cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 10, No 1: 2022" : 30 Documents clear
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI CILACAP DALAM MENILAIKETERANGAN AHLI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PENAMBANGAN ILLEGAL (Studi Kasus Pengadilan Negri Cilacap Nomor : 447/Pid.Sus/2018/PN Clp) Trias Murti Rinanto
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64170

Abstract

ABSTRAK: Tujuan dilakukannya penilitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam menilai keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara usaha penambangan illegal (Studi Kasus Pengadilan Negri Cilacap Nomor : 447/Pid.Sus/2018/Pn Clp).Penelitian inimerupakan penelitian hokum doktrin alat aunormatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder, pengumpulan bahan hokum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekata nkasus dan teknikanalisis bahan hokum menggunakan metodesilogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa, Keterangan ahli harus dipertimbangkan hakim dalammemutusperkarausaha penambangan illegal. Namun untuk menilai kebenarannya perlu dilihat juga persesuaian tersebut dengan alat bukti lain.Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Keterangan Ahli, Perkara Penambangan IlegalABSTRACT: The purpose of this research is to find out the consideration of the Cilacap District Court judges in assessing expert statements in the examination of illegal mining business cases (Case Study of the Cilacap State Court Number: 447 / Pid.Sus / 2018 / Pn Clp). This research is a doctrinal or normative legal research, prescriptive and applied in nature. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, collection of legal materials by means of literature study, using a case approach and legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the results of this study it can be concluded that, the statement of the expert must be considered by the judge in deciding the caseillegal mining business. However, in order to assess the truth, it is also necessary to look at the compatibility with other evidence.Key Words: Judge  Consideration, Expert Statement, Illegal Mining Cases 
KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP SKIZOFRENIA PARANOID (Studi Putusan Nomor 2353/PID.B/2018/Pn.Mdn) Istiqomah Listiyaningrum
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64161

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian keterangan ahli kedokteran jiwa pada pembuktian penuntut umum terhadap perkara pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia paranoid dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jenis Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (case study). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (library research). Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Kasus yang dikaji pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa keterangan para ahli kedokteran jiwa yang dihadirkan dalam persidangan dalam pembuktian penuntut umum pada perkara pembunuhan yang terdakwanya pengidap skizofrenia paranoid tersebut adalah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Alat Bukti, Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa, Skizofrenia ParanoidABSTRACT: This research aims to determine the conformity of psychiatrist expert information on the evidence of the public prosecutor in the murder case by people with paranoid schizophrenia with article 184 paragraph (1) of Criminal Procedure Code. . The writing of this Law uses a type of normative research that is prescriptive and applied. The research approach used is a case study approach. The legal material used is the primary legal material and secondary legal material. The author uses the technique of collecting library research legal materials (library research). The method of analyzing legal material uses the syllogistic deduction method. Case reviewed in Medan District Court Decision Number: 2353 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn. Based on the results of research and discussion that has been carried out, it can be concluded that the expert information of psychiatrists presented in the court hearing the public prosecutor on the evidence in the murder case of the defendant with paranoid schizophrenia is valid to be used as evidence according to Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.Keywords:Evidence, The Expert Information Of Psychiatrists, Paranoid Schizophrenia
PERAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI IT (INFORMATION TECHNOLOGY) DAN BAHASA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK Dewi Ghinawati
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64050

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai urgensi kehadiran ahli IT dan Bahasa dalam persidangan perkara pencemaran nama baik melalui Pasal 186 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus (case study). Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (Library Research). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, diperoleh bahwa keterangan ahli sangatlah penting untuk disertakan dalam persidangan. Sesuai dengan Pasal 186 KUHAP yang menjelaskan pengertian khusus dari istilah “keterangan ahli”, yaitu, “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”, maka keterangan ahli harus diberikan/dinyatakan di hadapan persidangan secara langsung.Kata kunci: Pembuktian, Keterangan ahli IT dan Bahasa, Perkara pencemaran nama baik. ABSTRACT: This study aims to analyze the urgency of the presence of IT and Language expert in trial of defamation case through the Article 186 of Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This legal research is a normative and applied normative legal research using a case study. The author uses primary legal materials and secondary legal materials. The technique used in gathering legal material in the writing of this law is the study of literature or  study  of  documents  (Library Research).  Based on  the results  of  this  research  and discussion, it was obtained that expert testimony is very important to be included in the trial. In accordance with the Article 186 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) which explains the special meaning of the term "expert statement", that is, "Expert statement is what an expert declares in a court hearing", then expert statements must be given / stated during trial directly.Keywords:  Burden  of  Proof,  Expert  statement  of  IT  (Information  Technology)  and Language, Defamation case
KESESUAIAN KONSEP DALUWARSA DALAM PENJATUHAN PIDANA STUDI KASUS NOMOR 226/PID.B/2018/PN.DPK DENGAN KETENTUAN PASAL 80 KUHP Albyno Achir; Muhammad Rustamaji
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64031

Abstract

ABSTRAK: Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak hukum tentang penghentian daluwarsa pada penuntutan, dalam perspektif penghentian daluwarsa penuntutan Pasal 80 KUHP (Stuiting van de Verjaring). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan  metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil riset menunjukan bahwa penetapan penuntutan dalam perkara kasus putusan Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk  dinilai tidak sesuai pada perspektif Pasal 80 KUHP atas landasan pertimbangan hakim yang menyetujui   putusan   perkara   Praperadilan   Nomor   110/Pid.Pra/2017/Pn.Jkt.Sel, sehingga timbulnya dialektika mengenai penuntutan untuk menghentikan daluwarsa. Pada perspektif ketentuan Pasal 80 KUHP tindakan penuntutan timbul dualisme daluwarsa yakni, perbuatan tuntutan menghentikan daluwarsa asal perbuatan tersebut diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukannya kepadanya, dan yang kedua adalah proses penuntutan adanya perkembangan dalam proses penyidikan menentukan bahwa orang yang hilang adalah orang yang dituntut, dapat menghentikan daluwarsa tanpa memberitahukan kepada orang yang dituntut tersebut. Dialektika daluwarsa inilah yang seharusnya diungkap pada penulisan hukum ini.Kata Kunci: DALUWARSA; PENJATUHAN PIDANA; KUHPABSTRACT: The legal writing aims to analyse the protection of the legal rights of the termination of the prosecution in the perspective of termination of the prosecution of Article 80 KUHP (Stuiting van de Verjaring). This research is a type of normative, prescriptive legal research. The study uses statutory approaches and case approaches using primary legal materials and secondary legal substances.  The research shows that the determination of the prosecution in case of verdict No. 226/Pid. B/2018/Pn. DPK is assessed not in accordance with the perspective of Article 80 KUHP on the basis of judgment of judges who agree to the verdict of Pre-Court Number 110/Pid. Pra/2017/Pn. Jkt. Sel, So the emergence of dialectics about the prosecution to stop. On the perspective of Article 80 KUHP the prosecution of the proceedings arose the tax evidence that the act of prosecution ceased the constitution of the deed is known by the person charged or told to him, and the second is the process of prosecution of developments in the process of investigation determines that the lost person is the person charged, can stop the tax without notifying the claimable person. Dialectic of this tax is what should be revealed in the writing of this law.Keywords : DALUWARSA; CRIMINAL IMPOSITION; KUHP
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 564 K/PID/2018) Ridho Hadiansyah
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64168

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini diadakan dengan tujuan  untuk mengetahui kesesuaian Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP serta mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi.. Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penelitian dengan jenis normatif dilakukan berdasarkan library based dengan bahan-bahan hukum primer dan sekunder diantaranya adalah Putusan Nomor564 K/PID/2018. Hasil penelitian dan pembahasan dapat ketahui bahwa Penuntut Umum mengajukan alasan kasasi karena hakim Pengadilan Tinggi dianggap telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak melihat fakta- fakta di persidangan. Alasan kasasi penuntuntut umum haruslah sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP tentang alasan kasasi. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi sehingga diketahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kata Kunci: Alasan Kasasi, fakta di persidangan, pembunuhan berencanaABSTRACT: This research was conducted to find out the compatibility of Supreme Court’s Verdict revoking Kupang Provincial Court to the Article 253 clause (1) of KUHAP and the Supreme Court’s legal rationale in granting the Public Prosecutor’s appeal. This study was a normative law research, legal library research. This normative research was conducted using library based method with primary and secondary law materials, Verdict Number 564 K/PID/2018. The result of research and discussion showed Public Prosecutor filed the rationale of appeal to Supreme Court because the judge was considered as having applied law incorrectly and not seeing the facts in the court session. The rationale of Public Prosecutor’s appeal to Supreme Court should be compatible to Article 253 clause (1) of KUHAP about rationale of Appeal. Supreme Court revoked Court’s Verdict filed for its appeal; thus the judge’s rationale in granting the appeal has been compatible to the enacted provision. Keywords: Reason of Appeal to Supreme Court, fact in the court session,Premeditated Murder
PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG RUPIAH DENGAN TERDAKWA ANAK (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Trg) Januar Aditya Pradana
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64048

Abstract

 ABSTRAK: Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pemalsuan uang rupiah yang dilakukan oleh terdakwa anak telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan hukum ini menjelaskan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan alat-alat bukti yang sah di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan membuktikan terdakwa benar melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kata Kunci: pembuktian penuntut umum,  tindak pidana pemalsuan uang rupiah, terdakwa anak ABSTRACT: This purpose of this legal study is to find out the proof of criminal acts of counterfeiting rupiahs currency by children in accordance with Article 184 section (1) of the Criminal Code Procedure jo Article 36 section (1) Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The research method used is normative research using a case approach. Sources of legal material include primary and secondary legal materials. The writing of this law explains that the evidence carried out by the Public Prosecutor by presenting valid evidence at the trial is in accordance with the provisions of Article 184 section (1) of the Criminal Code Procedure and proves that the defendant is committing a criminal act as in the violation of Article 36 section (1) Law Number 7 of 2011 concerning Currency.Keywords: proof of public prosecution, falsification of rupiah currency, child defendant forensics, considering that electronic evidence is very easy to be changed, engineered and manipulated.Keywords: Electronic evidence, proof, criminal acts of pornofraphy.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk) Yulista Triyani
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64162

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, apakah penjatuhan sanksi pidana ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mengingat dalam aturan hukum kita, penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan pilihan terakhir apabila upaya hukum lain tidak dapat ditempuh. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif-doktrinal yang bersifat preskriptif. Sumber yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kasus ini berawal dari Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban secara terus menerus yang mengakibatkan Korban mengalami luka fatal dan meninggal dunia. Hal tersebut menyebabkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pengambilan putusan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu dengan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang diberikan Penuntut Umum dalam persidangan serta syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak.Kata Kunci: pertimbangan hakim, tindak pidana anak, pembuktian.ABSTRACT: This research ains to find out judgement of Judge of imprisonment against children who commit violent crime resulting in death, whether the imposition of criminal sanctions is in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System (SPPA) as well as the Law Book Criminal Procedure Law (KUHAP). Considering in our rule of law, imprisonment of children is a last resort if other legal remedies cannot be taken. This research belongs to the type of prescriptive normative-doctrinal law research. The sources used are primary legal materials and secondary legal materials. This case started with the Defendant who perpetrated violence against the victim which resulted in the victim suffering fatal injuries and death. This caused the Defendant to be sentenced to a prison sentence of 2 (two) years 6 (six) months by the Panel of Judges. The conclusion of this study explains that in making the decision of imprisonment against the Defendant by the Panel of Judges it is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code and Article 77 of Law Number 11 Year 2012 concerning SPPA, which is based on a minimum of 2 (two) valid evidence given by the Prosecutor General in court and the conditions that must be met in imposing a prison sentence on a child.Keyword: Judge Judgement, criminal child act, proof.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN PIDANA DENDA DI BAWAH KETENTUAN PIDANA MINIMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NAKOTIKA (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 212/PID.SUS/2019/PN. SGI) Khairunnisa Salsabila Wibawa
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64167

Abstract

ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim dalam  menjatuhkan sanksi pidana denda dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN. SGI dengan ketentuan dalam Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dan normatif yang bersifat preskriptif dan terapan yang dikaji menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum didapat dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan pola pikir deduktif premis mayor dan premis minor. Dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang dikaji. Berdasar pada hasil penilitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN. SGI telah sesuai ketentuan dalam Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Denda, Tindak Pidana NarkotikaABSTRACT: The purpose of this study is to determine the suitability of judges' judgment in imposing criminal sanctions for fines in Judge's Decision Number 212 / Pid.Sus / 2019 / PN. SGI with the provisions in Article 183 juncto Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research is a prescriptive and applied doctrinal and normative research which is examined using a case study. Sources of legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. Sources of legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. Data collection techniques using the study of literature and analyzed using the deductive mindset of the major premise and minor premise. From these two premises, conclusions can be drawn from the problems studied. Based on the results of this research, it can be concluded that the Judge's consideration in imposing criminal sanctions is a fine in Judge's Decree Number 212 / Pid.Sus / 2019 / PN. SGI has complied with the provisions in Article 183 juncto with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.Keyword: Judges Consideration, Criminal Fines, Narcotics Crime
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Studi Putusan Nomor : 217/Pid/2018/PT.Sby) Widya Iftitah
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64056

Abstract

ABSTRAK: Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang menggunakan teknis analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduktif yang kemudian diambil sebuah konklusi. Hasil penelitian penulisan hukum ini menunjukkan bahwa dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam  kasus tindak pidana perzinahan ini telah  sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Kata Kunci : pertimbangan hakim, perzinahan, putusan.ABSTRACT: The purpose of this legal study is to known the basis for the judges’s judgment in rendering criminal judgements is committing adultery crimes as set forth in Article 284 verses (1) by-1 character b of the penal code (criminal law). The research methods used predictive and applied normative-law study using a case approach. Sources of legal material include primary and secondary legal material. The collection of legal materials in this research used a qualitative analysis that employs a deductive method pattern that a concession was later obtained. From this legal study shown that the judge’s judgement in the decision for adultery criminal act is consist with Article 284 section (1) by-1 character b KUHP.Keywords : judges’s judgment, adultery, verdict
UPAYA PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SARANA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel) Elsa Novianti Ruli Hutami
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64035

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dalam tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif serta terapan dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Penuntut Umum dalam pembuktiannya telah menggunakan alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa tetapi tidak menghadirkan alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 UU ITE tentang alat bukti elektronik. Dalam kasus ini, Penuntut Umum menghadirkan printout screenshot laman facebook yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pencemaran nama baik melalui sarana elektronik sebagai barang bukti bukan sebagai alat bukti. Namun karena Indonesia menganut sistem pembuktian secara negatif (negatief wettelijk), maka alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dianggap hakim sudah cukup untuk menjatuhkan putusan. Kata kunci : Pembuktian, Penuntut Umum, Pencemaran Nama Baik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ABSTRACT: This research aims to know the efforts of Public Prosecutor in deciding accusation of the criminal acts defamation in terms of Law No.19 of 2016 change over Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transaction in perspective of Criminal Procedure Code in conjuction (KUHAP). Writing this law is the writing of normative law that is prescriptive and applied. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials collection technique used is library research. The anaysis technique used is the syllogism method that uses deductive thinking patterns. Based on the results of research and discussion obtained conclusion that the Public Prosecutor in his demonstration had been using evidence in criminal law cases appropriate with Article 184 Criminal Procedure Code in conjuction (KUHAP) about a legal instrumet of evidence in criminal law consisting of witness testimony, an expert, letter, guidance and a statement defendant however ought not bring in electronic evidence in accordance with Article 5 section (1) with (2) and Article 44 Law No.19 of 2016 change over Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transaction about electronic evidence. In this case, the Public Prosecutor bring in a print out of facebook page`s screenshot which is used to undertake defamation as real evidence not a legal evidence. Nevertheless in Indonesia adopt negatief wettelijk legitimate bewujs theorie which basically that the judge in dropped criminal to someone with at least 2 (two) legal evidence accordingly in this case witness testimony, an expert and a statement defendant are enough to judge dropped criminal.Keywords : Burden of Proof, Public Prosecutor, Defamation, Bill Of Act pn Electronic Information and Transaction

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue