Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara

publika
Website

Published by Universitas Tanjungpura

ISSN : 2442546X EISSN : 2442546X DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2

Core Subject : Social,

Social Sciences

Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik

Articles 48 Documents

1 2 3 4 5

Search results for , issue "Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016" : 48 Documents clear

PELAYANAN PESERTA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PONTIANAK SOPIAH NIM. E21111119
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas pelayanan Pasien penderita kangker (kemoterapi) peserta BPJS di Rumah Sakit Dr. Soedarso Kota Pontianak. Adapun permasalah dalam penelitian ini adalah pasien peserta BPJS merasa kurang puas tentang ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan bagi pasien yang akan menjalankan pengobatan kemoterapi, dan keterbatasa sarana prasarana kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sudarso belum terlaksana dengan baik. Hal ini karena masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi.Pelayanan yang diberikan oleh pihak RSUD Dr. Sudarso dinilai masih belum memuaskan peserta BPJS yang ingin kelaksanakan kemoterapi. Dalam hal ini indikator Reliability (kehandalan) merupakan indikator yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan kesehatan peserta BPJS yang ingin melaksanakan kemoterapi, RSUD dr. Soedarso dan pihak BPJS masih belum mampu memberikan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat pagi pasien yang ingin melaksanakan kemoterapi, yang menjadi penghambat di dalam pelayanan peserta BPJS adalah belum adanya sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan kemoterapi bagi pasien BPJS untuk pertama kali harus dilaksanakan di Rumah Sakit Pusat Jakarta.Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar pihak RSUD memberikan pelayanan prima dan maksimal untuk pasien, denganmeningkatkan sarana atau penambahan fasilitas oprasional dalam menunjang pelayanan kesehatan, obat-obatan yang lengkap, agar pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merasa aman, nyaman dan Peningkatan sumber daya staf dan fasilitas kesehatan, dan juga mengenai menginformasikan prosedur Kometerapi bagi peserta BPJS harus secara jelas di sosialisasikan sehingga masyarakat mengerti dan paham mengenai prosedur kemoterapi bagi peserta BPJS. Kata-kata kunci : Pelayanan. Kesehatan. Peserta BPJS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PONTIANAKTENGGARA UTUH MUHAMAD SIDIK NIM. E01112010
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisaImplementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara.Permasalahan yang terjadi yaitu masih adanya minuman beralkohol yang beredar di lingkungan masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara dan lemahnya pelaksanaan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh implementor kebijakan.Fenomena ini diindikasikan mengenai lemahnya pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pontianak sebagai implementor kebijakan.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi : kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, danTingkat dan ruanglingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi ImplementasiKebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu masih terjadinya kebocoran informasi yang disebabkan olehadanya permainan implementor dengan kelompok sasaran, masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki pola pikir yang berbeda-beda menyebabkan terhambatnya keberlangsungan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang peredaran minuman beralkohol, masih kurangnya respon ataupun sikap masyarakat dengan lingkungan tempat tinggalnya dan penjualan minuman beralkohol memiliki keuntungan yang lebih besar dari pada menjual barang yang lain. Saran dari penelitian ini adalah perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara. Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Minuman Beralkohol.

PENGARUH SUMBER DAYA TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk. CABANG PONTIANAK NURHIDAYAH NIM: E01112128
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sumber daya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Cabang Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan data dan fakta yakni belum tercapainya secara maksimal tujuan dari kebijakan k3 yang dimana setiap tahun tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan semakin meningkat, berdasarkan data yang didapatkan dari panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) PT. Indofood Cabang Pontianak serta dari fakta yang dilihat pada lokasi penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori yang dikemukakan oleh Edward III yaitu sumber daya yang terdiri dari beberapa indikator yakni staff, fasilitas, informasi serta wewenang.Penelitian ini dilakukan melalui uji korelasi product moment dan regresi linear sederhana dengan menggunakan sampel 50 orang dari perwakilan karyawan yang ada di perusahaan. Berdasarkan analisis data statistik, setiap item dari indikator variabel penelitian ini bersifat valid dan reliabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya secara keseluruhan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan angka koefisien korelasi sebesar 0,793 dan taraf signifikansi 0,000, nilai koefisien regresi sumber daya sebesar 0,693 dan angka koefisien konstanta sebesar 4,128. Hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat besar nilai R Square sebesar 62,8%. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Indofood dipengaruhi oleh sumber daya perusahaan sebesar 62,8%, sedangkan sisanya 37,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Saran untuk PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Cabang Pontianak sebagai perusahaan yang menerapkan kebijakan K3 wajib memperhatikan keamanan dan kenyamanan para karyawan dalam setiap melaksanakan pekerjaan, sehingga para karyawan dapat merasa terlindungi dalam melakukan pekerjaannya dan angka kecelakaan kerja dapat berkurang dan mampu mencapai tujuaan dari kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu zero accident. Kata-kata Kunci : Sumber Daya, Implementasi, Kebijakan, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENUNJANG KINERJA ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT SYARIF MUHAMMAD FARIED NIM. E21109040
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Tujuan Peneltian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Sekretariat DPRD dalam membantu tugas Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya, tidak sebanding dengan volume kegiatan anggota yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan kedewanan. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari, Kepala Bagian Persidangan, Kepala Bagian Hukum dan Humas, Kepala Sub Bagian Komisi, Kepanitiaan dan Fraksi, Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah, Kepala Sub Bagian Keprotokolan, Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, 4 (empat) orang Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2014-2019 sebagai orang yang mendapatkan pelayanan oleh Sekretariat DPRD, dan 4 (empat) orang staf 2 (dua) pada Bagian Persidangan yang berhubungan langsung di dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yaitu staf Komisi-Komisi, dan 2 (dua) orang staf Fraksi-Fraksi, staf alat kelengkapan DPRD (Badan Anggaran, Badan Musyawarah). Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimatan Barat, dari segi produktivitas cukup optimal, Anggota DPRD Provinsi Kalimatan Barat menilai sikap pegawai Sekretariat DPRD dalam merespon keluhan dari anggota DPRD sudah cukup baik. Kinerja pegawai Sekretariat DPRD dari segi kualitas layanan terhadap Anggota DPRD Provinsi Kalimatan Barat cukup optimal. Hal tersebut tercermin dari sikap pegawai Sekretariat DPRD yang senantiasa memberikan pelayanan yang sopan, Adapun faktor yang mendukung pegawai Sekretariat DPRD dalam membantu tugas Anggota DPRD Provinsi Kalimatan Barat adalah tingginya komitmen pegawai Sekretariat DPRD untuk bekerja secara optimal dalam melayani anggota DPRD. Saran yang direkomendasikan yaitu Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat terus meningkatkan kinerja. Hal ini dapat dilakukan dengan terus meningkatkan kualitas kerja maupun efisiensi kerja, selain itu pikah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat diharapkan agar meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, serta menambah pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimatan Barat. Kata-kata Kunci : Peran, Sekretariat DPRD, Kinerja Anggota DPRD Provinsi Kalimatan Barat

PERAN KEPALA SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KALVARI SUNGAI AMBAWANG, KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG, KABUPATEN KUBU RAYA ZAINI KALALO NIM. E21111062
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Artikel ini berjudul” Peran Kepala Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kalvari Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya”. Artikel ini memberikan pemahaman tentang peran Kepala SMK Kalvari yang tidak berjalan dengan optimal, peran tersebut meliputi; pertama peran hubungan antar pribadi ini dibuktikan dengan kurangnya perhatian Kepala Sekolah terhadap pembinaan dan peningkatan motivasi guru. peran kedua, kepala sekolah tidak bisa memberikan informasi sertifikasi yang efektif kepada bawahannya. Peran ketiga, Kepala Sekolah tidak berani mengambil keputusan pengangkaatan pegawai tetap serta meningkatkan gaji. Tujuan penulisan artikel ini untuk mendeskrifsikan Peran Kepala Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kalvari Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Jenis penelitian iniadalah deskriftif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui tiga dasar teori perbandingan hubungan oleh Henry Mintzberg meliputi Peran Hubungan Antar Pribadi (interpersonal roles), Peran Informasional (informational roles), Peran Pengambilan Keputusan (desicional roles).Hasil penelitian ini megemukakan kepemimpinan kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kalvari Sungai Ambawangditinjau dari peran kepemimpinannya yaitu peran antar pribadi, yang meliputi pembinaan hubungan dan pemberian motivasi dengan bawahan masih kurang optimal, selanjutnya informasi yang disampaikan kepada rekan-rekan guru masih kurang efektif khususnya pengajuan sertifikasi guru yang kurang jelas, padahal dalam hal ini rekan guru (bawahan) mengharapkan “dukungan” dan keakuratan informasi yang diberikan oleh kepala sekolah untuk pengajuan itu, serta kepemimpinan kepala sekolah dianggap kurang berani dalam pengambilan keputusan, seperti pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY), dan kenaikan isentif/ gaji. Saran dalam penulisan ini kepala sekolah hendaknya menjaga keharmonisan hubungan dengan rekan guru melalui peningkatan motivasi (pemberian reward atas prestasi), penyampaian informasi yang lebih efektif kepada bawahan khususnya dalam penelitian ini lebih difokuskan pada informasi sertifikasi guru (persyaratan-persyaratan) yang jelan dan tidak ambigu, serta ketegasan kepala sekolah dalam mengambil keputusan dan menghindari adanya intervensi mendalam terhadap otoritas kepala sekolah, namun yang menjadi landasan pengambilan keputusan harus melibatkan bawahan sebagai asas demokrasi dalam keputusan yang diambil agar kebijakan dapat diterima oleh stakeholder. Kata-kata kunci: Hubungan Antar Pribadi, Penyampaian Informasi Dan Pengambilan Keputusan.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA NIM. E01112155, ANDRIANO ANTONIUS
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan publik di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara. Permasalahan yang terjadi terkait dalam pelayanan yang diberikan Kelurahan Siantan Hulu kepada masyarakat yaitu minimnya jumlah aparatur pelayanan sehingga menyebabkan pelayanan lebih lambat dari waktu yang ditentukan dan kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan, jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Zaithaml tentang pengukuran kualitas pelayanan, yang menyatakan kualitas pelayanan publik dapat diukur dengan 5 (lima) aspek tangiable (ketampakan fisik) ,reliability (reliabilitas) responsiveness (responsivitas) assurance (kepastian) empathy (perhatian). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Siantan Hulu dilihat dari indikator tangibles, reliability responsiveness, assurance. belum terpenuhi secara keseluruhan diantaranya ; (1) kenyamanan tempat dalam melaksanakan pelayanan belum memenuhi standar dalam pelayanan, minimnya peralatan pendukung dalam proses pelayanan, aparatur yang tidak lengkap dalam berpakaian dinas, masih terdapatnya aparatur yang tidak disiplin waktu. (2) Standar pelayanan yang tidak sesuai dengan penyelesaian surat menyurat, serta rendahnya kehandalan komputerisasi yang dimiliki aparatur. (3) kecepatan pelayanan masih lambat sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang cukup lama, dan media dalam menyampaikan saran atau inspirasi dari masyarakat belum tersedia .(4) tidak adanya kepastian waktu mengenai penyelesaian pembuatan surat pemohon. (5)Â Namun untuk indikator Empathy telah terpenuhi secara keseluruhan dimana aparatur selalu mendahulukan kepentingan masyarakat dan tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Saran peneliti adalah perlu menambah fasilitas pelayanan, fasilitas pendukung kegiatan pelayanan, memberi sanksi bagi aparatur yang tidak disiplin dalam kelengkapan berpakaian dinas dan aparatur yang tidak tepat waktu kerja yang telah ditetapkan, mengelola pengaduan dan saran dari masyarakat, meningkatkan kemampuan masing-masing petugas agar tugas yang diterima bisa diselesaikan dengan baik, serta memberi kejelasan waktu penyelesaian dalam pelayanan.Â Kata-kata kunci : Kualitas Pelayanan PublikÂ tangibles, reliability responsiveness, assurance, empathy

KOORDINASI EKSTERNAL DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH DI KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU NIM. E01112171, SOPIA MIRNA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi Kecamatan dan BPN dalam penerbitan sertifikat tanah di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya koordinasi eksternal dalam pelayanan pada penerbitan sertifikat tanah yang berdampak pada sedikitnya jumlah tanah yang telah bersertifikat. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi Tripathi dan ReddyÂ yaitu hubungan langsung, kesempatan awal, kontituitas, dinamisme, tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab yangÂ jelas, komunikasi yang efektif serta kepemimpian dan surpesive yang efektif. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait dalam penerbitan sertifikat tanah. Dilihat dari aspek kesempatan awal yaitu rapat yang hanya dilakukan oleh pihak interen BPN untuk membahas rencana, pelaksanaan dan evaluasi dalam penerbitan sertifikat tanah. Aspek kontinuitas yaitu hasil dari rapat tersebut hanya disampaikan melalui surat kepada Kecamatan dan Desa. Aspek tujuan yang jelas yaitu setiap instansi telah mengetahui tujuan dari penerbitan sertifikat tanah meskipun masih banyak masyarakat yang belum mempunyai sertifikat tanah. Aspek perumusan wewenang dan tanggung jawab yaitu terjadi tumpang tindih dari tugas dan wewenang yang dilakukan oleh masing-masing instansi. Aspek komunikasi yang efektif yaitu kurangnya sosialisasi menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengerti arti dan cara penerbitan sertifikat tanah.Â Kata-kata Kunci: Koordinasi, Pelayanan, Penerbitan Sertifikat Tanah

KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT NIM. E01111029, SUMI LISA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja yang digunakan oleh Bappeda untuk mengetahui capaian dalam penyusunan rencana kerja daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat. Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnaya pencapaian kinerja penyelenggara pembangunan daerah dan kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah. Untuk menganalisis masalah ini,Â peneliti ini menggunakan teori Dharma (2001: 154) yaitu dengan pengukuran sebagai berikut: a) Kuantitas; b) Kualitas; dan c) Ketepatan Waktu. Hasil penelitian ini, Hasil penelitian ini adalah pada pertumbuhan ekonomi yang realisasinya tidak tercapai target sebesar 5,02% dan pada indikator pembangunan manusia yang sama sekali belum ada realisasinya ini dapat dikatakan belum/ tidak berhasil dilihat dari segi kuantitas. Selanjutnya kepuasan berdasarkan yang dirasakan masyarakat terhadap capaian kualitas kinerja Bappeda dalam penyusunan RKPD Kalbar belum begitu baik karena masyarakat beranggapan masih ada penduduk yang mengalami gizi buruk dana anak-anak yang tidak bisa bersekolah artinya penyelenggaraan pertumbuhan ekonomi di Kalbar belum begitu baik maupun berkualitas. Kemudian dari segi ketepatan waktu ternyata mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan realisasinya terhambat seperti lambatnya proses pencairan dana dan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda sehingga proses perealisasian berikutmya juga mempengaruhi penyusunan RKPD pada tahun berikutnya.Â Kata-kata Kunci : Bappeda, Rencana Kerja, Capaian, Indikator.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KANTOR CAMAT PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK FRIDA ULI Br. GULTOM NIM. E01110028
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Pontianak Barat Kota Pontianak dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Tidak Adanya Kepastian Waktu Dalam Penyelesaian Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kantor Camat Pontianak Barat Kota Pontianak. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa dalam proses komunikasi sosialisasi implementasi PATEN di Kecamatan Pontianak Barat telah dilaksanakan, yaitu sosialisasi mengenai Prosedur pelayanan di Kecamatan Pontianak Barat Dalam hal mengurus e-KTP harus melalui tingkat terendah yaitu RT sampai tingkat kelurahan. Faktor sumber daya, diketahui bahwa masih ada aparat petugas pelayanan yang kurang menguasai teknis tugas pokoknya, sehingga kadang-kadang pelayanan menjadi kurang efektif. Sikap Implementor dalam melaksanakan implementasi kebijakan PATEN di kantor Kecamatan Pontianak Barat sampai saat ini belum maksimal dan belum memenuhi standar pelayanan umum yang ada, pelayanan yang diberikan kecamatan cenderung mengulur-ulur waktu pelayanan. Hal ini menyebabkan proses pelayanan berjalan lambat. Berdasarkan paparan tersebut ketahui bahwa Implementasi program PATEN belum dapat berjalan dengan optimal. Saran dari penelitian ini adalah agar aparat pemerintah Kecamatan Pontianak Barat diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun Non Teknis dengan harapan, terciptanya tenaga kerja yang terampil dan selanjutnya akan menciptakan kepuasan pelayanan bagi masyarakat. Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, E- KTP.

PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT RIDUANSYAH NIM. E21110135
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menhetahui Pembinaan Pegawai Negeri Sipildi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan dalam pembinaan pegawai adalah :1) Adanya pegawai yang kurang disiplin, terutama dalam mentaati jam masuk dan jam pulang kantor. 2) Adanya sebagian pegawai yang tidak taat pada perintah atasan. Dan 3) Adanya sebagian pegawai yang tidak tepat waktu dalam penyelesaian pekerjaan..Dalam mengkaji Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat penulis merujuk pada Teori Ali dalam saddu (2003:56-57) yang menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap disiplin kerja yaitu:Kepemimpinan, Motivasi, Kemampuan untuk bergaul dengan teman kerja, dan kesadaran akan tanggung jawab terhadap pekerjaan.Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif kualitatif. Yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukan pembinaan pegawai negeri Sipil di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup baik, hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukan faktor kepemimpinan, motivasi, kemampuan pegawai bergaul dan kesadaran pegawai akan tugas dan pekerjaan sudah cukup baik. Untuk mengoptimalkan pembinaan pegawai negeri sipil di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, saran penulis adalah pimpinan diharapkan diharapkan lebih meningkatkan pembinaan pegawai terutama dalam hal pembinaan interaksi dan memotivasi pegawai baik melalui pengarahan maupun standar operasional prosedur (SOP). Kata-kata kunci : Pembinaan, Pegawai Negeri Sipil.

Page 1 of 5 | Total Record : 48

1 2 3 4 5

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Deni Darmawan

Contact Email
dendar@untan.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id

Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Deni Darmawan

Contact Email dendar@untan.ac.id

Phone -

Journal Mail Official labkom@fisip.untan.ac.id

Editorial Address Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Deni Darmawan

Contact Email
dendar@untan.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id

Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA