cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Chaerul Risal
Contact Email
chaerul.risal@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282397538921
Journal Mail Official
jurnal.altasyriiyyah@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al Tasyri'iyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 28279255     EISSN : 28279069     DOI : https://doi.org/10.1234/
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al Tasyriiyyah Journal is a journal of state administration law study program, faculty of sharia and law, alauddin islamic state university. Al Tasyriiyyah Journal is a scientific journal that publishes articles related to the study of constitutional law, islamic state law, and various scientific studies in the field of law. Al Tasyriiyyah Journal is published by the State Administration Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Alauddin State Islamic University, Makassar. Al Tasyriiyyah Journal accepts manuscripts or articles in the field of Islamic Law, constitutional law, islamic state law and Law from various academics and researchers, both national and international. The articles published in the journal al treatise are articles that have been reviewed by Bestari Partners or peer reviewers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2022" : 6 Documents clear
Implementasi Pembangunan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Nur Atika
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2022
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.33825

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembangunan desa pada masa pandemi covid-19, bentuk pembangunan desa serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan pada masa pandemi covid-19 di Desa Mappesangka, Kab. Bone perspektif siyasah syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif, teologis normatif dan pendekatan sosiologi yang berusaha mengajak untuk memahami bagaimana bentuk pelaksanaan pembangunan desa yang terjadi dalam masyarakat utamanya dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Data primer dan sekunder ditampilkan sebagai temuan penelitian, diekstraksi untuk mendaptakan informasi yang valid, dan dinterpretasikan. Hasil dalam penelitian ini adalah pembangunan desa pada masa pandemi covid-19 terlaksana dengan baik, adanya bukti pembangunan fisik dan non fisik di Desa Mappesangka, Kab. Bone. Pelaksanaan pembangunan tetap melibatkan masyarakat walapun masyarakat desa tidak berpartisipasi secara maksimal karena pandemi covid-19, Islam memiliki sejarah mengenai wabah dikenal dengan kata waba’ dan ta’un, musibah ta’un yang mengakibatkan banyak orang meninggal dan perdagangan melalui Syam dihentikan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, masa pemerintahannya yang diuji dengan berbagai masalah akibat wabah penyakit tidak menjadikan alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan, pembangunan tetap dilaksanakan dengan cara pengelolaan sumber dan pengeluaran pendapatan. Kata Kunci: Covid-19; Implementasi; Pembangunan Desa
Menilik Konsep Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri : Perspektif Siyasah Syar’iyyah Windi Aulia S
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2022
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.33826

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk-bentuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam perundang-undangan, prosedur perlindungan TKI dalam undang-undang, serta konsep Siyasah Syar’iyyah dalam hal perlindungan TKI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan syar’i, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Bentuk-bentuk perlindungan TKI dalam perundang-undangan yaitu perlindungan TKI pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan seperti pemberian informasi, pembinaan, pengawasan, memberikan bantuan hukum, pemberian fasilitas kepulangan TKI, melakukan pemantauan terhadap kepulangan TKI; 2) Prosedur perlindungan TKI dalam undang-undang yaitu melaksanakan penyuluhan dan rekrutmen, melakukan verifikasi keabsahan dokumen, melaksanakan penelitian perjanjian penempatan, memfasilitasi penyelenggaraan Pembekalan Akhir Penempatan, serta bantuan advokasi bagi TKI; 3) Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah saw memerintahkan untuk memberikan perlindungan yang baik kepada para pekerja seperti perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan upah. Kata Kunci: Perlindungan; TKI; Siyasah Syar’iyyah
Strategi Penerapan Good Governance Pada Pemerintahan Kota Makassar : Kajian Siyasah Shafira Zalsabilah Arifah
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2022
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.33827

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penerapan good governance di pemerintahan kota Makassar, apa yang menjadi faktor penghambat dan peluang penerapan good governance dan bagaimana perspektif siyasah syar’iyyah mengenai good governance. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan normatif syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance di kota Makassar dalam bidang pelayanan publik dilakukan dengan metode pelayanan digital dalam hal pemberian pelayanan terhadap masyarakat, sementara faktor penghambat ditandai dengan masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, serta budaya kerja para pekerja yang masih tergolong lemah, serta faktor peluang ditandai dengan sudah tersedianya sarana fasilitas yang memadai demi menunjang pelayanan terhadap masyarakat di masing-masing kantor pemerintahan kota Makassar, serta adanya dukungan dari masyarakat berupa kritik dan saran mengenai kualitas layanan. Pada prinsipnya, penerapan good governance di pemerintahan akan memberikan dampak utama bagi kemaslahatan masyarakat yang selaras dengan prinsip siyasah syar’iyyah yaitu mashlahah mursalah. Kata Kunci: Good Governance; Pelayanan Publik; Siyasah Syar’iyyah
Kedudukan Partai Oposisi terhadap Keberlangsungan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Abdul Kadir Lafuil; Kusnadi Umar
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2022
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.33828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran partai oposisi terhadap keberlangsungan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan implikasi partai oposisi terhadap keberlangsungan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan syar’i. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan tiga tahapan, yaitu : reduksi data, display data dan editing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan partai oposisi terhadap keberlangsungan demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia menjadi pengaruh besar, karena memberikan stabilitas yang kondusif terhadap jalannya sistem demokrasi Indonesia. Keberadaan partai oposisi dapat memberikan check and balances terhadap pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikontrol dan dikritisi oleh partai yang berada diluar pemerintahan dengan bertujuan untuk mengimbangi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan rakyat itu sendiri. Sebab, partai koalisi yang berada di parlemen tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Dengan demikian, keberlangsungan demokrasi dalam sistem presidesial Indonesia, partai oposisi menjadi alternatif utama dalam menjalankan prinsip check and balances. Terdapat dalam perspektif siyasah syar’iyyah, suatu kebijakan harus bermanfaat dengan mengedepankan kemaslahatan bersama, dan tidak diperuntukkan kepada sekelompok orang. Al-Qur’an dan hadis memerintahkan kepada setiap orang untuk berbuat adil dan jujur dalam menyampaikan amanat. Kata Kunci: Demokrasi; Partai oposisi; Sistem
Efektivitas Kebijakan Desentralisasi terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah Indra Asari; Andi Tenripadang
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2022
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.33829

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektifitas Kebijakan Desentralisasi Terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah di Kab. Polewali Mandar Adapun sub-sub masalah terdiri sebagai berikut. Pertama Bagaimana Konsep Kebijakan Desentralisasi Terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah di. Kab. Polewali Mandar. Kedua Sejauh mana Dampak kebijakan desentralisasi terhadap penyelenggara pemerintah daerah dalam mencapai Kemandiriannya. Ketiga Bagaimana implikasi Kebijakan Desentralisasi terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah di Kab. Polewali Mandar dalam Perspektif Siyasah syar’iyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif lapangan (Field research) dengan pendekatan yuridis, dan siyasah syar’iyyah. Adapun sumber data penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara dan sekunder melalui riset pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan Studi dokumen. Adapun tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: pemerintah daerah di Kab. Polewali Mandar dalam menjalakan desentralisasi sudah dinilai efektif dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016. Tentang Susunan Perangkat Daerah di Kab. Polewali Mandar sejalan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Perda ini bertujuan untuk mengatur kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat daerah, walaupun ada beberapa faktor dalam hal menjalankan pemerintahan otonom, tetapi semua dapat diatasi dengan menjalin kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dengan merujuk kepada kitabullah yakni al-Qura’an dan Sunnah Rasul yang menjelaskan serta menerapkan pemerintahan yang efektif. Berdasarkan hal ini ada beberapa persamaan antara Hukum Tata Negara dan Siyasah syar’iyyah. Maka dari itu tidak bertentangan dalam lingkungan pemerintahan Kab. Polewali Mandar. Implikasi dari penelitian ini, yakni : Diharapkan kebijakan desentralisasi mencapai tingkat keberhasilan daerah dalam menjalankan Desentralisasi didaerah kabupaten dan Pemerintah dituntut serta diwajibkan memiliki perangkat daerah yang mepunyaik kemampuan hard skill dan soft skill agar dapat mencapai sasaran dalam pengambilan kebijakan Kata Kunci: Desentralisasi; Pemerintah Daerah; Kebijakan
Peran Whistleblower Dalam Menyingkap Kejahatan: Eksistensi dan Perlindungan M. Chaerul Risal
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2022
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.34705

Abstract

Persoalan whistleblower merupakan persoalan yang menarik sekaligus pelik dalam konsepsi dan dimensi legalisasi. Perlu keseriusan aparat dalam melindungi para whistleblower terhadap ancaman yang membahayakan dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi pengaturan whistleblower dalam hukum di indonesia dan sejauh mana peranan serta perlindungan yang diberikan kepada whistleblower. Penelitian yang digunakan termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan whistlelower secara tekstual dan eksplisit diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan juga mengatur mengenai pelapor secara khusus, seperti Pelapor Tindak Pidana Korupsi, Pelanggaran HAM Berat, Pencucian Uang, Narkotika, dan Terorisme. Dalam konteks Perlindungan bagi whistleblower merupakan hal yang essensial untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana. Perlindungan yang diberikan tidak hanya terbatas pada kerahasiaan identitas, melainkan juga mendapat tempat yang aman (safe house), pelayanan atau pendampingan psikologis, penjaminan akses komunikasi, penanggungan biaya hidup selama masa perlindungan, mendapat keringanan hukuman bagi pengungkap fakta yang terlibat, perlindungan terhadap pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya. Kata Kunci: Eksistensi; Perlindungan Hukum; Whistleblower

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2025): VOLUME 5 ISSUE 1, JUNE 2025 Vol 4 No 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, DECEMBER 2024 Vol 4 No 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, JUNE 2024 VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023 VOLUME 3 ISSUE 1, JUNE 2023 VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2022 VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2022 VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2021 VOLUME 1 ISSUE 1, JUNE 2021