PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
1,314 Documents
STRATEGI PENGELOLAAN PAKET WISATA OLEH ASSOCIATION OF THE INDONESIAN TOURS AND TRAVEL AGENCIES (ASITA) DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI KOTA PONTIANAK
RIA WULANDARI NIM. E01111053
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (765.377 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v5i2.1082
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh ASITA dan Biro Perjalanan Wisata dalam pemasaran paket wisata di Kota Pontianak dan ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemasaran paket wisata di Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini ialah belum optimalnya pemasaran paket wisata di Kota Pontianak dan Biro Perjalanan Wisata (Travel Agent) belum sepenuhnya menjual paket wisata ke Kota Pontianak karena lebih cenderung pada penyediaan paket wisata luar kota dan luar negeri serta penyediaan jasa penjualan tiket (ticketing). Untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori dari Pitana (2009:152) yaitu melalui model perencanaan pemasaran sebagai berikut : a) penentuan misi dan target; b) potret pasar; c) analisis situasi bisnis; d) penetapan tujuan pemasaran dan; e) penyediaan strategi bauran pemasaran yang efektif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi yang digunakan oleh ASITA dan Biro Perjalanan (Travel Agent) adalah produk yang ditawarkan tidak menarik sehingga terkesan biasa saja, harga yang ditawarkan cukup tinggi namun sesuai dengan fasilitas yang diberikan, kegiatan promosi yang dilakukan sudah baik namun perlu adanya kreatifitas yang dilakukan untuk dapat bersaing dan kenyamanan pelayanan wisatawan dalam mendapatkan informasi, penyelesaian pembelian atau pembayaran paket wisata serta penyampaian keluhan konsumen dalam meningkatkan kualitas travel belum mendapat perhatian khusus. Untuk faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemasaran paket wisata di Kota Pontianak adalah ketersediaan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjamin kesuksesan pariwisata di Kota Pontianak tidak dapat bersaing di pasar industri pariwisata yang membutuhkan SDM yang berkualitas dan berpendidikan minimal S1 Pariwisata, selain itu di Kota Pontianak belum membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Pontianak. Peneliti menyarankan pembuatan paket wisata di Kota Pontianak lebih unik dan pemasarannya tidak tergesa-gesa dan disiapkan di jauh hari sebelum event-event di Kota Pontianak berlangsung. Kemudian harga yang ditawarkan harus cukup terjangkau bagi wisatawan serta perlunya kerjasama dengan stakeholders pariwisata sehingga strategi promosi dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pemerintah harus mengedepankan pendidikan untuk jurusan Pariwisata agar dapat bersaing dan membentuk Badan Promosi Pariwisata untuk mendukung kelancaran pariwisata di Kota Pontianak.Kata-kata Kunci : strategi, pemasaran, paket wisata, produk, promosi.
PELAKSANAAN STRATEGI DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA AIR TERJUN RIAM DAIT DI KABUPATEN LANDAK
AGUSTINUS. M NIM. E1012131007
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i3.2000
Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pelaksanaan Strategi Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai Strategi Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak. Permasalahan mengenai pengembangan potensi objek wisata yang terdapat di Kabupaten Landak, belum dapat sepenuhnya mengoptimalkan potensi objek wisata alam air terjun riam dait tersebut sebagai primadona tujuan wisata. Metode yang digunakan jenis penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menujukkan antara lain: 1) Tujuan pengembangan objek wisata alam Air Terjun Riam Dait di Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak tujuan belum tercapai sesaui dengan yang diinginkan. Hal tersebut terlihat dari beberapa aspek seperti Visi dan misi pengembangan Objek Wisata Alam Air Terjun Riam Dait yang ada di Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak belum mempertimbangkan karakteristik objek wisata dan Sasaran pengembangan Objek Wisata Alam Air Terjun Riam Dait di Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak belum keseluruhan tercapai; 2) Strategi pengembangan Objek Wisata Alam Air Terjun Riam Dait di Kecamatan Air Besar adalah melalui analisis SWOT, yaitu dengan menganalisis data sekunder maupun data primer berdasarkan lingkungan internal dan lingkungan eksternal dan 3) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Landak terhadap program pengembangan Objek Wisata Alam Air Terjun Riam Dait di Kecamatan Air Besar masih lemah. Hal tersebut terlihat dari aspek Program, prosedur dan aspek anggaran yaitu terbatasnya anggaran pariwisata dalam upaya promosi wisata daerah, kususnya objek wisata alam yang ada di Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak. Kata-kata kunci: Strategi, Disporapar, Pengembangan, Pariwisata
MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
WITA ANGGRAENI NIM. E21108087
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (95.652 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v4i3.726
Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Hal ini terlihat dari kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya, persepsi masyarakat tentang penanganan sampah masih tertumpu pada pemerintah, padahal masalah kebersihan adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan pemerintah, terbatasnya lahan untuk pengumpulan dan pembuangan sampah akhir, serta terbatasnya dana transportasi sampah, dan bak penampungan sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak tidak mampu menampung tumpukan sampah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini.Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pengelolaan sampah yang terdapat di Kecamatan Pontianak Selatan saat ini masih belum maksimal. Contoh nyata dari bentuk kurang optimalnya pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak selaku penanggung jawab urusan kebersihan kepada masyarakat yang terdapat di Kecamatan Pontianak Selatan yang pada akhirnya mengakibatkan keindahan kota terganggu dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Menyikapi fenomena yang ada diharapkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak untuk dapat mengoptimalkan kinerjanya, terutama dalam hal hal memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat. Disamping itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak selaku penanggung jawab urusan kebersihan di Kota Kota Pontianak hendaknya lebih meningkatkan kualitas pelayanan akan kebersihan kepada masyarakat dengan lebih memperhatikan kinerja dari aparat operasionalnya.Kata-kata kunci : Mekanisme, Pengelolaan, Sampah
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR ( Studi Pada Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Oleh Pengelola Usaha Bengkel di Kota Pontianak )
BELLA QATRUNNADA NIM. E1011131098
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i1.1745
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Pada Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Oleh Pengelola Usaha Bengkel di Kota Pontianak. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah masih banyak pengelola usaha Bengkel di Kota Pontianak yang tidak memiliki IPAL. Jenis Penelitian ini adalah eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air belum optimal adalah : 1.) Sumberdaya, tidak sinkronisasinya sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yaitu dengan staf pengawasan yang hanya berjumlah 34 orang tidak seimbang dengan banyaknya kegiatan usaha yang akan diawasi yaitu sebanyak 1.477 kegiatan usaha. Tidak adanya PPNS khusus Lingkungan Hidup sehingga untuk melakukan penindakan dan penyidikan masih bergantung kepada PPNS Satpol PP. 2) Kurangnya koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak kepada Dinas yang terkait dalam pembinaan dan pengawasan penerapan IPAL serta penerapan sanksi yang kurang tegas. 3) kurangnya kepedulian dari target grup, kemampuan ekonomi dalam pengadaan IPAL yang dianggap mahal, serta fisik kios yang tidak mendukung dalam pembuatan IPAL. Saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan adalah sebaiknya ketersediaan sumberdaya manusia yang belum mencukupi sebaiknya di adakan penambahan staf atau mengoptimalkan sumberdaya yang ada dengan menggunakan metode sosialisasi yang lebih efisien serta melakukan peningkatan pengawasan secara intensif, sebaiknya DLH mempunyai PPNS khusus sehingga untuk melakukan penindakan dan penyidikan tidak bergantung kepada PPNS Satpol PP.Memberikan solusi bagaimana pembuatan IPAL yang ekonomis agar dapat meringankan biaya pembuatan IPAL. Kata-kata Kunci : Implementasi, Pengendalian Pencemaran Air, IPAL, Bengkel.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA BUNGKANG KECAMATAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU
Apriyanto Karen NIM. E1011161044;
Sri Maryuni;
Joko Triyono
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (498.655 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v9i4.2586
Penulisan Penelitian ini untuk memberikan pemahaman mengenai pemberdayaan masyarakat melalu: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bungkang Kecamatan Sekayam Kabuapten Sanggau. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Hasil yang diperoleh pada pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang mengidentifikasi permasalahan, potensi dan peluang, membuat rencana kegiatan, proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif. Tetapi dalam penerapan rencana kegiatan kelompok masih belum baik-baik saja karena hanya satu saja unit program usaha yang terealisasi yaitu depot air minum dari lima rancangan unit usaha. Saran untuk kedepannya,Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, Partisipatif
ANALISIS KOORDINASI KERJA ANTARA DESA DENGAN KECAMATAN DAN KABUPATEN : STUDI DI SUNGAI KAKAP, KABUPATEN KUBU RAYA
Makrina Ciptayuni
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.443 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v3i1.294
This study departs from the results of governance issues in the field of coordination through the organization of government in the Office of the Great Village River District weeds Snapper Kubu Raya district. This type of research used in this study is descriptive qualitative descriptive qualitative research because in trying to present the information gathered verbally in the form of the detail is not in the form of numbers or formulas. Since the purpose of this method to interpret human behavior is significantly better about themselves or others. The purpose of this study to know the Village Government Coordination weeds in the Great River District Kubu Raya district. So the results of this study In order to achieve efficiency, effectiveness and productivity of development, needs to be a feasibility study on the importance of coordination between relevant agencies in implementing regional development tasks. Coordination in the implementation is a process to develop and maintain a good relationship between physical activity and non-activity-physical. Keywords: Division of Labour, Cooperation Among Apparatus, coordination to Top.
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI DESA TIMPUK KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
EIS NURHASANAH NIM. E01112062
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (133.685 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v6i2.1472
Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPJS di Kabupaten Sekadau yang tidak memberikan informasi secara langsung terhadap masyarakat di Desa Timpuk sehingga dinilai kurang optimal. Adapaun pendapat yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut teori Edward III yang terdiri dari 4 aspek yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari Komunikasi ternyata sosialisasi yang dilakukan secara langsung tidak ada dari pihak BPJS ataupun Desa. Kemudian kurangnya Sumber daya manusia, Disposisi yaitu mengenai sikap Implementor yang kurang optimal dalam meberikan informasi, dan Struktur Birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.Dan langkah peneliti dalam menangani permasalahan tersebut dengan mengumpulkan doumen-dokumen, melakukan observasi dan mencari informasi terhadap orang-orang yang bersangkuan melakukan wawancara kepada masyarakat yang mempunyai kartu BPJS, para Implementor di kecamatan dan Desa seperti Kepala Puskesmas kemudian penanggung jawab Program JKN di Puskesmas, dan Kepala Desa Timpuk. Pemnelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kata-kata Kunci : Implementasi, Program JKN, BPJS Kesehatan
PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) PONTIANAK
NANDA UTAMI NIM. E1011141045
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i4.2274
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Pontianak. Melihat kenyataan bahwa masih banyak nelayan yang tidak menaati peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan kerugian secara materi dan kerusakan ekosistem bawah laut. Stasiun PSDKP Pontianak sebagai unit yang memiliki wewenang dalam pengawasan tertib peraturan undang-undang, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pengawasan di bidangnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan, Stasiun PSDKP Pontianak dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya meskipun masih kekurangan dalam hal sumber daya manusia. Selain itu, koordinasi dalam kegiatan pengawasan antara Stasiun PSDKP Pontianak dengan satwas dan wilker dibawah naungannya sudah cukup baik. Namun terkait faktor finansial, anggaran yang dikeluarkan pusat dirasa belum sesuai dengan target operasional yang ada di lapangan, sehingga Stasiun PSDKP Pontianak harus membagi anggaran tersebut agar bisa digunakan dengan optimal. Kendala dalam kegiatan pengawasan ini juga berasal dari luar lingkungan Stasiun PSDKP Pontianak, sehingga sosialisasi terkait tertib peraturan perlu ditingkatkan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Stasiun PSDKP agar dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Kata kunci: Pengawasan Kelautan dan Perikanan, Stasiun PSDKP Pontianak.
KINERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PONTIANAK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN SAIGONKECAMATAN PONTIANAK TIMUR
Queen Mona Oktaviani E.01108117
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (68.452 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v2i2.182
This article is motivated to investigate the performance of the sanitation department and landscaping Pontianak city in saigon waste management in urban districts in the eastern pontianak handle the amount of garbage strewn and lack of trash that does not fit into the population.To be more clear, we propose the following research issues: “How Performance Management and Control Field At Cleanliness and Sanitation Department of Pontianak in Pontianak District East Village Saigon is assessed through aspects of collection, transportation and processing of waste?”. As for the purpose of this research is you want to know and analyze the performance of Field How Cleanliness Management and Control of the Department of Hygiene and Pontianak in waste management in Saigon Village District East Pontianak in aspects of the collection, transport, and waste management. Research methods here the authors use descriptive research and data collection techniques used in this study is the observation, interviews, documentation, while data analysis techniques the author uses descriptive qualitative technique in which the collected data is processed and analyzed qualitatively.From the analysis of the data showed that based on research and discussions that have been described, it can be concluded that the quality of the performance of Field Management and Control of the Cleanliness and Sanitation Department of Pontianak is not maximized. Location of temporary shelters still a ride on the side of the highway and not official. The procedure is not optimal due to lack of transport fleet quantity used so inefficiently working time. Department of Hygiene and Pontianak should have more than one location and spread of temporary shelters to avoid the buildup of trash. On the transport procedure, should the fleet used to transport garbage from trash temporary shelter to the shelter late to be fixed and added to the quality of staff performance can be more efficient.Keywords: Performance, Management, Aspect, Quality, Quantity.
PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RIDUANSYAH NIM. E21110135
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3372.144 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v5i3.1126
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menhetahui Pembinaan Pegawai Negeri Sipildi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan dalam pembinaan pegawai adalah :1) Adanya pegawai yang kurang disiplin, terutama dalam mentaati jam masuk dan jam pulang kantor. 2) Adanya sebagian pegawai yang tidak taat pada perintah atasan. Dan 3) Adanya sebagian pegawai yang tidak tepat waktu dalam penyelesaian pekerjaan..Dalam mengkaji Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat penulis merujuk pada Teori Ali dalam saddu (2003:56-57) yang menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap disiplin kerja yaitu:Kepemimpinan, Motivasi, Kemampuan untuk bergaul dengan teman kerja, dan kesadaran akan tanggung jawab terhadap pekerjaan.Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif kualitatif. Yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukan pembinaan pegawai negeri Sipil di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup baik, hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukan faktor kepemimpinan, motivasi, kemampuan pegawai bergaul dan kesadaran pegawai akan tugas dan pekerjaan sudah cukup baik. Untuk mengoptimalkan pembinaan pegawai negeri sipil di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, saran penulis adalah pimpinan diharapkan diharapkan lebih meningkatkan pembinaan pegawai terutama dalam hal pembinaan interaksi dan memotivasi pegawai baik melalui pengarahan maupun standar operasional prosedur (SOP). Kata-kata kunci : Pembinaan, Pegawai Negeri Sipil.