cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 47   48   49   50   51 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI DESA BALAI GEMURUH KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS MAULIDI NIM E1011141009
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2294

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Balai Gemuruh Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Masalah terkait belum berhasilnya kebijakan yaitu masih terdapatnya aktivitas pengelolaan pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin serta adanya pencemaran lingkungan akibat kewajiban pemegang IPR yang tidak dilaksanakan terkait menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu kurangnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan juga menjadi pengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif dan diuji kredibilitasnya dengan Triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Desa Balai Gemuruh Kecamatan Subah Kabupaten Sambas belum berhasil, diantaranya adalah sumberdaya yang masih belum memadai baik itu sumberdaya manusia maupun dari sisi sumberdaya finansial, sikap yang ditunjukan oleh implementor kebijakan juga masih belum sepenuhnya mendukung terlaksananya kebijakan, serta ketegasan dari implementor kebijakan yang merupakan ciri khas dari karakteristik agen pelaksana masih belum terlaksana dengan maksimal. Peneliti merekomendasikan agar para implementor dapat melengkapi kekurangan terkait sumberdaya, serta sepenuhnya mendukung dan melaksanakan kebijakan. Implementor harus meningkatkan lagi ketegasan dalam melaksakan kebijakan terhadap pengelolaan pertambangan rakyat yang tidak memililiki izin. Kata kunci: Implementasi, Pertambangan Rakyat, Implementor
KOORDINASI SISTEM RESPONSE TIME MUSIBAH PELAYARAN DI KANTOR SEARCH AND RESCUE (SAR) PONTIANAK Novi Pristian Wulandari E.21111111
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.194

Abstract

The writing of this article aims to illustrate how internal coordination is done vertically and horizontally in the Office of Pontianak in the implementation of disaster management response time cruise disaster in West Kalimantan and constraints faced in handling shipping disaster. This study included in the descriptive study with qualitative analysis, which focuses on internal coordination variable vertical and horizontal internal coordination. The results of the field study showed that internal coordination within the system response time cruise disaster on disaster management office Pontianak implemented vertical relationships and horizontal relationships. Internal coordination system had been implemented optimally and in accordance with the rules and procedures have been established and continue to coordinate with external parties such as the potential of regional institutions, private and public. To anticipate an increase in the number of disasters that have not been handled in the need for additional primary facilities and support for the implementation of search and rescue operations at sea in order to increase the number of calamity that handled and the number of victims could be saved. Keywords: Response Time, Internal Coordination Vertical, Horizontal Internal Coordination and Disaster Handling Constraints.
PERANAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN FORMAL REMAJA DI DESA NANGA NYABAU KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU HERTI TRISNA NIM. E41112003
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1156

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor remaja tidak melanjutkan pendidikan formal di Desa Nanga Nyabau serta mendeskripsikan peran orang tua terhadap pendidikan formal remaja di Desa Nanga Nyabau. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab remaja tidak melanjutkan pendidikan formal di Desa Nanga Nyabau adalah faktor letak geografis yang jangkauan tidak dapat ditempuh dengan jalan kaki, faktor ekonomi orang tua yang tidak mendukung biaya pendidikan, faktor lingkungan sosial pengaruh dari kurangnya pengawasan orang tua karena jarak hingga remaja terpengaruh oleh teman-teman sebaya, dan faktor dukungan keluarga ketidakpedulian orang tua terhadap pendidikan disebabkan tidak ada dorongan dari orang tua. Kemudian peranan orang tua memberikan motivasi pendidikan formal remaja di Desa Nanga Nyabau adalah orang tua sebagai pendidik memberikan pembinaan belajar remaja untuk bersopan santun dan mengajarkan agama seperti beribadah, orang tua sebagai motivator memberikan dorongan membangun mental anak, orang tua sebagai panutan memberikan contoh untuk sebagai teladan dan orang tua memberikan kasih sayang kepada anak dengan memberikan waktu luang untuk berkumpul bersama. Kata-kata Kunci: Peranan Orang tua, Pendidikan, Remaja
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG TATA KEARSIPAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PUTRI SANDIKA BANCIN NIM. E1012151042
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2055

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan pada Badan Kepegawaian Daerah  Provinsi  Kalimantan Barat. Permasalahan yang diangkat bersumber pada belum kondusif terhadap implementasi kebijakan tentang kearsipan, kurangnya interpertasi petugas arsip dalam melaksanakan tata kearsipan sesuai Permendagri dan aplikasi/penerapan yang dilakukan petugas arsip yang masih lemah. Metode yang digunakan jenis penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan proses implementasi Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang tata kearsipan kartu kendali belum dilaksanakan sepenuhnya, karena proses penataan arsip masih bersifat tradisional (sistem pola lama) atau sistem buku agenda yang dianggap cukup mudah untuk melaksanakannya baik dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Dalam rangka mewujudkan pengorganisasian kearsipan yang baik, maka proses kegiatan kearsipan harus menggunakan sistem  pokok soal (subjek) dan sistem abjad dengan menerapkan sistem kearsipan pola baru (kartu kendali) walaupun masih sangat sederhana, dengan menggunakan sistem desentralisasi walaupun dalam proses pengurusan surat menggunakan sistem kombinasi yakni kepaduan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Kata-kata Kunci: Implementasi, Penataan, Kearsipan, Kartu Kendali
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA HARI WIBOWO NIM. E21109119
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i4.825

Abstract

Pendapatan asli daerah pada sektor pajak sarang burung walet tidak terealisasi seperti yang diharapkan. .Target awal sebesar Rp. 300.000.000 dan hanya terealisasi Rp. 7.352.000 pada 2013, dan target Rp. 200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.179.000 di tahun 2014. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti proses implementasi pajak sarang burung walet tersebut di kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara dalam kurun waktu 2013 dan 2014. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Charles O.Jones ini, dengan metode desktiftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Sarang Burung Walet tahun 2013 dan 2014 tidak optimal. Hal itu disebabkan proses sosialisasi yang tidak tertuju langsung kepada pengusaha sarang burung walet, sehingga realisasi tahunan dari target yang dibuat pemerintah daerah untuk sektor pajak sarang burung walet tidak tercapai. Untuk memperbaiki hal tersebut, pemerintah bisa lebih melebarkan jangkauan sosialisasi sehingga menyentuh langsung para pengusaha. Penegasan sanksi dan penambahan sumber daya manusia juga harus dilakukan. Kata-kata kunci:       Implementasi kebijakan, Nomor 12 tahun 2011, Pajak Sarang Burung Walet, kecamatan Seponti
KINERJA PELAYANAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK ANDHIKA ZULVA NIM. E01110034
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1802

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kinerja pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan pada badan pelayanan perizinan terpadu kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan karena dapat memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Penelitian tersebut diarahkan untuk menemukan gejala-gejala secara sistematis serta menganalisa kebenaran berdasarkan data yang berkaitan responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Kinerja Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, display data dan verifikasi data. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak. Subjek penelitian adalah Kepala Badan, Bidang Pelayanan Perizinan, Kepegawaian dan konsumen yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kinerja Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 3 indikator teori kinerja organisasi publik menurut Lenvine (Pasalong, 2007) yang dapat menilai suatu kinerja yaitu responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga berdampak pada kinerja yang masih belum cukup baik, rekomendasinya kepada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak adalah lebih meningkatkan lagi kemampuan pegawainya dalam melakukan proses pelayanan agar lebih baik lagi dari yang sebelumnya, lebih memberikan penjelasan dan pengertian atas keterlambatan pelayanan yang dilakukan supaya bisa dipahami oleh masyarakat. Kata-kata Kunci : Kinerja, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas
KOMUNIKASI INFORMATIF SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR KEBERADAAN CALO DALAM PEMBUATAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Riris Cahyani Br Sitorus NIM. E01108021
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i4.445

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam sosialisasi pembuatan SIUP dan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai sosialisasi pembuatan SIUP mengingat pertumbuhan usaha perdagangan yang pesat di Desa Sungai Raya Dalam. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, karena kecendrungan pemilik usaha menggunakan biro jasa/calo dalam membuat SIUP yang sebenarnya gratis. Melalui penelitian ini juga dimaksudkan, agar memberikan informasi terkait proses sosialisasi SIUP telah dilakukan, serta prosedur yang harus dipahami dalam membuat SIUP kepada pemilik usaha bahkan masyarakat sehingga memiliki wawasan dan kemudian diharapkan mereka memiliki keinginan untuk mengurus membuat SIUP secara mandiri. Komunikasi Informatif adalah metode yang tepat untuk menyampaikan informasi atau prosedur yang terkait denan pembuatan SIUP. Kata Kunci : Komunikasi Informatif
KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG ANUGRAH NIM. E01110072
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1527

Abstract

Abstrak Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sintang berdasarkan masalah yaitu belum terlaksananya beberapa kegiatan pada program pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan, belum tersedianya SOP Badan, serta masih kurangnya sarana dan prasarana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan teori empat indikator kinerja yang dikemukakan oleh Hersey, Blanchard, dan Johnson (dalam Wibowo 2007:101-105), yaitu: Tujuan, Standar, Umpan Balik dan Alat atau Sarana. Hasil penelitian ini menunjukkan belum terlaksananya beberapa program pemberdayaan dan kelembagaan karena tidak seimbangnya beban kerja, kualitas SDM dan luasnya area kerja, Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengakibatkan tidak adanya standar dalam penyelesaian program, belum adanya respon balik dari masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan, dan kurangnya sarana dan prasarana. Untuk itu perlu adanya peningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang melalui pelatihan rutin, menyelesaikan pembuatan SOP lembaga sebagai pedoman kerja pegawai, melakukan evaluasi hasil kerja dan menekankan pelaksanaan rencana kerja dengan baik dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kinerja organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang.Kata-kata kunci: Kinerja, Badan Pemberdayan Masyarakat, Pemerintahan Desa.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA PANCAROBA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBURAYA TIRZA ANGGIA CAROLINE MARSADU NIM E1012141074
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i1.2332

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori dari Van Metter Van Horn dengan enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan terakhir adalah lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini ditegaskan bahwa terdapat kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya, seperti peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sumberdaya dana, sumberdaya alat dan sarana prasarana untuk menunjang semua kegiatan dalam proses pelaksanaan PERDA Kuburaya Nomor 3 Tahun 2011. Saran untuk pemerintah Desa Pancaroba dalam melakukan proses implementasinya yaitu meningkatan kualitas komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang baik dan efektif dari berbagai pihak yang terkait dalam PERDA tersebut. Dalam mengatasi faktor ekonomi diharapkan pemerintah dapat memberikan program yang bertujuan membantu atau meringankan masyarakat dalam proses Implementasi PERDA tersebut.Kata kunci :Imlementasi, Sumber Daya, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana,lingkungan.
STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI JUNGKAT KABUPATEN PONTIANAK Hardy Tuwuntjaki E.01108147
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.210

Abstract

In this paper, the authors found that there are three issues in the coastal attractions Jungkat. The third problem is the lack of infrastructure such as roads baiknta into Jungkat Beach attractions, lack of secure so as to interfere with traffic safety and comfort of tourists and lack of promotion of the existence Jungkat Beach attractions. In this thesis, the author would like to know the things that are included in the internal and external factors. Internal factors are the strengths and weaknesses of the Jungkat Beaches and external factors are opportunities and threats owned Jungkat Beach attractions. The things that are included in the internal and external factors that influence the development process Jungkat Beach attractions Pontianak regency. The methods used by the authors in this study is a qualitative method with descriptive research . Results of this study indicate the location of this attraction is a strategic Jungkat Beach , which is located close to the capital of West Kalimantan Province . Only Jungkat Beach attractions should be developed if you want to go ahead and increase revenue . Researchers using analytical models Strength, Weakness , Opportunities , and Threats ( SWOT ) to find the right strategy in the development of attraction Jungkat Beach Pontianak regency . From the SWOT analysis will find the strength , kelematan , opportunities and threats owned Jungkat Beach attractions . Then these four were classified into internal and external factors . Thus it can be found an appropriate strategy to develop attraction Jungkat Beach Pontianak regency . Keywords : development strategy, Attractions, Beaches Jungkat , Factor Internal, External Factors

Page 49 of 132 | Total Record : 1314

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue