JPPOL : Jurnal Poros Politik
JPPOL: Jurnal Poros Politik adalah jurnal yang dikelolah oleh program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor. Fokus dan scope dari JPPOL adalah kajian dalam bidang Pemerintahan, politik, dan Ilmu Sosial lainnya.
Articles
101 Documents
<![CDATA[EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA TUNMAT KECAMATAN IO KUFEU KABUPATEN MALAKA EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM IN TUMAT VILLAGE, IO KOFEU DISTRIC MALACCA REGENCY ]]>
<![CDATA[Putriyani Un Manek]]>;
<![CDATA[Medan Y. Mael]]>;
<![CDATA[Handrianus V.M. Wula]]>;
<![CDATA[Marthen Patiung]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Politik Vol. 5 No. 2 (2023): JPPOL : Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32938/jpp.v5i2.3416
<![CDATA[Kemiskinan adalah masalah serius yang masih di hadapai oleh Negara-negara yang berkembang didunia. Salah satu Negara yang masih menghadapi kemiskinan yaitu di indonesia. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana yang telah sudah di atur dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang PKH Pasal 1 ayat (1) menyatakan Program Keluarga Harapan adalah program pemberian batuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Dalam proses pelaksanaan Program keluarga harapan (PKH) masih terdapat permasalahan serta kendala seperti belum optimalnya pembagian PKH terhadap masyarakat yang lain, Kurangnya koordinsi dari berbagai pihak yang terkait dengan program keluarga harapan (PKH), ketidak tepatan sasaran bantuan program Keluarga Harapan. tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui evaluasi pelaksana program keluarga harapan di Desa Tunmat, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka. Hasil anlisis menunjukan bahwa Pelaksana Program Keluarga Harapan Desa Tunmat Kecamatan Kecamatan Io Kufeu tidak dilibatkan dalam proses seleksi dan penetapan lokasi yang akan dijadikan penerimaan bantuan program, Masyarakat penerima PKH sangat puas dengan pelayanan pemerintah dalam hal ini pemerintah Desa Tunabesi]]>
<![CDATA[PELESTARIAN BUDAYA KURE OLEH MASYARAKAT SUKU NOEMUTI ]]>
<![CDATA[Rosiano Olery T. Ninu]]>;
<![CDATA[Elpius Kalembang]]>;
<![CDATA[Bernardus Seran Kehik]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Politik Vol. 5 No. 2 (2023): JPPOL : Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32938/jpp.v5i2.4160
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pelestarian Budaya Kure Oleh Masyarakat Suku Noemuti dalam melestarikan Budaya Kure yang ada Di Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara diukur dengan mengunakan indikator Bentuk- bentuk pelestarian apa yang sudah dilakukan di era modern, Faktor pendorong dan penghambat, dan solusi atas factor penghambat dalam melstarikan Budaya Kure. Yang digunakan adalah penelitian kualitatif tipe yaitu studi kasus sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Semantara informan dalam penelitian ini adalah kalangan, masyarakat pemerintah Desa dan kaum pemuda . Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif, dan pengabsahan data yang digunakan yaitu member checking trigulasi dan eksternal audit. Hasil penelitian membuktikan bahwa perlu adanya kesadaran dari seluruh stekholder untuk melestarikan Budaya Kure bukan hanya bertumpuk pada satu aspek pemerintah saja akan tetapi seluruh masyarakat Noemuti pada umumnya. Kesimpulan dan saran Bagi masyarakat Noemuti Budaya kure harus tetap di jaga dan dipertahankan dengan cara mengsosialisasikan dan mengdokumentasikan agar masyarakat yang berada di luar wilayah noemuti juga dapat mengenal dan mengetahui Budaya Kure.]]>
<![CDATA[Upaya Pengembangan Pasar Tradisional Melalui Pembangunan Sarana Prasarana ]]>
<![CDATA[Agustinus wangge]]>;
<![CDATA[Elpius Kalembang]]>;
<![CDATA[Medan Yonathan Mael]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Politik Vol. 5 No. 3 (2023): JPPol :Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32938/jpp.v5i3.4184
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan upaya pengembangan pasar tradisional melalui pembangunan sarana prasarana yang dilihat oleh indikator upaya pengembangan, pembangunan, sarana prasarana, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasar Tradisional yang terletak di Kelurahan Benpasi memiliki permasalahan demikian masih kurang stabil karena fasilitas, sarana dan prasarananya kurang memadai, sehingga pasar terlihat tidak teratur, upaya pengembangan pasar masih sangat minim. Sehingga pembangunan belum cukup Nampak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat menyimpulkan pokok permasalahannya yaitu Kurangnya perhatian penuh dari pihak Pemerintah Daerah terhadap pembangunan sarana prasarana pasar Tradisonal, Bagaimana Upaya Pengembangan Pasar Tradisional Melalui Pembangunan Sarana Prasarana. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian di pasar baru kelurahan benpasi kecamatan kota kefamenanu kabupaten timor tengah utara Kendala yang dihadapi para pedagang adalah ketidaknyamanan lingkungan, toilet yang kurang memadai akibat banyak yang rusak, area parkir kendaraan yang belum disediakan akibat minimnya luas tanah, tempat penampung sampah belum ada. Oleh karena itu dibutuhkan dinas perindag hendaknya meningkatkan pengawasan dan segera menindaklanjuti keluhan dan saran dari para pengguna pasar baru.]]>
<![CDATA[DEMOKRASI LOKAL ( TOKOM TABUA HET TAFEKAN LASI ) DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA LOEL KECAMATAN INSANA FAFINESU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA ]]>
<![CDATA[Antonius Da Silva]]>;
<![CDATA[Dian Festianto]]>;
<![CDATA[Yohanes I Naif]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Politik Vol. 5 No. 2 (2023): JPPOL : Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32938/jpp.v5i2.4239
<![CDATA[“Demokrasi Lokal (Tabua Het Tafekan Lasi) Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara “(Studi Kasus Pada Desa Loel Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara). Tujuan dari penelitian ini untuk a). mengetahui proses dan dinamika terjadinya demokrasi lokal didesa Loel Kecamatan Insana Fafinesu. b). Untuk memberikan suatu gambaran (Deskriptif) tentang Demokrasi Lokal dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Loel Kecamata Insana Fafinesu. Model yang digunakan oleh penelitian ini yakni metode kualitatif jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap yang digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Peneliti mengumpulkan sebanyak 14 informen agar mendapatkan berbagai informasi terkait permasalahan yang ada di Desa Loel.]]>
<![CDATA[Etika Komunikasi di Era Digital dalam Fenomena Hate Speech Netizen Indonesia (Tinjauan dari Perspektif Etika Komunikasi Habermas) ]]>
<![CDATA[Didimus Aryanto Gabur]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Politik Vol. 5 No. 2 (2023): JPPOL : Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32938/jpp.v5i2.4527
<![CDATA[Fokus utama artikel ini adalah memahami fenomena hate speech yang terjadi dalam kalangan netizen Indonesia melalui pendekatan etika komunikasi Jurgen Habermas. Kegelisahan penulis mengangkat tema ini berangkat dari kesadaran dan kenyataan bahwa di Indonesia seringkali dijumpai ujaran kebencian baik yang terjadi di media sosial maupun dalam dunia konkrit. Ironisnya bahwa ujaran kebencian tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lumrah terjadi, sehingga menimbulkan pandangan bahwa ujaran kebencian bukanlah sebuah kejahatan. Namun dalam artikel ini penulis lebih menyoroti fenomena hate speech yang dilakukan dalam platform media sosial. Dalam menggarap artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menelusuri sumber-sumber pustaka yang relevan dengan tema yang dibahas. Penelusuran ini memaksudkan sebuah upaya untuk memahami dan mencari makna dari setiap peristiwa yang terjadi. Melalui pendekatan etika komunikasi yang digagas Habermas penulis menemukan bahwa maraknya fenomena hate speech seringkali terjadi karena masih banyak netizen Indonesia tidak menggunakan rasionalitasnya ketika sedang berkomunikasi dan tidak menerapkan prinsip-prinsip dasar komunikasi seperti, kesetaraan, kebebasan, dan kesepakatan.]]>
<![CDATA[PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA NAEKAKE B KECAMATAN MUTIS KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA ]]>
<![CDATA[Emanuel Tob]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Politik Vol. 5 No. 3 (2023): JPPol :Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32938/jpp.v5i3.5113
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana penerapan prinsip Good Governance dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Penerapan peraturan desa Naekake B tidak dijalankan dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan desa. 2. Pemerintah Desa Naekake B belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. 3. Diketahui bahwa Pemerintah Desa Naekake B terkadang tidak melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. 4. Pemerintah Desa Naekake B lebih mengutamakan pertanggungjawabanya kepada pemerintah supra desa (Camat dan Bupati), ketimbang kepada masyarakat. 5. Aparat Pemerintah Desa Naekake B belum mampu menggunakan peluang yang ada untuk kemajuan desa. Dari beberapa temuan oleh penyusun, maka penyusun memberikan saran agar. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Naekake B dalam pelaksanaan pembangunan desa, harus mampu memahami dan menjalankan prinsip Good Governance dengan baik. Kata Kunci : Pelaksanaan, Good Governance, Pembangunan]]>
<![CDATA[Institusionalisasi Partai Golongan Karya Pasca Reformasi ]]>
<![CDATA[Ignasius - Usboko]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Politik Vol. 5 No. 2 (2023): JPPOL : Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32938/jpp.v5i2.5492
<![CDATA[Konsolidasi demokrasi di Indonesia termasuk di Daerah Nusa Tenggara Timur diindikasi oleh kinerja ekonomi dan politik dalam rezim demokrasi, hubungan sipil – militer dan pelembagaan partai politik. Pelembagaan partai ini menjadi penting dikaji terutama bagaimana derajat kesisteman khusus pengambilan keputusan dan pengetahuan publik khusus ruang dukungan partai golkar. Tujuan kajian adalah mengetahui pengambilan keputusan terhadap calon pemimpin dan pemetaan ruang dukungan partai Golkar. Penyusun mengkaji menggunakan metode studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelembagaan partai Golkar dalam hal pengambilan keputusan dimana adanya pendasaran konstitusi partai Golkar meskipun tidak cukup mempertimbangkan usulan dewan pimpinan daerah menyangkut calon gubernur dan pemetaan ruang dukungan dimana persebaran dukungan cukup signifikan pada 11 kabupaten/kota dari 22 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur. Hal ini berarti partai Golkar eksis dan terlembaga dengan cukup baik. Saran bahwa Partai Golkar perlu secara konsisten menaati konstitusi Partai dengan mempertimbangkan usulan calon pemimpin secara baik sehingga ada dukungan maksimal seluruh anggota partai dan ruang dukungan yang ada perlu dimaksimalkan melalui pelaksanaan program partai secara continue dan memperluas ruang dukungan ke 11 kabupaten lain secara cukup signifikan agar eksis pada tiap pemilu. Kata Kunci : Partai Golongan Karya, Pelembagaan Partai Politik.]]>
<![CDATA[UNIT PELAYANAN INFORMASI (UPIK) BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KEMENDIKBUDRISTEK ]]>
<![CDATA[Yakobus Kolne]]>;
<![CDATA[Melkianus Suni]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Politik Vol. 5 No. 2 (2023): JPPOL : Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32938/jpp.v5i2.5497
<![CDATA[Mekanisme tata kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Birokrasi sebagai suatu sistem pengorganisasian aparatur Negara dengan tugas yang sangat luas dan kompleks sangatlah diperlukan dalam pengendalian operasi manajemen pemerintahan. Kinerja birokrasi dan rutinitas kegiatan pejabat dan aparat birokrasi sering menyebabkan masalah baru. Permasalahan baru ini menjadikan birokrasi statis, kurang peka terhadap perubahan lingkungan sosialnya, bahkan cenderung resisten terhadap pembaharuan. Keadaan tersebut seringkali memunculkan potensi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kondisi tersebut, pemerintah perlu segera melakukan reformasi birokrasi, tidak hanya pada tataran komitmen saja, melainkan sudah saatnya segera diwujudkan pada tataran yang lebih nyata. Salah satu unit yang dibentuk pemerintah adalah Unit pelayanan informasi yang tentunya berperan aktif dalam memberikan layanan informasi kepada publik mengenai setiap kegiatan kepemerintahan sehingga terwujudnya kepemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI TOKOH ADAT DALAM MENYELESAIKAN BATAS ADMINISTRATIF FORMAL ANTAR DESA (Studi Kasus Di Desa Lotas Dan Desa Muke Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka) ]]>
<![CDATA[ELIA DA COSTA BARROS]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Politik Vol. 5 No. 3 (2023): JPPol :Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32938/jpp.v5i3.5632
<![CDATA[Hasil Penelitian menunjukkan bahwa permasalahan batas administrasi yang belom jelas serta sering menimbulkan konflik antar masyarakat desa Lotas dan desa Muke sampai saat ini belum ada tindakan dari pemerintah desa, hal ini yang membuat para Tokoh adat mengambil ahli membantu masyarakat mencari solusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) membantu tokoh adat untuk mengadukan hal ini kepada pemerintah daerah. Masyarakat diminta untuk tertib berdomisili namun hal itu tidak diterima karena masyarakat sudah merasa nyaman dengan tempat tinggal serta pemerintah mereka. Tokoh adat menghimbau agar masyarakat tidak lagi mempersoalkan hal ini dengan menetapkan norma adat, yang mereka sebut sumpah makan tanah, hal itu ditaati oleh masyarakat, karena masyarakat masih menjunjung tinggi adat istiadat. Dengan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan bahwa: Apabila kedepanya ingin melakukan pemekaran diharapkan pemeritah lebih memperhatikan aspek-aspek fundamental dalam hal ini kebutuhan masyarakat baik dalam efektifitas pelayanan dengan melihat karakter masyarakat sehigga hal seperti ini tidak terjadi lagi]]>
<![CDATA[PERAN POLITIK IDENTITAS ETNIS DALAM MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN ]]>
<![CDATA[Evi Ximenes Baptista De Araujo]]>;
<![CDATA[Dian Festianto]]>;
<![CDATA[Melkianus Suni]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Politik Vol. 6 No. 1 (2024): JPPOL : Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32938/jpp.v6i1.5650
<![CDATA[Abstrak Masalah utama dalam penelitian ini adalah pada tahun politik khususnya pada masyarakat multi etnis politik identitas acap kali mewarnai suasana perpolitikan. Di desa Numponi bisa dikatakan multi etnis karena memiliki empat etnis yaitu Dawan R, Fehan, Tionghoa Dan Timor-Timor, dan dari ke empat etnis tersebut pada kontestasi pilkades memiliki keterwakilan yang mencalonkan diri sebagai kepala desa. Realitas menunjukkan bahwa terdapat salah satu etnis yaitu Dawan R secara kuantitas penduduknya mayoritas lebih banyak dan selama penyelenggaraan pilkades etnis tersebut keterwakilannya lebih banyak menempati jabatan kepala desa. Fokus Penelitian adalah “peran politik identitas dalam mempertahankan kekuasaan, dan dampak politik identitas. Penelitian yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa peran politik identitas etnis dan bagaimana dampak politik identitas etnis dalam pilkades di desa Numponi kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran politik identitas di desa Numponi acap kali dijadikan jargon oleh masing-masing kontestan sebagai basis mencapai kekuasaan atau jabatan kepala desa. Strategi ini dinilai sukses dengan melihat kondisi masyarakat desa Numponi yang multi etnis kemudian dimanfaatkan sebagai basis dalam menjaring massa.]]>
