cover
Contact Name
Linda Efaria
Contact Email
jurnal.litjak@kemdikbud.go.id
Phone
+6287887655756
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 224 Documents
LITERASI INFORMASI: KEMAMPUAN PENTING ABAD 21 DAN PEMETAANNYA DI SEKOLAH DALAM MENGHADAPI ASESMEN NASIONAL Mustofa, Zainul
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 15 No 2 (2022)
Publisher : Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpkp.v15i2.393

Abstract

Students as the nation’s next generation are expected to master information literacy, but unfortunately, false information is still circulating even though there is a preventive program such as “Gerakan Literasi Sekolah” (or School Literacy Movement). This study aims to describe the initial profile of students’ information literacy in the global era to prepare for the implementation of the national assessment. The subjects of the study were 105 Vocational High School (SMK) students in the Bululawang District. Quantitative descriptive research was conducted to map students’ information literacy skills. The study found that the average result for students’ information literacy skill was in the category of needing special intervention with a score of 34.4. Furthermore, there was no significant difference between the information literacy skill of male and female students. Moreover, the students’ information literacy skill was divided into three categories, i.e.: 1) need special intervention (62.9%), 2) basic (30.5%), and 3) proficient (6.7%). The lack of information literacy skill was resulted from their tendency to use assumptions or intuition rather than absorbing and managing the information. Based on these data, it is essential to improve the quality of students’ literacy skills by improving the facilities, programs, and evaluation of the School Literacy Movement. 
BIJAKAN PENDIDIKAN UNTUK ANAK-ANAK KANKER DAN TUMOR Qolbi, Satria Kharimul
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 14 No 1 (2021)
Publisher : Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpkp.v14i1.395

Abstract

Education in Indonesia is regulated in a law which mandates that basically every human being has the right to fulfill education. Humans here mean everyone despite different ethnicities, races or religions, or even age. Everyone has the right to get education. This includes children who were diagnosed with cancer and tumor. The education of children with cancer and tumor needs to be considered with policies that are formulated and made specifically. This research was conducted with data collection methods in the form of interviews and documentation, which were then analyzed through data reduction, data assessment, and data verification. Data verification was carried out at a social foundation that serves children with cancer, namely Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (Indonesian Cancer Child Care Foundation), which has a program called My school, focused on the fulfillment of education for children diagnosed with cancer. The foundation was chosen to be a source of data in making appropriate policies for children with cancer, because with its 14-year career, YKAKI has contributed to the education of cancer children. Through problem formulation, forecasting, and recommendations, it was found that several things could be managed, including the hospital education system (hospital schooling), a special curriculum for children with cancer and tumor, the learning process for children with cancer and tumor, teachers for children with cancer and tumor, facilities that adapt the physical abilities of children with cancer and the continuity of education for children with cancer. From various points, it is concluded that a policy that focuses on the education of children with cancer and tumor is urgently needed. Pendidikan di Indonesia diatur dalam undang-undang yang mengamanatkan bahwa pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak dalam memenuhi pendidikan. Manusia di sini tidak memandang suku, ras atau agama yang berbeda, atau bahkan usia dari kecil sampai tua. Semua memiliki hak dalam pendidikan. Tidak luput juga anak-anak yang terdiagnosis kanker dan tumor. Oleh karena itu, pendidikan anak-anak dengan penyakit kanker dan tumor perlu diperhatikan dengan kebijakan-kebijakan yang disusun dan dibuat khusus. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui reduksi data, pengkajian data, dan verifikasi data. Verifikasi data dilakukan di yayasan sosial yang melayani anak-anak kanker yaitu Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dengan programnya sekolah-ku, yaitu pemenuhan pendidikan untuk anak-anak yang terdiagnosis kanker. Yayasan tersebut dipilih menjadi sumber data dalam pembuatan kebijakan yang tepat untuk anak-anak kanker, karena dengan kiprah yang sudah mencapai 14 tahun, YKAKI sudah memberikan kontribusi dalam memenuhi pendidikan anak-anak kanker. Melalui perumusan, forecasting, hingga rekomendasi kebijakan, ditemukan bahwa beberapa hal dapat menjadi pilihan, antara lain sistem pendidikan rumah sakit (hospital schooling), kurikulum khusus anak-anak kanker dan tumor, proses belajar anak-anak kanker dan tumor, guru-guru untuk anak-anak kanker dan tumor, fasilitas yang menyesuaikan kemampuan fisik anak-anak kanker dan keberlanjutan pendidikan anak-anak kanker. Dari berbagai telaah, disimpulkan bahwa sebuah kebijakan yang tertuju pada pendidikan anak anak kanker dan tumor sangat diperlukan.
EVALUASI SISTEM PENYIAPAN GURU UNTUK MENGAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR Sili Sabon, Simon; Widodo
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 14 No 1 (2021)
Publisher : Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpkp.v14i1.429

Abstract

This study aims to analyze: (i) the teacher education system, (ii) the accreditation status of teacher’s colleges and study programs, (iii) the fulfillment of lecturer standards, (iv) the quality of student input, and (v) the quality of student internships. Study approach is a mix of quantitative and qualitative. The study utilizes secondary data from Higher Education Database and National Accreditation Board for Higher Education. Also used is survey data with students in four institutions around Jakarta. The study findings show that the teacher education system has changed for the better, but has not been implemented strictly. Previously, graduates of undergraduate education could immediately become teachers, but after the issuance of Minister of Education and Culture Regulation No 87/2013, a bachelor of education must take Teacher Professional Education first if he wants to become a teacher. Another study finding is that most of the study programs have not been accredited. Some study programs that have been accredited, only get a C grade. Regarding the standard of lecturers, some teacher’s colleges have met the minimum standard of having a master’s degree for lecturers. The number of lecturers at certain teacher’s colleges is excessive so that the workload is less than the standard. The quality of student input is quite good. Most students feel that they have had sufficient experience during their internship. The study 50 recommends that the ministry and teacher’s colleges apply Minister of Education and Culture Regulation No 87/2013 to produce professional teachers. The Ministry of Education and Culture must work closely with local governments so that teacher recruitment only accepts the graduates from teacher professional education. Teacher professional education must prioritize quality by only accepting graduates with Bachelor’s degree in education. If there is a study program that does not meet the requirements, it should be proposed to have its operational permit terminated. Studi ini bertujuan menganalisis: (i) sistem pendidikan keguruan, (ii) status akreditasi lembaga pendidikan keguruan dan program studi, (iii) pemenuhan standar dosen, (iv) mutu input mahasiswa, dan (v) mutu magang mahasiswa. Pendekatan studi menggunakan campuran kuantitatif dan kualitatif. Studi memanfaatkan data sekunder dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Digunakan pula data survei dengan mahasiswa di empat lembaga di sekitar Jakarta. Temuan studi menunjukkan bahwa sistem pendidikan keguruan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, namun belum diimplementasikan secara ketat. Sebelumnya lulusan sarjana pendidikan bisa langsung menjadi guru, namun setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87/2013, seorang sarjana pendidikan harus mengikuti Pendidikan Profesi Guru terlebih dahulu jika ingin menjadi guru. Temuan studi lainnya yaitu sebagian besar program studi belum terakreditasi. program studi yang sudah terakreditasi, sebagian hanya memperoleh nilai C. Terkait standar dosen, sebagian lembaga pendidikan keguruan sudah memenuhi standar minimal berpendidikan pasca sarjana. Jumlah dosen pada lembaga pendidikan keguruan tertentu berlebih sehingga beban kerjanya kurang dari standar. Mutu input mahasiswa sudah cukup baik. Sebagian besar mahasiswa merasa telah mendapat pengalaman memadai dari magang. Kajian merekomendasikan agar kementerian dan lembaga pendidikan keguruan menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87/2013 untuk menghasilkan guru profesional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bekerja sama dengan pemerintah daerah agar rekrutmen guru hanya menerima lulusan pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru harus mengutamakan mutu sehingga hanya menerima lulusan sarjana pendidikan. Jika ada program studi yang tidak memenuhi persyaratan, sebaiknya diusulkan untuk dihentikan ijin operasionalnya.
PETA MUTU SATUAN PENDIDIKAN DI INDONESIA (Studi Pilotting Project akreditasi 2020) Karwono, H; Susetyo, Budi
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 14 No 1 (2021)
Publisher : Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpkp.v14i1.434

Abstract

The 2020 school accreditation instrument (IASP2020) has changed the paradigm from accreditation as simply fulfilling administrative requirements to performance-based evaluation. IASP2020 focuses on measuring the quality of graduates, the learning process, quality of teachers, and school management. This research aims to examine the roadmap of education quality by type, level and area, and performance quality based on the accreditation components in IASP 2020 and the challenges to attain higher education quality. The data analyzed were the results of the piloting accreditation conducted by Board of National Accreditation for Schools/Madrasas (BAN-S/M) in 2020 on 4817 schools and madrasas. Sample selection was done through quota sampling. The results concluded that the majority of schools were accredited B. Senior High Schools (SMA) had better accreditation rating compared to other levels. In contrast, Elementary Schools/Madrasas (SD/MI) had the fewest A accreditation rating. Quality between provinces vary widely. DKI had the highest percentage of A rating while the lowest is NTT. The teacher quality component had the lowest score compared to the other three components. The factors causing the low quality at SD/MI were the students' low ability to communicate effectively, think critically in problem-solving and the lack of teachers’ initiative to carry out sustainable professional development. The low quality of SMK was due to the lack of graduates who were able to obtain competency certificates from the Professional Certification Institute, the poor management of the production unit/business center/techno park, and the lack of teachers who apply the results of training in the learning process. Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 (IASP2020) mengubah paradigma penilaian akreditasi dari berbasis pemenuhan administratif menjadi berbasis kinerja. IASP2020 fokus mengukur komponen mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji peta mutu pendidikan berdasarkan jenis, jenjang dan wilayah serta kinerja komponen mutu dan faktor kendala pencapaian mutu berdasarkan hasil IASP2020. Data yang dianalisis berasal dari hasil piloting yang dilakukan oleh BAN-S/M tahun 2020 terhadap 4817 sekolah dan madrasah. Sekolah sampel pada piloting ini dipilih melalui sampling kuota, yang terwakili di seluruh provinsi, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa mayoritas sekolah/ madrasah terakreditasi B. SMA memiliki peringkat akreditasi lebih baik dibandingkan dengan jenjang lainnya, sebaliknya SD/MI memiliki jumlah peringkat akreditasi A terkecil. Mutu antar provinsi sangat bervariasi. Provinsi DKI memiliki jumlah peringkat A terbanyak sedangkan terendah adalah NTT. Komponen mutu guru memiliki skor paling rendah dibandingkan tiga komponen lainnya. Faktor penyebab rendahnya mutu jenjang SD/MI adalah masih rendahnya kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara efektif, berpikir kritis dalam pemecahan masalah, dan inisiatif guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Rendahnya mutu SMK terletak pada kurangnya lulusan yang memperoleh sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikat Profesi, pengelolaan unit produksi/business center/technopark belum baik, dan rendahnya guru yang menerapkan hasil pelatihan dalam proses pembelajaran.
PENINGKATAN DAYA SAING LULUSAN MELALUI NUDGING JURUSAN DAN PERKULIAHAN DALAM SITUS PERGURUAN TINGGI INDONESIA Lie, Luther
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 14 No 1 (2021)
Publisher : Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpkp.v14i1.437

Abstract

Nudging majors and courses may increase the  ompetitiveness of Indonesian graduates. In order to nudge them, university corporations shall provide the characteristics of majors and courses on their websites. This paper will discuss the value of choice and an understanding of choice in decision-making, the impact of choosing wrong majors on the competitiveness of graduates, and the relation between law and human development. This paper will examine the existing laws and regulation proposal on the provision of the characteristics of majors and courses on the university corporation websites in Indonesia. The research is based on laws and regulations on education and public information related to such information provision and supported by website samples from various university corporations in Indonesia and overseas. The author proposes the government to regulate a Minister of Research, Technology and Higher Education Regulation that requires university corporations in Indonesia to provide the characteristics of majors and courses on their websites to increase the competitiveness of Indonesian graduates. With the availability of the characteristics of majors and courses, prospective students may know and understand better the available majors and its learning materials. This knowledge and understanding will empower prospective students to choose majors that align with their interests and talents. Peningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi di Indonesia dapat dilakukan melalui nudging jurusan dan mata kuliah. Untuk melaksanakan nudge jurusan dan mata kuliah, perguruan tinggi wajib menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam situsnya. Karya tulis ilmiah ini akan membahas pentingnya pilihan dan pemahaman akan pilihan dalam pengambilan keputusan, dampak kekeliruan pilihan jurusan terhadap daya saing lulusan, dan keterkaitan pengaturan dengan pembangunan sumber daya manusia. Karya tulis ilmiah ini akan mengkaji pengaturan yang ada dan usulan pengaturan tentang penyediaan informasi jurusan mata kuliah dalam sistem elektronik perguruan tinggi diIndonesia. Penelitian didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan informasi publik terkait dengan penyediaan informasi tersebut dan didukung dengan sampel situs pelbagai perguruan tinggi di Indonesia dan mancanegara. Penulis mengusulkan pemerintah untuk mengatur suatu Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mensyaratkan perguruan tinggi di Indonesia untuk menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik untuk meningkatkan daya saing lulusan Indonesia. Dengan ketersediaan informasi jurusan dan mata kuliah, calon mahasiswa dapat mengetahui dan memahami secara lebih jelas tentang jurusan yang tersedia dan materi ajar dalam suatu jurusan. Pengetahuan dan pemahaman ini akan memampukan calon mahasiswa untuk memilih jurusan yang selaras dengan minat dan bakatnya.
I MPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM KREDIT SEMESTER DI SMA NEGERI 1 LAWANG Jumad, Jumad
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 14 No 2 (2021)
Publisher : Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpkp.v14i2.493

Abstract

The purpose of this research is to describe the implementation of semester credit sistem at SMA Negeri 1 Lawang. This means the research aims to find out how the semester credit sistem is applied at SMA Negeri 1 Lawang, the obstacles, and the efforts made to overcome them. This is policy research that uses a qualitative approach. Data collection methods used in this study were interviews, observations, document and archive studies. The informants in this study were the principal, vice principal in curriculum, teachers, school committees, and students. The data were analyzed using descriptive analysis following the stages of data reduction, data presentation, making conclusions and verification. The results of this study indicate that the application of the semester credit sistem at SMA Negeri 1 Lawang is a new semester credit sistem and its application is in accordance with the Regulation of Ministry of Education and Culture (Permendikbud) Number 158 of 2014. The obstacles faced in implementing the semester credit sistem were the lack of teacher commitment and support from parents whose children belong to the fast-learning group. Efforts made to overcome the problems were to choose teachers who had strong commitment and to conduct dissemination to parents and employing a statement letter.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISWA PUTUS SEKOLAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT RD, Rita Diana
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 14 No 2 (2021)
Publisher : Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpkp.v14i2.497

Abstract

One of the targets aimed by the Smart Indonesia Program through the implementation of the 12-year Compulsory Education in the National Mid-Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019 is to increase the education continuation rate which is marked by an increase in the average years of schooling and a decrease in the dropout rate. The dropout rate reflects school-age children who are no longer in school or who have not completed a certain level of education. The purpose of this study is to identify the factors that influence students dropping out of school. The data used is from the 2019 national socio-economic survey of West Sumatra Province, and the analysis method uses survival analysis with the Cox regression approach. The results show that the factors of residence, working/not working, receiving Rastra social assistance, taking care of the household, ever/never been married, status in the household, and the head of the household’s job affect the failure of a student to stay in school in West Sumatra Province in 2019. In addition, residents aged 15 years and above who live in rural areas, work, do not receive Rastra social assistance, take care of the household, have been married, are not in the nuclear family, having a household head who works in the agricultural sector have a significant decrease in the education survival rate at high school level. 
SEKOLAH RUMAH SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENDIDIKAN INFORMAL: LEGALITAS DAN RAGAM PENDEKATAN PEMBELAJARANNYA Siddiq, Mohammad; Salama, Hartini
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 14 No 2 (2021)
Publisher : Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpkp.v14i2.508

Abstract

The reality of homeschooling as a choice for parents in providing education to children is one of the efforts to solve various educational problems that exist in society. However, the legality of home education and the learning approach has become a significant issue. With a descriptive qualitative approach, this research reveals the legal aspects and the various learning approaches of home education. Regarding the legality of homeschooling, the government should carry out the mandate of the Constitution, ensuring that every citizen receives a proper education, as stated in Article 31 of the 1945 Constitution, which is further elaborated in Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, Government Regulation Number 57 of 2021 concerning National Education Standards, and Regulation of the Minister of Education and Culture Number 129 of 2014 concerning Home Schools. Homeschooling is one of the informal education paths which is carried out by families. The approach in the practice has a wide range, from very unstructured models such as unschooling to highly structured ones such as school at home. To facilitate home school practitioners, the existence of a test center will significantly encourage the emergence of initiative and creativity in the development of learning methods and education models.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI PERGURUAN TINGGI DI MASA PANDEMI COVID-19 Subijanto; Kadaryanto, Budi; Venus Ali, Nur Berlian; Sulistiono, Agus Amin; Widiputera, Ferdi; Dwi Martini, Ika Asri
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 14 No 2 (2021)
Publisher : Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpkp.v14i2.512

Abstract

Disruption in higher education due to the impact of Covid-19 pandemic has forced universities to adapt to distance learning by utilizing information and communication technology. At the same time, the quality of learning must be maintained and prioritized. The problem discussed in this study is that there is no standard for quality assurance of distance learning in the wake of Covid-19 pandemic for higher education. This study aims to (1) analyze policies related to distance learning quality assurance and (2) analyze the efforts made by universities in implementing quality assurance. This study is desk research where the analysis is carried out in two stages. The first stage is to review policies related to distance learning quality assurance, and the second stage is to analyze the implementation of quality assurance in three state universities and five private universities. The results show that (a) the implementation of the Internal Quality Assurance System varies, and (b) there is no standard that can be used as a reference to ensure the quality of distance learning. This study concludes that the strengthening of internal quality assurance system through the cycle of determination, implementation, evaluation, control, and improvement can be used as an alternative to quality assurance for distance learning in higher education.
EDITORIAL DAN DAFTAR ISI, JURNAL LITJAK, VOL. 14, NO. 1 TAHUN 2021 Litjak, Jurnal
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 14 No 1 (2021)
Publisher : Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional secara berjenjang dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi memang merupakan hal kompleks dan meliputi berbagai unsur yang mempengaruhinya. Implikasinya persoalan mutu pendidikan yang dianggap masih kurang memuaskan tidak dapat didekati oleh satu unsur semata, tetapi dari berbagai unsur yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi, melalui pendekatan holistik, sinergis, dan integratif. Tentu saja upaya itu tidak dapat dilakukan melalui tindakan dan tempat yang terbatas, apalagi di dalam substansi yang tertuang pada penerbitan jurnal ini. Upaya yang dikemukakan oleh penulis dalam jurnal ini patut diapresiasi, karena berisikan pemikiran yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk berusaha meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hasil kajian ini bisa menjadi masukan dan dasar bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan yang diperlukan bagi upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Pada artikel pertama yang ditulis oleh Budi Susetyo dan Karwono mendekati persoalan mutu pendidikan ini dari aspek akreditasi. Tulisan bertujuan untuk membahas tentang instrumen akreditasi satuan pendidikan tahun 2020 (IASP2020) sebagai paradigma penilaian akreditasi dari berbasis pemenuhan administratif menjadi berbasis kinerja. IASP2020 fokus mengukur komponen mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Atas dasar itu artikel bermaksud mengkaji peta mutu pendidikan berdasarkan jenis, jenjang dan wilayah serta kinerja komponen mutu dan faktor kendala pencapaian mutu berdasarkan hasil IASP2020. Meski temuan menunjukkan bahwa mayoritas sekolah (SD/MI dan SMA/SMK) masih terakreditasi rendah, tetapi hal yang menonjol adalah pentingnya komponen mutu guru dalam mempengaruhi pencapaian mutu dibandingkan tiga komponen lainnya. Unsur guru ini memang perlu serius diperhatikan agar terus-menerus ditingkatkan kompetensinya serta didorong melakukan pengembangan profesi berkelanjutan, dan kemampuan guru untuk menerapkan hasil pelatihan yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Pada artikel kedua yang ditulis oleh Bambang Suwardi Joko dan Relisa bertujuan mengetahui strategi pembelajaran yang diterapkan oleh kepala sekolah dalam masa pandemik Covid-19 dengan mengambil fokus kajian 71 kepala sekolah di Sekolah Menengah Atas di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan, sekolah menyusun rencana dengan menentukan kurikulum, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, atau pengembangan kurikulum sendiri. Banyak sekolah juga mengikuti kebijakan untuk menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disederhanakan. Dalam pembelajaran, media yang dianggap efektif adalah video pembelajaran, foto, dan powerpoint. Kepala Sekolah menyarankan guru dalam pemberian tugas peserta didik memakai aplikasi yang bervariasi agar peserta didik tidak bosan. Kepala Sekolah turut serta mengatasi kendala pembelajaran, yakni menyediakan kuota internet terbatas, dan memberi pelatihan pada guru mengenai penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Artikel ketiga ditulis oleh Satria Kharimul Qolbi yang secara khusus membahas tentang pendidikan anak-anak yang terdiagnosis kanker dan tumor. Menurut penulis JURNAL PENELITIAN KEBIJAK AN PENDIDIKAN Volume 14 Nomor 1/2021 pendidikan anak-anak dengan penyakit kanker dan tumor perlu diperhatikan dengan kebijakan[1]kebijakan yang disusun dan dibuat khusus. Dari hasil penelitian direkomendasikan, ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat dilaksanakan untuk anak terdiagnosis kanker dan tumor, antara lain sistem pendidikan rumah sakit (hospital schooling), kurikulum khusus anak-anak kanker dan tumor, proses belajar anak-anak kanker dan tumor, guru-guru untuk anak-anak kanker dan tumor, fasilitas yang menyesuaikan kemampuan fisik anak-anak kanker dan keberlanjutan pendidikan anak-anak kanker. Artikel ke empat ditulis Moh Rosyid yang bertujuan untuk memahami model sekolah rumahan warga Samin di Kudus Jawa Tengah dan peran pemerintah daerah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Samin tidak bersekolah formal, tetapi membentuk sekolah rumahan 2 dengan tujuan memproteksi generasinya agar tidak terbawa dinamika kekinian. Materi pembelajarannya berfokus pada prinsip hidup dan menjauhi lima pantangan: bedok (menuduh), colong (mencuri), pethil; jumput; dan nemu wae ora keno; pantangan menemukan barang. Pendidiknya adalah orang tua dan tokoh adat dengan obsesi nglayani, ngrawat, nglindungi ajaran Ki Samin dalam hal tata cara, tata krama, dan tata darma agar akar tradisi adiluhung terawat. Temuan itu menunjukkan pentingnya kearifan lokal untuk dipertahankan dan dilestarikan, Meski demikian negara, khususnya pemerintah daerah setempat harus hadir memberi pencerahan secara berkesinambungan, sehingga kurikulumnya mengarah pada pendidikan formal atau kesetaraan, tanpa mencabut kearifan lokal. Pendekatan pemerintah daerah dapat melalui konsep homeschooling formal dengan pendekatan persuasif. Artikel kelima ditulis oleh Simon Sili Sabon bertujuan mengevaluasi sistem pendidikan keguruan untuk sekolah dasar. Studi yang ditulis dengan memanfaatkan data sekunder dari PDDikti, BANPT, dan survei dengan mahasiswa di empat lembaga di sekitar Jakarta, menemukan bahwa sebagian besar Prodi belum terakreditasi. Prodi yang sudah terakreditasi, sebagian hanya memperoleh nilai C. Terkait standar dosen, sebagian LPTK sudah memenuhi standar minimal berpendidikan S2. Jumlah dosen pada LPTK tertentu berlebih sehingga beban kerjanya kurang dari standar. Mutu input mahasiswa sudah cukup baik. Sebagian besar mahasiswa merasa telah mendapat pengalaman memadai dari magang. Kajian merekomendasikan agar prodi penghasil guru didorong untuk meningkatkan akreditasinya, dan Kementerian dan LPTK tetap menerapkan Permendikbud 87/2013 untuk menghasilkan guru profesional. Akhirnya artikel ke enam ditulis Luther Lie bertujuan mengkaji peningkatan daya saing lulusan perguruan tinggi di Indonesia melalui nudging jurusan dan mata kuliah. Tulisan ingin mengkaji pentingnya keselarasan jurusan dengan minat dan bakat mahasiswa untuk meningkatkan daya saingnya ketika lulus, peran perguruan tinggi dalam menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam situsnya agar mahasiswa dapat memilih jurusan yang tepat, dan cara pemerintah memastikan perguruan tinggi melaksanakan peran tersebut. Studi didasarkan atas situs perguruan tinggi di Indonesia dan mancanegara, khususnya bidang sosial dan humaniora dan sains dan teknologi. Studi menyimpulkan bahwa perguruan tinggi penting menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam situsnya. Atas dasar itu diusulkan agar pemerintah mengatur yang mensyaratkan perguruan tinggi di Indonesia untuk menyediakan informasi jurusan dan mata kuliah dalam sistem elektronik untuk meningkatkan daya saing lulusan Indonesia. Selamat membaca.