cover
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles 1,314 Documents
IMPLEMENTASI PELAYANAN TARIF RETRIBUSI PASAR DI PASAR CEMPAKA KECAMATAN PONTIANAK KOTA Yoris Brageri E.01106112
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.487 KB) | DOI: 10.26418/publika.v2i2.150

Abstract

This article is motivated by wanting to know the service charges at market rates by governments cempaka pontianak city. Author of this thesis limiting problem in the process of implementing relagulations pontianak city area number 4 of 2005 the levy withdrawal services market. Formulation of this research is ”How the implementation of market based services levy local regulation number 4 in 2005 the city of pontianak district cempaka market?”. As for the purpose of this research is to indentify and analyze about communication, resources, attitudes implementor, bureaucratic structure in the implementation of local regulations number 4 of 2005 on the withdrawal of market tax rates. Here the authors use research methods research deskriktif types and datacollection techniques used in this study is the observation, interviews, documentation . While the data analysis techniques diskriktif where collected data is processed and analyzed qualitatively. From the anaysis  of the data shows that the results of the implementation of the levy collection services in the market has not reached the market Cempaka predetermined targets, but the implementation is quite good, is seen from the large number and the realization of the target number is not too large. Thus, it can be concluded that the implementation of market withdrawal services levy rates in the market can be said cempaka not run optimally, and to realize the local regulation number 4 in 2005 is expected performance of the officers need to be improved and more professional in carrying out their duties. Keywords: Serviceslevy, implementation, government regulations number 4 of 2005.
PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR DI DESA BERINANG MAYUN KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK JUMIATI NIM. E21111053
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3713.999 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1054

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan dan mengetahui tentang kualitas pelayanan Pendidikan Dasar di Desa Berinang Mayun Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: masih adanya anak putus sekolah di usia sekolah dasar. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor: 1. Faktor pemukiman sarana sekolah jauh, 2. Faktor sosial ekonomi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kotler tentang 5 determinati kualitas pelayanan, karena pelayanan berkaitan dengan jasa yang diterima masyarakat selaku pelanggan. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa: Faktor pemukiman sarana sekolah yang jauh merupakan salah satu alasan terjadinya anak putus sekolah di usia sekolah, karena letak sekolah yang jauh dari pemukiman masyarakat atau tempat tinggal masyarakat. Jauhnya jarak sekolah dengan sekolah membuat orang tua tidak tanggap atau merespon dan memperhatikan perkembanggan pendidikan anak mereka, sehingga jika anaknya bolos sekolah mereka (orang tua) tidak tau.Faktor kedua sosial ekonomi yang rendah juga dapat menyebabkan anak putus sekolah karena hal terpenting yang mereka (orang tua) pikirkan adalah terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari keluarga, dengan demikian orang tua atau masyarakat akan lebih memilih bekerja seperti berladang untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehingga meskipun ada bantuan dari sekolah orang tua tidak tau menau karena kurangnya respon dan perhatian orang tua terdadap pendidikan anak. Rekomendasi dalam penelitian ini; a). Diharapkan kepada pemerintah supaya kualitas pelayanan pendidikan dapat terus ditingkatkan terutama dari faktor pemukiman sarana sekolah yang jauh, diharapkan dari pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi dan situasi yang strategis dalam mendirikan sebuah sekolah dengan jarak pemukiman tempat tinggal masyarakat, b). Memberikan bantuan atau beasiswa kepada siswa supaya lebih tuntas lagi terutama pada sistem pendataan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih seperti 1 orang siswa ada yang mendapatkan 2 beasiswa, c). Melakukan verifikasi data penerimaan beasiswa sehingga dapat meminimalisir akan terjadinya penerimaan beasiswa doble.Kata-kata kunci: Pelayanan, Pendidikan, Dasar
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI DESA PARIT BARU KABUPATEN KUBU RAYA DONATHA FRISKA AUDRIA LEXA NIM. E1012151039
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.1970

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis proses Implementasi penyelenggaraan standar pelayanan publik bagian ekonomi pembangunan, yaitu pelayanan surat ijin domisili usaha dan surat ijin mendirikan bangunan di Kantor Kelurahan Parit Baru. Dalam penelitian ini ditemukan adanya fenomena yaitu ketidakpastian waktu dalam pelayanan surat ijin domisili usaha dan surat ijin mendirikan bangunan, dikarenakan ketidak terbukaan aparatur dalam memberikan informasi berkaitan dengan waktu penyelesaian pelayananan dan keluhan masyarakat. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa proses komunikasi implementasi penyelenggaraan standar pelayanan bagian Ekbang, yaitu pelayanan surat ijin domisili usaha dan surat ijin mendirikan bangunan di Kantor Desa Parit Baru Kabupaten Kubu Raya telah dilaksanakan, melalui sosialisasi kepada masyarakat.  Pada Kantor Desa Parit Baru jumlah Pegawai sebanyak 10 orang. Dengan jumlah Staf 10 orang di Kantor Desa  Parit Baru, merupakan jumlah sangat memadai untuk proses pelayanan yang sangat mudah tetapi kenyataannya tidak demikian, sebagian besar pegawai yang bertugas lebih banyak menggunakan waktunya untuk bercerita dengan sesama atau mereka cepat pulang dengan alasan ada urusan keluarga, staf pelayanan di kantor Kelurahan Parit Baru dalam memberikan pelayanan sampai saat ini belum maksimal dan belum memenuhi standar pelayanan umum yang ada. Salah satu aspek dari struktur birokrasi yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, sehingga dapat menciptakan ketertiban dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan, khususnya di Desa Parit  Baru. Rekomendasi dalam penelitian ini agar aparat pemerintah Desa Parit Baru diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun Non Teknis dengan harapan, terciptanya tenaga kerja yang terampil dan selanjutnya akan menciptakan kepuasan pelayanan bagi masyarakat. Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kantor Desa Parit Baru lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada oknum aparat yang melanggar paraturan tanpa melupakan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Kata-kata  Kunci : Implementasi, Standar Pelayanan Publik, Desa Parit Baru Raya Kabupaten Kubu Raya
POTENSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA OBJEK WISATA DANAU LAIT OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN SANGGAU ARYA PRATAMA NIM. E01110020
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.232 KB) | DOI: 10.26418/publika.v4i3.671

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan ini mengenai upaya dinas pariwisata dalam mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata danau lait di kabupaten sanggau. Kawasan yang menjadi permasalahan penulis adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk sebuah objek wisata, yang diantaranya ialah jalan menuju lokasi yang tidak baik, belum lagi belum adanya sarana transportasi untuk menuju lokasi objek wisata secara langsung, tempat beristirahat dan tempat menginap yang belum dimiliki, travel yang menunjukan lokasi wisata tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teori analisis SWOT yang dikemukakan oleh John A. Pearce II dan Richard B. Robinson ( 2009 : 200 ), Analisis SWOT merupakan teknik historis yang terkenal dalam menciptakan gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategis pengembangan objek wisata. Analisis pengembangan objek wisata dapat dilihat dari faktor-faktor kekuatan (strengths) atau kelemahan (weaknesess) dari internal, dan faktor-faktor peluang (opportunities) atau ancaman (threats) dari eksternal. Hasil penelitian sendiri cenderung menunjukkan upaya apa yang dilakukan oleh dinas pariwisata sanggau dalam mengembangkan sarana dan prasarana objek wisata danau lait itu sendiri, karena ada beberapa hal yang mempengaruhi kegiatan dinas pariwisata dalam mengembangkan sarana dan prasarana pada objek wisata tersebut. Beberapa hal tersebut yang mempengaruhi ialah keterbatasan dana sehingga dinas pariwisata kabupaten sanggau tidak dapat melakukan upaya pengembangan sarana dan prasarana di objek wisata tersebut. Belum lagi tidak adanya kerjasama antara pemerintah kabupaten sanggau dan pihak swasta dimana pihak swasta secara tidak langsung dapat memberikan sedikit bantuan dalam pengembangan diobjek wisata tersebut. Kurangnya kinerja masyarakat sekitar dalam membantu potensi objek wisata tersebut menyebabkan terhambatnya pengembangan yang akan dilakukan, beberapa masyarakat seharusnya dapat membantu mengembangkan objek wisata tersebut menjadi potensi objek wisata yang akan banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Kata kunci: Potensi pariwisata, dinas pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana, objek wisata, danau lait, Kabupaten Sanggau
PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN RASKIN DI DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA INDRAYADI NIM. E21107096
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i4.1711

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang Implementasi Pengawasan Distribusi Padi di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kecamatan Kubu Raya. Permasalahan dalam Implementasi Pengawasan Raskin Distribution adalah beras raskin yang diterima warga kurang dari 10kg, ada yang hanya mendapat 5kg saja, sedangkan ketentuan yang sesuai 10-15kg. Selain itu, kualitas berasnya buruk, najis dan nasi, beras pecah, dan batu-batu kecil. Masalah lainnya adalah ketidakjujuran pejabat dalam mendaftarkan keluarga miskin yang berhak mendapatkan raskin, sehingga terjadinya target yang tidak sesuai dalam pembagian raskin karena masih ada keluarga yang mendapatkan raskin. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan distribusi raskin belum optimal. Penilaian ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengawasan yang baik berdasarkan review pribadi, laporan lisan dan tulisan belum menunjukkan hasil yang baik. Kata-kata kunci: Pengawasan, Distribusi, Beras Miskin.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN SAMBAS AMIRUL BAHAR NIM. E1011141114; Sri Maryuni *; pardi *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.395 KB) | DOI: 10.26418/publika.v8i4.2517

Abstract

Penelitian dalam Skripsi ini merupakan hasil penelitian untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan program perlindungan anak yang telah dilakukan di Kabupaten Sambas. Permasalahan mengenai pelecehan seksual terhadap perlindungan anak di Kabupaten Sambas menarik untuk diteliti mengingat masih banyaknya terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian pendahuluan dengan mengumpulkan data, mencari informasi sementara untuk latar belakang masalah, selanjutnya penyusunan outline, melakukan penyusunan outline, melakukan penelitian lapangan, pengumpulan data, dan tahap akhir membuat laporan penelitian (skripsi). Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja DP3AP2KB adalah ukuran dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial politik menurut Van Metter dan Van Horn. Hasil penelitan ini menunjukan bahwa kebijakan perlindungan anak berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 4 tahun 2015 dalam mengimplementasikannya masih belum efektif karena Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai implementor kinerja belum memuaskan dan belum mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu memenuhi hak-hak anak khususnya perlindungan anak terhadap pelecehan seksual. contohnya Kabupaten Sambas di Kecamatan Sebawi masih ditemukan perlakuan tindak kekerasan seksual terhadap anak, sebaiknya sebagai implementor harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya terhadap kebijakan yang dibuat supaya kebijakan yang dibuat sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kinerja, Perlindungan Anak.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG 3 KG DI KELURAHAN TENGAH KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN PONTIANAK Romi Ariandy E.01106056
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.302 KB) | DOI: 10.26418/publika.v3i1.278

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan komunikasi, sikap pelaksana (disposisi) dan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Kelurahan Tengah. Permasalahan mengenai kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang diterapkan dimasyarakat, yaitu adanya kecelakaan-kecelakaan disebabkan meledaknya tabung gas baik itu yang ukuran 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Tidak lain disebabkan kecerobohan pengguna maupun akibat kebocoran tabung gas. Permasalahan lebih serius terjadi, LPG sama dengan bahan bakar lainnya seperti premium, solar, batubara dan lain sebagainya. Kesemuanya merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dalam waktu singkat, berarti suatu saat akan ada kelangkaan disebabkan berkurangnya sumber gas dunia. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Deskriptif, penelitian deskriptif dimaksudkan memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, sebelumnya sudah ada informasi mengenai gejala berupa kata-kata, semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti tersebut dengan mentelaah kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konversi minyak tanah k LPG 3 kg di Kelurahan Tengah berjalan cukup baik. Kendala terletak pada kurangnya komunikasi dari pelaksana kepada masyarakat dan sumber daya manusia. Disarankan pemerintah untuk terus melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat mengenai alasan, manfaat dan dampaknya bagi masyarakat atas penggunaan energi gas LPG baik di rumah tangga maupun keperluan usaha mikro warga, disertai dengan peningkatan pelayanan dan infrastuktur serta untuk program-program lainnya yang akan diterapkan. sebaiknya lebih banyak melibatkan elemen lokal dari daerah yang lebih banyak mengetahui mengenai kondisi dan kultur masyarakat setempat.Kata kunci: Implementasi, Konversi Minyak Tanah ke Gas.
PENGAWASAN PEMBUANGAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK ELWINDA NIM. E1011131094
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1120.25 KB) | DOI: 10.26418/publika.v6i1.1444

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pembuangan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, serta terciptanya lingkungan yang bersih dan rapi sekitar TPS dan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan Pemerintah di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari produksi sampah perhari lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengelolaan sampah kota perhari serta volume daya tampung TPS tidak mencukupi jumlah produksi sampah perorang perhari. Selain itu, dipengaruhi juga oleh rendahnya kesadaran masyarakat sekitar dalam menciptakan kebersihan lingkungannya. Hal ini terlihat dari kebiasaan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya. Sedangkan hal ini sudah diatur didalam PERWA No 6 Tahun 2006 tentang jadwal pembuangan sampah yaitu mulai pukul 18:00 WIB hingga pukul 06:00 WIB agar di lingkungan sekitar Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dapat terkendali dari tumpukan sampah. Jika terdapat masyarakat yang melanggar dengan membuang sampah diluar waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan tindakan pidana ringan dan akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Siagian (2012: 259) yang terdiri dari pengawasan langsung (on the spot observation dan on the spot report), dan pengawasan tidak langsung (lisan dan tulisan).Hasil penelitian ini adalah proses pengawasan pembuangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak belum optimal dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, para pegawai dan petugas Dinas Lingkungan Hidup kota Pontianak belum disiplin dalam melaksanakan tugasnya, kurangnya jumlah pegawai pengawas, jumlah petugas penjaga TPS, serta jumlah armada pengangkutan sampah, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta belum melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT), dan kurangnya kesadaran dari masyarakat. Kata Kunci : Pengawasan, Sampah, dan Tempat Penampungan Sementara (TPS)
IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI DI KOTA PONTIANAK RISKA RAHARDIANTI NIM. E1011141110
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2222

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan RAT dan belum dilakukannya penyusunan data atau informasi koperasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penetapan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2015-2019 yang mana didalam program tersebut berkewajiban melaksanakan kegiatan motivasi pelaksanaan RAT dan penyusunan data atau informasi koperasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat dilihat melalui teori Charles O.Jones dengan tiga aktivitas untuk mengetahui proses implementasi yakni aktivitas pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi, berdasarkan tiga aktivitas tersebut dapat diketahui aktivitas pengorganisasian dimana pelaksana kebijakan masih kurang mencukupi, SOP untuk kegiatan belum ada, sumber daya keuangan kurang mencukupi namun sumber daya peralatan sudah mencukupi, penetapan manajemen pelaksanaan program dimana kurang adanya koordinasi yang baik antara pihak Dinas Koperasi dan pengurus koperasi, penetapan jadwal kegiatan belum ada untuk kegiatan motivasi pelaksanaan RAT, pada aktivitas interpretasi sosialiasi belum dilakukan secara intensif, pada aktivitas aplikasi kegiatan motivasi pelaksanaan RAT dan penyusunan data koperasi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi di Kota Pontianak maka implementor yakni Dinas Koperasi harus memiliki koordinasi yang baik dengan pengurus koperasi, peningkatan intensitas sosialiasi program, serta perlu adanya sistem pelaporan data atau informasi secara online.Kata-kata Kunci : Implementasi Program, Kualitas Kelembagaan, Usaha Koperasi
PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM YARSI PONTIANAK S. Aminah Herlinah E.21109084
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.398 KB) | DOI: 10.26418/publika.v2i2.166

Abstract

The problem in this study is the absence of kesingkronan in directing the procedure so as to make them confused. Where also the medical officer in answering questions that ask patients still less politely, is evident from the way they talk to paasien always with a harsh tone or on leave granted, especially a senior nurse. While in treating patients because there is still injustice still view the economic status of the patient / care classes, it is evident from the different treatment between class III and class VIP, VIP If patients need help is always fast response, whereas for class III is often overlooked. The results showed that the attitude of nurse involvement in providing health care to patients in Class III Inpatient General Hospital YARSI Pontianak, still considered unsatisfactory for patients / the public, since neither the speed nor the initiative in providing the service is still not up and away from the expectations of society . Addressing the phenomenon that is the authors provide recommendations for services provided to conform with what the expectations of the people, then the hospital needs to pay attention to the availability of the existing workforce, so the nurse will be able to work with the maximum.Keywords: Full Involment, Quick Response, Emphati to patien, Sesiousness.

Page 23 of 132 | Total Record : 1314


Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue