cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adhitya Widya Kartika
Contact Email
adhityawidyakartika@ymail.com
Phone
+6285234982615
Journal Mail Official
vsj@upnjatim.ac.id
Editorial Address
Jl.Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294 Tel / fax : 085234982615 / 085234982615
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
ISSN : 27223302     EISSN : 27223299     DOI : https://doi.org/10.33005/vsj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dikaji namun tidak terbatas pada Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 88 Documents
 5   6   7   8   9 
Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Olga Divana Zhafirah Kusuma Puteri; Nadiva Amelia; Syafa Luna Rahmadanti; Afril Trianto Wicaksono; Maskuri
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v4i2.223

Abstract

Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi judul makalah ini dikarenakan memperkuat objektivitas dan juga kredibilitas Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. Selain itu, kedudukan hukum memberi kepastian hanya pihak yang punya hak konstitusional yang dilanggar yang bisa mengajukan pengujian. Serta kedudukan hukum (legal standing) ialah aspek fundamental pada pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Isu hukum yang diangkat yaitu tentang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi secara lebih mendalam. Selain itu pada artikel ini kami juga membahas persoalan hukum seperti mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi di berbagai aspek dan juga wewenang Mahkamah Konstitusi RI pada perlindungan hak konstitusional warganya. Oleh karena itu penting untuk diadakan sosialisasi terkait topik ini melalui metode yuridis normatif dan pendekatan kasus melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Sosialisasi ditujukan pada pemuda dan pemudi karang taruna Ds. Kesamben Wetan RT. 04, Driyorejo, Gresik dan dilakukan via zoom meeting dengan bermitra dengan ketua karang taruna Ds. Kesamben Wetan. Menurut pandangan kami, topik yang kami sosialisasikan masih tergolong baru didengar di telinga beberapa pemuda dan pemudi, sehingga kami membuka beberapa slot untuk sesi tanya jawab saat sosialisasi dilakukan. Dengan dilakukannya sosialisasi mengenai “Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” hasil yang kami lihat yaitu para peserta sosialisasi dapat mendapatkan ilmu dan pandangan baru mengenai urgensi kedudukan hukum pada pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, dampaknya dalam berbagai aspek, dan juga tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi secara lebih mendalam. Artikel ini menyimpulkan bahwa persyaratan kedudukan hukum yang ketat sangat penting untuk menegakkan keadilan konstitusional, melindungi hak-hak individu, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara sehingga sosialisasi dapat membantu beberapa orang untuk dapat mempelajari dan memahami hal ini secara lebih mendalam.
Sosialisasi Kepada Organisasi Sie Kerohanian Islam Sekolah Menegah Atas 17 Tentang Pengajuan Ad Informandum Judicem di Dalam Mahkamah Konstitusi Ghazy Giovani Rahman; Shifa Adji Nur Anggraini; Aurathalia Griselda; Naufal Rafif Syahrian; Vidi Salman Alfarisi Evandri; Zidan Hermawan
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v4i2.224

Abstract

Abstrak Pada artikel ini kami mengambil judul tersebut karena agar anggota SKI SMA 17 Agustus 1945 mengetahui tentang peran pengajuan ad informandum judicem dalam mahkamah konstitusi, dan para anggota SKI SMA 17 Agustus 1945 merupakan objek hukum dan saat mereka telah cakap hukum dan menjalani persidangan di mahkamah konstitusi mereka bisa tahu langkah langkah di persidangan Mahkamah Konstitusi. Pembuatan makalah ini bertujuan untuk menginformasikan kepada Anggota SKI tentang peran pihak dalam pengajuan ad informandum dalam persidangan mahkamah konstitusi. Isu hukum yang kami angkat pada artikel ini adalah bagaimana ad informandum diatur dalam hukum dalam hukum acara mahkamah konstitusi apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang memberikan keterangan tambahan, bagaimana ad informandum judicem berkontribusi terhadap proses pengambilan keputusan di mahkamah konstitusi. Menurut kami sosialisasi ini penting karena bisa meningkatkan pemahaman publik tentang prosedur pengajuan ad informandum. Pembuatan artikel ini dengan metode pengabdian dengan cara sosialisasi kepada organisasi SKI (Sie Kerohanian Islam) SMA 17 Agustus 1945, organisasi SKI sekaligus menjadi mitra kami dalam sosialisasi. Kemudia hasil dari sosialisasi ad informandum judicem Kami juga menyediakan kuesioner evaluasi untuk mereka tentang sosialisasi dari kami dan hasil yang didapat adalah keaktifan bertanya para anggota SKI dan tanggapan mereka tentang sosialisasi dari kelompok kami yang menurut mereka sudah cukup baik. Untuk kesimpulannya adalah Ad informandum judicem merupakan pernyataan yang disampaikan dalam sidang MK oleh pihak yang terkait dengan perkara tapi tidak berkepentingan secara langsung,dan berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi juga memperbolehkan individu atau kelompok masyarakat untuk mengajukan permohonan dengan syarat adanya kerugian konstitusi.
Sosialiasi Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Nadya G. S. Tampubolon; May Lany Putri Carrlyn Hondro; Astri Glorya Pasaribu; Moch. Rafli Wahyu Dwi Saputra; Taqiyyah Rihhadatul Aisyah Diast Sukarta; Muhammad Muhandis Akbar
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v6i1.233

Abstract

Abstrak Fenomena yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah fenomena keprihatinan terhadap meningkatnya konten penyiaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, etika, dan moral, yang dapat merugikan pada anak-anak dan   remaja. UU No. 32/2002 yang bertentangan Penyiaran, khususnya Pasal 48 ayat (4) huruf e, memerlukan penafsiran yang jelas agar dapat melindungi hak konstitusional yang diatur didalam UUD NRI 1945. Pengujian Pasal 48 ayat (4) huruf e UU No. 32/2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28B (2), Pasal 28C, dan Pasal 28F UUD NRI 1945 mengangkat isu hukum tentang ketidakjelasan perlindungan terhadap anak dan remaja dari konten penyiaran yang tidak sesuai. Persoalan hukum utama adalah apakah ketidakjelasan dalam Pasal 48 ayat (4) huruf e dapat menyebabkan kerugian konstitusional bagi anak-anak dan remaja, serta bagaimana undang-undang tersebut dapat diperjelas untuk memberikan perlindungan yang efektif.  Sosialisasi mengenai pentingnya penafsiran yang jelas dari pasal-pasal yang ada dalam UU No. 32/2002 sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga penyiaran tentang perlindungan hak-hak anak dan remaja.  Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah analisis hukum terhadap ketentuan yang ada dan pelaksanaan sosialisasi di beberapa sekolah menengah atas.  Sosialisasi ini dilakukan dengan bermitra dengan Karang taruna dusun guyangan dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Hasil sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman di kalangan peserta tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak dan remaja dalam konten penyiaran. Peserta juga menjadi lebih kritis dalam menyikapi konten yang disiarkan oleh media. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya penafsiran yang jelas dari Undang-Undang Penyiaran untuk melindungi hak-hak konstitusional anak dan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan HAM.
Sosialisasi Peranan Uji Formil Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Aqila Shanza Ammara; Auroria Salsabila Aprialy Winardi; Putri Tiara Sari; Akbar Avatar; Eric Andhika; Amirul Fahmi Yusuf
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v5i2.239

Abstract

Abstrak Mahkamah Konstitusi memiliki peranan vital dalam mengawal konstitusi serta memastikan keadilan konstitusional bagi masyarakat. tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dua hal. Pertama, peranan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil. Kedua, memaparkan Pengaturan dan urgensi praktik pengujian formil undang-undang oleh mahkamah konstitusi. Metode yang penulis gunakan dalam menulis karya tulis ini menggunakan metodologi pendekatan deskriptif kualitatif dengan pemuatan data-data melalui data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal atau penelitian yang telah ada baik berupa kutipan atau hasil analisa. Tulisan ini juga di dukung dengan dilakukannya sosialisasi mengenai pernanan uji formil Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan keadilan konstitusional. Sehingga melalui data-data dan pemaparan sosialisasi tersebut penulis dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam masalah yang diangkat ini. Hasil penelitian menunjukkan dan membantah stigma bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji secara materiil tetapi juga pengujian formil.Dengan menggunakan pendekatan K.C Wheare, Undang-Undang Dasar juga mengakomodir kesejajaran antar Lembaga negara untuk menciptakan keadilan konstitusional.
Sosialisasi Kepada Warga Kampung Krukah Mengenai Pentingnya Alat Bukti Digital Saskia Aisyah Putri; Nabila Aura; Lely Febriana; Safaneira Annisa Putri; Dian Putri Maharani; Eko Retno Agustine
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v5i2.263

Abstract

Abstrak Pembuktian dengan alat bukti digital dalam proses persidangan telah menjadi isu penting dalam konteks penegakan hukum konstitusional. Dalam era digital saat ini, bukti digital seperti pesan teks, email, dan rekaman video menjadi elemen kunci dalam banyak kasus hukum.  Tantangan teknis dan hukum muncul seiring dengan penggunaan bukti digital, memperkuat urgensi adopsi pengaturan yang ketat dan terperinci. Pentingnya mengetahui Alat Digital yang telah diatur di perundang-undangan sehingga sosialisasi harus diadakan demi kepentingan masyarakat. Sosialisasi dilakukan di Balai RW 09 Kampung Krukah, Ngagel Rejo, Bratang, Surabaya kepada warga setempat, dan kami bermitra kami bermitra dengan Ibu Eko Retno Agustine selaku Ketua RT 02 Kampung Krukah. Hasil sosialisasi  menunjukkan bahwa pemeriksaan yang cermat terhadap bukti-bukti digital adalah penting untuk memastikan keadilan dalam proses persidangan. Sosialisasi ini menyajikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan urgensi pentingnya pemeriksaan alat bukti digital dalam persidangan, serta implikasinya terhadap penegakan hukum konstitusional. Pemeriksaan yang cermat terhadap alat bukti digital menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dalam proses persidangan. Implikasi terhadap penegakan hukum konstitusional tidak dapat diabaikan. Hak asasi individu, seperti hak atas privasi dan hak untuk tidak disalahkan secara sembarangan, harus terjamin dalam setiap tahap proses hukum. Dalam konteks bukti digital, perlindungan terhadap hak-hak ini menjadi semakin menantang karena sifat yang seringkali abstrak dan kompleks dari teknologi digital.
Sosialisasi Hukum: Pencegahan Judi Online di Kelurahan Babat Jerawat Sutrisno; Hervina Puspitosari; Waluyo
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v6i1.271

Abstract

Abstrak Perkembangan judi online semakin pesat dan merambah ke berbagai kalangan masyarakat, termasuk di Kelurahan Babat Jerawat. Fenomena ini menimbulkan dampak yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan sosial serta memiliki implikasi hukum yang serius. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap risiko dan sanksi hukum judi online menjadi faktor utama maraknya praktik ini. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online serta sanksi yang berlaku.Metode yang digunakan meliputi seminar interaktif, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif baik cetak maupun digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif judi online serta strategi pencegahannya. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan risiko hukum dan sosial yang ditimbulkan serta dapat berperan aktif dalam mencegah penyebarannya.
Tantangan Hukum dalam Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Perundangundangan: Pendekatan Objek, Subjek, dan Waktu Rafi Nuh Aqmal; Mochammad Davanna Rizki; Ilham Ilmansyah Cinta Adinda; Mochamad Rafli Putra Hariono; Muhammad Rafly Ainur Rizky; Muhammad Mahameru Abidin
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v4i1.114

Abstract

Permasalahan utama dari kasus ini adalah kurangnya pemahaman serta literasi dari masyarakat sehingga Penulis mengangkat isu ini dan memberi sosialisasi untuk membantu masyrakat agar lebih memahami hak konstitusional sebagai warga negara indonesia, Penulis memilih mahasiswa Teknik Informatika ITATS sebagai audiens karena Penulis merasa bahwa yang berkecimpung di dunia teknologi mengetahui apa hak konstitusional yang dimiliki tujuan penulisan ini untuk memberikan pemahaman bagi pembaca tentang hasil penelitian yang telah Penulis lakukan lewat sosialisasi pengujian perundang-undangan menurut pendekatan subjek objek dan waktu serta sebagai pemenuhan nilai mata kuliah hukum acara MK; analisis project ini menggunakan teori kualitatif dengan sampel responden Himpunan Mahasiswa (HIMA) Teknik Informatika ITATS serta pengambilan sampelnya menggunakan sampling incidental dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi setelah dilakukan penelitian tidak sedikit mahasiswa yang kurang peduli terhadap hak konstitusionalnya dikarenakan tidak merasakan dampak secara langsung dan merasa apabila kepentingannya tidak terganggu maka tidak peduli Penulis sebagai mahasiswa dan warga negara indonesia sudah sepatutnya untuk mengetahui apa saja hak hak konstitusional agar keberlangsungan dalam bernegara bisa berjalan lebih baik karena masyarakat merupakan kontrol langsung dari pemerintah atau legislasi yang menentukan undang-undang yang tidak hanya mengikat pada yang berkepentingan namun kepada seluruh warga negara.
Pengujian Undang-Undang Terhadap Konstitusi: Tinjauan Proses Persidangan dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia Faradiba Mustika Nugraheni; Sadewa Wenas Arkananta; Nabilah Valda Alisyah; Hauna Visabella Kusawa; Annisa Firdausiah; Asnan Wahyudi
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v4i1.147

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam perihal proses pengujian undang-undang (UU) terhadap konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Hal ini termasuk mekanisme pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, persidangan, musyawarah dan pengambilan putusan, serta pengucapan putusan, Implikasi proses pengujian Undang – Undang terhadap sistem hukum di Indonesia. Dan juga pembahasan mengenai isu hukum terkait proses pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai batas usia wakil calon presiden. Makalah ini akan membahas berbagai argumen yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang terlibat, baik yang pro maupun kontra terhadap batas usia tersebut. Penulisan ini didasari dengan melakukan sosialisasi. Yang kita dapat simpulkan bahwa masyarakat indonesia masih ada yang belum mengetahui tentang pengujian undang – undang terlebih dengan adanya isu pengujian undang undang mengenai batas usia dari calon presiden dan calon wakil presiden. Diharapkan dengan adanya penulisan serta penelitian ini masyarakat akan lebih memperhatikan serta lebih memahami apa itu pengujian undang undang dan untuk apa pengujian undang undang dilakukan, karena hal ini sangat penting untuk kenegaraan serta berjalannya konstitusi di negara kita dan juga apakah undang undang ini memberi dukungan kepada kita atau malah memberikan kerugian kepada kita maka dengan adanya penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Page 9 of 9 | Total Record : 88

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 2 (2022): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 1 (2022): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2021): Veteran Society Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2021): Veteran Society Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2020): Veteran Society Journal Vol 1 No 1 (2020): Veteran Society Journal Vol. 1 No. 1 (2020): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat More Issue