Elpius Kalembang
Universitas Timor

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Non-State Actors' Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective Elpius Kalembang; Yosef Serano Korbaffo
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.51-74

Abstract

Hasil diplomasi antara Indonesia dan Timor Leste yang menyatakan bahwa lahan di titik un-surveyed segment merupakan wilayah milik Timor Leste, sebagaimana tertuang dalam Provisional Agreement tahun 2005, pada kenyataannya tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat. Hal ini kemudian berdampak pada adanya dualisme klaim masyarakat lintas negara. Masyarakat subdistrik Passabe di Timor Leste mengklaim lahan tersebut berdasarkan Provicional Agreement tahun 2005, sedangkan masyarakatKecamatan Bikomi Nilulat di Indonesia mengklaim lahan yang sama berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan adat masyarakat Kerajaan Bikomi dan Kerajaan Ambenu sebagai bagian dari anggota suku Atoni Meto. Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, penulis berpendapat bahwa perbatasan di titik unsurveyed segment telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan adat masyarakat Kerajaan Bikomi dengan Kerajaan Ambenu. Oleh karena itu, masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat menghendaki adanya peninjauan kembali terhadap hasil Provisional Agreement tahun 2005 tersebut. The results of diplomacy between Indonesia and Timor Leste which stated that the land at the point of the un-surveyed segment was Timor Leste’s territory, as stated in the 2005 Provisional Agreement, had in fact never been socialized to the people of Bikomi Nilulat Subdistrict. This then has an impact on the dualism of cross-country community claims. The people of the Passabe sub-district in Timor Leste claimed the land based on the 2005 Provincial Agreement, while the people of the Bikomi Nilulat sub-district in Indonesia claimed the same land based on the customary agreements of the people of the Bikomi Kingdom and the Ambenu Kingdom as members ofthe Atoni Meto tribe. Using a constructivist perspective, the author argues that the border at the point of the un-surveyed segment has been determined based on the customary agreements of the people of the Bikomi Kingdom and the Ambenu Kingdom. Therefore, the people of the Bikomi Nilulat sub-district want a review of the results of the 2005 Provisional Agreement.
KOMUNIKASI EFEKTIF PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Bernardus Seran Kehik; Elpius Kalembang
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dasar dari komunikasi efektif adalah adanya komunikasi timbal balik yang dilakukan oleh komunikator dengan komunikan dalam pengiriman pesan, dengan memperhatikan isi pesan yang disampaikan baik melalui media komunikasi maupun melalui pesan secara langsung. Pola hubungan Pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan komunikasi yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mencapai tujuan kegiatan pambangunan yang dilaksanakan. Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang kurang baik berdampak pada kinerja kedua lembaga tersebut. Produk kebijakan public yang mereka hasilkan bersama menjadi kurang efektif karena dalam proses pembahasannya bisa terganjal hal-hal yang bersifat non teknis. Persoalan komunikasi yang timbul biasanya disebabkan antara lain oleh permasalahan legitimasi, ego sektoral lembaga, pemahaman terhadap tugas dan fungsi yang keliru, konflik politik karena ego sektoral yang masih melekat pada Esekutif dan Legislatif. Peneliti menyimpulan bahwa komunikasi efektif guna membangun pola hubungan sejajar antara Pemerintah Daerah dengan DPRD di Kabupaten Timor Tengah Utara selama ini dapat berjalan dengan baik. Walaupun dalam komunikasi efektif tersebut terdapat muatan kepentingan politik partai yang cukup kental dari masing-masing lembaga.
DAMPAK KONSTRUKSI GENDER TERHADAP ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PEREMPUAN Hendrika Jelia Bitin Berek; Bernardus Seran Kehik; Elpius Kalembang
Jurnal Poros Politik Vol 4 No 3 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v4i3.2974

Abstract

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dampak konstruksi terhadapa angka partisipasi sekolah perempuan di Desa Kletek disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan masyarakat mengenai gender masih sangat rendah. Selain dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat tentang gender masih sangat rendah, dipengaruhi juga oleh pola pikir masyarakat terhadap perempuan. Banyak anggapan yang dibangun di dalam masyarakat bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi sekolah kaum perempuan di Desa Kletek. Selain itu juga peran laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan baik dalam hal adat maupun dalam kebiasaan sehari-hari. Sehingga menyebabkan tingkat partisipasi sekolah untuk kaum perempuan di Desa ini masih lebi rendah daripada laki-laki. Dengan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan bahwa: perlu ditingkatkan pengetahuan masyarakat tentang gender dengan cara melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat untuk dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap perempuan. Kata kunci: Dampak, Konstruksi Sosial, Gender, Perempuan, Desa Kletek
STRATEGI PAKET DESA SEJAHTERA DALAM MEMENANGKAN PILKADA DI KABUPATEN TTU TAHUN 2020 Frederikus Uskenat; Elpius Kalembang; Dian Festianto
Jurnal Poros Politik Vol. 6 No. 1 (2024): JPPOL : Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v6i1.1600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemenangan yang dilakukan calon Kepala Daerah Paket DESA SEJAHTERA dalam memenangkan Pilkada 2020 Di Kabupaten TTU. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan data primer yang berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan melakukan observasi di lapangan. Hasil dari penelitian ini membahas bahwa strategi Paket Desa Sejahtera dengan berdasarkan empat elemen bauran marketing menurut Firmanzah(2008:203), dalam proses 4p yaitu produk politik, promosi, pricce dan place. Product yang dipaparkan oleh paket Desa Sejahtera berupa visi dan misi, berdasarkan keinginan dan kebutuhan rakyat, tagline Paket Desa Sejahtera yaitu membangun dari desa dengan mengandalkan program pertanian dan peternakan. Paket Desa Sejahtera melalukan promosi kampanye dengan menemui masyarakat di setiap desa kelurahan yang ada di Kab.TTU, Place berdasarkan faktor lingkungan basis yaitu, wilayah TTU ada tiga soap raja yaitu Biboki, Insana dan Miomafo. Biaya yang digunakan Paket Desa Sejahtera cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Paket Desa Sejahtera, sebesar Rp.847.285.000.
Upaya Pengembangan Pasar Tradisional Melalui Pembangunan Sarana Prasarana Agustinus wangge; Elpius Kalembang; Medan Yonathan Mael
Jurnal Poros Politik Vol. 5 No. 3 (2023): JPPol :Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v5i3.4184

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan upaya pengembangan pasar tradisional melalui pembangunan sarana prasarana yang dilihat oleh indikator upaya pengembangan, pembangunan, sarana prasarana, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasar Tradisional yang terletak di Kelurahan Benpasi memiliki permasalahan demikian masih kurang stabil karena fasilitas, sarana dan prasarananya kurang memadai, sehingga pasar terlihat tidak teratur, upaya pengembangan pasar masih sangat minim. Sehingga pembangunan belum cukup Nampak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat menyimpulkan pokok permasalahannya yaitu Kurangnya perhatian penuh dari pihak Pemerintah Daerah terhadap pembangunan sarana prasarana pasar Tradisonal, Bagaimana Upaya Pengembangan Pasar Tradisional Melalui Pembangunan Sarana Prasarana. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian di pasar baru kelurahan benpasi kecamatan kota kefamenanu kabupaten timor tengah utara Kendala yang dihadapi para pedagang adalah ketidaknyamanan lingkungan, toilet yang kurang memadai akibat banyak yang rusak, area parkir kendaraan yang belum disediakan akibat minimnya luas tanah, tempat penampung sampah belum ada. Oleh karena itu dibutuhkan dinas perindag hendaknya meningkatkan pengawasan dan segera menindaklanjuti keluhan dan saran dari para pengguna pasar baru.
Analisis Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan Handrianus Vianey Melin Wula; Tri Anggraini; Elpius Kalembang; Fransiskus Atok
Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 8 No. 1 (2025): Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/kaganga.v8i1.14514

Abstract

The purpose of this study was to determine the procedures for handling cases of violence against women by the Women and Children Empowerment Service. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation and documentation. Data analysis techniques used data reduction analysis techniques. The results of the research analysis showed that the handling of cases of violence against women by the DP3A of North Central Timor Regency was carried out by the P2TP2A institution. There are four stages of case handling. First, the reporting or complaint stage from victims/partners. Second, acceptance and recording of identity. Third, the assessment or identification stage of victims. Fourth, the implementation of legal services, or psychology. Fifth, termination activities or termination of services to victims. The conclusion of this study shows that the procedures carried out by the DP3A through the P2TP2A have been running well and regularly, so that victims can get legal and psychological support that helps the process of recovery and justice. Even so, fear due to social stigma and lack of public awareness are still obstacles that need to be overcome with education and improved services. Keywords: Handling, Violence, Women.
Upaya Pemerintah Desa dalam Pelestarian Hutan Handrianus Vianey Melin Wula; Egidius Fkun; Y. Gabriel Maniagasi; Elpius Kalembang; Yakobus Kolne
Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 7 No. 2 (2024): Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/kaganga.v7i2.10021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola kerja sama tersebut dan mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi dalam melestarikan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang realitas yang diamati. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya lokal menghadapi tantangan serius akibat globalisasi. Komunikasi, koordinasi, dan keterbukaan dalam kerja sama antara pemerintah desa dan tokoh adat menjadi kunci untuk mencapai tujuan pelestarian hutan. Simpulan penelitiaan ini menunjukkan Pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat telah menjalin komunikasi terkait pelestarian hutan, namun implementasinya terkendala karena belum adanya peraturan formal seperti peraturan desa. Meski terdapat kesepakatan lisan bahwa pemerintah desa menghormati aturan adat, kurangnya komunikasi yang efektif menghambat koordinasi tersebut. Hal ini menyebabkan pelestarian dan pengelolaan hutan belum terlaksana, serta minimnya keterbukaan antara pihak-pihak yang terlibat. Kata Kunci: Kerja Sama, Pelestarian Hutan, Pemerintahan Desa.