Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Silfiah, Rossa Ilma]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (384.323 KB)
|
DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3068
<![CDATA[Permasalahan yang terjadi dalam Pandemi Covid-19 ini bagi umat Islam yang diutamakan adalah terpeliharanya agama, artinya kegiatan beribadah dengan situasi apapun harus dilaksanakan. Maka Hukum Islam selalu hadir di tiap situasi apapun, agar umat Islam tetap tenang dalam menjalankan aktifitas agamanya. Dengan berbagai rujukan kesehatan tentang bahaya Covid-19 dan menjaga keamanan stabilitas negara dengan keluarnya perpu No. 1 Tahun 2020 yang saat ini menjadi Undang-undang, maka fatwa-fatwa ulama’ yang tergabung dalam MUI maupun ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama’ telah memberikan solusi hukum yang cepat dan dan tepat. Inilah letak fleksibilitas Hukum Islam.Kata Kunci: Fleksibilitas, hukum Islam, pandemi]]>
<![CDATA[PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SELAMA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Sedubun, Victor Juzuf]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.303 KB)
|
DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3064
<![CDATA[Langkah cepat dan tepat perlu dilakukan pemerintah dan pemerntah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 dengan membentuk produk hukum daerah, baik yang bersifat legislasi maupun yang bersifat regulasi. Kesejahteraan dan keselamatan masyarakat harus terjamin, di samping norma produk hukum yang dihasilkan harus memiliki daya guna dan daya ikat bagi masyarakat. Pergub Maluku Nomor 15 Tahun 2020 yang memiliki banyak kesamaan materi muatan dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020, harus dicabut dan diganti dengan pergub yang baru, yang materi muatannya memenuhi prinsip-prinsip pembentukan perundang-indangan yang baik dan mencerminkan konsep Good Covid-19 Governance, agar dapat dilaksanakan dan memberi perlindungan kepada masyarakat.Kata kunci: Produk hukum, Pergub Maluku Nomor 15/2020, Covid-19]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DARI PERSPEKTIF HUKUM PROFETIK ]]>
<![CDATA[Supriyadi, Supriyadi]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.114 KB)
|
DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3069
<![CDATA[Penelitian ini akan melihat kebijakan penanganan Covid-19 oleh pemerintah dari sudut pandang hukum profetik dengan berbasis pada tiga pilar utama yakni humanisasi, liberasi dan transenden. Dalam penelitian ini penulis mengunakan penelitian normatif dengan mengunakan pendekatan peraturan perundang - undangan, pendekatan konsep hukum profetik dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah masih terdapat data penerima bantuan yang tidak akura, penyaluran bantuan kebutuhan dasar yang tidak dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat sampai kepada Pemerintah Daerah melainkan dilakukan secara bersamaan, terdapat landasan hukum yang membuka ruang penyalagunaan wewenang karena adanya kekebalan hukum bagi pejabat.Kata Kunci: Kebijakan, penagananan covid-19, hukum profetik]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGAWASAN BANTUAN SOSIAL SELAMA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Yusrizal, Yusrizal]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.133 KB)
|
DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3065
<![CDATA[Kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan negara untuk lebih fokus dalam perlindungan warga negara terutama perihal pengeloaan bantuan sosial.Kerawanan itu muncul karena biaya yang dianggarkan untuk bansos sangat besar. Sementara pengawasan penyaluran dana bansos tidak ketat.Tujuan penulisan ini untuk mengetahui secara konseptual pengawasan bantuan sosial dalam perspektif hukum beserta peran masyarakat dalam pengawasan. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa perlunya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh lembaga pemerintah yang bertugas mencegah tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara terutama untuk memantau realokasi anggaran dan implementasinya dalam penanganan Pandemi Covid-19. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).Kata Kunci: Pemerintah, bantuan sosial, pengawasan, korupsi]]>
<![CDATA[PENUNDAAN PILKADA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE ]]>
<![CDATA[Jamil, Jamil]]>;
<![CDATA[Ferricha, Dian]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.635 KB)
|
DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3070
<![CDATA[Salah satu dampak penyebaran virus corona atau covid 19 yakni tertundanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah menjadi Desember 2020. Hal ini didasarkan pada Keputusan KPU Nomor:179/Pl.02-Kpt/01/KPU/III/2020. Penelitian ini akan mengkaji tentang legitimasi wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menunda pilkada dan mengkaji tentang pertimbangan dan dasar hukum pilkada yang klausul pasalnya kontras dengan kondisi covid saat ini. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian diharapkan dapat menguji keabsahan SK KPU, sehingga hasilnya dapat menjadi acuan penggunaan wewenang penyelenggara pemilu.Kata kunci: Corona, surat keputusan, penundaan pilkada, wewenang]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Ariyanto, Bambang]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.539 KB)
|
DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3066
<![CDATA[Selama ini tidak ada rumus baku dalam penanganan Pandemi Covid-19. Hampir semua negara mencoba menyelesaikan persoalan Pandemi Covid-19 ini dengan cara dan strategi yang berbeda-beda. Ada yang berhasil, ada pula yang tidak. Indonesia adalah salah satu negara yang berusaha menangani Pandemi Covid-19 dengan strategi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlandaskan pada Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Karantina dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020. Pilihan kebijakan ini sebenarnya sebagai langkah antisipatif merespon sejumlah kebijakan daerah yang cenderung berjalan sendiri-sendiri. Daerah seakan mempunyai “selera†untuk mengendalikan wilayahnya sesuai keinginannya. Fenomena ini menimbulkan persoalan mengenai apakah prinsip dasar yang digunakan dalam pengelolaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Hal ini berkaitan juga bagaimana arah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap pengelolaan hubungan pusat dan daerah tersebut. Metode penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya prinsip dasar dalam pengelolaan hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah sebenarnya berbasis desentralisasi.  Namun, seiring adanya pengaturan baru dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan hubungan ini bergeser ke arah sentralisasi. Hal ini berpengaruh terhadap model hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang secara teoritis lebih banyak menempatkan Pemerintah Daerah sebagai The Agency Model. Kata Kunci: Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi, pandemi covid-19]]>
<![CDATA[CARA INDONESIA MENANGGULANGI CORONA VIRUS DISEASE-19 MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Zamroni, M.]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.138 KB)
|
DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3071
<![CDATA[Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, sejak diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2018 undang-undang ini menjadi pijakan pertama peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk menanggulangi Covid-19, lalu kemudian peraturan perundang-undangan apa saja yang ditetapkan di Indonesia untuk menanggulangi wabah Covid-19?, serta bagaimana efektifitas peraturan-peraturan tersebut terhadap penanggulangan wabah Covid-19?. Penelitian ini diharapkan dapat menelusuri cara negara Indonesia menanggulangi Covid-19 dengan produk perundang-undangan, serta dari produk perundang-perundang itu dapat dianalisa efektifitas penyelesaian negara Indonesia terhadap wabah Covid-19. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, serta metode penelitian hukum yuridis normatif, yang fokus pada peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan perundang-undangan dan beberapa kasus yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab efektifitas peraturan perundang-undangan terhadap penanggulangan Covid-19 di Indonesia, bahwa produk peraturan perundang-undangan ternyata bisa ikut serta menanggulangi wabah Covid-19 secara cukup sifnifikan, yakni memperlambat perkembangan wabah Covid-19, walaupun tidak bisa menghilangkan wabah ini secara tuntas.Kata Kunci: Karantina, pembatasan sosial, covid-19]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DARI TINDAKAN PHK PERUSAHAAN DIMASA COVID-19 ]]>
<![CDATA[Ramlan, Ramlan]]>;
<![CDATA[Fitri, Rizki Rahayu]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.093 KB)
|
DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3067
<![CDATA[Covid-19 di Indonesia membuat perekonomian nasional memburuk, sehingga angka pengangguran kian membludak, sebab buruh perusahaan terpaksa diberhentikan karena debitur tidak sanggup membiayai gaji mereka. Keadaan terpaksa ini disebut dengan force majeure, merupakan keadaan dimana perusahaan tidak lagi mampu membayar upah pekerja. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kerja dari tindakan PHK perusahaan. Penulis tertarik mengkaji, Siapakah Pihak yang menanggung kerugian karena keadaan Force Majeure terhadap pekerja pada masa pandemic Covid-19?, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada masa Covid-19?. Dalam situasi ini, diperlukan kebijaksanaan perusahaan, kelegowoan pekerja agar jernih dalam menyikapi situasi ini.Kata kunci: Force majeure, buruh, dan perusahaan]]>
<![CDATA[FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Rossa Ilma Silfiah]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3068
<![CDATA[Permasalahan yang terjadi dalam Pandemi Covid-19 ini bagi umat Islam yang diutamakan adalah terpeliharanya agama, artinya kegiatan beribadah dengan situasi apapun harus dilaksanakan. Maka Hukum Islam selalu hadir di tiap situasi apapun, agar umat Islam tetap tenang dalam menjalankan aktifitas agamanya. Dengan berbagai rujukan kesehatan tentang bahaya Covid-19 dan menjaga keamanan stabilitas negara dengan keluarnya perpu No. 1 Tahun 2020 yang saat ini menjadi Undang-undang, maka fatwa-fatwa ulama’ yang tergabung dalam MUI maupun ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama’ telah memberikan solusi hukum yang cepat dan dan tepat. Inilah letak fleksibilitas Hukum Islam.Kata Kunci: Fleksibilitas, hukum Islam, pandemi]]>
<![CDATA[PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SELAMA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Victor Juzuf Sedubun]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3064
<![CDATA[Langkah cepat dan tepat perlu dilakukan pemerintah dan pemerntah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 dengan membentuk produk hukum daerah, baik yang bersifat legislasi maupun yang bersifat regulasi. Kesejahteraan dan keselamatan masyarakat harus terjamin, di samping norma produk hukum yang dihasilkan harus memiliki daya guna dan daya ikat bagi masyarakat. Pergub Maluku Nomor 15 Tahun 2020 yang memiliki banyak kesamaan materi muatan dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020, harus dicabut dan diganti dengan pergub yang baru, yang materi muatannya memenuhi prinsip-prinsip pembentukan perundang-indangan yang baik dan mencerminkan konsep Good Covid-19 Governance, agar dapat dilaksanakan dan memberi perlindungan kepada masyarakat.Kata kunci: Produk hukum, Pergub Maluku Nomor 15/2020, Covid-19]]>
