisasi mengenai hak dan perlindungan korban pelecehan seksual serta peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Pelatihan yang lebih intensif akan membantu aparat penegak hukum menangani kasus dengan lebih baik dan responsif. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara lembaga advokat, kepolisian, dan pengelola transportasi umum sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif. Peningkatan teknologi keamanan seperti pemasangan lebih banyak CCTV dan pengembangan aplikasi pelaporan yang mudah digunakan oleh masyarakat juga diusulkan sebagai langkah preventif dan penanganan kasus yang lebih efektif. Kampanye yang lebih luas juga harus mencakup edukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka dan bagaimana melaporkan insiden pelecehan. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, tingkat pelaporan dapat meningkat dan korban merasa lebih aman dan didukung. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di transportasi umum, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Transportasi Umum
ANALISI YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI MASYARAKAT DIBALIKPAPAN Prameswari, Shinta Candra; Basran, Vauziyah; Makalew, Gabrielle Seloa
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

IntisariProgram Bantuan Hukum Gratis di Balikpapan adalah inisiatif penting dalam menjaga prinsip-prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan supremasi hukum di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Program ini memiliki tujuan mulia, seperti mempromosikan akses yang setara ke sistem hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, dan menjaga integritas sistem hukum. Namun, pelaksanaannya tidak lepas dari sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan dalam regulasi hukum, sumber daya manusia, pendanaan, manajemen data, dan kesadaran masyarakat.Dari perspektif yuridis, program ini harus mematuhi kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk konstitusi dan peraturan hukum yang relevan. Selain itu, komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia juga harus diperhatikan dalam implementasi program ini. Prinsip-prinsip non-diskriminasi, keadilan, dan hak asasi manusia seharusnya menjadi panduan dalam pelaksanaan program bantuan hukum gratis di Balikpapan.Secara keseluruhan, Program Bantuan Hukum Gratis di Balikpapan merupakan langkah positif menuju masyarakat yang lebih adil, setara, dan sadar akan hak-hak hukum mereka. Namun, agar berhasil, program ini harus mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara ke sistem peradilan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.Kata Kunci: Bantuan Hukum Gratis, Balikpapan, keadilan sosial, demokrasi, supremasi hukum, akses setara, hak asasi manusia, kerangka hukum, tantangan implementasi, regulasi hukum, kesadaran masyarakat.
TINJAUAN YURIDIS PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK PADA WILAYAH PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN Marpaung, Jerry Andi Oloan; Sembiring, Priwanca; Gaol, Bertaulina Umban
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aplikasi E- Litigasi (Electronic Litigation) merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah layanan bagi pencari keadilan. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik. E-court sendiri sangat efisien untuk sebuah pelayanan yang digunakan pengadilan Indonesia terutama di Pengadilan Negeri Balikpapan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data dianalisis secara kualitatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis.  Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan penulisan ini. Salah satunya berdasarkan Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang menjadi sumber utama dari penulisan ini. Hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya dalam upaya perwujudan dan pengembangan   pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Balikpapan secara efisien.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue