Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal (Journal of Democracy and Local Politics) is a peer-reviewed Journal which managed and published by the Political Science Department, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University. Recently Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal is registered with electronic ISSN / E-ISSN 2721-3730 and print ISSN / P-ISSN 2656-5439. This journal contains research and analysis dedicated to giving a better understanding of political issues and aims to provide alternatives in political studies such as topic about ; Democracy and globalization, Political party and election studies, Politics and government, Public policy, Feminism, Islam and politics, Defense studies and politics, Local politics and development. All papers will be processed with blind reviewed and published twice a year (April and October)
Articles
65 Documents
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR KEKALAHAN JOKO WIDODO PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DI KAMPUNG JOKOWI NAGARI BATU BALANG KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA ]]>
<![CDATA[Widia Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 3 No 2 (2021): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.3.2.151-162.2021
<![CDATA[Fenomena menarik dalam pemilihan presiden Tahun 2019 yaitu dibentuk dan dideklarasikan beberapa daerah di Indonesia sebagai Kampung Jokowi sebagai bukti dan dukungan masyarakat daerah tersebut untuk kemenangan pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kampung Jokowi di Sumatera Barat salah satunya terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota, tepatnya di Nagari Batu Balang Jorong Boncah. Realitanya perolehan suara di Kampung Jokowi ini mengalami kekalahan. Fokus dalam penelitian ini adalah fenomena kekalahan Jokowi-Amin pada Pilpres Tahun 2019 di Kampung Jokowi Nagari Batu Balang. Tujuan penelitian untuk mengeksplorasi dan mengindentifikasi faktor-faktor penyebab kekalahan calon presiden No. urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Kampung Jokowi, Nagari Batu Balang pada Pemilu Tahun 2019. Untuk menganalisis faktor-faktor tersebut digunakan konsep marketing politik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kekalahan Joko Widodo di Kampung Jokowi Nagari Batu Balang faktor internal diantaranya, program yang ditawarkan kepada masyarakat belum merata, promosi kurang maksimal, inisiator lepas kontrol dan pertimbangan kurang matang memilih daerah tersebut sebagai Kampung Jokowi, dukungan dan partisipasi masyarakat sedikit. Faktor eksternal diantaranya, tidak ada koordinasi dengan perangkat Nagari Batu Balang, penolakan dari perantau, koordinasi yang buruk antara inisiator dan tim relawan, adanya intimidasi terhadap relawan dan isu negative terhadap pasangan dikonsumsi masyarakat.]]>
<![CDATA[TATA KELOLA PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI NAGARI SANIANG BAKA KECAMATAN X KOTO SINGKARAK KABUPATEN SOLOK ]]>
<![CDATA[Muhammad Hakiki]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): Edisi April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.4.1.1-14.2022
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Nagari Saniang Baka yang dalam pelaksanaannya terkendala masalah, diantaranya kendala dana yang masih terbatas, infrastruktur yang belum memadai, dan faktor budaya kehidupan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya belum berdampak bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Nagari Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan teori manajemen menurut Fayol. Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat melibatkan para pemangku kepentingan dalam kepariwisataan supaya dalam pelaksanaan nantinya sejalan dengan prinsip pokok pariwisata berbasis masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Nagari Saniang Baka, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang dalam setiap prosesnya berhubungan dengan partisipasi masyarakat. Pengelolaan pariwisata saat ini sedang berjalan dan sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan lancar karena permasalahan yang ada sehingga pengelolaan pariwisata belum berjalan efektif dan keikutsertaan partisipasi masyarakat masih rendah]]>
<![CDATA[HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG DI BIDANG PENDIDIKAN PERIODE 2019-2020 ]]>
<![CDATA[Randu Aidel Harisjati]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): Edisi April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.4.1.15-26.2022
<![CDATA[Kepuasan masyarakat terbentuk dari sebuah pelayanan yang telah dilakukan oleh sebuah organisasi maupun pelayanan yang telah diberikan orang lain. Kepuasan masyarakat merupakan respon terhadap kinerja organisasi publik, faktor utama penentu kepuasan masyarakat adalah persepsi terhadap kualitas jasa. Tingkat kepuasan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh pelayanan publik yang diberikan. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Untuk menjelaskan hubungan antara kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat Kota Bandung di bidang pendidikan periode 2019-2020. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Survei indeks kepuasan masyarakat berdasarkan KEPMENPAN No.14 tahun 2017 dan teori milik Parasuraman tentang kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuanititatif dengan jenis penelitian survey, metode penelitian multistage cluster random sampling, skala yang digunakan adalah ordinal. Proses pengujian hipotesis menggunakan rumus Kendall Tau Pengambilan sampel menggunakan teknik convenience, Simple Random Sampling dengan total 100 sampel. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada responden. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat di bidang pendidikan periode 2019-2020 dengan nilai uji hipotesis sebesar 0,006.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA COVID-19 DI DESA PELAWAN KABUPATEN SAROLANGUN ]]>
<![CDATA[Rio Ogi Putra Subandi]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): Edisi April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.4.1.27-41.2022
<![CDATA[Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dana desa covid-19 merupakan suatu kebijaakan yang baru yang bersumber dari dana desa dan rawan untuk disalahgunakan. Pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan memiliki hambatan yakni dari pola komunikasi hingga sumber daya yang dimiliki. Rumusan masalah yang peneliti angkat adalah bagaimana implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana Desa Covid-19 di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Edward III. Hasil temuan peneliti bahwa implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan sudah berjalan baik, hal ini dibuktikan dengan: Pertama, Pola komunikasi yang dilakukan oleh Desa Pelawan selaku Implementor yang sangat baik; Kedua, hal yang menjadi poin positif pada pelaksanaan program BLT dana desa di Desa Pelawan adalah sikap yang baik yang diperlihatkan oleh Implementor kepada penerima manfaat blt; ketiga, pada pelaksanaan implementasi kebijakan blt dana desa di Desa Pelawan Sumber daya teknologi menjadi penghambat dalam pelaksnaan blt dana desa di Desa Pelawan]]>
<![CDATA[PERAN TIM SUKSES DALAM PEMENANGAN JEFRI MASRUL PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Olga Dara Monica]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): Edisi April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.4.1.42-55.2022
<![CDATA[Peran Tim sukses merupakan salah satu faktor untuk mampu memperoleh dukungan dari masyarakat dan memenangkan pemilihan umum. Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana peran tim sukses Jefri Masrul yang berpengaruh dalam kemenangannya pada pemilihan legislatif tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan metode pemilihan informan wawancara dengan purposive sampling serta menggunakan konsep marketing politik adman nursal yaitu 3P (Pull Political, Pass Political, dan Push Political). Hasil dari penelitian ini bahwa peran tim sukses memiliki pengaruh besar dalam pemenangan Jefri Masrul. Hal tersebut dapat diamati dari bagaimana tim sukses bekerja dengan menggunakan konsep mapping dan positioning dalam menjalankan 3 strategi marketing politik. Disamping tim sukses juga terdapat peran broker yang membantu dalam pengumpulan dukungan melalui lobby politik kepada kelompok adat dan kelompok masyarakat dalam kampanye. Pada penelitian ini juga terlihat bagaimana sinkronisasi antara peran tim sukses, broker dan kerabat dekat yang mendukung Jefri Masrul dengan masksimal sehingga berhasil menang dalam pemilihan legislatif tahun 2019.]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMILU ]]>
<![CDATA[Fauza Fauza]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): Edisi April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.4.1.56-64.2022
<![CDATA[Pada dasarnya menciptakan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara pemilu, diantaranya dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Pembentukan panitia penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Pasaman Barat masih dipengaruhi oleh hal-hal tertentu dan berdampak terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2019 yang menyebabkan terjadinya kasus pemungutan suara ulang. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental dan menggunakan lima dimensi akuntabilitas Koppel. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu di Kabupaten Pasaman Barat penerapan kelima dimensi akuntabilitas Koppel, hanya dimensi transparansi yang dapat diterapkan dengan semestinya. Hal ini dilihat dari rendahnya monitoring yang dilakukan terhadap pembentukan panitia penyelenggara pemilu yang berpengaruh terhadap kualitas dari KPPS sehingga berdampak pada terjadinya kasus pemungutan suara ulang pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat.]]>
<![CDATA[ADAT DAN PILKADA ; ANALISIS PERAN PEMANGKU ADAT DALAM DEMOKRASI LOKAL ]]>
<![CDATA[Mhd Fajri]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): Edisi April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.4.1.65-78.2022
<![CDATA[Tulisan ini membahas adat dan Pilkada. Adat dan Pilkada dimaknai dalam lingkup bagaimana peran pemangku adat memainkan peran penting dalam demokrasi lokal yakni konstestasi Pilkada. Terdapat dukungan dari pemangku adat kepada calon kepala daerah. Setidaknya dukungan ini diberikan kepada dua pasang kepala daerah yakni pasangan jalur perseorangan dan petahana. Hasil Pilkada kemudian menyatakan bahwa kedua pasang calon kepala daerah ini berhasil keluar diposisi dua teratas dari lima pasang calon yang berkompetisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan penarikan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teori yang digunakan untuk membantu penelitian ini adalah toerisasi dari Fredrik Barth (1969) dari pendekatan instrumentalis yang melihat etnik dalam politik adalah sebuah proses manipulasi atau mobilisasi etnik untuk menujukkan etnis masing – masing. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemangku adat memainkan peran penting yakni sebagai mobilisator basis massanya melalui instrumen adat untuk mendukung calon tertentu dalam Pilkada. Kekuasaan dan jaringan instrument adat tersebut dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyampaikan pesan dukungan untuk mendukung calon – calon peserta pemilu dalam berbagai bentuk. Adat dalam temuan penelitian ini menjadi instrumen dari pemangku adat.]]>
<![CDATA[POLITIK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL : STUDI KASUS PENGEMBANGAN UMKM BATIK GEBLEK RENTENG DI KABUPATEN KULON PROGO ]]>
<![CDATA[Sirait, Mahmuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): Edisi April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.5.1.51-69.2023
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses berjalannya Pengembangan Ekonomi Lokal melalui program UMKM batik geblek renteng di Kabupaten Kulon Progo. UMKM batik geblek renteng adalah salah satu dari program Bela Beli Kulon Progo yang tujuan utamanya adalah untuk menuntaskan kemiskinan di Kulon Progo. Tetapi, dalam pengembangannya, terdapat berbagai permasalahan dalam pengembangan UMKM batik geblek renteng seperti adanya batik geblek renteng printing, batik geblek renteng kurang diminati konsumen, dan berbagai permasalahan lainnya. Untuk menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut, riset ini dipandu oleh Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal dan politik Pengembangan Ekonomi Lokal. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus sebagai pendekatan. Ada beberapa temuan yang dihasilkan pada penelitian ini. Pertama, lahirnya UMKM batik geblek renteng disebabkan oleh minimnya dukungan pemerintah sebelumnya terhadap pemberdayaan UMKM batik di Kulon Progo sehingga mendorong pemerintah baru untuk mengembangkan UMKM batik yang disebut dengan batik geblek renteng. Kedua, UMKM batik geblek renteng lebih dominan digunakan untuk kepentingan Birokrat Kulon Progo, elit pengrajin batik Kulon Progo, dan Bupati Kulon Progo.]]>
<![CDATA[POLITIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PANGAN: KONTRADIKSI KEBIJAKAN KOMODITAS JAGUNG PEMERINTAHAN JOKO WIDODO – JUSUF KALLA 2014-2019 ]]>
<![CDATA[Irawan, Pandu]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): Edisi April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.5.1.1-17.2023
<![CDATA[Tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana implementasi dari ide kebijakan swasembada jagung di era pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada periode 2014-2019. Menurut data dari kementerian pertanian, produksi jagung surplus, namun mengapa terjadi kelangkaan di pasar domestik. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidakmampuan konsumen komoditas jagung dalam mengakses komoditas jagung dinasional. Metode yang digunakan memakai studi kualitatif dengan menggunakan tekhnik wawancara narasumber dan mengeksplorasi dari kajian-kajian dari pemateri yang terlibat langsung terkait swasembada jagung dipemerintahan Jokowi-JK 2014-2019. Temuan yang terjadi menunjukan bahwa statemen dan rilis yang dikeluarakan oleh pemerintah membuat ruang bagi kelompok kepentingan dari komoditas jagung tersebut untuk melakukan manufer politik. Hal tersebut yang menunjukan adanya kesenjangan dalam proses implementasi kebijakan swasembada jagung di Pemerintahan Jokowi-JK. Kondisi tersebut menunjukan penyediaan instrument terutama data komoditas jagung yang kurang kompetible sehingga menyebabkan iklim kompetisi pasar domestik dalam mengejar komoditas jagung menjadi tidak sehat.]]>
<![CDATA[GAGASAN PEMBATASAN KEKUASAAN DAN PENGENDALIAN OLIGARKI ]]>
<![CDATA[Sugeng, Sugeng]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): Edisi April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.5.1.70-84.2023
<![CDATA[Artikel ini membahas gagasan dan strategi untuk membatasi kekuasaan dan mengendalikan oligarki dalam konteks politik. Oligarki merupakan fenomena di mana kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil individu atau kelompok dan memiliki dampak signifikan terhadap pembuatan kebijakan dan regulasi suatu negara. Melalui pendekatan analisis dan studi literatur, artikel ini mengkaji sejumlah gagasan dan strategi dalam mengendalikan pengaruh oligarki. Metode penelitian ini melibatkan analisis konsep dan teori yang terkait dengan oligarki dalam filsafat politik. Peneliti menganalisis definisi oligarki, karakteristik, asal-usulnya, dan teori-teori politik yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oligarki memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem politik. Mereka memengaruhi pembentukan kebijakan dan mengendalikan institusi politik, seperti parlemen atau partai politik, untuk melindungi kepentingan kelompok mereka sendiri. Teori politik demokrasi menekankan perlunya keseimbangan kekuasaan di antara berbagai kelompok dan institusi dalam masyarakat. Pembatasan kekuasaan oligarki diperlukan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada sekelompok kecil individu, melainkan tersebar di antara pemangku kepentingan. Pengendalian kekuasaan oligarki dapat memastikan adanya redistribusi kekayaan dan sumber daya yang lebih adil dalam masyarakat, mencegah akumulasi kekayaan yang tidak sehat dan menjaga stabilitas sosial.]]>
