cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Melkianus Suni
Contact Email
melkysuny@gmail.com
Phone
+6281236450217
Journal Mail Official
ilmu_pemerintahan@unimor.ac.id
Editorial Address
jl. KM. 09, Program Studi Ilmu Pemerintahan - Fisipol Universitas Timor
Location
Kab. timor tengah utara,
Nusa tenggara timur
INDONESIA
JPPOL : Jurnal Poros Politik
Published by Universitas Timor
ISSN : 25280953     EISSN : 25280953     DOI : https://doi.org/10.32938/jppol.v3i3
Core Subject : Social,
Social Sciences
JPPOL: Jurnal Poros Politik adalah jurnal yang dikelolah oleh program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor. Fokus dan scope dari JPPOL adalah kajian dalam bidang Pemerintahan, politik, dan Ilmu Sosial lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 101 Documents
 7   8   9   10   11 
IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA NOEBAUN KECAMATAN NOEMUTI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Agustinus Longa Tiza; Maria Stefany Bifel; Pionisius Minggu
Jurnal Poros Politik Vol. 5 No. 3 (2023): JPPol :Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v5i3.5883

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Noebaun Kecamatan Noemuti. Permasalahan utama yang ditemui dalam penelitian ini adalah Program Pamsimas belum sepenuhnya dirasakan mafaatnya oleh masyarakat Desa Noebaun. Hal in ditandai dengan belum tercapainya target yang ditetapkan dalam program Pamsimas dalam pemenuhuan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program Pamsimas di Desa Noebaun. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Pamsimas di Desa Noebau Kecamatan Noemuti cukup berhasil baik ditinjau dari pemanfaatan sumberdaya. Komunikasi yang ada dalam pelaksanaan Program Pamsimas cukup baik baik dilihat dari saluran komunikasi yang ada, dan kecenderungan individu bersikap positif dan partisipatif dalam mendukung pelaksanaan program Pamsimas. Hal-hal yang mendukung adalah komunikasi yang berjalan baik, tanggapan masyarakat yang baik dan partisipatisipatif, pemberdayaan sumber daya yang optimal baik SDM, kewenangan maupun informasi yang ada. Hal-hal yang menghambat pelaksanaan Program Pamsimas antara lain berkaitan dengan kelangkaan sumber air baku untuk air bersih, keterbatasan pendelegasian kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pelaksana di lapangan. Disisi lain, profesionalisme kerja para pelaku program belum otimal.
The Nasionalisme Masyarakat Perbatasan Darat: Suatu Studi Terhadap Masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara Heribertus Binsasi; Remigius Seran; Handrianus Nino
Jurnal Poros Politik Vol. 5 No. 3 (2023): JPPol :Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v5i3.5979

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan masyarakat Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap hasil kesepakatan batas darat antara Indonesia dan Timor Leste yang tertuang dalam Traktat 1904. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nasionalisme masyarakat perbatasan darat yakni pengetahuan, sikap dan tindakan nasionalisme pada masyarakat Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Subyek penelitian adalah tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Manusasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa nasionalisme masyarakat perbatasan darat di Kabupaten Timor Tengah Utara ditujukkan melalui pengetahuan akan sejarah batas geografi Indonesia dan Timor Leste, sikap menolak hasil kesepakatan perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste yang tertuang dalam Traktat 1904 dan tindakan nasionalisme dengan terlibat aktif dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
Model perekrutan kader perempuan di partai solidaritas Indonesia kabupaten Malaka Rani Amartha Angel Bria; Bernardus Seran Kehik
Jurnal Poros Politik Vol. 6 No. 1 (2024): JPPOL : Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v6i1.6146

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendokumentasikan model perekrutan kader perempuan yang digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia dalam upaya meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam politik. Kami mengidentifikasi berbagai strategi dan metode yang digunakan oleh partai ini untuk merekrut kader perempuan, mulai dari kuota hingga program pelatihan khusus.Metode penelitian melibatkan analisis data sekunder berupa dokumen partai, wawancara dengan anggota partai, dan survei anggota partai perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia telah mengadopsi beberapa strategi perekrutan yang berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai tingkat partai, termasuk posisi kepemimpinan dan pencalonan dalam pemilihan umum. Selain itu, kami menganalisis dampak dari model perekrutan ini terhadap perwakilan perempuan dalam partai dan dampaknya pada perpolitikan lokal. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga tentang upaya konkret dalam memperkuat peran perempuan dalam politik dan kontribusi mereka dalam pembuatan keputusan politik.Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang strategi perekrutan kader perempuan dalam konteks politik Indonesia, serta memberikan panduan bagi partai politik dan organisasi serupa yang berusaha untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik.
PERAN ELIT LOKAL DALAM PEMEKARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH DARI KABUPATEN KERINCI Liza Fitria Kisnanda
Jurnal Poros Politik Vol. 6 No. 1 (2024): JPPOL : Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v6i1.6151

Abstract

Pada tahun 2008 adalah awal terbentuknya koto otonom, dalam tata pemerintahan Kota Sungai Penuh yang merupakan bentuk pemekaran daerah daeri Kabupaten Kerinci. Berdirinya Kota Sungai Penuh, tak lepas dari ide, gagasan dan perjuangan H. Fauzi Si,in yang loyal mengocek isi kantong pribadinya, dan menggunakan APBD Kabupaten Kerinci sesuai ketentuan berlaku saat itu. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan peran dari elit lokal yaitu H. Fauzi Si,id yang berjasa dalam pemekeran daerah Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci. Teori yang digunakan untuk menganalisis tulisan ini adalah dengan teori elit oleh Pareto. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode studi literatur. Hasil dari pembahasan dalam tullisan ini menunjukan, Kota Sungai Penuh telah dapat dikatakan sebagai daerah otonom yang berhasil dan sukses dalam pemekarannya. Fauzi menjadi tokoh yang melatar belakangi berdirinya Kota Sungai Penuh. Pemekaran yang dilakukan tidak lain adalah untuk pemerataan pembangunan di Kabupaten kerinci. Dalam mewujudkan pembangunan Kota Sungai Penuh, Fauzi diketahui telah mengeluarkan banyak tenaga dan biaya pribadinya untuk mensukseskan pemekaran daerah yang diperuntukan bagi masyarakat Kerinci agar pembanguanan dan pemerataan perekonomian lebih stabil.
Penalaran Publik Agama dalam Negara Hukum Demokratis Menurut Jürgen Habermas Agrindo Zandro
Jurnal Poros Politik Vol. 6 No. 1 (2024): JPPOL : Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v6i1.6771

Abstract

Dalam negara demokrasi, seluruh masyarakat dengan berbagai latar belakang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam tata kelola negara serta kebijakan-kebijakan politis terkait. Agama sebagai salah satu latar belakang masyarakat sudah seharusnya menunjukkan perannya yang berarti bagi politik demokratis serta kehidupan masyarakat. Namun, agama perlu melakukan apa yang disebut dengan penalaran publik sehingga kontribusinya dapat diterima oleh semua pihak dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat umum. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana agama dapat berperan dalam urusan ketatanegaraan politis negara hukum demokratis. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan studi kepustakaan. Artikel ini menemukan bahwa agama memiliki unsur fungsional dan substansial yang sangat penting dan secara politis dapat berguna untuk mengusahakan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Halnya menjadi penting karena demokrasi mengharuskan partisipasi yang menyeluruh dari masyarakat.
UPAYA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (Studi Penelitian di Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara 2020/2021) Sigfridus Juan To; Medan Yonathan Mael
Jurnal Poros Politik Vol. 6 No. 1 (2024): JPPOL : Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v6i1.6798

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini meliputi membuat perencanaan, mengalokasikan anggaran, mendorong keaktifan masyarakat, menyediakan waktu dan melakukan evaluasi. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah adalah teknik analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengenai membuat perencanaan menunjukan bahwa pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa terlebih dahulu melakukan perencanaan untuk memastikan besaran sumber daya dan anggaran yang akan terserap serta dalam perencanaan pemerintah desa melibatkan masyarakat untuk ikut terlibat. Hasil analisis mengenai alokasi anggaran menunjukan bahwa pemerintah desa menyediakan anggaran pembangunan rumah layak huni dengan total anggaran sebesar Rp.128.000.000 atau sebesar Rp.42.700.000 untuk setiap unit rumah akat tetapi waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan. Hasil analisis mengenai keaktifan masyarakat untuk terlibat menunjukan bahwa masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni dan hasil analisis menganai evaluasi pencapaian dalam pemenuhan penyediaan rumah layak huni menunjukan bahwa ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menilai setiap pelaksanaan program pembangunan desa dan kinerja pemerintah desa masih kurang baik karena tidak cepat tanggap dalam menyediakan bahan-bahan yang menunjang pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat
POLITISASI IDENTITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Di Kec. Malaka Barat dan Kec. Weliman Pada Pilkada Malaka 2020) Nahak, Robianus; Festianto, Dian; Suni, Melkianus
Jurnal Poros Politik Vol. 6 No. 2 (2024): JPPOL : Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v6i2.6531

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Politisasi Identitas mempengaruhi proses Pilkada Kabupaten Malaka Tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini antara lain: Isu-isu etnis sebagai instrumen dukungan politik, Tua-tua adat sebagai instrumen politik, Penggunaan sarana-sarana adat, Struktur adat yang mendekatkan diri dengan konstituen dan Mobilisasi, komunitas etnis. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian mencakup antara lain; kedua paslon memanfaatkan isu-isu etnis untuk memperoleh dukungan, memanfaatkan kedudukan tua-tua adat untuk mendapatkan dukungan, memanfaatkan sarana-saran adat seperti sirih pinang dan selendang, menjanjikan untuk memberikan pekerjaan kepada pendukung, adanya dukungan basis dan ikatan keluarga, menjanjikan insentif kepada tua-tua adat, janji renovasi rumah adat, menjanjikan kartu kerja, dan balas budi/balas jasa. Dengan merujuk pada teori politik identitas untuk menjelaskan bagaimana karakteristik mempengaruhi preferensi pemilih. Dengan mengungkap dinamika politik lokal yang berkaitan dengan identitas, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman lebih lanjut tentang proses demokrasi di tingkat daerah.
MODALITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK (Studi Peneliti Di Desa Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023) Rinoldus Obe; Usboko, Ignasius; Marisa S.B Seran
Jurnal Poros Politik Vol. 6 No. 2 (2024): JPPOL : Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v6i2.7443

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai modalitas dalam pemilihan kepala desa Inbate. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian pada penelitian ini menunjukan bahwa : pemilihan kepala desa berlangsung dengan penerapan strategi penting berupa : Modal ekonomi yang digunakan berlangsung jauh sebelum pemilihan kepala desa maupun berlangsung hingga pada pemilihan kepala desa. Secara umum penggunaan modal ekonomi sudah cukup maksimal, dimana bantuan modal yang diberikan oleh calon kepala desa belum menjangkau semua masyarakat yang menjadi masyarakat pemilih. Modal budaya yang dimiliki oleh calon kepala desa Inbate sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi, berupa : penyampaian informasi dan visi-misi dengan program kerja kepala desa menggunakan bahasa tradisional yaitu bahasa dawan yang mudah dimengerti dan dipahami masyarakat. Penggunaan modal budaya oleh calon kepala desa pada pemilihan kepala desa menunjukan suatu modal penentu kemenangan calon kepala desa, namun dalam hal kualifikasi pendidikan yang berlisensi (Gelar Sarjana) belum dimiliki oleh calon kepala desa. Saran dalam penelitian ini : Modal ekonomi calon kepala desa perlu digunakan secara maksimal dengan menjangkau sebanyak mungkin masyarakat, agar terbangun relasi yang saling menguntungkan termasuk dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan desa. Kata Kunci : Modalitas, Pemilihan Kepala Desa.
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2024 DI KELURAHAN KANDAI DUA KECAMATAN WOJA KEBUPATEN DOMPU. sabrina, nadia; Jailani, Muhammad Aprian
Jurnal Poros Politik Vol. 6 No. 2 (2024): JPPOL : Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v6i2.7493

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman individu. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi langsung, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data dalam kajian fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dapat terlibat dalam pengawasan Pemilu tidak harus ikut sebagai panitia pengawas pemilu, namun perempuan juga dapat terlibat dalam pengawasan Pemilu dengan melalui kegiatan-kegiatan internal kelompok seperti arisan, pertemuan rutin, pelatihan dan kegiatan lainnya. Di Kelurahan Kandai Dua, perempuan masih perlu meningkatkan kesadaran mereka dalam berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, terutama dalam hal praktik demokrasi yang menjadi permasalahan utama selama pemilu berlangsung. Dapat disimpulkan keterlibatan perempuan di Kelurahan Kandai Dua sudah ada bentuk keterlibatan seperti memberi dukungan berupa tindakan, berbagi informasi serta memberi ajakan dan mengarahkan. Kata Kunci: Partisipasi, Perempuan, Pengawasan
POLITIK PEMEKARAN NAGARI (STUDI KASUS PEMBENTUKAN 43 PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2013–2016) Prasetyo, Noval
Jurnal Poros Politik Vol. 6 No. 2 (2024): JPPOL : Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v6i2.7618

Abstract

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menginisiasi “penataan” terhadap Nagari-nagari dalam wilayahnya, dengan membentuk 43 Pemerintahan Nagari tahun 2013–2016 namun mengalami kendala. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembentukan 43 Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013–2016. Permasalahan dalam tulisan dianalisis menggunakan konsep perumusan kebijakan Irfan Islamy, serta dikaji menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Berdasarkan pembahasan dihasilkan beberapa kesimpulan antara lain: 1.) Pembentukan 43 Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan menggunakan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013, yang terkendala dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negri tentang Moratorium Pemekaran Kelurahan/Desa tahun 2012. Pada tahun 2016 ke-43 Pemerintahan Nagari hasil pemekaran justru disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri saat Moratorium Pemekaran belum dicabut; 2.) Perumusan (formulasi) kebijakan terhadap pembentukan 43 Pemerintahan Nagari dengan Perda Nomor 1 Tahun 2013, sudah dilakukan sebagaimana mestinya tetapi terkesan “dihalangi” Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; 3.) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan menggunakan model komunikasi yang efektif dan efisien, dalam menerapkan (implementasi) suatu kebijakan kedepannya kepada setiap pihak yang ikut terlibat.

Page 9 of 11 | Total Record : 101

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): JPPOL : Jurnal Poros Politik Vol. 6 No. 3 (2024): JPPOL : Jurnal Poros Politik Vol. 6 No. 2 (2024): JPPOL : Jurnal Poros Politik Vol. 6 No. 1 (2024): JPPOL : Jurnal Poros Politik Vol. 5 No. 3 (2023): JPPol :Jurnal Poros Politik Vol. 5 No. 2 (2023): JPPOL : Jurnal Poros Politik Vol 5 No 1 (2023): JPPOL : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 3 (2022): Jurnal Poros Politik Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik Vol 3 No 3 (2021): Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Poros Politik Vol 2 No 3 (2020): Jurnal Poros Politik Vol 1 No 3 (2019): Jurnal Poros Politik Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Poros Politik Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Poros Politik More Issue