Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal (Journal of Democracy and Local Politics) is a peer-reviewed Journal which managed and published by the Political Science Department, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University. Recently Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal is registered with electronic ISSN / E-ISSN 2721-3730 and print ISSN / P-ISSN 2656-5439. This journal contains research and analysis dedicated to giving a better understanding of political issues and aims to provide alternatives in political studies such as topic about ; Democracy and globalization, Political party and election studies, Politics and government, Public policy, Feminism, Islam and politics, Defense studies and politics, Local politics and development. All papers will be processed with blind reviewed and published twice a year (April and October)
Articles
65 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Senamat Kabupaten Bungo ]]>
<![CDATA[Martina Suci Yanti]]>;
<![CDATA[M. Fachri Adnan]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 4 No 2 (2022): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.4.2.146-157.2022
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Senamat, Kabupaten Bungo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Badan Permusyawaratan Desa yang baru pertama kali melakukan pemilihan secara langsung dengan permasalahan seperti masyarakat yang tidak tinggal di Kampung ikut melakukan pencoblosan, panitia pemungutan suara diserahkan ke desa masing-masing tanpa pengawasan, kesalahan pemungutan suara dua kali. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, jenis datanya adalah data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi, uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan langsung Badan Permusyawaratan Desa di Desa Senamat berjalan dengan baik, sesuai dengan Permendagri no. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dijadikan pedoman dalam pemilu. Namun, belum terlaksana sesuai dengan prinsip pemilu yang demokratis, dimana masih ada sebagian panitia dan peserta pemilu tidak mengetahui peraturan yang digunakan, dikarena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara.]]>
<![CDATA[Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Febriasnyah Kurniawan]]>;
<![CDATA[Retno Sari Handayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 4 No 2 (2022): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.4.2.128-145.2022
<![CDATA[Berbagai masalah demokrasi sering muncul akibat pelaksanaan fungsi partai politik yang tidak sesuai dengan kondisi idealnya. Partai politik seakan-akan sengaja menumpulkan fungsinya, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Penelitian ini menganalisis penyebab ketidakoptimalan pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi yang dilaksanakan, terutama masa reformasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang menumpukan analisis pada beberapa sumber rujukan seperti hasil penelitian sebelumnya dan didukung dengan data sekunder dari sumber lain yang berasal dari laporan jurnalistik. Data dianalisis berdasarkan konsepsi fungsi ideal partai politik dari berbagai teori yang relevan dengan masalah yang dikaji. Setidaknya ada empat aspek yang dapat digunakan untuk mengurai penyebab ketidakoptimalan pelaksanaan fungsi partai politik, di antaranya: lemahnya penerapan prinsip demokrasi di internal partai politik, regulasi partai politik, mekanisme literasi demokrasi dan politik, serta krisis pendanaan partai politik. Peran partai politik sebagai roda penggerak demokrasi akan menjadi optimal ketika didukung oleh berbagai pihak, yakni pembuat aturan dan masyarakat. Tidaklah sempurna ketika sebuah ambisi besar hanya didukung oleh ‘pemain tunggal’. Literasi demokrasi dan politik serta pembangunan integritas partai politik sangat jelas urgensinya. Penting bagi negara untuk hadir melalui regulasi mengenai literasi demokrasi dan politik serta penguatan integritas partai politik.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kesetaraan Gender di Birokrasi terhadap Peluang Pegawai Perempuan dalam Promosi Jabatan di Pemerintah Kota Solok ]]>
<![CDATA[Nefara Wiranti Rindani]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 4 No 2 (2022): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.3.2.95-109.2021
<![CDATA[Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa adanya pengaruh pengarusutamaan gender terhadap keberadaan kesetaraan gender di birokrasi, dan pengaruh kesetaraan gender di birokrasi terhadap peluang pegawai perempuan dalam promosi jabatan sehingga kuantitas pegawai perempuan yang menduduki jabatan cukup tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survei. Data didapatkan dengan cara penyebaran kuesioner, responden dipilih menggunakan metode bertahap (multy stage sampling). Analisis data menggunakan SPSS 17. Pengujian hipotesis menggunakan uji korelasi Kendall Tau dan uji analisis data tiap item dengan uji tabulasi silang. Hasil penelitian ini menunjukakan adanya pengaruh keberhasilan instrumen pengarusutamaan gender terhadap keberadaan kesetaraan gender di birokrasi, kemudian penelitian ini menemukan keberadaan kesetaraan gender di birokrasi Pemerintah Kota Solok juga karena menyerap budaya masyarakat Kota Solok yakni Budaya Minangkabau yang memperhitungkan keberadaan perempuan. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara keberadaan kesetaraan gender di birokrasi terhadap peluang pegawai perempuan dalam promosi jabatan sehingga kuantitas perempuan yang menduduki jabatan strategis cukup tinggi. Pada penelitian ini, selain keberadaan kesetaraan gender di birokrasi, gaya kepemimpinan merupakan faktor yang mengintegrasikan kesamaan peluang antara perempuan dan laki-laki dalam promosi jabatan.]]>
<![CDATA[Fungsi Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Lembaga Legislatif ]]>
<![CDATA[Desi Rani Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 4 No 2 (2022): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.3.2.110-127.2021
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji tentang kepemimpinan perempuan khususnya di dalam lembaga legislatif. Saat ini dalam lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun lokal perempuan masih menjadi minoritas, meskipun sudah ada affirmative action yang bertujuan untuk meningkat jumlah perempuan dalam lembaga legislatif. Selain itu perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di lembaga legislatif jarang mendapatkan posisi yang tinggi. Hal ini tentu disebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap kemampuan perempuan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan menganggap politik adalah domainnya laki-laki. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknis studi kasus untuk menganalisis dan menjelaskan kemampuan perempuan di dalam lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berada dalam lembaga legislatif mampu menjalankan fungsi kepemimpinan, namun hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor sehingga mendorong perempuan bisa menjalankan fungsi kepemimpinannya. Terdapat tiga faktor yang memengaruhi kepemimpinan perempuan pertama yaitu, pengalaman yang dimiliki oleh perempuan. Kedua rekan kerja dalam lembaga yang sudah berpengalaman. Ketiga, situasi fisik maupun situasi sosial yang mendukung. Seperti lingkungan sosial bersifat homogen dalam hal agama, budaya maupun ras sehingga mempercepat proses pembangunan. Selain itu rekan kerja di luar lembaga yaitu pihak eksekutif memiliki visi dan misi yang sama.]]>
<![CDATA[Reinterpretation of the Traditional Philosophy of Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah in Programs and Activities Regional Government in West Sumatra ]]>
<![CDATA[Krismena Tovalini]]>;
<![CDATA[Yulia Hanoselina]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 4 No 2 (2022): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.3.2.79-94.2021
<![CDATA[This article elaborates on how the community, government, traditional leaders, and religious leaders interpret the ABS-SBK philosophy when implemented in local government practice. In addition, this article also explains the need for reinterpretation of the ABS-SBK value. It explains its relationship to implementing local government programs and activities in the APBD. This article is based on qualitative research conducted in two regions, namely Padang City and Limapuluh Kota Regency. This study interviewed several informants whose backgrounds were traditional leaders, religious leaders, bureaucrats, and informal leaders in the community. This article finds that the community and traditional leaders pay little attention to that this government program must refer to the ABS-SBK philosophy. The community and traditional leaders pay attention to traditional issues in the Nagari, especially regarding the problems of Sako and Pusako. This article emphasizes the need to reinterpret the ABS-SBK philosophy, especially from meaning, value, and institutionalization.]]>
<![CDATA[ANALISIS KONFLIK ANTARA PEDAGANG PASAR ATAS DENGAN PEMERINTAH KOTA DALAM PEMBANGUNAN PASAR ATAS BUKITTINGGI PASCA KEBAKARAN TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Irvan Afrinaldo]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 3 No 2 (2021): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.3.2.79-89.2021
<![CDATA[Pembangunan di Kota Bukittinggi memang berjalan lancar, namun seperti pembangunan di kota lain, terkadang ada perselisihan yang terjadi sehingga menimbulkan konflik. Pembangunan Pasar Atas pasca kebakaran tahun 2017 tidak terlepas dari konflik. Munculnya konflik biasanya disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menyikapi sesuatu. Penyebabnya umumnya karena adanya tuntutan yang datang dari pedagang terhadap pemerintah dengan alasan pemerintah membuat keputusan yang terkesan sepihak dan membeberkan konflik yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah konflik antara pedagang dengan pemerintah Kota Bukittinggi yang terjadi pasca kebakaran tahun 2017. Hasil penelitian menemukan bahwa konflik tidak berasal dari para pedagang secara keseluruhan.Para pedagang di sini terbagi menjadi dua pihak, karena ada indikasi ketertarikan pada mereka. Secara keseluruhan, para pedagang telah mengajukan tuntutan dan mempertanyakan sejumlah keputusan dari pemerintah kota. Jika dilihat dari intensitas konfliknya, sebagian besar konflik yang menyebar di masyarakat hanya bersumber dari satu pedagang yang mendirikan asosiasi sendiri.Karena konflik yang hanya bersumber dari segelintir pedagang menyebabkan konflik menjadi kurang menonjol dan cenderung tidak dapat diselesaikan]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG PEKANBARU RUAS PADANG-SICINCIN ]]>
<![CDATA[Riri Sapitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 3 No 2 (2021): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.3.2.90-104.2021
<![CDATA[Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin merupakan pembangunan untuk kepentingan umum dan termasuk dalam proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik dalam pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Untuk menganalisis fokus kajian dalam penelitian ini menggunakan teori konflik menurut Simon Fisher. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama, ganti rugi lahan ditetapkan secara sepihak; Kedua, kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat setempat; Ketiga, ketidakpuasan masyarakat dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan; Keempat, tidak adanya standar yang jelas dalam penghitungan ganti rugi; Kelima, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah; Keenam, masyarakat beranggapan jalan tol tidak berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kelangsungan hidup mereka; Ketujuh, minimnya informasi yang disampaikan mengenai proses pembebasan lahan; Kedelapan, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara jalan tol dengan pihak-pihak yang bersangkutan di daerah setempat, dan; Kesembilan, terancam hilangnya identitas kepemilikan hak atas tanah ulayat.]]>
<![CDATA[PERAN ULAMA TAREKHAT SYATHARIYAH DALAM MENDUKUNG PASANGAN SUHATRI BUR – RAHMANG PADA PEMILUKADA KABUPATEN PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Zico Winando]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 3 No 2 (2021): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.3.2.105-117.2021
<![CDATA[Penelitian ini membahas peran dukungan politik ulama tarekat Syathariyah terhadap Suhatri Bur-Rahmang pada pemilihan kepala daerah Padang Pariaman Tahun 2020. Terdapat bentuk dukungan yang berkontribusi terhadap kemenangan calon tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep politik aliran oleh Clifford Greezt dan teori patron-klien oleh James C.Scott dan Keith R Legg. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik aliran Syathariyah digunakan oleh Suhatri Bur dalam pendekatanya kepada ulama Syathariyah di Padang Pariaman. Bentuk hubungan yang terjadi antara Suhatri Bur dan ulama Syathariyah bisa dikategorikan ke dalam hubungan yang bersifat patron-klien hubungan tersebut berupa Pertama, Hubungan pribadi yang terjalin antara Suhatri Bur dan Ulama Syathariyah yang didasari atas ikatan pertalian antara guru dan santri; Kedua, Hubungan tersebut berwujud loyalitas atau kesetian antara patron-klien; Ketiga, Terdapat hubungan yang bersifat timbal balik; Keempat, Hubungan diantara mereka memiliki saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Dari hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan patron dan klien antara tuanku tarekat Syatahriyah dengan Suhatri Bur merupakan referensi utama sebagai faktor pendorong dukungan politik ulama tarekat Syathariyah terhadap Suhatri Bur-Rahmang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK - HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG ]]>
<![CDATA[Aminah Aminah]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 3 No 2 (2021): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.3.2.118-132.2021
<![CDATA[Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan hak penyandang Disabilitas tentang penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana di Kota Padang khususnya kepada disabilitas fisik. Regulasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tipe deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan model teori implementasi Donald Van Meter & Carl E. Van Horn. Hasil dari penelitian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang ini menunjukkan bahwa sumber dana yang belum mencukupi, sosialisasi yang dilakukan belum berjalan secara maksimal, Implementor belum memahami perencaanaan teknis aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik belum mendukung implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor telah mendukung kebijakan Perda No 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang.]]>
<![CDATA[PERAN KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP) PADA PEMILU SERENTAK 2019 KOTA PADANG ]]>
<![CDATA[Krisna Febrian]]>
<![CDATA[ Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 3 No 2 (2021): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jdpl.3.2.133-150.2021
<![CDATA[Pemantauan pemilihan umum merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. KIPP merupakan lembaga pemantau pertama yang sudah berdiri semenjak tahun 1996. Aktifitas pemantauan menjadi gerakan akar rumput (grassroots) bagi proses penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Padang. Demi mewujudkan proses dan hasil yang berkualitas, peran pemantau dibutuhkan sebagai pelengkap untuk memperkuat posisi penyelenggara dan pengawas pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi dan hambatan KIPP Sumbar selama pemantauan pemilihan umum serentak 2019 di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KIPP Sumbar memiliki fokus pemantauan pada tahapan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Sebelum melakukan pemantauan, KIPP Sumbar membuat persiapan dan program sebagai strategi awal dalam melakukan pemantauan. Selanjutnya strategi pemantauan dilakukan secara langsung dengan turun ke lapangan. Meskipun telah berusaha memantau dengan cara mandiri, KIPP Sumbar masih menghadapi berbagai hambatan dalam pemantauan. Hambatan yang dihadapi oleh KIPP Sumbar antara lain, intimidasi, bantuan dana dan sumber daya relawan. Dampak dari hambatan ini berpengaruh terhadap ruang gerak pemantauan dan target pemantauan yang tidak dapat tercapai dengan maksimal]]>
