cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 46   47   48   49   50 
PERILAKU PEGAWAI PEMERINTAH PADA KANTOR KECAMATAN PONTIANAK SELATAN Abang Muhammad Zaini NIM. E21112016
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i3.1605

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai perilaku pemerintah pada kantor kecamatan Pontianak selatan. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang bersumber pada Adanya sikap pegawai yang indisipliner, yaitu terdapat pegawai tidak masuk kantor selama 3 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan atasan, lemahnya kemampuan atau terdapat yang tidak profesional terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pelaksanaan kepegawaian, rendahnya motivasi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, yang di tandai dengan lambannya pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tujuan pokok dan fungsinya. Motivasi pegawai untuk berkompetensi rendah, dikarenakan mindset pegawai masih terjebak pada kegiatan rutinitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori perilaku pegawai dari Miftah Thoha yang meliputi 3 dimensi yaitu sikap, kemampuan dan motivasi. Hasil penelitian ini secara keseluruhan ditemukan tingkat disiplin pegawai yang  rendah,  menunjukan adanya indisipliner pegawai dalam menyelesaikan tugas yang menjadi taggungjawabnya. Komitmen pegawai secara umum tergambar dalam tanggungjawab pegawai terhadap pekerjaannya, terdapat beberapa pegawai mempunyai kemampuan yang belum mendukung tercapainya tujuan instansi, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan.  Oleh karena itu, diharapkan instansi dapat meningkatkan kesadaran pegawai untuk lebih disiplin dalam melaksanakan pekerjaanya guna menegakkan kedisiplinan serta hendaknya diberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sehingga kedisiplinan dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan dan pegawai merasa diperhatikan oleh pimpinan. Kata-kata Kunci: Perilaku, Pegawai, Pemerintah
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KOREK KECAMATAN SUI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA Yuliani NIM. E1011151145; H. Sri Haryaningsih *; Martinus *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2480

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Korek Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Kubu Raya, dengan focus penelitian pada proses Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Korek Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Untuk menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan teori Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti yaitu terdiri Sosialisasi, Penyaluran (Delivery Activities), dan Pemnafaatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripitif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Korek Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Kubu Raya masih belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih ada keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan Program keluarga harapan (PKH) tidak tepat sasaran dan untuk pemanfaatan dana Program keluarga harapan (PKH) masih ada Keluarga penerima manfaat (KPM) yang menggunakan dana Program keluarga harapan (PKH) untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan ketentuan Program Keluarga Harapan (PKH). Saran untuk hasil penelitian ini adalah sebaiknya menggunakan data yang terbaru, ataupun dengan melakukan pendataan ulang kepada keluarga yang tergolong sebagai keluarga miskin agar keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) benar-benar tepat sasaran dan penyelenggara Program Keluarga Harapan (PKH) perlu melakukan pengawasan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar dana yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) digunakan sesuai dengan ketentuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Penerima Manfaat (KPM). THE IMPLEMENTATION OF PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) IN KOREK VILLAGE OF SUI AMBAWANG SUBDISTRICT KUBU RAYA DISTRICT Oleh: YULIANI 1* NIM. E1011151145 Dr. H. Sri Haryaningsih, M,Si2 , Martinus, S. Sos, M, AB2 *Email: yuliani2151@gmail.com 1. Student of Public Administratio Sciences of Social Sciences Faculty University of Tanjungpura Pontianak 2. Lecturer of Public Administratio Sciences of Social Sciences Faculty University of Tanjungpura Pontianak Abstract This descriptive qualitative study aimed to provide an understanding of the Implementation of the family of Hope or Keluarga Harapan (or PKH) in Korek village, Sui Ambawang sub-district, Kubu Raya district. The Focus of this research was on the process of implementing the PKH program in the korek village. The analyze the data, this study uses the theory of Erwan Agus Purwanto and Dyah Ratih Sulistyastuti consisting of Socialization, Delivery Activities, and Utilization. The results of the study show that the implementation of PKH in the Korek village of Sui Ambawang sub-district, Kubu Raya district is not going well. This is due to the fact that there are still families of beneficiaries (or KPM) who receive PKH program assistance that is not on target and is not effective. This means that there are still KPM families who use funds obtained from the PKH program to buy goods that are not inaccordance with the PKH program provisions. Suggestions generated from the results of this study are that the implementers should use the latest data or reconduct data collection on families wwho are classified as poor families. In order for beneficiary families to use PKH program funding assistance appropriately. So, PKH organizers need to supervise beneficiary families so that funds receved by KPM are used in accordance with the provisions of the program of Keluarga Harapan (PKH) Kata Kunci: Implementation, Program Keluarga Harapan (PKH), Beneficiary Families (KPM).
PENGAWASAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LANDAK DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KECAMATAN NGABANG Merry Antasari E.01109049
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.242

Abstract

Illegal golg mining is rife in the District Ngabang because this region has a great potential to be a gold mining materials. Mining is carried out by the miners not only to meet the needs of everyday life, but has led to efforts to enrich themselves. Therefore, the mining is done no longer pay attention to their health and safety. Excessive mercury substance use and environmental damage resulting mined these activities are not allowed by the authorities. Supervision is one of the efforts taken by the Department of Mines and Energy District Landak to stop illegal gold mining in the district Ngabang. The method used in this paper the qualitative method. That is, in this study the data were not collected in the form of numbers, but the data derived from the interview process, the researcher notes, documentation researchers and official documents of the department concerned. In the writing of this article can be seen that the surveillance conducted by the department have not been effective due to the large costs required and the socialization of the dangers of mercury was not effective. Therefore, through this study is expected that the Department of Mines and Energy District Landak can increase surveillance activities. Keywords: Illegal Gold Mining, Supervision of Mines.
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG WAHID FEBRIANTO NIM. E21110070
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i4.1321

Abstract

Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai proses implementasi program Raskin yang dilakukan di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Permasalahan yang terjadi di daerah ini menarik untuk diteliti mengingat adanya kesalahan sasaran dalam pendistribusian Raskin. Teori yang digunakan adalah teori Charles O. Jones tentang proses implementasi kebijakan publik yang dikaji melalui tiga aspek interpretasi, organisasi, aplikasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tentang proses implementasi Program Raskin ini mencakup tiga hal yaitu Interpretasi masih terdapat kesalahan seperti Sosialisai yang dilakukan masih belum optimal karena waktu sosialisasi hanya disampaikan pada saat pendistribusian Raskin di titik bagi. Pada permasalahan Organisasi Para pelaksana kebijakan dinilai belum efektif dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada tahap Aplikasi yang mencakup enam indikator kinerja program raskin (6T), pada indikator Tepat Sasaran; pelaksanaan pendistribusian Raskin mengalami masalah yaitu ketidaktepatan sasaran penerima manfaat raskin dikarenakan data yang diperoleh dari BPS tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang masuk kedalam kriteria keluarga miskin karena kondisi ekonomi masyarakat setiap tahun nya berubah. Saran untuk penelitian ini adalah perlu adanya kegiatan sosialisasi yang rutin serta terjadwal dengan baik. Perlu adanya perbaikan didalam instansi itu sendiri. Pada indikator Tepat Sasaran perlu adanya pendataan ulang di seluruh lapisan masyarakat. Kata-kata kunci: Program Raskin, Rumah Tangga Miskin, Proses Implementasi
PENDEKATAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA CIPTA KARYA KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG ANTON NIM. E1013141032
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2155

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pendekatan kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung. Permasalahan bersumber Kepemimpinan kepala desa Cipta Karya belum dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa, dimana peran serta dari masyarakat yaitu dengan ikut terlibat langsung dalam proses pembangunan sangat rendah. Metode yang digunakan jenis penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Cipta Karya selaku pimpinan belum sepenuhnya memberikan perhatian kepada masyarakat, terutama dalam peningkatan pembangunan desa, bidang infrastruktur, hal ini dikarenakan pembangunan dalam bidang infrastruktur sangat berdekatan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga apabila pembangunan desa dalam bidang infrastruktur terhambat atau terganggu karena bukan tidak mungkin aktivitas masyarakat Desa. Disamping itu,  belum dapat menciptakan suasana saling percaya dan suasana saling menghargai dan memikirkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pada kenyataannya belum dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif di dalam meningkatkan pembangunan desa. Seperti: kurang kordinasi kepada BPD sebagi pewakilan masyarakat desa, kurang memberikan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan desa, serta belumdapat menumbuhkan peran serta bawahan untuk pengambilan keputusan. Sebagai saran Kepemimpinan Kepala desa harus melibatkan semua masyarakat dalam proses perumusan program pembangunan sehingga masyarakat merasa mempunyai hak untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan desa serta Kepala desa dan perangkat sebaiknya lebih berbaur dan bertemu langsung dengan masyarakat untuk mencari tahu kendala dan keinginan dari masyarakat.Kata-kata kunci:  Motivasi, Saling Percaya, Peran serta Bawahan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KAWASAN PASAR KEMUNING KOTA PONTIANAK SURYONO NIM. E01107098
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i3.758

Abstract

Dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2005 tentang “Retribusi Pelayanan Pasar” yakni masih banyak pedagang yang belum memahami aturan tentang kebijakan tersebut hal ini karena belum tersampaikan sepenuhnya informasi-informasi aturan berkaitan kebijakan tersebut baik secara komunikasi lisan maupun tulisan. Sarana yang masih minim dan kurangnya tenaga aparatur penagih yang masih belum mampu mencakup keseluruh pedagang. Terkait ketegasan pihak aparatur juga belum mampu untuk meningkatkan kesadaran para pedagang guna melakukan kewajibannya membayar retribusi. Selain itu pula, masih rendahnya pengawasan yang ditetapkan dalam struktur birokrasi oleh pihak Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Penilitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning Kota Pontianak oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Adapun menurut George C. Edward III, ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi yang dilakukan hanya sebatas penyampaian informasi-informasi namun belum pada proses komunikasi yang berkelanjutan. Terkait sumberdaya, dirasakan masih kurangnya aparatur staf pelaksana terutama bidang yang melakukan penarikan retribusi, dan sarana penunjang implementasi kebijakan yang cukup minim. Sedangkan tentang sikap aparatur sudah memiliki komitmen akan tugas dan wewenang serta bersikap jujur dan demokratis, struktur yang berlaku disesuaikan dengan struktur yang sudah ada dan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Adapun saran dalam penelitian ini yakni perlu dilakukan penanganan secara serius untuk menanggulangi kekurangan tersebut dengan melakukan komunikasi secara berkala, menambah staf aparatur pelaksana dan memenuhi sarana penunjang dalam implementasi kebijakan, melakukan pengawasan terkait sikap birokrasi atau pelaksana dan mempertahankan atau mengubah struktur birokrasi dan prosedur sesuai dengan situasi yang dirasakan. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Retribusi, Komunikasi, Sumberdaya
EFEKTIVITAS UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KABUPATEN KUBU RAYA NURUL KHOTIMAH NIM. E1011131027
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1770

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) dalam  pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Kubu Raya, dilihat dari belum tercapainya realisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua yang ada di kabupaten tersebut, selain permasalahan belum terealisasinya pembayaran pajak kendaraan bermotor roda, fenomena tentang gerai-gerai samsat yang hanya ada dan di pusatkan di kota kabupaten juga menjadi latar belakang dilakukanya penelitian ini. Penelitian merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana penulis ingin mengambarkan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab belum terealisasinya pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Kubu Raya sehingga belum dapat dikatakan efektif. Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti mengungkapkan bahwa beberapa penyebab belum terealisasinya pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Kubu Raya adalah belum adanya fasilitas pembayaran disetiap kecamatan guna mempermudah masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor roda dua yang mereka miliki, selain itu sosialisasi tentang manfaat dan sanksi yang diberikan jika tidak membayar pajak juga belum optimal dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kubu Raya, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami kewajibanya untuk membayar pajak. Rekomendasi yang penulis berikan untuk mengatasi permasalahan hasil penelitian adalah dengan menjalin kerja sama antara UPPD dengan setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kubu Raya sehingga memudahkan masayarakat untuk membayar pajak, kemudian memberikan sosialisasi secara berkala terhadap masyarakat di setiap kecamatan tentang manfaat membayar pajak dan sanksi yang diberikan jika tidak membayar pajak. Kata-kata Kunci : Efektivitas, Pajak, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD), Kubu Raya
IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA NANGA TEKUNGAI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG Lusiana E1013161001 Yeni; Arifin Arifin; Dewi Utami
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2645

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah Komunikasi yang kurang optimal antara BPD Desa Nanga Tekungai dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kerja pemerintah desa. Tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Tekungai yang relatif rendah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III (dalam Agustino 2016:136-141) yang terdiri dari: 1) Komunikasi, transmisi dan konsistensi dalam penyampaian Implmentasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang masih belum berjalan secara optimal. 2) Sumber Daya, anggota BPD di Desa Nanga Tekungai masih rendah, dari kelima anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya 1 orang saja yang berpendidikan D-III, sedangkan yang lainnya hanya tamatan SD dan SMP. Serta sarana dan prasarananya yang kurang memadai. 3) Disposisi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Tekungai Kecamatan Serawai kabupaten Sintang bisa dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan komitmenya. 4) Struktur Birokrasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Tekungai Kecamatan Serawai kabupaten Sintang belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah perlu ditingkatkannya lagi kinerja dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinyaKata Kunci: Implementasi, Tugas dan Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa.
PELAYANAN INFORMASI PADA SITUS DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG Hendra Juliardi E.01110017
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i1.307

Abstract

The goal of this research is to discover and analyze the Description of the Quality of the Information Attendance on the Site Office of Transportation, Communication, and Informatics Department in giving attendance satisfaction based on the indicator that is Tangibles, Reliability,Responsive, Assurance and Empathy. The problem is in the some parts of menu on Dishubkominfo’s site of Singkawang City do not contain the information and the information attendance on the Dishubkominfo’s site of Singkawang City doesn’t fulfil the Operational Standard of Public Information Service Procedure in the Governmental Environment of Singkawang City. This research uses qualitative research method with descriptive research model. The result of this research shows that the five indicators have the problem, that is (1) Tangible: the physical facility side in the form of the internet connection is very slow in the certain time, (2) Reliability: the quantity of Human Resources that is limited and the information on the menu, sub menu and subs menu do not contain the information and also the unclear main person in charge that handle this stuff, (3) Responsive: the unseen of the responsiveness on the site, (4) Assurance: there is no guarantee about the contain of the information, accuracy and time speed, (5) Empathy: the existence of different practice of the empathy from the Dishubkominfo’s side of Singkawang City with the site visitors’ expectations. Then the focus of the researcher’s suggestion is on the indicators of Reliability that is Dishubkominfo of  Singkawang City should propose again and seek the additional quantity of human resources (HR) that is balanced by the adequate quality of Human Resources (HR), Section Staff of Means of Communication and Information Dissemination (SKDI) could fill in the information on all the menus and sub-menus that are available on the website of Dishubkominfo of Singkawang City and the Head of Communications and Information Technology could  improve the coordination with the EDP (Electronic Data Management) so that there is a clear division of tasks and their publication on the site so that there is full responsibility for the tasks respectively without any reason throwing responsibility each other. Keywords: The Quality of Information Attendance, Site, Transportation, Communication, and Informatics Department, Singkawang City
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA RETOK KECAMATAN RETOK B ABIGAIL ROTUA MEIRODA SIBARANI NIM. E21112001
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i1.1497

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B. Dengan fokus penelitian mengenai proses implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B. Permasalahan yang menyangkut Program PKK, yang terjadi di Desa Retok ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih ada masyarakat yang belum ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan Program PKK. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Lineberry, yaitu Pembentukan unit organisasi atau staff pelaksana; Penjabaran tujuan kedalam berbagai aturan pelaksana (Standard Operating System/SOP); Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta pembagian tugas diantara badan pelaksana; Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Sudah terbentuknya PKK di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B dan terlaksana dengan mengikuti pelaksanaan Program PKK terdahulu dan disesuaikan dengan perkembangan PKK saat ini; 2). Pelaksanaan Program PKK sudah mengacu pada SOP untuk mengatur setiap kegiatan secara efektif; 3). Koordinasi berada pada ketua PKK Desa Retok dan masing-masing ketua kelompok kerja (pokja), serta pembagian tugas terorganisir sesuai bidang dari kesepuluh (10) Program PKK; 4). Pencapaian tujuan menyangkut Program PKK terletak pada berbagai sumber yang ada di Desa Retok sudah dialokasikan dan didistribusikan dengan adil. Kata-kata kunci:    Implementasi Kebijakan, Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Page 48 of 132 | Total Record : 1314

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue