PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
1,314 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN ATAS PELAYANAN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI UNIT BAKAI KARANGAN ]]>
<![CDATA[NIM. E1011141021, DONATUS DARSONO]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i2.1882
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak-hak Konsumen Atas Pelayanan di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Unit Balai Karangan yang dikaji dari aspek Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Sekayam, kota Balai Karangan, Kabupaten Sanggau. Subjek penelitian ini adalah Kepala Unit PDAM Tirta Pancur Aji Unit Balai Karangan, Staf PDAM Tirta Pancur Aji Unit Balai Karangan, Konsumen PDAM Tirta Pancur Aji Unit Balai Karangan. Hasil dalam penelitian ini adalah proses komunikasi sudah terlaksana dengan baik dilihat dari pelaksanaan kebijakan yang telah memahami dan mengerti akan tugasnya, Sumber daya pelaksana dan fasilitas di PDAM Tirta Pancur Aji Unit Balai Karangan masih sangat kurang memadai, Disposisi pelaksana yang menerima dalm pelaksanaan perlindungan konsumen dan pelaksanaan sesuai dengan prosedur pelaksanaan. Rekomendasi pelaksanaan perlindungan konsumen adalah semakin meningkatkan fasilitas (sarana dan prasarana) semakin diperbanyak dan diperbaharui, perlu dilakuikan control untuk menilai sikap pelaksana dilapangan dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan pelatihan serta penyuluhan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kesimpulan Sehingga perlindungan hak-hak konsumen untuk mendapatkan air bersih pada PDAM Tirta Pancur Aji Unit Balai Karangan bisa dilaksanakan dengan baik. Kata-kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Konsumen, dan Hak-hak Konsumen]]>
<![CDATA[EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Di Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau) ]]>
<![CDATA[NIM. E01111028, SUMARNO]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v4i2.594
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi keberhasilan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa khususnya bidang simpan pinjam di Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat kurang memahami maksud dan tujuan BUMDes serta sumber daya BUMDes masih rendah, dan tidak adanya pembinaan pengurus BUMDes oleh pemerintah daerah sehingga tidak berjalan efektif dan tidak tercapai berdasarkan tujuan BUMDes. Permasalahan lain adalah tidak adanya evaluasi yang dilakukan oleh Pemda maupun Pemdes. Dalam upaya menilai keberhasilan kebijakan, peneliti menggunakan model teori William Dunn dengan 5 indikator evaluasi kebijakan, yakni: Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan BUMDes khususnya simpan pinjam kurang berjalan efektif yang berimplikasi pada jumlah peminat yang sedikit, dan tingkat kemacetan pengembalian pinjaman. Kecukupan dana sebagai modal awal hanya sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah peminat pinjaman. Pemerataan pinjaman tidak hanya bagi masyarakat yang berpendapatan dibawah satu juta. Responsivitas pengurus BUMDes kurang baik dan berimplikasi pada kurang berjalannya simpan pinjam. Ketepatan kebijakan BUMDes khususnya bidang simpan pinjam dalam pelaksanaan program bidang usaha kurang di dukung oleh pengetahuan serta prasarana sehingga BUMDes di Desa Kumpang Ilong tidak berjalan efektif sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. BUMDes di Desa Kumpang Ilong seharusnya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat agar setiap program BUMDes dapat berjalan dan mendapat dukungan dari semua pihak sehingga makin bertumbuh bidang usaha di Desa Kumpang Ilong. Kata-kata Kunci : Evaluasi kebijakan, Perda No. 05 Tahun 2008, BUMDes.    ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERDA NO.3 TAHUN 2010 TENTANG PDAM GUNUNG POTENG DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH DI KECAMATAN SINGKAWANG BARAT ]]>
<![CDATA[NIM. E101113104, Vini Lucia Hamdahiarni]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v6i3.1615
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan PERDA Nomor 3 Tahun 2010 dalam Penyediaan dan Pendistribusian Air di Kecamatan Singkawang Barat yang belum berjalan optimal sehingga cukup membuat tertarik untuk diteliti. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat Kota Singkawang yang masih belum menikmati air bersih yang baik yang dialiri oleh PDAM. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini juga dimaksudkan agar PDAM sebagai implementor dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat Singkawang Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya kinerja PDAM Gunung Poteng dalam penyediaan dan pendistribusian air di Singkawang Barat. Mencakup 6 hal yang menyebabkan belum optimalnya keberhasilan kinerja implementasi yaitu standar dan ukuran kebijakan, komunikasi, disposisi, struktur organisasi, sumber daya, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Saran yang dapat diambil dari penelitian ini PDAM harus segera membenahi kinerjanya dalam perannya sebagai lapangan usaha dalam menyediakan dan mendistribusian air minum kepada masyarakat secara baik. Agar dapat mewujudkan visi dan misi PDAM dalam menjadi PDAM Mandiri dan menghasilkan air yang sehat dan pelayanan kontinu 24 jam. Kata-Kata Kunci : PDAM, Kinerja, Penyediaan, Pendistribusian, Masyarakat]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF MINIMUM SERVICE STANDARDS POLICY AT THE REGIONAL PLANNING AND DEVELOPMENT AGENCY OF SANGGAU REGENCY ]]>
<![CDATA[NIM. E1011151059, Irma Sri Wahyuni]]>;
<![CDATA[*, Sugito]]>;
<![CDATA[*, Deni Darmawan]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v8i3.2485
<![CDATA[This undergraduate thesis research aims to provide an understanding of the Implementation of Minimum Service Standards Policy at the Regional Planning and Development Agency of Sanggau Regency, with a focus of research on factors that influence the Implementation of the Minimum Service Standards Policy at the qualitative research method and a descriptive approach. The location of this study was at the Regional Planning and Development Agency (BAPPEDA) of Sanggau Regency. In Implementing the Minimum Service Standars Policy at the Regional Planning and Development Agency of Sanggau Regency, seen from the theory by Van Meter and Van Horn, there are 6 (six) veriables that influence the Minimum Service Standars Policy, namely standars and objectives of the policy, Resources, Characteristics of implementing agencies, Attitudes / dispositions of implementers, Communicating between organizations and implementing activities, Social and political economic environment. The results of this study show that there is still a lack of quantity and quality of the resources of the planner apparatus in providing services as well as an understanding of the apparatus resources towards minimum service standard policy which is still inefficient due to the lack of internal coordination within the Regional Planning and Development Agency. Keywords: Implementation, Public Policy, Minimum Service Standars]]>
<![CDATA[PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR HONGKONG KOTA SINGKAWANG ]]>
<![CDATA[Amir E.01108130, Muslich]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v2i3.247
<![CDATA[This study is written because researchers found strong phenomena are still many street vendors selling on the road, as well as the indication of the lack of supervision of market vendors in hongkong market. This study aims to determine the direct supervision and indirect supervision in hongkong market. Information retrieval techniques through interviews with informants and observations and documentation at location. informant of this study is Singkawang Government officials and some street vendors who are in Hong Kong Market.The results of this study were the direct supervision consisting of inspection, observations and reports in place while the indirect supervision with written reports and oral statements. The conclusion of this research is conducted Disperindag Supervision and Markets Unit is not maximized because the direct supervision performed 1 time in a year, while the indirect supervision of a more focused between leaders and subordinates within the agency. Suggestions from this study was the direct supervision conducted Disperindag and Markets Unit should be performed routinely, while the indirect supervision via oral report should report the conditions that actually occur in the field without the addition or subtraction of information. Keyword: Supervision, direct supervision, indirect supervision and Street Vendors]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN (PMT-P) KEPADA KELUARGA KURANG MAMPU DALAM PENURUNAN BALITA GIZI BURUK DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR ]]>
<![CDATA[SYARIFAH ROHANA ULFA NIM. E01112031]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v5i4.1358
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sumberdaya dan kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi program pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT-P) kepada keluarga kurang mampu dalam penurunan Balita gizi buruk di Kecamatan Pontianak Timur dan menjelaskan adanya perubahan status gizi balita gizi buruk yang mengikuti program pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT-P). Penelitian ini menggunakan teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn yaitu variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan . Hasil dari penelitian ini peneliti menemukan implementasi program PMT-P kepada keluarga kurang mampu dalam penurunan Balita gizi buruk di Kecamatan Pontianak Timur tidak berjalan lancar dikarenakan kesadaran keluarga akan gizi pada anak masih rendah, kerjasama antara petugas gizi dengan kader kesehatan kurang baik yang menyebabkan adanya hambatan dalam pelaksanaan program PMT-P. Kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan keluarga tidak bisa memenuhi asupan gizi yang baik pada anak, kondisi sosial pengetahuan keluarga akan gizi pada keluarga masih kurang dan ketidakpercayaan ibu Balita kepada petugas gizi dan kondisi politik juga mempengaruhi dalam program ini. Demikian pelaksanaan implementasi Program pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT-P) kepada Balita gizi buruk di Kecamatan Pontianak Timur tidak terdapat lagi kematian disebabkan oleh gizi buruk dan adanya perubahan status gizi buruk yang mengikuti program PMT-P serta meningkatnya kesadaran keluarga akan asupan gizi yang baik. Kata Kunci: Implementasi, Program, Balita, Ibu dan Gizi Buruk]]>
<![CDATA[PELAYANAN PEREKAMAN E-KTP DI KECAMATAN LEMBAH BAWANG ]]>
<![CDATA[YUSMAI YAKUBUS NIM. E1013141034]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i4.2161
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan tentang kinerja pelayanan perekaman KTP elektronik di Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang. Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu Kecamatan di kabupaten Bengkayang yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Dalam hal pendataan kependudukan di Kabupaten Bengkayang khususnya Kecamatan Lembah Bawang yang penduduknya banyak tinggal di daerah-daerah dekat perbatasan negara mengalami sedikit kesulitan, ini dikarenakan oleh kondisi geografis yang jauh dengan ibukota kabupaten dan provinsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan memperoleh gambaran secara sistematik, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor serta hubungan dengan fakta. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pembuatan KTP Elektronik di Kabuaten Bengkayang sampai sekarang belum dapat terlaksana secara maksimal, yaitu hanya sekitar 35% saja dari jumlah penduduk yang berhak memiliki KTP. Banyak faktor yang menyebabkan sampai sekarang masih banyak penduduk Kabupaten Bengkayang belum memiliki KTP elektronik, diantaranya adalah fasilatas jaringan internet yang tidak memadai yang menyebabkan sering terganggu dalam perekaman, kertas untuk mecetak tidak ada karena belum tesedia / dapat kiriman dari pusat/ propinsi, kurangnya SDM baik baik kuantitas maupun kualitas dalam melayani pembuatan KTP elektronik dan faktor yang tak kalah penting adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan KTP elektronik, dimana kebanyakan masyarakat Kabupaten Bengkayang masih berfikiran bahwa membuat KTP elektronik tidak terlalu penting karena kegiatan rutinitas keseharian mereka hanya pergi bertani atau berkebun saja dan tidak pernah menggunakan KTP. Kata-kata kunci: KTP-Elektronik, Penduduk dan Pelayanan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN ]]>
<![CDATA[Dewanti Malasari E.21108020]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v2i1.127
<![CDATA[This study focuses on standardization issues and target policies and resources in view of less effective. The focus of the research is trying to discuss using qualitative methods with case studies in sub Tambelan. Based on the results of the study found that the implementation of the policy on coral reef communities in the District Tambelan concerns and lack of socialization, coral reefs damaged by the bombing, lack of funds and time. Therefore, the researchers recommended that standards and targets to be clarified not only by regulation but a record of actions and attitudes to be clarified with the apparatus so that the rules apply not float and can be known and understood by the public, the government should give more severe sanctions, need to be made priorities according to the importance of the benefits of coral reef management objectives, providing a more viable means of transportation. The focus on resources both human resources, financial and time should be increased so that the implementation of policy implementation coral reefs become more optimal policy goals and targets that can be achieved. Keywords: Coral Reef Conservation, Benefits Coral Reef, Coral Reef bombing, Resource Control, Time-Distance Constraints]]>
<![CDATA[KUALITAS LAYANAN LISTRIK PINTAR (LISTRIK PRABAYAR) PADA PT PLN (PERSERO) RAYON KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[LIANI KUSMARLINA NIM. E21112002]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v5i1.1015
<![CDATA[Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai kualitas layanan listrik pintar (listrik prabayar) pada PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak. Permasalahan yang dibahas adalah kualitas layanan listrik prabayar yang banyak mendapat keluhan dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori kualitas pelayanan dari Fitzsimmons dan Fitzsimmons (1994:26) yang meliputi 4 dimensi yaitu supporting facility (fasilitas pendukung), facilitating good (sarana), explicit service (pelayanan eksplisit), implicit service (pelayanan implisit). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hanya dimensi fasilitas pendukung yang memenuhi kualitas dikarenakan kemudahan, keamanan dan kenyamanan pelanggan telah terjamin dalam pembelian pulsa listrik prabayar. Untuk kualitas pelayanan listrik prabayar pada dimensi sarana, pelayanan eksplisit dan pelayanan implisit di PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak masih belum berkualitas dikarenakan sarana pengadaan kWh meter prabayar tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, pelanggan yang masih meragukan kemampuan sebagian pegawai di bagian pelayanan pelanggan, serta pelanggan yang merasa tidak puas dengan pelayanan implisit tentang cara pegawai memperlakukan pelanggan listrik prabayar yang ingin melakukan pasang baru listrik prabayar. Saran dalam penelitian ini adalah mempercepat proses pengadaan kWh meter prabayar, meningkatkan kualitas kemampuan dan konsistensi pegawai, serta memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan listrik prabayar.Kata-kata Kunci : pelayanan listrik pintar, kualitas pelayanan, listrik prabayar]]>
<![CDATA[PELAYANAN PRIMA IZIN KUNJUNGAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI KANTOR KELAS II IMIGRASI KOTA SINGKAWANG ]]>
<![CDATA[DENI HENDRO PRASETYO NIM. E21111061]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v6i2.1905
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah karena penulis ingin mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor imigrasi kelas II Kota Singkawang dalam memberikan pelayanan kepada warga negara asing yang datang berkunjung dalam tujuan wisata maupun kerja. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelayanan prima izin kunjungan bagi warga negara asing di kantor imigrasi kota singkawang”. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa Para pegawai di Kantor Imigrasi Kota Singkawang senantiasa memberikan perhatian yang optimal kepada WNA. Hal ini terlihat dari pegawai Kantor Imigrasi Kota Singkawang yang menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dan keinginan WNA dengan menyapa mereka dengan hangat dan menanyakan keperluan mereka, serta memberikan pelayanan sesuai prosedur yang ada. Kepedulian pegawai Kantor Imigrasi Kota Singkawang dengan kebutuhan dan keinginan WNA juga cukup baik. Hal ini tercermin dari komitmen merka memberikan pelayanan yang ramah terhadap seluruh pengunjung sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka juga memberikan prosedur pelayanan yang transparan tanpa ada diskriminasi terhadap WNA. Pegawai Kantor Imigrasi Kota Singkawang juga menunjukkan respon yang positif dalam menerima kritik dan saran dari WNA. Mereka senantiasa medengarkan saran dan kritik dari WNA dengan sabar dan seksama. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu diharapkan Kantor Imigrasi Kota Singkawang dapat meningkatkan pelayanan terhadap kunjungan warga negara asing. Hal ini diantaranya dapat ditingkatkan dengan memberikan respon yang cepat terhadap kritik dan masukan yang diberikan oleh WNA. Para pegawai diharapkan juga dapat terus meningkatkan kompetensinya, sehingga pelayanan keimigrasian kepada WNA akan terus meningkat kualitasnya. Kata-kata Kunci : Pelayanan, Izin Kunjungan, Kantor Imigrasi Kelas II Kota Singkawang]]>
