PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
1,314 Documents
<![CDATA[KINERJA PEGAWAI PENGOLAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. E01112019, SYF. EVA SORAYA]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v5i3.1184
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pontianak, namun adanya permasalahan yang terjadi mengenai proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu belum optimal nya kinerja pegawai Dispenda Kota Pontianak mengingat bahwa jumlah pegawai yang bekerja di bidang Pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum dikatakan sesuai dengan jumlah beban kerja yang dikerjakan oleh pegawai pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dalam ketepatan waktu dalam pengerjaan pekerjaan masih terhambat, juga jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan ini cukup menarik untuk diteliti mengingat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah penting dalam pembangunan Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teori Agus Dharma yang memiliki indikator yaitu kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini peneliti menunjukan bahwa hingga sampai saat ini proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan masih mempunyai kendala, hal ini dikarenakan kurang nya jumlah pegawai dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang mengakibatkan jumlah pekerjaan yang diembani pegawai tidak sesuai, dan Dispenda Kota Pontianak hanya menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada masyarakat (wajib pajak) tanpa mensosialisasikan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, serta kurang nya kesadaran bagi masyarakat (wajib pajak) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Saran yang dapat diberikan agar kinerja pegawai dapat meningkat yaitu perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan, juga adanya sangsi yang tegas bagi masyarakat yang menunda mambayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta jumlah pegawai di tambah lagi agar proses pengerjaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkat. Kata-kata kunci: Kinerja, Pajak Bumi dan Bangunan, Wajib Pajak]]>
<![CDATA[PELAYANAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[NIM. E1012151046, YULIANA LISA]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i3.2067
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kualitas pelayanan perpustakaan kepada pengunjung. Permasalahan bersumber pada belum adanya tenaga ahli dibidang perpustakaan, terbatasnya kesediaan buku-buku, buku yang diminati pengunjung sering tidak ada dan Sumber daya aparatur terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpustakaan dapat dilihat sebagai berikut: Reliabilitas (kehandalan) pelayanan yang dilakukan petugas belum terdapat peningkatan pelayanan perpustakaan mengenai ketepatan waktu. Daya Tanggap (Responsiveness) pelayanan yang dilakukan petugas belum terdapat peningkatan petugas pelayanan perpustakaan pada saat membantu dalam menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan pengunjung Empati (sikap tegas penuh perhatian) pelayanan yang dilakukan oleh patugas belum terdapat peningkatan pelayanan perpustakaan, dengan pelayanan yang penuh perhatian secara personal kepada mahasiswa selaku penggunjung. Kata-kata Kunci: Pelayanan, Perpustakaan, Reliabilitas, Responsiveness, Emphaty]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SUNGAI PADUAN KECAMATAN TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA ]]>
<![CDATA[Juniarti E.01108034, Vevi]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v1i1.6
<![CDATA[AbstractThe title of this research is “Policy Implementation Land and Building Tax Withholding di Desa Sungai PaduanKecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utaraâ€. The purposes of this research is to know and analyze howthe communication occurs between the texes collector and the tax payer in doing the socialitation about the ruleof PBB collecting in Desa Sungai Paduan and to analyze factor one of the problem in held collecting PBB taxe’srule in Desa Sungai Paduan. Methot that being used to conduct this research is qualitative and the Edward IIItheory, that is about communication, resourees, disposotiuon, and the birocracy structure, but the theory used isonly about the communication and the resources. The result of this research shows that the communication thatoccuyrs between the taxes collector and the taxes payer is still not intensives so it causes the problem insocialization and it does not run effective. Moreover, the resources also becomes the problem in collecting thePBB taxes, including the finance that also influence the tools.Keywords: Policy Implementation, the PBB Collecting, and the Problem Factors.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGENTASAN BUTA AKSARA DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. E01111026, SISWANTO DAHMARI]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v4i4.884
<![CDATA[ Penulisan artikel ini berdasarkan indikasi-indikasi masalah masih adanya masyarakat penyandang buta aksara di kelurahan Bangka Belitung Laut Kota Pontianak. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif.Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan program pengentasan buta aksara di Kelurahan Bangka Belitung Laut kota Pontianak. Dalam upaya menganalisis proses implementasi Program keaksaraan, penulis menggunakan teori dari Charles O. Jones yakni ada tiga pilar proses implementasi kebijakan yaitu: interpretasi, organisasi dan aplikasi. Dalam proses implementasi kebijakan program keaksaraan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), PKBM Ramadhan yang ada di wilayah Kelurahan Bangka Belitung Laut kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukan bahwa Organisasi pada PKBM Ramadhan belum memadai dari segi infrasruktur juga keuangan karena untuk gedung tempat pelaksanaan pendidikan keaksaraan bukan gedung punya sendiri tetapi masih di gedung kelurahan, infrastruktur seperti meja dan kursi belum ada karena keterbatasan dana. Kemudian interpretasi tujuan dan isi yang dipahami masih adanya masyarakat yang tidak paham dengan pendidikan keaksaraan sehingga harus lebih menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat terutama penyandang buta aksara. Selanjutnya Aplikasi/penerapan pelayanan kepada penyandang buta aksara tidak hanya di tempat pendidikan saja, akan tetapi pelayanan bersifat dinamis yang berarti dimana saja boleh diadakan pendidikan keaksaraan seperti di rumah-rumah warga keaksaraan. Saran penulis dalam penelitian ini supaya pemerintah setempat memperhatikan anggaran pendidikan nonformal keaksaraan agar PKBM yang ada memiliki infrastruktur gedung milik sendiri, serta peralatan perlengkapan lainnya seperti meja dan kursi yang harus di penuhi dalam menunjang keberhasilan dalam memberantas buta aksara, dan lebih meningkatkan sosialisasi terutama kepada penyandang buta aksara. Kata-kata kunci: Implementasi Program, Kebijakan, Keaksaraan]]>
<![CDATA[PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGELOLAAN KETERTIBAN PARKIR TEPI JALAN DI JALAN GAJAHMADA KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. E01110031, FEBY LESTARI]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i1.1816
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak terhadap parkir tepi jalan umum khususnya di Jalan Gajahmada Kota Pontianak.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Sumber data dari penelitian ini adalah dari wawancara dan dokumen atau arsip yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Terdapat empat aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu pelaku pengawasan, standar operasional prosedur, sumberdaya keuangan dan peralatan, dan jadwal pengawasan. Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak terhadap lahan parkir yang ada di Jalan Gajahmada belum maksimal. Aspek pertama adalah pelaku pengawasan dinilai masih kurang dalam segi jumlah. Aspek ke dua adalah penerapan yang kurang sesuai dari SOP yang berlaku. Kemudian dana dan sarana yang kurang memadai dalam segi jumlah bila dibandingkan dengan titik parkir yang harus diawasi. Terakhir adalah jadwal pengawasan yang kurang terjadwal dengan baik. Saran yang dapat diberikan pengawasan parkir yang dilakukan tidak hanya pada lokasi titik parkir yang kelihatan ramai saja. Baiknya pengawasan parkir dilakukan merata termasuk pada titik-titik parkir yang sepi juga karena ada potensi pendapatan parkir juga ada di tempat itu. Pihak Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada para pengelola parkir yang melanggar peraturan. Karena dengan adanya sanksi yang tegas mereka akan takut dan akan mengikuti aturan yang ada. Memperbanyak SDM khususnya petugas pengawasan parkir. Karena dengan kuantitas dan kualitas SDM yang memadai maka penyelenggaraan pengawasan parkir akan lebih terfokus sehingga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. Kata-kata Kunci: Pengawasan, Parkir, Titik Parkir, Dinas Perhubungan Kota Pontianak]]>
<![CDATA[PERILAKU APARAT KEPOLISIAN ANGKA KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. E01109099, MASPUPA]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v3i4.511
<![CDATA[Perilaku disiplin aparat kepolisian sangat diperlukan sebagai panutan bagi masyarakat, mengingat angka kecelakaan kendaraan bermotor di Kota Pontianak masih tinggi serta rendahnya sikap disiplin masyarakat terhadap peraturan lalu lintas sehingga melakukan pelanggaran lalu lintas yang dapat meyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang mana korban kecelakaan kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya karena tingginya jumlah pemilik kendaraan bermotor khususnya pemilik kendaraan sepeda motor yang belum diimbangi dengan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas terhadap pengguna kendaraan bermotor dan jumlah pemilik kendaraan bermotor. Teori yang paling relevan untuk penelitian ini mencakup 3 (tiga) hal yaitu sistem, individu dan kelompok. Pendekatan yang digunakan merupakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi aparat kepolisian kepada masyarakat, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya peraturan lalu lintas untuk keselamatan dalam berkendaraan. Sistem yang diterapkan oleh aparat kepolisian sudah baik, namun masih ada yang tidak disiplin. Perilaku individu aparat kepolisian masih ada yang belum tegas dalam melakukan tindakan peneguran bagi pengguna kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Masih adanya tindakan yang mengabaikan atau membiarkan pelanggaran lalu lintas. Adapun saran dari hasil penelitian yaitu, meningkatkan budaya disiplin berlalu lintas baik dari pihak aparat maupun pengguna kendaraan bermotor. Perlunya sikap yang tegas dalam menegur pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik disengaja maupun tidak disengaja. Mengoptimalkan kinerja kelompok aparat kepolisian dalam menindak bagi pengguna kendaraan bermotor yang melakukan kendaraan bermotor. Serta meningkatkan sosialisasi aparat kepolisian kepada masyarakat mengenai peraturan lalu lintas.Kata-kata kunci : Perilaku Aparat Kepolisian, Angka Kecelakaan, Kendaraan bermotor.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. E01111010, RENY PUSPITA]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v6i2.1554
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui interpretasi, organisasi, dan aplikasi dalam implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Jumlah realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pontianak tidak mencapai target yang telah ditentukan dan banyaknya pengusaha sarang burung walet di Kota Pontianak yang tidak membayar pajak. Dari permasalahan dianalisis dengan menggunakan teori menurut Charles O Jones (dalam Widodo, 2012:89) menyatakan bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan publik tedapat tiga variabel, yaitu Interpretasi, Organisasi dan Aplikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada para pengusaha sarang burung walet mengenai pentingnya membayar pajak, kurangnya jumlah pelaksana kebijakan yang menangani pajak sarang burung walet, dan rumitnya proses pelaporan pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Saran dalam penelitian ini adalah menurunkan tarif pajak sarang burung walet dan melakukan sosialisasi secara rutin ke seluruh pengusaha sarang burung walet di Kota Pontianak. Kata Kunci : Pajak Sarang Burung Walet, Implementasi Kebijakan, Target Penerimaan Pajak]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM : E01108126, RILI DAYANE]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v8i1.2364
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori Wijono. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pelayanan program Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Pontianak masih kurang memuaskan, masalah yang ditemukan dilapangan adalah antara lain petugasnya masih kurang tepat waktu dalam melayani, kurang sosialisasi tentang program-program yang sedang dijalankan oleh Pemerintah, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan Jamkesmas ataupun program kesehatan lainnya. Saran dari hasil penelitian ini yang berkaitan dengan kualitas pelayanan Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso adalah pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso dapat lebih memperhatikan ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan, juga tidak boleh membeda-bedakan penerima layanan karena semua harus dilayani dengan baik dan maksimal serta tingkatkan sosialisasi kepada masyrakat tentang program berjalan ini, agar banyak masyarakat tahu dan tidak kebingungan dalam menerima layanan ini. Kata Kunci     : Manajemen Pelayanan Publik, Pelayanan Kesehatan, Jamkesmas]]>
<![CDATA[PEMBINAAN PEGAWAI UNTUK PENINGKATKAN DISIPLIN KERJA DI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E.21109063, Syarifudin]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v2i3.222
<![CDATA[Human resources is one important factor in the organization, because it plays a role in conducting activities to achieve goals. That's why we need a coaching for employees to improve and enhance the quality and quantity of employees. In addition, the guidance also aims to improve employee discipline. This study focuses on the implementation of the guidance to the employee coaching skills as well as intellectual and mental and spiritual development. The focus of the research discussed using qualitative methods and case study research conducted in the Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. From the results of the study found that coaching is conducted in Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak is less than optimal, so there are still several irregularities committed by the employee. One deviation that occurs is of some employees still come too late. Therefore, the researchers suggested that coaching can provide intellectual leadership and skills optimally in order to improve the quality of employment. Leaders are also expected to provide mental and spiritual guidance to the employee.Keywords: Intellectual and Skills Development, Mental and Spiritual Development, Employee Work Discipline.]]>
<![CDATA[DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI BAGIAN PEMERIKSAAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. E1012131094, LARA DESRIANI]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v5i2.1215
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis disiplin Kerja Pegawai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang pegawai negeri sipil di bagian pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih kurang kedisiplinanpara pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Indikator disiplin menurut AS Moenir (dalam Tohardi, 2002:394) disiplin dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu disiplin terhadap waktu, dan disiplin terhadap tingkah laku dan perbuatan. Hasil penelitian diketahui bahwa ketepatan waktu pegawai negeri sipil di bagian pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak dalam disiplin waktu ditemukan terlambat datang atau masuk kantor. Hal ini disebabkan karena adanya kemacetan dijalan, dan karena adanya urusan keluarga. Sangsi atau hukuman yang pernah diberikan adalah bahwa pegawai yang melanggar disiplin atau ketentuan jam kerja akan mendapatkan hukuman ringan yaitu teguran secara lisan dari pimpinan. Mengenai sikap pegawai yang telah melanggar ketentuan jam kerja apabila menerima sangsi berupa teguran sacara lisan dari atasannya atau pimpinannya adalah sikap menerima saja sangsi yang diberikan. Pelaksanaan disiplin kerja pegawai berdasarkan tingkah laku dan perbuatan, sudah cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan pegawai bagian pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak dengan menjalankan, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu dengan meningkatkan kedisiplinan, keseriusan kerja maupun meningkatkan kecepatan dalam memberikan pelayanan Publik. Saran yang peneliti berikan yaitu mengoptimalkan responsibilitas pegawai dengan memberikan pemahaman secara komprehensif tentang penerapan tatanan administrasi maupun prosedur pelayanan publik. Kata-kata Kunci: Disiplin Kerja, Pelayanan Publik, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak]]>
