cover
Contact Name
Adhitya Widya Kartika
Contact Email
adhityawidyakartika@ymail.com
Phone
+6285234982615
Journal Mail Official
vsj@upnjatim.ac.id
Editorial Address
Jl.Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294 Tel / fax : 085234982615 / 085234982615
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN : 27223302     EISSN : 27223299     DOI : https://doi.org/10.33005/vsj.v1i1
Core Subject : Social,
Fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dikaji namun tidak terbatas pada Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 93 Documents
Sosialisasi Legal Standing Pemohon dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Urgensinya dalam Pengujian Undang-Undang Ciptakerja Sofia Azizah; Eli Soviatun; Vivi Yunita; Shafa Nurlaili Rosida; Aisha Sofia Chandra Maharani; Khoirul Budiarto
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menjalani kehidupan di suatu negara berdaulat pasti tidak terlepas pada suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur jalannya kehidupan. Terdapat Undang-Undang yang mengatur dengan cakupan banyak aspek, dan salah satunya kami menyoroti kepada Undang-Undang terkait Cipta Kerja karena menuai permasalahan yakni dinilai merugikan untuk pekerja. Maka kami menganalisis terkait putusan Nomor 41/PUU-XXI/2023 Terkait Undang-Undang Cipta kerja yang mana Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KBBSI) menjadi pemohon atas putusan, dimana Hakim dalam hal ini membenarkan adanya Legal Standing tetapi tidak mengabulkan atas permohonan pihak KBBSI. Bagaimana dapat terjadi penolakan oleh hakim terhadap perkara yang diajukan oleh pemohon sedangkan pada Legal Standing terkait syarat formal dan formil telah terpenuhi. Tujuan kami pada pembahasan artikel ini adalah bagaimana agar seorang pemohon yang nantinya memiliki Legal Standing. Tidak cukup hanya memiliki namun mengetahui terdapat syarat dan elemen yang harus terpenuhi, seperti adanya cedera atau kerugian (IInjury-in-Fact, lalu dengan adanya Hubungan Kausal (Causal Connection) Pasal 51 UU No.24 Tahun 2003 Tentang MK, dan keringanan hukum yang dapat ditanggulangi (Redressability) yang berkesesuaian dengan Pasal 13 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 Tentang MK. Kami menggunakan metode analisis dengan sumber data didapatkan dengan cara studi kepustakaan (library research) yang memberikan penjelasan terhadap topik, berupa Undang-Undang, literatur, dokumen-dokumen, catatan, jurnal, dan pendapat para ahli terkait permasalahan yang dibahas. Kami bermitra dengan Bapak Khoirul Budiarto, S.H selaku Lurah Kelurahan Siwalankerto, sehingga sosialisasi kami selenggarakan di Balai Kelurahan Siwalankerto dengan target audien warga masyarakat Siwalankerto. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai Legal Standing seperti apa, bagaimana pengajuannya, siapa saja yang berhak mengajukan permohonan ke MK. Sehingga, sosialisasi ini efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terkait Legal Standing.
Implikasi Kerugian Hak Konstitusional: Peningkatan Pemahaman Hukum dan Sosio-Politik untuk Karang Taruna PETIR Pusaka Bintang Sakti; Dewa Ayu Fitri Arani; Viorenza Faerry Nisa Soeratman; Ryan Nata Nagasha Suzena; Mega Tita Nurwahyuni; I Gede Adi Adwitiya
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang pengambilan judul "Implikasi Kerugian Hak Konstitusional: Peningkatan Pemahaman Hukum dan Sosio-Politik untuk Karang Taruna PETIR" didasarkan pada pentingnya pemahaman dan kesadaran akan hak konstitusional di kalangan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Isu hukum yang diangkat adalah rendahnya pengetahuan dan kesadaran mengenai hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945 di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan Karang Taruna Petir. Persoalan hukum yang dihadapi meliputi pelanggaran hak-hak dasar warga negara dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai, yang berdampak pada ketidakadilan sosial dan ketidakstabilan politik. Sosialisasi ini penting karena dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemuda, memperkuat perlindungan hak konstitusional, dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tema-tema utama terkait kesadaran hak konstitusional dan dampak sosio-politiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman anggota Karang Taruna Petir mengenai hak-hak konstitusional mereka, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dan partisipasi dalam proses politik. Kesimpulannya, program sosialisasi ini efektif dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemuda, serta memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sosial dan politik di masyarakat.
Tinjauan Kritis Terhadap Penafsiran Historis dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Antara Ketertutupan dan Keadilan Gregorius Ringo Putra Wibowo; Naufal Tsabita Syarifanda; Ahmad Aqil Dzakki Bintang Kurniawan; Ahmad Sa'id Mustofa
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tinjauan kritis terhadap penafsiran historis dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah studi mendalam yang mengeksplorasi hubungan antara prinsip ketertutupan dan keadilan dalam konteks prosedur hukum konstitusional. Dalam konteks ini, penafsiran historis menjadi sorotan karena dampaknya terhadap integritas proses hukum acara dan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini menyelidiki sejauh mana praktik penafsiran historis mencerminkan nilai-nilai keadilan dan apakah tingkat ketertutupan dalam proses tersebut mempengaruhi akses terhadap keadilan. Dengan menganalisis argumen pro dan kontra, serta merujuk pada studi kasus yang relevan, artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang pentingnya mempertimbangkan keseimbangan antara ketertutupan dan keadilan dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Page 10 of 10 | Total Record : 93