cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mhd Fajri
Contact Email
mhdfajri@soc.unand.ac.id
Phone
+6275171266
Journal Mail Official
jdpl@soc.unand.ac.id
Editorial Address
Kampus Limau Manis, Universitas Andalas, Padang - Sumatera Barat
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal
Published by Universitas Andalas
ISSN : 26565439     EISSN : 27213730     DOI : https://doi.org/10.25077/jdpl
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal (Journal of Democracy and Local Politics) is a peer-reviewed Journal which managed and published by the Political Science Department, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University. Recently Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal is registered with electronic ISSN / E-ISSN 2721-3730 and print ISSN / P-ISSN 2656-5439. This journal contains research and analysis dedicated to giving a better understanding of political issues and aims to provide alternatives in political studies such as topic about ; Democracy and globalization, Political party and election studies, Politics and government, Public policy, Feminism, Islam and politics, Defense studies and politics, Local politics and development. All papers will be processed with blind reviewed and published twice a year (April and October)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 65 Documents
 3   4   5   6   7 
URGENSITAS MODAL SOSIAL DALAM MENGANTISIPASI POLITIK TRANSAKSIONAL: STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PILKADES DI DESA NGADAS KABUPATEN MALANG Wibowo, Raden Farhan Syahir Herdyatomo; Fauzi P, M; Indira, Mutiara; Adrian R, Wan; Solihah, Ratnia
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): Edisi April
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jdpl.5.1.85-102.2023

Abstract

Demokrasi Indonesia dewasa ini cenderung berdiri dengan dasar praktik Klientelisme dan jual-beli pengaruh, atau dikenal dengan wacana demokrasi transaksional. Dalam bentuk demokrasi tersebut, posisi tukar-menukar jasa, barang, atau modal uang dengan suara, dukungan, dan pengaruh menjadi tema pembentuk karakteristik demokrasi tersebut. Di tengah maraknya praktik politik uang yang bersifat transaksional dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia, terlebih khusus pelaksanaan pemilihan kepala pemerintahan, Desa Ngadas memberikan gambaran antitesis dari realita yang terjadi. PilkaDes Ngadas Kabupaten Malang dapat menjadi piloting point dinamika kuasa di Indonesia dengan metode politik non-transaksional dalam pelaksanaannya, dengan modal sosial sebagai pendasarannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyelidiki praktik politik di Desa Ngadas, dalam hal ini terkait dengan proses Pilkades non-transaksional. Pada pembahasannya, penelitian ini akan mengaktivasi beberapa bagian dalam menemukan poin-poin utama pelaksanaan Pilkades di Desa Ngadas yang tidak melibatkan materi dalam pelaksanaannya melalui tiga bagian utama intisari, yaitu, profiling Desa Ngadas sebagai sebuah desa otonom dan terikat adat-budaya; pendasaran teori terkait dengan unsur transaksional dalam konteks kontestasi elektoral; pembahasan faktual di lapangan dengan berdasarkan pada hasil wawancara bersama perangkat Desa Ngadas untuk membuktikan kondisi di lapangan serta pada akhirnya melakukan verifikasi dengan teori-teori yang digunakan, khususnya modal sosial sebagai tools of analysis dari fakta yang tampak.
RELASI POLITIK PDI P DENGAN PKS DALAM DEMOKRASI LOKAL Diniyanto, Ayon
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): Edisi April
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jdpl.5.1.18-35.2023

Abstract

Konstelasi partai politik di pusat dengan di daerah tidak selamanya sama. Hal yang terjadi pada PDI P dengan PKS di Pilkada Kabupaten Purbalingga. Dua partai politik tersebut secara asas/karakter mempunyai perbedaan, kenyataannya dua partai tersebut menemukan titik temu dan menjalin relasi di Pilkada Kabupaten Purbalingga. Titik temu tersebut salah satunya dapat diduga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga 2005-2025. Penelitian ini merumuskan masalah: (1) bagaimana latar belakang lahirnya relasi politik PDI P dengan PKS di Kabupaten Purbalingga? (2) bagaimana demokrasi lokal memfasilitasi relasi politik PDI P dengan PKS di Kabupaten Purbalingga? dan (3) bagaimana politik hukum RPJP Kabupaten Purbalingga menjadi titik temu relasi politik antara PDI P dengan PKS? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan pertanyaan dalam rumusan masalah. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan studi dokumen, serta analisis data dengan interactive model. Penelitian ini berhasil menemukan latar belakang lahirnya relasi politik PDI P dengan PKS di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini juga menganalisis bahwa demokrasi lokal mampu memfasilitasi relasi serta menemukan politik hukum RPJP sebagai titik temu relasi politik PDI P dengan PKS. Simpulan dalam penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah. Disarankan kepada partai politik untuk lebih mementingkan keinginan masyarakat luas.
PRAKTIK URBAN TEKNO-POLITIK DI DKI JAKARTA: STUDI KASUS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) MASYARAKAT KAMPUNG TENGAH DAN KAMPUNG GEDONG MELALUI APLIKASI JAKARTA KINI (JAKI) Joveto, Hendry; Irwansyah, Irwansyah
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): Edisi April
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jdpl.5.1.36-50.2023

Abstract

Bantuan Sosial (Bansos) merupakan bentuk kewajiban pemerintah DKI Jakarta kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi di masa pandemi Covid-19, sehingga informasi mengenai bansos menjadi hal yang penting untuk diakses masyarakat. Padahal masa Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terbatasnya ruang interaksi informasi antara masyarakat dan pemerintah, untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan adaptasi model pelayanan publik yang baru. Terkait informasi Bansos, tepat setahun sebelum pandemi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang diproyeksikan untuk menjadi aplikasi pelayanan terintegrasi. Namun, inovasi yang diluncurkan oleh Pemprov DKI Jakarta ini masih belum mempertimbangkan ketimpangan digital yang dialami oleh masyarakat DKI Jakarta menengah ke bawah. Fitur pengecekan BST dalam aplikasi JAKI pada kenyataannya masih belum dapat difungsikan secara optimal oleh masyarakat miskin kota dan tidak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan distribusi Bansos. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data kualitatif untuk mengungkapkan fenomena kesenjangan akses informasi yang terjadi pada sejumlah penerima BST dengan meninjau dua daerah di Jakarta Timur yang merupakan daerah penerimaan bansos tertinggi. Peneliti akan menganalisis menggunakan teori urban tekno-politik dengan meninjau permasalahan yang terjadi melalui elemen-elemen utamanya. Temuan yang diperoleh menunjukan bahwa rezim urban tekno-politik telah mendorong pemerintah untuk mengedepankan penggunaan teknologi tanpa mempertimbangkan ketimpangan digital yang terjadi
Egypt's Post-Arab Spring Revolution Explanation for Democratisation Failure Jamilah, Maryam; Nanda, Bima Jon
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 6 No 1 (2024): Edisi April
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jdpl.6.1.29-41.2024

Abstract

The Arab Spring phenomena fueled international confidence in the Middle East's democratization process. The democratic election of Muhammad Morsi (Muslim Brotherhood) as President of Egypt was one of the Arab Spring Revolution's most significant victories. However, on July 3, 2013, General Abdul Fattah Al-Sisi, the Head of Egypt's Armed Forces, conducted a coup to topple Morsi's rule. That action is incompatible with democratic principles. The failure of this democratization process is the primary subject of this research. The purpose of this article is to understand the contributing causes to Egypt's democratization failure following the Arab Spring movement of 201. The author explains the phenomena using a qualitative technique with Miles and Huberman's descriptive-analysis methodology, as well as three theories: Seymour Lipset's modernization theory, Huntington's political actor theory, and Philip C. Schmitter's international environment theory. This report discovered that three causes contributed to Egypt's democratization failure: a lack of economic conditions, a relationship between the MB (Muslim Brotherhood) and Salafis, a lack of international backing, and GCC state meddling.
Islamisme Utopian di Indonesia Pasca Orde Baru: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Angela, Deni; Achmad, R. Andriadi
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 6 No 1 (2024): Edisi April
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jdpl.6.1.42-58.2024

Abstract

This research analyses the development of the Post-New Orde utopian Islamist movement. In addition, this is interesting because the door to reform opened the activities of various groups, including Islam, and to considered a utopia idea in Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia and Majelis Mujahid Indonesia describe representatitves of this group experienced a decline in activities after experiencing familiar terrorism. Meanwhile, the author’s research method carried use to a literature study using data from books, journals, and magazines as a guide during the research. In this research, the author discusses the history of HTI and MMI, especially regarding the beginnings and content of the thoughts of these two organizations as well as history. Apart from that, the author also adds that the content of HTI rejects democracy for various reasons, such as different in goals, function, and perceived secular teachings which are packaged in the form of a comparison table with democratic elections. In addition, the author gives an analysis and explanation of the activities of the two Islamic organizations in the form of da’wah methods, mobilization movements, and the ambitious utopia, that provides existence in Indonesia.
Democratic Regression in Brazil under the Bolsonaro Presidency Ziegenhain, Patrick; Kemalasari, Nyi
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 6 No 1 (2024): Edisi April
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jdpl.6.1.1-12.2024

Abstract

In this paper we analysed the quality of democracy during the presidency of Brazilian President Jair Bolsonaro between 2018 and 2022. Our research question was whether an erosion of democracy, or more precisely a reduction of the quality of Brazilian’s democracy, took place during that time or not. To answer these questions, we used relevant democracy criteria as analytical tools. Methodologically, this study we conducted a thorough literature review and an expert interview with a Brazilian social scientist. As a result, we concluded that based on the findings in the fields of vertical accountability, political rights, civil liberties, and horizontal accountability there was indeed a decline of democratic quality during Bolsonaro’s presidency.
Tinjauan Terhadap Demokrasi dalam Konteks Masyarakat: Literatur Riview Sistematis Sa'di, Fery Auzatas; Salahudin, Salahudin; Firdaus, Muhammad
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 6 No 1 (2024): Edisi April
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jdpl.6.1.13-28.2024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan menyeluruh dan sistematis dari artikel-artikel yang berkaitan dengan demokrasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode review literatur sistematis dengan 640 artikel ilmiah dari databse scopus. Aplikasi Vosviewer digunakan sebagai alat bantu untuk melihat dan menganalisis artikel. Hasil penelitian menunjukkan tiga kata kunci yaitu: rakyat, negara, dan pendidikan. Masyarakat menunjukkan peran individu dalam sistem demokrasi, sementara negara menunjukkan aspek negara sebagai entitas demokratis. Seperti yang ditunjukkan oleh pendidikan, peran pendidikan sangat penting dalam pembentukan dan pemeliharaan demokrasi. Selain itu, demokrasi masyarakat sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan. Hasil penelitian ini berkontribusi membantu pengembangan studi masyarakat demokrasi. Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan artikel dari database Scopus saja. Sehingga penelitian berikutnya diharapkan untuk memperluas cakupan dengan memasukkan artikel ilmiah dari database internasional terkemuka lainnya, seperti Web of Science dan Dimensions Scholars. Hal ini akan memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang ide-ide tentang demokrasi masyarakat, yang akan memperkaya pemahaman kita tentang pengaruh demokrasi masyarakat di seluruh dunia.
DOMINASI POLITIK IDENTITAS DALAM KONTESTASI POLITIK INDONESIA SERTA MITIGASINYA JELANG PEMILU 2024 Fajri, Pujangga Candrawijayaning
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 5 No 2 (2023): Edisi Oktober
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik politik identitas dalam suatu realitas politik memanglah sebuah keniscayaan, mengingat identitas sendiri merupakan hal yang melekat pada manusia. Praktik dari politik identitas berpotensi menimbulkan dua dampak signifikan: yakni dampak positif dan negatif. Penelitian ini berupaya melihat dampak politik identitas pada beberapa pengalaman kontestasi politk Indonesia dan memberikan saran konstruktif guna memitigasi hal yang serupa pada Pemilu 2024 mendatang. Penelitian ini bersifat kualitatif yang disertai dengan teknik deskriptif analisis dengan mengkaji sumber rujukan yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam konteks kontestasi politik di Indonesia, politik identitas gencar digaungkan sepanjang momentum-momentum pemilihan: Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2019, dan Pilpres 2019 digunakan sebagai strategi politik dengan menghantam identitas kandidat lain. Munculnya kelompok-kelompok mainstream menggunakan simbol-simbol agama dan narasi-narasi provokatif sebagai upaya untuk meraih hati pemilih, sehingga jalannya momentum-momentum pemilihan cenderung mengedepankan sentimen ketimbang argumen. Jika politik identitas terus dibiarkan tumbuh subur maka akan berpotensi melahirkan fasisme, separatisme, dan lain sebagainya. Guna mencegah hal yang sama terjadi pada Pemilu 2024 mendatang, maka diperlukan upaya mitigasi berupa penguatan moderasi beragama, mengedepankan etika politik dan gagasan dari para kandidat, serta peningkatan literasi digital bagi pemilih, sehingga nisca akan menciptakan proses dan hasil Pemilu yang berkualitas.
STRATEGI DALAM MENINGKATKAN REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI BALI Ummah, Aniqotul; Ardiansyah, Syalaisha Putri; Ferdiansyah, Fadillah; Aldira, Farhan
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 5 No 2 (2023): Edisi Oktober
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dan strategi dalam meningkatkan representasi politik perempuan di DPRD Provinsi Bali. Walaupun, adanya peningkatan dalam representasi perempuan di DPRD Provinsi Bali, tetapi peningkatan tersebut dirasa masih minim karena terdapat berbagai macam hambatan yang harus dilalui perempuan di Bali berkaitan dengan sistem adat yang mengikat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan meninjau artikel ilmiah, buku, atau bahan literatur lain serta menganalisis temuan penelitian dan ide yang dihasilkan oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui hambatan dalam meningkatkan representasi politik perempuan di DPRD Provinsi Bali terdapat lima aspek, yaitu: sumber daya finansial, sumber daya waktu, minimnya pengalaman, koneksi, serta motivasi. Untuk strategi yang dapat dilakukan adalah perbaikan rekrutmen partai politik serta diadakannya pelatihan pemberdayaan perempuan yang dapat meningkatkan motivasi perempuan untuk turut serta dalam berpolitik.
Analisis Polemik Politik Identitas di Pemilu 2024 Lainuvar, Lainuvar
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 6 No 2 (2024): Edisi Oktober
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jdpl.6.2.105-120.2024

Abstract

Artikel ini mengulas tentang bagaimana dinamika politik identitas di Indonesia dan utamanya polemik yang ditimbulkan oleh Partai Ummat dimana merupakan satu-satunya partai yang secara terang-terangan mengakui partainya merupakan partai politik identitas. Melalui pendekatan kualitatif, artikel ini akan menjelaskan secara rinci mengenai polemik politik identitas Partai Ummat di Pemilu 2024. Dengan teknik analisis data secara mendalam, artikel ini menyajikan bentuk ideologi dan pemikiran dari Partai Ummat mengenai ihwal politik identitas. Peneliti memulai dengan menjelaskan narasi politik identitas di Indonesia kemudian menjelaskan gambaran umum Partai Ummat dan yang terakhir serta menjadi puncak dari penelitian adalah analisis mengenai polemik politik identitas Partai Ummat di emilu 2024 dengan menganalisis berbagai sumber data, seperti artikel, buku, dan data lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa narasi politik identitas di Indonesia selalu mengarah pada konotasi negatif, sehingga pernyataan Ridho Rahmadi selaku Ketua DPP Partai Ummat menuai kontroversi di kalangan masyarakat maupun elit politik. Beragam komentar mulai dari pendapat pro dan kontra mengiringi pemberitaan politik identitas yang dicanangkan Partai Ummat dalam meraih suara di Pemilu 2024. Kedua pendapat ini dapat diketengahkan melalui fungsi partai berhaluan islami sebagai sarana pendidikan dengan basis moderasi beragama, sehingga konflik politik identitas dapat diredam.

Page 6 of 7 | Total Record : 65

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Edisi Oktober Vol 7 No 1 (2025): Edisi April (In Press) Vol 6 No 2 (2024): Edisi Oktober Vol 6 No 1 (2024): Edisi April Vol 5 No 2 (2023): Edisi Oktober Vol 5 No 1 (2023): Edisi April Vol 4 No 2 (2022): Edisi Oktober Vol 4 No 1 (2022): Edisi April Vol 3 No 2 (2021): Edisi Oktober Vol 3 No 1 (2021): Edisi April Vol 2 No 2 (2020): Edisi Oktober Vol 2 No 1 (2020): Edisi April Vol 1 No 2 (2019): Edisi Oktober Vol 1 No 1 (2019): Edisi April More Issue