PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
1,314 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN PROSES KEBIJAKAN JAMKESMAS DI PUSKESMAS PAL III KELURAHAN SUNGAI JAWI DALAM KECAMATAN PONTIANAK BARAT ]]>
<![CDATA[Wahyuni E.21107007, Desy]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v2i1.118
<![CDATA[For years, Indonesia has attempted to resolve the issues of health and well-being of the community, especially among the poor. Department of Health and Local Government has developed a range of innovative strategies to improve health services more effective, efficient, and integrated. Health Insurance Program were launched by the government as a replacement Askeskin which still have not been able to be applied on target. Keep the formulation or identification that the costs incurred by society not to overburden them. Health insurance system aims to encourage the use of all the facilities and infrastructure that have been provided by the appropriate government which of course affects the financing terms of the lower and the optimal service delivery itself. Structuring the standardization of services, standardization and regulation of health care costs drug formularies should be supported by a qualified health care resources so that the calculation and analysis of the cost of any medical care that is so complex to do correctly. Of course socialization factors also take part in every step of the policy taken by the government, but at the moment this is the socialization factor that is not optimal do all health care stakeholders. Basically the health insurance system in Indonesia has always been unable to produce output where the public is increasingly aware of the rights of health care they should get.Keywords: Process Policies, Standards of Health, Human Services, Community Welfare]]>
<![CDATA[KINERJA DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH DALAM PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. E01110012, ROPINUS]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v5i1.1000
<![CDATA[Dekrnasda belum optimal memberikan pembinaan UMKM sehingga Dekranasda hanya menjadi tempat penitipan produk bukan pelaku pembinaan, sedangkan pembinaan UMKM dilakukan Disperindagkop & UKM. Belum optimal kinerja ini disebabkan pengurus Dekranasda memiliki tugas pokok baik sebagai PNS dan pelaku UMKM mengakibatkan belum optimalnya dalam melaksankan fungsinya sebagai pengurus Dekranasda Kota Pontinak. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui kinerja Dekranasda dalam pembinaan UMKM di Kota Pontianak dengan mengunakan penilaian kinerja organisasi dengan mengunakan 3 (tiga) indikator menurut Dwiyanto (Pasolong, 2010:178) yaitu: Produktivitas, Responsivitas dan Akuntabilitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Produktivitas Dekranasda Kota Pontianak dalam pembinaan belum optimal. Hal ini terlihat dari target-target yang telah ditetapkan oleh Dekranasda Kota Pontianak belum tercapai secara optimal. Responsivitas Dekranasda Kota Pontianak dalam pembinaan UMKM disumpulkan belum baik, rendahnya pemahaman untuk dan bagaimana cara menyampaikan aspirasi kepada Dekranasda. Akuntabilitas Dekranasda Kota Pontianak cukup baik, walaupun belum adanya anggaran dana tetap dari pemerintah namun setiap bantuan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan saran untuk penelitian adalah meningkatkan produktivitas, pengurus mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk mendata UMKM dan memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM sehingga terwujud tujuan dan tercapainya produktivitas.Untuk mendapatkan kepercayaan dari pelaku UMKM maka sikap responsivitas perlu ditingkatkan terutama pelaku yang mempunyai kendala, Dekranasda memberikan penyuluhan kepada pelaku UMKM cara menyampaikan permasalahan kepada Dekranasda. Untuk meningkatkan kinerja Dekranasda dalam pembinaan UMKM di Kota Pontianak perlu anggaran dana dari pemerintah. Kata-Kata Kunci: Kinerja, Pembinaan dan UMKM]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. E1011141078, MUHAMMAD REDHA]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i2.1896
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai faktor yang menyebabkan implementasi program Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pontianak. Adanya hambatan berkaitan dengan masih ditemukannya pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas publik untuk berjualann merupakan sebuah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Pontianak. Peneliti menggunakan teori implementasi dari sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) informasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Pontianak masih kurang optimal. (2) Sumber daya yang dimiliki masih sangat jauh dari jumlah ideal. (3) sebagian sikap dari pada pemerintah maupun implementor kebijakan yang membiarkan para pedagang kaki lima berjualan di fasilitas publik. (4) kerja sama antar pihak masih belum optimal yang di tunjukkan dengan adanya pihak yang masih belum melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya. Rekomendasi yang peneliti ingin sampaikan yakni perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antara Pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam merealisasikan program Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau, Kota Pontianak]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SEJAHTERA DI KELURAHAN PARIT MAYOR KECAMATAN PONTIANAK TIMUR ]]>
<![CDATA[NIM. E01110032, WURY DEFRIANA]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v4i2.612
<![CDATA[Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya antusiasme warga belajar dalam mengikuti kegiatan belajar serta kurangnya jumlah tutor yang mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sejahtera dan terbatasnya waktu belajar sehingga menyebabkan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak optimal.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas PKBM Sejahtera dalam pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan.Penelitian ini mengunakan teori Etzoni (dalam Indrawijaya, 1986:227) tentang pengukuran efektivitas dengan kriteria Adaptasi, Integrasi, Motivasi Anggota, Produksi.Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa PKBM Sejahtera telah menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan dengan baik, dengan tutor yang memiliki motivasi mengajar sangat tinggi. Namun terbatasnya jumlah waktu belajar dan semangat mengajar tutor tidak diimbangi dengan warga belajar yang kurang antusias dalam mengikuti proses belajar, ini terlihat dari tingkat kehadiran murid yang rendah. Warga belajar yang sebagian besar hanya ingin mendapatkan ijazah tidak menyadari bahwa mengikuti proses belajar itu sangat penting, selain mendapatkan ilmu pengetahuan juga untuk mengembangkan potensi, sikap dan kepribadiannya.Untuk Pengelola PKBM sebaiknya menambah tenaga pengajarnya, dengan tenaga yang memadai tentunya dapat menambah kualitas warga belajar. Tutor seharusnya lebih mengarahkan lagi warga belajar untuk hadir dalam setiap kegiatan pembelajaran dikelas agar kualitas hasil belajar lulusan dapat dipertanggungjawabkan. Warga Belajar harus lebih berinisiatif untuk menyempatkan diri hadir dalam setiap kegiatan pembelajaran.Kata-kata Kunci : Efektivitas, Pendidikan Kesetaraan dan PKBM]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. E1011131052, ULFA EKA PUTRI]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v6i3.1635
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006  Tentang Izin Trayek Angkutan Umum dalam menerapkan kebijakan Izin Beroperasi Angkutan Umum di Kota Pontianak khususnya oplet sebagai mobil penumpang umum. Fenomena yang terjadi yaitu terjadi penurunan angka oplet yang memiliki izin layak jalan, organda seharusnya menjadi bagian penting dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang Izin Trayek Angkutan Umum di Kota Pontianak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya masalah dalam proses penerapan perda tersebut oleh Dishubkominfo Kota Pontianak dilihat dari tahap organisasi, tahap interpretasi, dan tahap aplikasi dalam memberikan ketegasan terhadap pemilik dan supir oplet. Berdasarkan analisis dari hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan peneliti berkesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan proses implementasi kebijakan tersebut belum optimal. Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan, seharusnya Dishubkominfo secara terus–menerus mengawasi proses berjalannya kebijakan tersebut sehingga oplet–oplet yang beroperasi di Kota Pontianak dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Kata-kata Kunci: Implementasi kebijakan, Angkutan Umum, Izin beroperasi]]>
<![CDATA[PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA DI KECAMATAN SUNGAI RAYA 2018 ]]>
<![CDATA[NIM. E1051141079, Suparto]]>;
<![CDATA[*, Dwi Haryono]]>;
<![CDATA[*, Usmulyadi]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v8i3.2492
<![CDATA[Suparto (E1051141079): Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Raya Tahun 2018. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pontiank. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menggambarkan, mengidentifikasikan politik masyarakat Kecamatan Sungai Raya dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018. Pemilihan Kepala Daerah tersebut mengacu pada peraturan Komisi Pemilihan Umun Republik Indonesia Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahub 2018 pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokrasi. Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif maka hasil penelitian menunjukan proses pelaksanaan pilkada belum berjalan optimal dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yaitu Pertama faktor kesdaran politik adalah kesadaran akan hak kewajiban sebagai warga negara. Kedua kepercayaan kepada pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pemilihan umum khususnya pada proses pemilihan kepala daerah di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Ketiga status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena pendidikan dan pekerjaan. Keempat status ekonomi yang rendah menyebabkan masyarakat Kecamatan Sungai Raya terealisasi dari kehidupan politik dan orang yang bersangkutan pun menjadi apatis, hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemapanan ekonomi. Kata Kunci : partisipasi politik, pemilihan kepala daerah, faktor-faktor rendahnya partiipas]]>
<![CDATA[KINERJA ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[E.21109044, Widodo]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v2i3.254
<![CDATA[The problem in this study is the work load carried by each apparatus is uneven , this is due to lack of personnel and a limited amount of work infrastructures and adequate . Another problem is the lack of implementation of training followed by employees that result in low employee responsiveness to the duties and functions . From the research it was found that the performance of the organization of Mining and Energy of West Kalimantan Mining Sector in enhancing non-tax revenues are less than optimal . It is based on the results of a study that examined aspects tigas Baitu efficiency , effectiveness , and responsiveness Justice showed poor results . Responding to the suggestion that there is a phenomenon which recommended , among others : 1 ) the need for the implementation of education and training concerning the things that are special as training related to mining tax state revenue ( non-tax revenues ) due to the mining sector need a deep understanding of the tasks related to the mining sector so that the increase in non-tax revenues mining sector will be more effective and efficient , 2 ) need a heightened awareness of officers at the Department of Mines and Energy of West Kalimantan Province so that the implementation tasks become responsibilities can be well understood . 3 ) to improve responsiveness tarhadap entrepreneurs , leaders at the Department of Mines and Energy of the Province of West Kalimantan in order to improve the oversight and guidance to the holders of Mining Permit ( IUP ) so that the entrepreneur is aware of its obligation to pay a fixed contribution of mining to the achievement of revenue targets Non-tax ( non-tax revenues ) mining sector in West Kalimantan Keywords : Efficiency , Effectiveness , Fairness, Responsiveness]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAJUR KHUSUS SEPEDA MOTOR DI JALAN JENDERAL AHMAD YANI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. E01112045, ROSELA]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v6i1.1374
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya Implementasi Kebijakan Lajur Khusus Sepeda Motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak dari aspek sumberdaya, disposisi para pelaksana dan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut yakni teori Van Meter dan Van Horn tentang 6 variabel atau aspek yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yang difokuskan kepada 3 aspek saja, yakni sumber daya, disposisi para pelaksana dan komunikasi antar organisasi terkait aktivitas pelaksana karena dianggap paling relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari aspek sumber daya, masih kurangnya ketersediaan jumlah aparat yang mengawasi serta mengontrol kebijakan ini serta fasilitas penunjang seperti penggunaan traffic cone dan mata kucing masih belum efektif. Aspek disposisi para pelaksana, masih kurang tegas dan konsisten terhadap sanksi yang diterapkan aparat bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan tersebut. Aspek komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, masih kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan sehingga pemahaman masyarakat terhadap maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut masih rendah. Kata-kata Kunci : Faktor Implementasi, Lajur Khusus Sepeda Motor, SumberDaya, Disposisi, Komunikasi]]>
<![CDATA[FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN FISIK PADA OBJEK WISATA PANTAI AIR MATA PERMAI DI DESA SUNGAI AWAN KANAN KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[NIM. E1011131125, ASTRIYULIDA]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i4.2198
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pemerintah dalam melakukan pembangunan fisik pada Objek Wisata Pantai Air Mata Permai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemerintah yang belum maksimal dalam melakukan pembangunan fisik di Objek Wisata, belum adanya unit Objek dan Daya Tarik Wisata. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan fakta dilapangan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori dari Pitana dan Gayatri yaitu motivator, fasilitator dan dinamisator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik yang belum maksimal oleh pemerintah karena pengelolaan yang dilakukan pada Objek Wisata sekedar dari apa yang dibutuhkan dan diminta oleh masyarakat, kemudahan akses jalan yang belum tercapai yakni infrastruktur jalan, perlunya penataan kembali tempat pembuangan sampah, sadar wisata belum tercapai sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus lebih giat untuk membangun Objek Wisata Pantai Air Mata Permai. Kata-kata Kunci : Fungsi Pemerintah, Pembangunan Fisik, Objek Wisata]]>
<![CDATA[PERILAKU APARATUR DALAM PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN DI KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN ]]>
<![CDATA[E.21108053, Murtiati]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v2i2.142
<![CDATA[In principle, the government in carrying out the public service has three main functions, and one of these functions is to provide protection which will then bring forth the goods and services needed by the community or the public. Giving rice for the poor (Raskin) into a form of social protection of the government that aims to ensure access of the poor to food sufficiency. The focus in this study refers to the principles of the distribution of Raskin take sides of apparatus to Target Households Beneficiaries (RTS-PM) Raskin, transparency, participation, and accountability apparatus in service Raskin. To discuss the focus of the study, used qualitative methods and case study research conducted in Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan. Based on the results of the study found that the Raskin distribution in Kelurahan Benua Melayu Darat seems less than optimal, and one contributing factor is the distribution of Raskin is not in accordance with the provisions set forth by the local government. Therefore, the researchers suggested that the data is updated every year Raskin recipients by involving the village (RT and RW) that does not happen again in the distribution of Raskin wrong target, it is expected that the implementation team Raskin village level to always announce to the public openly about the distribution of Raskin in its territory, preferably related agencies (Government of Pontianak) make rules about complaints and the management of public complaints about the problems of villages raskin distribution service. In addition, the need for socialization and training for personnel in charge of serving the distribution of Raskin.Keywords:Â Government take sides to public, Transparency Distribution of Raskin, Participation of Society, Government Accountability.]]>
