cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 82   83   84   85   86 
KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS DALAM MEMOTIVASI BAWAHAN PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BENGKAYANG NIM. E1012131023, YANUARIA YANUARTI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2124

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan memberikan gambaran mengenai kepemimpinan kepala dinas dalam memotivasi bawahan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang dengan tujuan ingin mendiskripsikan dan menganalisis kepemimpinan kepala dinas dalam memotivasi bawahan. Metode yang digunakan jenis penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan Kepala Dinas dalam memotivasi bawahan terhadap nilai dan pentingnya tugas dan fungsi, belum terwujud sebagaimana diharapkan, karena Kepala Dinas kurang menerima ide dari bawahan, kurang memanfaatkan spesialisasi bawahan semaksimal mungkin, kurang adanya musyawarah terhadap bawahan, sehingga proses pengambilan keputusan berjalan lambat dan kurang tepat. Kepala Dinas selaku pimpinan Disporapar Kabupaten Bengkayang belum sepenuhnya mengarahkan bawahan untuk fokus pada tujuan kelompok organisasi. Hal tersebut, terlihat  belum maksimalnya Kepala Dinas menciptakan suasana saling percaya dan suasana saling menghargai dan memikirkan kesejahteraan bawahan. Sehingga pada kenyataannya belum dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif di dalam menumbuhkan organisasi secara ideal. Seperti: kurang memberikan bersikap tegas terhadap pelaksanaan tugas yang tidak sesuai, kurang memberikan petunjuk dalam melaksanakan tugas dan tidak adanya standarisasi tertentu atas pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan. Kata-kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Dinas, Memotivasi, Bawahan
PENGAWASAN PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA MEMPAWAH KABUPATEN PONTIANAK Nugroho E.01108123, Adhityo
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i1.100

Abstract

The title of this article is the Sales Supervision Food and Beverage Packaging In the city of Pontianak regency Mempawah. Supervision of food and beverage sales in the city Mempawah done is one of the government efforts in surveillance and consumer protection. The high intensity often found selling illegal products, the packaging is damaged and Out of date. Writing this article is intended to provide an overview of how the oversight of market participants selling food and beverage packaging products directly and indirectly, and that influence has not been optimal control in the city of Pontianak regency Mempawah. The results of this study indicate that the surveillance conducted was minimal and has not been able to reach a whole In the City Mempawah.Keywords: Food and Beverage Packaging, Monitoring Direct and Indirect Supervision.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN (PNBP) IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN BARAT NIM. E01111023, MUHAMMAD YAMIN
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i1.954

Abstract

Salah satu hal yang mendasar dalam penelitian ini adalah banyaknya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum membayar serta melunasi Iuran Tetap (Landrent). Banyaknya perusahaan pemegang IUP yang alamat kantornya diluar Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja implementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan berupa peraturan pemerintah yang sepenuhnya belum ditaati oleh pengusaha tambang untuk membayar serta melunasi Iuran Tetap, sumberdaya pegawai yang kendalanya kekurangan staff ahli PNBP pada Bagian Teknisi Pemantauan Produksi, karakteristik organisasi pelaksana yang berusaha semaksimal mungkin menindak perusahaan yang belum bayar Iuran Tetap dan menyerah SSBP pada Distamben, komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana tentang SOP karena dijalankan kurang optimal dengan pengusaha tambang, sikap/kecenderungan para pelaksana yang tidak bisa sepenuhnya menindak tegas pengusaha tambang karena adanya kewenangan Gubernur, serta dukungan lingkungan ekonomi, sosial dan politik mengenai pendapatan, realisasi dan target PNBP kebijakan Iuran Tetap sebagai DBH daerah pemerintahan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat yang dibahas bersama anggota DPRD Provinsi Kaimantan Barat. Saran dari hasil penelitian ini yakni peneliti berharap perlu adanya strategi pelaksanaan teknis kebijakan yang tepat seperti menggaetkan lembaga kepolisian dalam menindak pemegang IUP yang belum membayar atau melunasi Iuran Tetap, perlunya pengadaan staff tambahan di Bidang Teknisi Pemantauan Produksi supaya kinerja pegawai dalam menangani masalah PNBP Iuran Tetap dapat terlaksana secara optimal, serta adanya komunikasi dan komitmen berkelanjutan sebagai keseriusan Gubernur Kalimantan Barat  dan pihak Bank BPD Kalbar untuk melaksanakan SOP yang diteken melalui MoU, agar pemegang IUP menyetor ke bank tersebut. Kata-kata Kunci:   Implementasi Kebijakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Izin Usaha Pertambangan,   Dinas Pertambangan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SDN 12 DESA DURIAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA NIM E1011131081, WIDIA WATI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1832

Abstract

Penelitian ini  bertujuan  Untuk menjaga kualitas pendidikan, konsistensi dari fungsi dan tujuan pendidikan. permasalahan mengenai Standar Nasional Pendidikan sering terjadi di sekolah-sekolah seperti dua dari delapan standar yang telah di tetapkan dalam PP No 13 Tahun 2015 yakni  standar sarana dan prasarana serta tenaga pendidiknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Edward III ada beberapa faktor yaitu  a) Komunikasi berupa sosialiasi yang masih lemah dari pihak pelaksana yaitu Dari Dinas Pendidikan atau Dari Pihak Sekolah, b) Sumberdaya berupa jumlah Staf Pengajar beserta kemampuannya serta fasilitas fisik untuk mendukung implementasi kebijakan, c) Disposisi berupa sikap atau komitmen dari pihak pelaksana terhadap implementasi Kebijakan, d) Struktur Birokrasi berupa mekanisme kerja tersebut untuk mengelola pelaksanaan suatu kebijakan. Saran dengan sehubungan penelitian ini adalah diharapkan untuk pemerintah Kabupaten Kubu Raya serta pihak sekolah agar bisa menerapkan Kebijakan Standar Nasional Pendidikan ini terutama pada kriteria Standar Sarana dan Prasarana serta Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan agar mutu  pengajaran serta proses belajar mengajar bisa lebih efektif. Kata-Kata Kunci : Implementasi, Standar Nasional Pendidikan
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SEKOLAH DASAR NEGERI 13 KOTA PONTIANAK NIM. E01110107, ULIN FAISA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i1.571

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya minat guru yang telah disertifikasi untuk menguasai teknologi dalam mempermudah proses penyampaian materi di Sekolah Dasar Negeri 13 Kota Pontianak dan nilai siswa-siswi di sekolah tersebut masih kurang signifikan. Penyelenggaraan kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berdasarkan Teori dari Winardi (dalam Wibawa 1994:8) tentang evaluasi. Evaluasi disini untuk mengetahui input program, standar implementasi yang baik sesuai standar efisien dan ekonomis serta kelompok sasaran mendapatkan pelayanan yang telah didesain oleh kebijakan ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian adalah guru sudah dapat dikatakan layak dan dalam pelaksanaan belajar-mengajar, guru dapat menguasai materi pada saat proses belajar mengajar serta jika ada nilai siswa-siswi yang kurang dari KKM guru bersangkutan berusaha mengadakan remedial dan menganalisis materi mana yang dianggap sulit oleh siswa-siswi dan menambah nilai yang ada dengan nilai harian mereka agar bisa mencapai KKM yang telah ditetapkan. Namun hanya sedikit sekali guru yang menggunakan perangkat IT dalam proses belajar mengajar serta nilai siswa belum naik secara signifikan dilihat dari nilai kelulusan siswa setiap tahunnya setelah adanya kebijakan ini. Saran yang dapat penulis berikan adalah untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak untuk mengevaluasi kebijakan ini dan memberikan pelatihan penggunaan IT seperti penggunaan laptop dan infokus kepada guru yang telah disertifikasi. Untuk guru yang telah disertifikasi di Sekolah Dasar Negeri 13 Kota Pontianak untuk disiplin dan patuh terhadap jadwal jam masuk kerja dan jam mengajar serta menampilkan kepribadian sepatutnya seorang guru agar kebijakan ini dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan perangkat IT dan nilai siswa secara signifikan. Kata-kata kunci: Sertifikasi Guru, Teknologi, Input, Evaluasi.
STRATEGI UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA PONTIANAK DALAM MENINGKATKAN JUMLAH PENDONOR DARAH DI KOTA PONTIANAK NIM. E1011131083, HAIRUL ANWAR
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i3.1596

Abstract

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan dan menganalisis strategi Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak dalam Meningkatkan Jumlah Pendonor Darah di Kota Pontianak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu Kepala UTD PMI Kota Pontianak, Kepala Bagian Medis UTD PMI Kota Pontianak, Kepala Bagian Administrasi & Kepegawaian UTD PMI Kota Pontianak, Kepala Bagian Keuangan UTD PMI Kota Pontianak, Staf Bagian Medis UTD PMI Kota Pontianak, Kepala Seksi P2D2S UTD PMI Kota Pontianak, Masyarakat yang sering donor di UTD PMI Kota Pontianak, masyarakat yang belum pernah donor, masyarakat yang meminta darah di UTD PMI Kota Pontianak. Hasil penelitian ini ialah beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh UTD PMI Kota Pontianak dalam meningkatkan jumlah pendonor darah di Kota Pontianak dengan beberapa strategi seperti strategi mengadakan kerjasama dalam melakukan donor darah kepada pihak yang dapat meningkatkan kualitas dalam hal peralatan medis, Strategi meningkatkan pelayanan berbasis online atau website yang ada yang didukung oleh kemampuan tenaga medis penyadapan darah yang baik. Strategi melakukan sosialisasi/penyuluhan baik secara formal maupun informal ialah dengan mendatangi lokasi-lokasi yang jauh dari UTD PMI Kota Pontianak. Penambahan jumlah tenaga pegawai dengan perekrutan yang ahli dibidangnya. Strategi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mengenai donor darah dan manfaat donor darah melalui penyebaran informasi dan sosialisasi secara rutin. Kata-kata Kunci : Donor Darah, Alternatif Strategi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi Anak Bermasalah Dengan Hukum di Kota Pontianak) NIM. E1012141055, Gladys Isabella; *, Zulkarnaen; *, Dewi Utami
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2476

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan perlindungan anak, studi kasus anak yang bermasalah dengan hukum di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah yang pertama meningkatnya kasus terlantar dan pencurian terhadap anak di Kota Pontianak, dan kebijakan perlindungan anak di Kota Pontianak belum berhasil khususnya untuk anak yang bermasalah dengan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab kinerja Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Studi Kasus Anak Bermasalah Dengan Hukum Di Kota Pontianak adalah ukuran dan tujuan kebijakan yang belum tercapai, sumberdaya yang belum ada tenaga khusus sesuai dengan keterampilan, implementor cukup tegas terhadap sanksi apa yang akan diberikan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan anak ini. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana belum maksimal dalam implementasi kebijakan ini untuk mencapai sasaran dan tujuan dari kebijakan. Komunikasi yang dilakukan antar organisasi belum berjalan secara baik, akan tetapi komunikasi yang kurang koordinasi pada atasan adalah bentuk komunikasi yang perlu diperbaiki supaya terjalin hubungan yang baik antar agen pelaksana dalam menjalankan isi dari kebijakan sehingga implementasi kebijakan ini belum berjalan dengan baik. Serta lingkungan ekonomi dan sosial yang kurang mendukung dan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan anak tersebut. Saran untuk penelitian ini adalah diharapkan dari pemerintah untuk lebih memperhatikan dalam memberikan hak terbaik untuk anak terutama pemenuhan haknya serta melakukan pembenahan agar menjadi lebih baik dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Perlindungan Anak. IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY NUMBER 3 OF 2014 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF CHILDREN PROTECTION (Study of Children with Legal Problems in Pontianak City) By GLADYS ISABELLA1* NIM. E1012141055 Dr. Zulkarnaen, M.Si2 ,Dewi Utami, S.IP, M.S2 *Email: gladysisabella96@gmail.com 1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak 2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak ABSTRACT This research aims to describe and analyze child protection policies, case study of children with legal problems in Pontianak City. The research method used is descriptive qualitative approach. The problem in this study is the increase in cases of neglect and theft of children in Pontianak, and child protection policies in Pontianak City that have not been successful, especially for children who have probles with the law. The results of this study show that the factors causing the performance of the implementation of the Pontianak City Regional Regulation Number 3 of 2014 Concerning the Implementation of Child Protection, Case Study of Children with Legal Problems in Pontianak City are the criteria and objectives of the policy that have not been reached, the resources that do not yet have special personnel according to the skills, the implementers are quite firm in applying what sanctions to overcome problems in implementing child protection. The disposition of the implementers has not been maximized in the implementation of this policy to achieve the goals and objectives of the policy. Communication between organizations is not going well, but lack of coordination with superiors is a form of communication that needs to be improved so that there is a good relationship between implementing agencies in carrying out the contents and policies and therefore the implementation of this policy has not gone well. And the economic and social environment that is less supportive and influential on the implementation of child protection policies. The suggestion is that it expected from the government to pay more attention in giving the proper rights for children, especially the fulfillment of their rights and to make improvements to be better in implementing child protection policies. Keyword: Implementation, Policy, Child Protection
FAKTOR DOMINAN YANG MEMPENGARUHI PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA Megawati E.21109093, Dayang
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.238

Abstract

This thesis is intended to provide an understanding of the factors that affect staffing in the Secretariat long Kubu Raya District , covering education , job knowledge , job skills and work experience . Problems in staffing in Kubu Raya District Secretariat is long in-service staffing is still not based on competence . Besides staffing system is not oriented to the Merit System , such as the classification of positions , job descriptions , competency standards and objective appraisal is still not available . As a result, the placement can not be based on a rational plan needs . From the findings of the research that the factors that influence the placement of employees in this case education , knowledge , skills and work experience has not shown adequate results . So that employees are placed in Kubu Raya District Secretariat work optimally . Keywords : civil servants Placement, Work Experience, Education and Traning of civil servants.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG NIM. E01112088, FAJAR JAMI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i4.1256

Abstract

Tujuan penelititian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang belum berjalan dengan optimal. Permasalahan yang terjadi yaitu komunikasi yang belum berjalan dengan optimal. Selain itu, masih banyaknya petani yang belum mendapatkan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten ketapang. Dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi yaitu faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan jenis  penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari faktor komunikasi  yaitu proses penyampaian informasi yang masih kurang optimal kepada petani mengenai kebijakan pupuk bersubsidi. Dilihat dari faktor Sumberdaya yaitu terutama sumberdaya manusia (staff)/pegawai dalam melaksanakan penyuluhan, sosialisasi maupun pengawasan dilapangan kepada petani di Kecamatan Muara Pawan sudah cukup memadai. Dilihat dari faktor Disposisi/sikap agen pelaksana yaitu untuk agen pelaksana kebijakan (Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang) sudah cukup baik dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pupuk bersubsidi namun Untuk sikap petani yaitu masih ada petani yang masih kurang peduli dengan adanya kebijakan tersebut dikarenakan masih adanya petani yang tidak mengikuti acara yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang mengenai penyampaian informasi tentang kebijakan pupuk bersubsidi. Di lihat dari faktor Struktur birokrasi yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang bekerja sesuai dengan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan tidak ada penyelewengan dari SOP tersebut serta tidak ada pemberian insentif (bonus/penghargaan) khusus kepada pegawai. Kata-kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pupuk bersubsidi, Petani
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS PERUMAHAN NASIONAL 1 KECAMATAN PONTIANAK BARAT NIM. E1012141004, ANALTA LYSTARA FASHA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2151

Abstract

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui implementasi Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi Kebijakan JKN di wilayah kerja  Puskesmas Perum 1 kecamatan Pontianak  Barat. Faktor sumber daya dalam implementasi Kebijakan JKN di Puskesmas Perum 1 kecamatan Pontianak  Barat, diketahui bahwa jumlah petugas yang berada dipuskesmas Kecamatan Pontianak Barat masih minim dibandingkan dengan kondisi pasien yang begitu banyak. Fasilitas gedung yang tersedia di Puskesmas Perum 1 kecamatan Pontianak  Barat sudah cukup baik karena telah dilengkapi dengan poli gigi, ruang rawat inap, ruang tunggu yang cukup luas dengan kursi yang nyaman, toilet dalam jumlah yang cukup serta lingkungan yang senantiasa dijaga kebersihannya. Dalam Pelaksanaan Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Perum 1 kecamatan Pontianak  Barat, Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pedoman teknis tidak sepenuhnya terlaksana. Berdasarkan paparan tersebut ketahui bahwa Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Unit Pelaksana Teknis daerah Kecamatan Pontianak Barat belum dapat berjalan dengan efektif.. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar perlu adanya peningkatan sumber daya staf dan fasilitas program Jaminan Kesehatan Nasional. Pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional sebaiknya lebih meningkatkan tugasnya lebih detail lagi sehingga sasaran dari program Jaminan Kesehatan Nasional dapat jelas dan tepat dengan bekerja sama dan juga membuat komunikasi yang baik dalam hal kejelasan dan konsistensi yang melibatkan para RT/RW setempat terutama dalam hal sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.Kata-kata Kunci :  Implementasi, Jaminan Kesehatan Nasional, Puskesmas Perumahan Nasional 1 Kecamatan Pontianak Barat.

Page 84 of 132 | Total Record : 1314

 82   83   84   85   86 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue