cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 48   49   50   51   52 
KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK Frimus Sandy J NIM. E01110058
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i4.524

Abstract

Dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah, Pemerintah Kota Pontianak menitikberatkan pada nilai pelayanan publik. Upaya yang dilakukan oleh Walikota Pontianak untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan membentuk sebuah lembaga yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak. Dari fenomena yang ditangkap dari pembuatan Izin Mendirikan Bangunan adalah fasilitas fisik yang kurang memadai, tidak transparan mengenai waktu penyelesaian atas keterlambatan pembuatan IMB, jumlah pegawai yang tidak seimbang dengan jumlah IMB yang masuk, kedisiplinan pegawai yang kurang baik dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang belum sesuai dengan standar. Teori yang digunakan adalah teori tentang kualitas pelayanan publik Menurut Zeithaml (1990) dalam Hardiyansyah (2011:46-47) yaitu: Tangible (berwujud), Realibility (kehandalaan), Responsiviness (ketanggapan), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2P) Kota Pontianak yang terlibat dalam pelayanan pembuatan IMB dan masyarakat yang menggurus pembuatan IMB. Dimensi kualitas pelayanan yang terkait pembuatan IMB seperti tangible masih terdapat kekurangan komputer, printer dan meja untuk menulis dan memeriksa berkas serta Pegawai kurang disiplin., untuk reliability masih belum maksimal karena perlengkapan yang kurang dan jumlah pegawai belum memadai, untuk responsiveness belum mampu mengelola keluhan masyarakat mampu memanfaatkan fasilitas pengaduan dengan baik, assurance belum mampu jalankan dengan baik karena kendala sistem dan kekurangan jumlah pegawai dan fasilitas yang digunakan oleh pegawai dan emphaty yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi masih belum sesuai karena masyarakat tidak menjelaskan dengan baik maksud dan tujuannya. Saran yang diberikan yaitu memperbaiki kualitas pelayanan seperti menambah fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, meningkatkan kedisplinan dan kehandalan serta mengelola pengaduan sesuai dengan prosedur dan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat.Kata-kata kunci :        Kualitas, Pelayanan, tangible, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty.
EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG KARTU PENDUDUK MUSIMAN (KIPEM) DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA DOPNIEVA DWIASSA TURNIP NIM. E01110068
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1564

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Evaluasi Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Pontianak  Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kartu Indentitas Penduduk Musiman (KIPEM)  di Kecamatan Pontianak Tenggara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya penduduk pendatang  di Kecamatan Pontianak Tenggara  yang belum  mempunyai  Kartu identitas Penduduk Musiman dan belum adanya sangsi bagi masyarakat yang tidak membuat KIPEM. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Pontianak  Nomor 5 Tahun 2004  di Kecamatan Pontianak Tenggara belum optimal?. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari: Camat Pontianak Tenggara Pontianak Kota, Kepala Bagian Bidang Pemerintahan, Kepala Bagian Umum, Kelurahan yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara di 3 kelurahan, Masyarakat yang memilik kost 3 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah No 5 Tahun 2004 tentang Kartu Indentitas Penduduk Musiman (KIPEM)  di Kota Pontianak, telah  diinformasikan kepada seluruh para pelaksana yang ada dalam struktur orgaisasi yaitu sari Pemerintah Kota, Camat Desa. Kelurahan samai ke RT/RW kan tetapi hanya sebatas informasi dengan memberikan formulir kepada sasaran akan tetapi tidak disosialisasikan kepada tentang kebijakan sehingga masyarakat tidak memahami isi kebijakan hanya sebatas tahu saja tidak melaksanakan. Telah ada komitmen menyampaikan informasi terhadap jajaran birokrasi sampai pada kepada sasaran, akan komitmen tersebut tidak disertai dengan pesan bahwa isi suatu kebijakan terswbut perlu adanya tidankan bagi kelompok sasaran yaitu masyarakat pendatang yang tinggal sementara sehingga para kelompok sasaran menganggap peraturan ataupun formulir yang telah dibagikan hanya sekedar himbauan atau pemberitahuan mengenai Peraturan Daerah No 5 Tahun 2004. Dalam pelaksanana Peraturan Daerah No 5 Tahun 2004 tentang Kartu Indentitas Penduduk Musiman (KIPEM)  di Kota Pontianak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang adakan tetapi pesan yang disampaikan kurang mempunyai akses bagi masyarakat maka masyarakat sebagai kelompok sasaran enggan membuat atau mengurus KIPEM tersebut, karena tanpa mempunyai KIPEM  masyarakat dapat menggunakan identitas yang lain seperti SIM dan Kartu Mahasiswa. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah kebijakan perlu dikomunikasikan secara intensif  terhadap masyarakat, agar kelompok sasaran kebijakan dapat memahami pentingnya Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Pontianak  Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kartu Indentitas Penduduk Musiman.Kata-kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan Kartu Penduduk Musiman
IMPLEMENTASI PERDA KOTA PONTIANAK NO. 01 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA PONTIANAK AGUS SARWANTO NIM : E1011141040; H Thamrin *; Arifin *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i2.2464

Abstract

Penelitian ini didasari pada permasalahan mengenai belum optimalnya pelaksanaan aturan terkait dengan larangan mengemis di tempat umum di Kota Pontianak hal ini ditandai dengan masih ada pengemis yang berkeliaran di Kota Pontianak, belum optimalnya penyaluran komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada pengemis, belum tercukupinya sumber daya yang tersedia dalam mendukung terlaksananya Perda terkait larangan mengemis di tempat umum. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda Kota Pontianak No.01 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum mengenai larangan mengemis di tampat umum di Kota Pontianak. Dalam penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards III dimana terdapat empat (4) faktor yang mempengaruhi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini apabila dilihat dari aspek komuikasi masih belum baik, ini dilihat dari belum optimalmya pemahaman yang jelas, seimbang dan, lancar antara implementor dan para pengemis, pada aspek sumber daya dilihat dari kurangnya anggota dari implementor serta fasilitas yang kurang memadai, Disposisi atau sikap pelaksana yang juga kurang berkomitmen dan kurang tugas dalam menegakkan aturan yang berlaku. Struktur birokrasi yang baik namun fregmentasi (penyebaran tanggungjawab) yang belum maksimal pada instansi terkait. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Implementor, Pengemis, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi/Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi.The Implementation of Pontianak City Regulation No.01 of 2010 concerning Piblic Order in the City of Pontianak AGUS SARWANTO1* NIM : E1011141040 Dr. H .Thamrin, MA2, Dr. Arifin, M.AB2 Email : agusbilisehan@gmail.com* 1. Student of Public Administration Study Program of Social and Political Science of Tanjungpura University 2. Lecturer of Public Administration Study Program of Social and Political Science of Tanjungpura University ABSTRACT This research is based on the problem of the lack of optimal implementation of rules relating to the prohibition of begging in public places in Pontianak City. It is indicated that there are still beggars roaming the city of Pontianak, the communication channeling of the government to beggars is not optimal, there are not enough resources available to support the implementation of local regulations related to the prohibition of begging in public places. The purpose of this study is to find out and analyze the factors the influence the Implementation of Pontianak City Regulation No. 01 of 2010 concerning Public Order concerning the prohibitiom of begging in public places in Pontianak City. In this study using the theory of George C. Edwarads III where the four (4) factors that influence, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Through the results of this study, if it is still seen from the aspect of communication still not good, this is seen from the not yet optimal, balanced, and smooth understanding between the implementor and the beggars, of the aspect of resources can be seen from the lack implementor members and inadequate facilities, dispositions or the attitude of the executor who is also less committed, and less responsible for the task of enforcing the applicable rules. A good bureaucratic structure but fragmentation (dissemination of responsibilities) that has not been maximized in the relevant agencies. Keywords: Implementation, Implementers, Beggars, Communication, Resources, Former of Disposition, Bureaucracy Structure.
KINERJA PEGAWAI DI UNIT PELATIHAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Tuti Yuliawati E.21109113
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.226

Abstract

The problem in this study the effectiveness of the work produced by the driving NGO has not been fully demonstrated the efficiency of the time because the work has not been supported by adequate means. And placement of non-governmental mover that does not comply with the discipline, which can decrease the performance of governmental mover in areas that will indirectly lower the quality of his work. Problems in this study focused on the drivers of Governmental Performance Measurement masyarakt Transmigration Training Unit. In this study the authors use this type of research deskrptif, which only depict or describe the circumstances in accordance with what is currently the research done, and then analyzed, the data collected is in the form of words, images, and not the numbers. The results showed that the performance of PSM in the Training Unit of West Kalimantan Transmigration is good enough. It is based on six indicators of performance assessments consisting of quality of work, quantity of work, time accuracy, the effectiveness of self-reliance and commitment based on the results of the research work pretty well, although there are still some drivers of Governmental still not able to master the use of various office facilities in supporting the task kelancaraan and work. Further addressing the phenomenon that is to issue the quantity of work that must be optimized in Transmigration Training Unit of West Kalimantan Province is concerned about the ability of Governmental Activator (PSM) to balance the amount of work that must be done diligently and coupled with the Activator Organization (PSM) in the office. Furthermore, given that at any time the performance Activator Organization (PSM) Transmigration Training Unit in West Kalimantan province supervised and assessed by the supervisor, should Mover Organization (PSM) was also noticed in earnest on their own performance. Should be aligned to the performance Activator Organization (PSM) is increased or at least the absence of efforts to maintain excellent performance. And the attitude of the last solution is a custom patterned, if the patterned habits have positive implications in relation to the behavior of one's work it will be profitable. If the habit of Governmental Activator (PSM) well then it can guarantee good work habits as well. So the level of discipline Activator Organization (PSM) needs to be improved further so that it can support a more effective job. Keywords: Measurement, Performance, Driving, Organization.
EVALUASI PROGRAM BERAS MISKIN DI WILAYAH KELURAHAN TANJUNG HULU KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK RYAN WAHEDRI NIM. E21111129
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i4.1229

Abstract

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui evaluasi terhadap perencanaan keputusan, evaluasi terhadap input pengambilan keputusan, evaluasi terhadap proses, dan evaluasi program untuk menolong keputusan selanjutnya dalam program Raskin di Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah  pendistribusi Raskin di Tanjung Hulu belum tepat sasaran, belum tepat jumlah dan tepat waktu dan data RTS dari BPS dengan data penerima Raskin tidak sama. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari, Lurah di Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak, Pegawai di Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak dan Tokoh Mayarakat di Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa dalam  Ketercapaian tujuan program Raskin di Kelurahan Tanjung Hulu memang masih belum optimal. Hal ini juga dipicu oleh adanya sejumlah kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah tingkat sosialisasi program yang belum optimal. Pihak Kelurahan Tanjung Hulu mengakui bahwa sosialisasi program memang kurang merata karena akses masyarakat untuk mengikuti sosialisasi program juga tidak mudah sebab masih banyak warga yang tinggal di lokasi yang sulit dijangkau. Kendala lainnya adalah tingkat kesadaran masyarakat tentang program raskin masih rendah, mereka menganggap semua warga dapat menikmati bantuan tersebut, karena mayoritas masih hidup serba kekurangan. Kendala lainnya adalah tingkat kelancaran distibusi bantuan yang masih kurang akibat keterlambatan raskin dari kecamatan. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh akses jalan yang belum memadai. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan agar pemerintah Kelurahan Tanjung Hulu meningkatkan koordinasi dengan banyak pihak seperti tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya agar program raskin mendapat dukungan masyarakat luas. Masih diperlukan pendataan ulang terhadap masyarakat di Kelurahan Tanjung Hulu penerima beras Raskin sehingga seluruh keluarga miskin di Kelurahan Tanjung Hulu dapat memperoleh jatah beras Raskin. Kata-kata Kunci : Evaluasi, Program Beras Miskin, Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak.
IMPLEMENTASI PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN DESA DI DESA SEMUDUN KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT MONIKA RESI INDAH NIM. E1012141012
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2135

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemanfaatan Perpustakaan Desa di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Masyarakat Desa Semudun memiliki minat baca yang masih rendah terlihat dari data jumlah pengunjung, padahal perpustakaan Desa dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemanfaatan perpustakaan Desa belum terealisasi dengan baik. Pertama, kurangnya sumberdaya manusia yaitu pustakawan yang mengelola perpustakaan Desa. Kedua, fasilitas seperti meja, kursi, dan kipas angin yang masih belum mencukupi. Ketiga, proses penyampaian isi dan tujuan kebijakan dari para pelaksana ke target group atau masyarakat yang belum dilaksanakan secara menyeluruh menyebabkan informasi yang beredar hanya ke sebagian masyarakat saja. Keempat, adanya pertentangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang ada dimasyarakat menyebabkan tujuan kebijakan sulit untuk dicapai dengan maksimal. Adapun saran yang dapat diberikan kepada perpustakaan Desa Semudun adalah melakukan penambahan staf dan fasilitas sehingga menjadi lebih efektif, serta peningkatan sosialisasi terkait adanya perpustakaan Desa kepada masyarakat. Kata kunci: Implementasi, Pemanfaatan, Perpustakaan, Desa
IMPLEMENTASI PERATURAN NO. 36 TAHUN 2013 TENTANG PENGOPERASIAN KENDARAAN ANGKUTAN DI DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK NIM. E01112082, ARIE MAWARDI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i4.1230

Abstract

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Implementasi Peraturan No. 36 Tahun 2013 Tentang Waktu Pengoperasian Kendaraan Angkutan Di Dalam Wilayah Kota Pontianak kurang efektif. Kurang efektifnya implementasi kebijakan tersebut terlihat dari timbulnya permasalahan yang ada di lapangan seperti kurang disiplinnya kendaraan-kendaraan besar yang melintas di ruas jalan dalam waktu operasional yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan No. 36 Tahun 2013 Tentang Waktu Pengoperasian Kendaraan Angkutan Di Dalam Wilayah Kota Pontianak dan lemahnya pengawasan serta belum adanya sanksi bagi para pelanggar yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, maka peneliti menggunakan model teori Thomas B. Smith dengan menganalisis 4 faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan, yakni: Kebijakan yang Ideal, Kelompok Sasaran, Organisasi Pelaksana, Faktor Lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Pertama, kebijakan yang ideal, ruang lingkup wilayah yang diatur di dalam peraturan tersebut cukup luas menyebabkan dalam implementasinya menyita banyak sumberdaya baik tenaga dan waktu serta lemahnya pengawasan membuat adanya pelanggaran. Kedua, kelompok sasaran, adanya pengaruh dari pimpinan perusahaan yang memberikan perintah untuk beroperasi serta kurang setujunya pimpinan dan pengemudi jenis kendaraan angkutan barang terhadap aturan mengenai pembatasan waktu pengoperasian kendaraan angkutan sesuai dengan aturan di dalam peraturan Walikota. Ketiga, organisasi pelaksana, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak kurang dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan besar yang melintas hal ini dikarenakan posisi petugas yang tidak selalu berada di tempat kejadian. Keempat, faktor lingkungan khususnya lingkungan sosial, yakni adanya keinginan yang sama dilakukan oleh supir-supir untuk mengikuti orang lain melakukan pelanggaran. Saran dari penelitian ini yaitu untuk pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak hendaknya terus memantau serta mengevaluasi pelaksanaan peraturan walikota tersebut dan selanjutnya melakukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap kelemahan peraturan tersebut serta pengemudi kendaraan angkutan barang hendaknya menaati peraturan yang sudah ditetapkan di dalam peraturan Walikota Pontianak tersebut. Kata-kata kunci: Implementasi, Operasi, Kendaraan Angkutan
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA MEDIS OPERASI PRIA DI DESA SUNGAI KUNYIT HULU KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NIM. E1012141006, RETNO JUNIASTUTI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Keluarga Berencana Medis Operasi Pria atau Vasektomi di Desa Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan bahwa rendahnya kesertaan pria dalam ber-KB. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program belum terealisas dengan baik. Pertama, kurangnya tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Kecamatan Sungai Kunyit, serta tidak ada fasilitas rumah sakit atau klinik untuk mendukung program MOP, dikarenakan tidak ada tenaga medis yang terlatih untuk menangani MOP.Kedua, Komunikasi yang berlangsung sehubungan dengan proses sosialisasi program, terlihat kurangnya intensitas penyuluh keluarga dalam melakukan sosilasisasi. ketiga, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik masyarakat masih belum mendukung adanya program MOP serta kurangnya koordinasi antara bidang Keluarga Berencana dengan tokoh agama dalam memberikan pemahaman tentang Medis Operasi Pria (MOP). Adapun saran yang dapat diberikan pada Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah adalah melakukan optimalisasi jumlah Penyuluh di tingkat Kecamatan Sungai Kunyit dan diperlukannya pelatihan untuk tenaga medis.Serta peningkatan kuantitas dan kualitas sosialisasi dalam program KB Medis Operasi Pria. Kata-kata Kunci: Implementasi, Medis Operasi Pria, Keluarga Berencana
PROSES REKRUTMEN CALON PERSERTA TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KKABUPATEN NATUNA Wan Effendi E.21110110
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i1.107

Abstract

Writing this article aims to find out how the process of recruitment of prospective participants in the learning task Natuna regency government. Problems recruiting candidates for study in Natuna regency, there are irregularities in the determination of the prospective participants learned the task. This study used a qualitative approach and a presentation done by descriptive. These results indicate that the recruitment of prospective participants in the process of learning tasks in Natuna regency absence formation requirements planning, rekrutman not based on competence and needs of each SKPD, and the selection is still there is collusion, intervention, and nepotism. Writing articles is also intended, to allow the recruitment of prospective participants learned the task can be accomplished in accordance with the terms and transparent process in its execution, which can lead to prospective participants competence-based learning tasks carried out in an objective, accountable, and in accordance with the needs of the organization. In addition, BKD and Regional Head before determining the formation of necessity there must be a plan needs to be in the recruitment process can be carried out well, as well as a material consideration in making future activities that the employee needs to come. Keywords:   Forecasting the needs of prospective employees, recruitment and selection of candidates.
PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DI DESA SEMUNTAI KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG PASKALIS MULIYADI NIM. E01108094
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i1.980

Abstract

Pelaksanaan fungsi manajemen dirasakan kurang optimal pada pelaksanaan PNPM-PISEW di Desa Semuntai oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa, Aparat Desa, BPD, serta Pokja Kecamatan. Kurang optimalnya fungsi manajemen yang dijalankan berupa kurang mampunya lembaga-lembaga tersebut di atas dalam merancang/merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, serta melakukan pengawasan kepada masyarakat sehingga berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan PNPM-PISEW di Desa Semuntai. Penelitian ini menggunakan teori manajemen G.R. Terry dengan menganalisis permasalahan menggunakan empat fungsi manajemen, yaitu fugsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalaah mengguakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa, Aparat Desa, BPD, serta Pokja Kecamatan belum mampu mengelola PNPM-PISEW yakni dalam merencanakan, mengorganisir, melaksanakan serta mengawasi masyarakat pada setiap kegiatan sehingga berdampak pada kurangnya peran serta masyarkat pada proses pelaksanaan PNPM-PISEW di Desa Semuntai. Belum mampunya lembaga-lembaga tersebut diatas dalam mengelola suatu masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dikarenakan sumber daya manusia yang masih terbatas, kurangnya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta kurang terjalinya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait. Maka dari itu, agar terciptanya suatu masyarakat yang mau berperan secara aktif dalam setiap proses kegiatan diperlukan kemampuan manejerial seorang pemimpin dalam hal ini lembaga-lembaga Desa terkait yakni Lembaga Kemasyarakatan Desa, Aparat Desa, BPD, serta Pokja Kecamatan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, baik fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap masyarakat. Kata-kata Kunci : Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan, PNPM-PISEW.

Page 50 of 132 | Total Record : 1314

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue