cover
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles 1,314 Documents
IMPLEMENTASI PROGRAM PERPUSTAKAAN KELILING DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA ODING TERTULIANUS NIM: E01110004
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i2.641

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1). Program perpustakaan keliling belum bisa melayani semua sasaran di Kecamatan Sungai Raya. (2). Kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak implementor program perpustakaan keliling. (3) Terbatasnya waktu pelayanan dan bahan bacaan buku yang bisa dibawa mobil perpustakaan keliling. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan implementasi program perpustakaan keliling di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum optimal. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi George Edward III dimana terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi implementor, dan faktor struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1). Faktor komunikasi yang sudah berjalan dengan baik ditinjau dari aspek transmisi, konsistensi, maupun kejelasannya. 2). Faktor sumber daya yaitu masih kurangnya jumlah petugas perpustakaan keliling walaupun secara tingkat pendidikan telah memenuhi kriteria minimal yang telah ditentukan, anggaran operasional yang masih belum mencukupi untuk bisa memaksimalkan semua mobil perpustakaan keliling yang dimiliki, dan lemahnya koordinasi yang dilakukan antara pihak implementor dengan target sasaran dalam penentuan koleksi buku, sedangkan untuk sumber daya informasi dinilai sudah baik dilihat dari adanya keterbukaan pihak implementor mengenai mekanisme pelayanan program perpustakaan keliling. 3). Faktor disposisi implementor yang dinilai sudah baik dilihat dari tingginya tingkat kepuasan pengguna jasa perpustakaan keliling. 4). Faktor struktur birokrasi yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) serta tingkat fragmentasi yang tidak terlalu kompleks sehingga semakin memudahkan koordinasi antar lini dalam melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling. 5). Adanya temuan baru yaitu faktor dukungan masyarakat, yang ternyata masih ada ditemui warga masyarakat Kecamatan Sungai Raya yang belum mengetahui tentang adanya program perpustakaan keliling. Saran yang dapat diberikan  peneliti berfokus pada indikator sumber daya yaitu penyediaan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perlunya penambahan jumlah anggaran operasional mobil perpustakaan keliling serta peningkatan koordinasi pihak implementor dengan kelompok sasaran dalam memilih buku bacaan yang dibawa. Pelaksanaan sosialisasi program perpustakaan juga keliling harus semakin ditingkatkan. Begitu pula dengan pemanfaatan media-media sosialisasi baik itu media cetak maupun media elektronik yang harus semakin digiatkan dan berkelanjutan agar masyarakat Kecamatan Sungai Raya dapat memperoleh pemahaman akan pentingnya program perpustakaan keliling. Kata-kata Kunci:   Implementasi Program, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Implementor, Struktur Birokrasi, Dukungan Masyarakat
IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 144 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI KASDI TRI ARYADA NIM. E01112004
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1189

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan konservasi. Fenomena ini diindikasikan mengenai sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu yang belum optimal, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui aktifitas apa saja yang tidak boleh dilakukan pada kawasan konservasi. Teori dalam penelitian ini adalah teori Edward III yaitu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi mengenai Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi. Hasil dari penelitian ini ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kabupaten konservasi yaitu sosialisasi tentang Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi belum efektif karena sosialisasi yang dilakukan tidak secara menyeluruh dan hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat. Variabel sumber daya yang mempengaruhi kebijakan ini belum memadai terutama sumber daya manusia dan fasilitas. Disposisi merupakan karakter atau watak yang dimiliki oleh implementor yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pembagian tugas telah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedure). Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Implementasi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi. Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Konservasi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA RANTO WALUDIN NIM. E1012141075
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2106

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya belum berjalan sesuai dengan harapan. Dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi yaitu faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari faktor komunikasi yaitu penyampaian informasi yang masih kurang optimal dikarenakan masih terdapat petani yang tidak mengerti akan maksud dan tujuan dari kebijakan pupuk bersubsidi. Dilihat dari faktor sumberdaya yaitu sumberdaya manusia (staff)/pegawai dalam melaksanakan penyuluhan belum memadai. Untuk sumberdaya fasilitas masih kurang memadai. Dilihat dari faktor disposisi/sikap agen pelaksana yaitu untuk (Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya) sudah cukup baik dan juga tidak ada pemberian insentif tambahan kepada pegawai. Sedangkan dilihat dari faktor struktur birokrasi yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Saran dari penelitian ini adalah untuk faktor komunikasi yaitu penyampaian informasi harus lebih dioptimalkan, Untuk faktor sumberdaya yaitu sumberdaya manusia (staff)/pegawai harus lebih diberdayakan agar dapat melaksanakan tugas secara optimal, sedangkan sumberdaya fasilitas lebih diperhatikan agar berjalan secara optimal. Untuk faktor disposisi/sikap agen pelaksana harus lebih dioptimalkan, untuk insentif lebih dioptimalkan. Faktor birokrasi yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya harus ditingkatkan lagi agar para pegawai bekerja lebih baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pupuk Bersubsidi, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.
PENGELOLAAN PERLENGKAPAN PERKANTORAN PADA KANTOR CAMAT PONTIANAK KOTA Rian Fahlevi E.21110106
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v1i1.10

Abstract

Abstract This research aims is identify and describe the simplification of planning and savingconsumables, conducted by the employees of Pontianak mayor Office. Research method forconducting this research was qualitative and the presentation done by descriptive. because theproblem available only break through with qualitative. To enhance the research result, Ichoose secretary of subdistrict and other informan whose work on sub district Pontianak Kota.The results showed that, before goods were be used it must initial with planning. Second, goodthat be used by officer dedicated for third base on the efficiency and effectiveness standard,office equipment that being used is still not efficienct yet. This can be seen from the use of itemsthat have not been classified according to the type and condition as warehouse storage doesnot exist.Therefore, management activities of office supplies need to be managed properly inorder to provide services based on the legality of the administration. Keywords: Management of equipment, office administration.
PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA PUSAT PERPUSTAKAAN PADA PEGAWAI DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK TRI WAHYUDI NIM. E21111058
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i4.891

Abstract

Penelitian baru ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peranan Kepemimpinan Kepala Pusat Perpustakaan IAIN Pontianak, dengan berangkat dari Permasalahan yang  terkait pada pegawai di pusat Perpustakaan IAIN Pontianak. Persoalan tersebut misalnya pegawai yang datang dan pulang tidak tepat waktu dan waktu banyak di luar dari pada di dalam ruangan  kerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif, dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teori Sondang P Siagian tentang Teori dan Praktek Kepemimpinan. Dengan aspek-aspeknya yaitu Monitoring dan Pengambilan keputusan. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya monitoring/pengawasan oleh pimpinan yang langsung ke ruangan-ruangan staf apakah ada atau tidak di ruangannya, maka pelayanan yang dilaksanakan kurang maksimal maka pimpinan berhak untuk mengambil keputusan dalam memberi sangsi kepada staf yang tidak disiplin yaitu berupa surat teguran dan tidak diperkenankan untuk mengikuti lembur yang di laksanakan setiap hari sabtu. Hal itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pimpinan supaya pegawai lebih disiplin dan selalu ada di ruangan di saat jam kerja serta punya tanggung jawab pekerjaan. Saran dariPeneliti ini yaitu, agar pemimpin harus menjalin komunikasi yang baik dan pentingnya kerja sama antar perpustakaan fakultas maupun dengan perpustakaan lain. Selain itu perlu pemberian pengarahan dan pengambilan keputusan terhadap bawahan, sehingga dalam bertugas selalu ada tanggung jawab. Kata-kata kunci : Peranan, pengawasan , Keputusan
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN KINERJA DI BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT FRANTINUS NIRIGI NIM. E21110002
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1820

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana disiplin Pegawai Negeri Sipil di Biro Kesos Kantor Gubernur Kalimantan Barat, dan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Kesos Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis Penelitian deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian pada Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah bahwa peneliti menemukan Pertama Pegawai Negeri di Biro Kesos Kantor Gubernur Kalimantan Barat bolos di waktu jam kerja, Kedua pelayanan Pegawai Kesos kepada masyarakat tidak maksimal sehingga banyak masyarakat mengeluhkan pelayanan,  dan Ketiga belum ada tindakan tegas dari pimpinan terhadap staf yang bolos saat jam kerja. Saran dari penelitian ini adalah biro Kesejahteraan Sosial Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat perlu meningkatkan pemberlakuan disiplin kerja dan kompensasi terhadap pegawai  sebab  hal  tersebut  terbukti  berpengaruh  nyata  terhadap  kinerja pegawai dan mampu menumbuhkan persepsi positif pegawai terhadap tempat mereka bekerja. Kata-kata Kunci : PNS, Pelayanan, Disiplin
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PONTIANAK Syarifah Irma Maulina E.01107126
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i1.104

Abstract

This thesis writing is intended to provide input to the leadership and staff at the Hospital of Bhayangkara Pontianak about how empowerment of the employee on the research sites in improving health services in the work environment. In the Hospital of Bhayangkara there is some indication of the problem that must be more repaired again through concepts of empowerment that is increased of competence, giving authority and responsibility, giving confidence, giving motivation, and appropriate staffing. This had intended to be created efficient employee. Keywords : Effectiveness of Service, Employee Empowerment, and Health Services.
PENYELENGGARAAN PEMBUATAN SURAT PAS LINTAS BATAS PIHAK IMIGRASI DI DESA JASA KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG DESSY NYETIA BEBIANA NIM. E21112018
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i1.976

Abstract

Pelayanan pihak imigrasi terhadap pembuatan Surat Pas Lintas batas  di Desa Jasa yang masih lambat, jarak tempuh Instansi yang jauh, serta pelayanan yang belum optimal. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis standar pelayanan dan pencapaian tujuan dalam pembuatan surat pas lintas batas.Teori yang digunakan menurut Sinambela dalam pelayanan yaitu memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : Transparan,Akuntabilitas, Kondisional,partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelayanan  masih belum memenuhi kriteria Transparan, sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan public untuk meningkatkan kualitas transparansi. Akuntabilitas kinerja pelayanan public, dilihat berdasarkan proses yang meliputi tingkat ketelitian,profesionalitas petugas, kelengkapan sarana prasarana, kejelasan aturan, kedisiplinan. Kondisional, pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip. Partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat instansi yang masih jauh dalam pembuatan surat pas lintas batas, pelayanan yang lambat, sehingga menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasinya untuk menuju pertanggungjawaban yang baik sesuai dengan peraturan yang ditetntukan oleh pemerintah pusat khususnya dalam Pelayanan, pengawasan maupun pemeriksaan maka dari berbagai pihak haruslah sama-sama memiliki hati nurani untuk mentaati peraturan yang berlaku. Saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah pelayanan pembuatan surat pas lintas batas harus lebih: Transparan,Melakukan kerjasama dengan masyarakat perbatasan dengan hukum dan mengajak masayarakat untuk saling mematuhi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat khusunya masyarakat perbatasan sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam  waktu yang efisien. Kata kunci: Penyelenggaraan pelayanan, Pembuatan Surat Pas Lintas Batas
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN REKLAME INSIDENTIL OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA PONTIANAK YUDI SUHENDRA NIM. E1011141026
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i2.1855

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan proses pengawasan reklame insidentil yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Permsalahan pengawasan penyelenggaraan reklame insidentil di Kota Pontianak menjadi menarik untuk diteliti karena terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Petugas pengawasan lapangan Badan Keuangan Daerah seharusnya mampu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame insidentil di Kota Pontianak. Namun kenyataannya, masih banyak reklame insidentil yang melanggar aturan namun tidak mendapat tindakan tegas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pengawasan langsung berdasarkan pengamatan masih belum optimal dilakukan. Pengawasan langsung berdasarkan pengamatan oleh petugas pengawasan lapangan Badan Keuangan Daerah belum dilakukan secara menyeluruh di wilayah Kota Pontianak. Sedangkan pengawasan berdasarkan laporan sudah dilakukan dengan baik. Laporan yang diterima terkait pelanggaran penyelenggaraan reklame insidentil langsung ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan. Jumlah sumber daya manusia yang minim dan keterbatasan waktu menjadi kendala bagi Badan Keuangan Daerah dalam melakukan pengawasan reklame insidentil. Disarankan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah untuk mengawasi secara langsung kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak diharapkan melakukan sosialisasi mengenai ketentuan penyelenggaraan reklame insidentil di Kota Pontianak dan membuat peraturan terkait zona promosi untuk wilayah Kota Pontianak.                                                                                                       Kata-kata kunci : Keuangan. Pengawasan. Reklame
EVALUASI PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI PASAR MINGGU KECAMATAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU DANEL ALEXSANDER S. TURNIP NIM. E01109020
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i1.581

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah los tempat berdagang setelah dilaksanakannya pembangunan terlalu sempit bagi pedagang dan lokasi letak pasar minggu kurang strategis dan terlalu jauh dengan para pembeli. Selama pedagang menempati los pasar minggu, pedagang merasa tidak leluasa untuk berjualan dan pasar menjadi sepi sehingga pendapatan pedagang menjadi BERkurang. Dari permasalahan tersebut,  akibatnya pedagang kurang memaksimalkan los yang sempit ini, kurang kesadaran membayar sewa menyewa dalam isi perjanjian sewa menyewa los dan kurang menjaga kebersihan disekitar los pedagang tersebut. Hasil Penelitian ini mengunakan teori  evaluasi sumatif  formatif  menurut  Scriven dalam  Tayibnapis.  Menurut Scriven dalam  Tayibnapis (2000:10) Evaluasi formatif-sumatif yang yaitu isinya  satu, mengidentifikasi penampilan penampilan yang terjadi. Kedua, evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung. ketiga, memberikan informasi evaluatif yang bermanfaat.penelitian ini mengunakan metode kualitatif yang bersifat penelitian deskriftif sebagai mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang akan di teliti. Hasil penelitian ini bahwa evaluasi sumatif formatif yang terdiri dari  mengidentifikasi penampilan penampilan yang terjadi, evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung, memberikan informasi evaluatif yang bermanfaat, penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan ditemukan bahwa Kepala Bidang pasar Disperindagkop dan UKM Sanggau kurang mengindetifikasi penampilan terjadi ke pedagang tentang los yang sudah permanen dibangun yaitu pedagang  memanfaatkan dengan memaksimalkan los sempit kemudian menjaga kebersihan pasar. Dalam hal ini Kepala Bidang tidak tegas memberikan teguran bagi pedagang yang tidak membayar sewa menyewa sehingga pedagang idak membayar sewa sempit. Evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung seperti sosialisasi pasar ke publik baik media cetak kurang dilakukan oleh kepala  bidang disperindagkop dan ukm sanggau Lamban yang membuat pasar kurang strategis sehingga pembeli tidak tahu lokasi pasar minggu. pembentukan uptd Disperindagkop dan pasar tradisional masih belum ada sehinga sampai sekarang bergantung uptd Kota Pontianak. memberikan informasi evaluatif yang bermanfaat kurang  dilakukan antara Diperindgkop dan Ukm Sanggau dengan Petugas pengelola Masih Kurang dan saling menunggu satu dengan lainya. Berdasakan pembahasan diatas , saran yaitu memanfaatkan los dengan  memaksimalkan los yang sudah ada, menjaga kebersihan pasar, kepala bidang pasar disperindagkop dan ukm sanggau tegas memberikan sanksi  ke pedagang yang tidak membayar sewa los. Kepada kepala bidang  sering melakukan sosialisasi pasar minggu ke publik agar publik tau lokasi pasar dan percepatan pembentukan uptd. Kata-kata kunci: evaluasi sumatif formatif, pengelolaan, pasar tradisional

Page 47 of 132 | Total Record : 1314


Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue