Articles
63 Documents
<![CDATA[Peran Presiden di Era Pemilihan Langsung dalam Mengikis Politik Diametral ]]>
<![CDATA[Andi Sandi Ant.T.T]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 3 No 1 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.254 KB)
|
DOI: 10.22146/polgov.v3i1.3466
<![CDATA[Pemilihan presiden secara langsung akan menyebabkan terbentuknya kondisi politik yang diametral di antara pemenang dan pihak yang kalah. Keadaan politik yang diametral itu disebabkan karena penerapan prinsip winner takes all dan separation of powers dalam origin dan survival antara pemegang kekuasaan pemerintahan serta pemegang kekuasaan legislatif. Prinsip-prinsip ini, yang menjadi cacat bawaan dalam sistem presidensial, merupakan penyebab utama terjadinya dead lock dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Apakah ada solusi terhadap cacat bawaan tersebut? Guna menemukan solusi itu, fakta dan data pengalaman Indonesia dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fakta dan data dalam penulisan ini bersumber dari data sekunder yang dipilah menggunakan purposive sampling. Melalui penggunaan kewenangan dan peran yang dimiliki presiden, kondisi politik diametral dapat diminimalisir ataupun dimitigasi. Khususnya, peran presiden sebagai chief of legislator dan arbiter dipastikan dapat mereduksi maupun memitigasi kondisi politik diametral tersebut.]]>
<![CDATA[Transparansi: Instrumen Menghadapi Korupsi Pengadaan Dana Desa ]]>
<![CDATA[Michael Reskiantio Pabubung]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 3 No 2 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 2 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.223 KB)
|
DOI: 10.22146/polgov.v3i2.3526
<![CDATA[Dana Desa (sejatinya) digunakan untuk pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemanfaatannya pun harus tepat sasaran. Sayangnya, tujuan dana desa sering kali tidak tepat sasaran dan diwarnai oleh indikasi korupsi akibat kurangnya transparansi dari pihak pemerintah. Ini merupakan masalah mendesak untuk ditanggapi secara serius. Dalam konteks kecanggihan teknologi, pembicaraan tentang norma transparansi perlu dibarengi dengan instrumen transparansi sebagaimana yang digagas dalam tulisan ini. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan etika publik, khususnya tentang pentingnya peran serta masyarakat desa dalam mengawasi kinerja dan kualitas etis pejabat publik. Tulisan ini menekankan dimensi instrumental dari transparansi, khususnya dalam konteks kemajuan teknologi modern. Hal ini bertolak dari pemahaman akan pentingnya peranan masyarakat desa dalam partisipasi pembangunan desa melalui pengawasan independen terhadap pejabat publik. Untuk mendukung terwujudnya instrumentalisasi transparansi dalam pelayanan publik, analisis ini mengusulkan sebuah model panoptikon modern, yakni adanya aplikasi “Citizen Report Card” (CRC) yang bisa diunduh oleh setiap warga desa dengan mudah dari play-store atau app-store. Di era teknologi modern, aplikasi ini bisa menjadi solusi bagi masalah korupsi dana desa; itu juga harus didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai, yakni tersedianya akses internet di seluruh penjuru negeri. Analisis ini diharapkan memberi sumbangan tersedianya ruang bagi warga desa untuk terlibat aktif dalam pengawasan independen untuk mencegah korupsi dana desa dengan memanfaatkan kecanggihan media sebagai tindak lanjut dari apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 dan Pasal 82.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa: Kasus di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat ]]>
<![CDATA[Fatizah Rahmi]]>;
<![CDATA[Asrinaldi]]>;
<![CDATA[Indah Adi Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 3 No 2 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 2 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.058 KB)
|
DOI: 10.22146/polgov.v3i2.3562
<![CDATA[Pergeseran arah pembangunan top-down menjadi bottom-up menuntut pembangunan yang berpusat dari masyarakat, seperti dalam hal partisipasi pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota berhasil mengantarkan Nagari Situjuah Gadang menjadi pengelola klinik keuangan terbaik di Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2018. Dengan tingginya partisipasi yang berkorelasi negatif dengan indeks pendidikan serta sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat peneliti berasumsi bahwa partisipasi di Nagari Situjuah Gadang merupakan bentuk partisipasi dalam rekayasa sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan & menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan dimensi dominan dalam partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, studi kasus instrumental dengan menggunakan konsep pembangunan partisipatif dari Mansour Fakih serta 4 dimensi partisipasi dari Rusidi. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota terbagi kedalam 4 dimensi, yaitu : 1) sumbangan pemikiran, 2) sumbangan materi, 3) sumbangan tenaga, 4) memanfaatkan dan melaksanakan pembangunan. Berdasarkan dimensi tersebut ditemukan bahwasanya kecenderungan partisipasi masyarakat di Nagari Situjuah Gadang dalam hal dimensi sumbangan tenaga, hal ini turut didukung dengan kondisi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Situjuah Gadang.]]>
<![CDATA[Kebijakan Omnibus Law dalam Perspektif Kebijakan Buruh di Indonesia ]]>
<![CDATA[Yusril Rahman Hakim]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 3 No 1 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.749 KB)
|
DOI: 10.22146/polgov.v3i1.3611
<![CDATA[Dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara diperlukan adanya aturan atau regulasi untuk mengatur masyarakatnya agar menjadi lebih teratur dan tertib. Regulasi atau aturan yang dimaksud adalah bagaimna kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu undang-undang, PP dan sebagainya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam pengimplementasiannya kebijakan publik melewati beberapa tahapan sebelum benar-benar direalisasikan, salah satunya tahap formulasi. Permasalahannya adalah ketika suatu kebijakan yang di formulasikan masih pada tahap formulasi hanya berpihak pada beberapa oknum, tanpa melihat impact dari kebijakan itu yang berdampak pada masyarakat kecil seperti buruh atau pekerja contohnya Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Yang mana seharusnya kebijakan yang dibuat ditujukan untuk menyelesaikan masalah malah sebaliknya, hadirnya Omnibus Law malah menjadi momok buruk bagi para buruh dan pekerja lainya. Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah metode literatur review dengan menggunakan analisis kebijakan Van Horn & Van Metter. Hasil serta temuan penelitian ini menemukan titik terang yaitu dimana Omnibus Law secara spesifik hanya menguntungkan pihak investor atau corporation dan melupakan pemenuhan hak-hak terhadap buruh, salah satunya penurunan UMK serta pemutusan kerja tanpa tuntutan dsb.]]>
<![CDATA[Manifestasi Gerakan Sosial Baru dalam Krisis Iklim (Studi Kasus: Extinction Rebellion Indonesia) ]]>
<![CDATA[Dina Natasha]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 4 No 1 (2022): Jurnal PolGov Volume 4 No. 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v4i1.3465
<![CDATA[Dekade ini, perubahan iklim bukan hanya suatu fenomena alam melainkan sebuah permasalahan sosial yang berdampak sangat luas bagi kehidupan masyarakat. Belum banyak dikaji melalui perpsektif sosial, penelitian ini berusaha mengidentifikasi sebuah fenomena baru dalam pergerakan isu krisis iklim di Indonesia. Menggunakan teori gerakan sosial baru sebagai pisau analisis, penelitian ini mengambil strategi gerakan sebagai fokus utamanya, dengan studi kasus Extinction Rebellion Indonesia (XR). Bertujuan untuk mengetahui strategi perjuangan yang digunakan Extinction Rebellion dalam mencapai tujuan-tujuannya, penelitian ini menyimpulkan strategi gerakan sosial baru yang diusung Extinction Rebellion Indonesia berhasil mencapai tujuannya dalam menyadarkan masyarakat akan gentingnya isu iklim melalui metode nir kekerasan dengan penerapan strategi keterlibatan kritis (critical engagement).]]>
<![CDATA[Peran Modal Sosial Jokowi dalam Politik Kekerabatan: Studi Kasus pada Pilkada 2020 di Surakarta dan Medan ]]>
<![CDATA[Enkin Asrawijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 4 No 1 (2022): Jurnal PolGov Volume 4 No. 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v4i1.3525
<![CDATA[Artikel ini membahas bagaimana modal sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam politik kekerabatan. Politik kekerabatan yang terjadi pada Pilkada 2020 melibatkan keluarga Jokowi, yaitu Gibran di Surakarta dan Bobby di Medan. Tulisan ini penting untuk dibahas karena topik ini memiliki kontribusi pada diskusi akademik. Banyak yang menilai kemenangan mereka karena elektabilitas Joko Widodo yang tinggi sehingga popularitas tokoh tersebut menjadi modal kuat untuk memenangkan persaingan. Hasil penelitian menunjukkan peran modal sosial Jokowi sangat memengaruhi kemenangan Gibran dan Bobby dalam Pilkada 2020. Keduanya bisa dikatakan memanfaatkan kepopuleran nama besar Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Modal sosial atas kepopuleran nama besar keluarga mampu menjadi kekuatan untuk memenangkan kompetisi politik.]]>
<![CDATA[Deprivasi Relatif, Kepercayaan Politik, dan Partisipasi Gerakan Mahasiswa di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[M. Choirul Ibad Bani Syarif]]>;
<![CDATA[Amanda Pasca Rini]]>;
<![CDATA[Andik Matulessy]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 4 No 1 (2022): Jurnal PolGov Volume 4 No. 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v4i1.3587
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara deprivasi relatif dengan partisipasi gerakan mahasiswa di masa pandemi Covid-19, baik secara langsung atau di mediasi oleh kepercayaan politik. Partisipan dalam penelitian kuantitatif ini berjumlah 238 aktivis aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya yang dipilih dengan teknik “simple random sampling”, yang dilakukan secara online dengan bantuan google form. Penelitian ini menggunakan Skala Deprivasi Relatif yang disusun mengacu Aspek Ted Robert Gurr (Brown, et.al., 2005). Skala Kepercayaan politik disusun berdasarkan dimensi Loeber, (2011). Dan skala partisipasi gerakan mahasiswa disusun berdasarkan aspek Andik Matulessy (1997) yang disampaikan menggunakan bahasa indonesia. Hasil uji mediasi dengan menggunakan Jeffrey’s Amazing Statistics Program (JASP) for Windows 0.14.1. menunjukkan ada hubungan antara deprivasi relatif dengan partisipasi gerakan mahasiswa, baik secara langsung atau di mediasi oleh kepercayaan politik. Oleh karena itu, supaya senantiasa tercipta suasa aman dan nyaman, diharap bagi pemangku kebijakan untuk dapat mendengar aspirasi masyarakat, serta lebih memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam setiap mengeluarkan kebijkan di masa pandemi Covid-19.]]>
<![CDATA[Dampak Kebijakan Tenaga Kerja Asing Era Pemerintahan Joko Widodo (2014–2019) terhadap Tenaga Kerja Lokal di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fara Marisda Martias]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 4 No 1 (2022): Jurnal PolGov Volume 4 No. 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v4i1.3774
<![CDATA[Penetapan deregulasi pada kebijakan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) era pemerintahan Joko Widodo (2014–2019) yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi tidak terimplementasi dengan baik. Hal ini justru memberikan kerugian bagi tenaga kerja lokal karena investasi yang didatangkan ke Indonesia turut membawa serta TKA sehingga mempersempit peluang kesempatan kerja untuk tenaga kerja lokal (TKL). Tulisan ini berupaya untuk menganalisis dampak politik dari deregulasi kebijakan TKA di Era Pemerintahan Joko Widodo terhadap TKL menggunakan teori kebijakan Theodore Lowi dan mengklasifikasikannya sebagai kebijakan regulatif. Melalui analisa kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan studi literatur ditemukan: (1) kebijakan penggunaan TKA dibuat pemerintah untuk mengatur melalui instrumen hukum, (2) konflik serta debat politik tidak mengubah koalisi sesuai keuntungan dan kerugian dalam arena kebijakan, hal ini disebabkan karena kurangnya partai yang berorientasi pada nasib buruh, (3) kebijakan ini dibuat dan diputuskan oleh pihak eksekutif, dan (4) keterlibatan Presiden dalam deregulasi kebijakan TKA sejak tahun 2015 dan kehadiran pengusaha dalam pusaran politik dapat menghambat tujuan deregulasi kebijakan karena konflik kepentingan.]]>
<![CDATA[Strategi Partai Gelora Sebagai Partai Baru Menuju Pemilu 2024 Untuk Memenuhi Parliamentary Threshold ]]>
<![CDATA[Maulida Rita Widyana]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 4 No 1 (2022): Jurnal PolGov Volume 4 No. 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v4i1.3861
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji mengenai strategi yang digunakan oleh partai baru, yaitu Partai Gelora dalam persiapan menuju 2024 untuk memenuhi parliamentary threshold. Penelitian ini menggunakan teori Anthony Giddens mengenai struktur dan agency, yang mana peneliti menjelaskan mengenai hambatan dan pendorong Partai Gelora sebagai agency dalam menangani struktur yang ada dengan analisis proyek politik, sumber daya, dan struktur peluang politik. Metode penelitian ini, menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan apabila Partai Gelora memiliki strategi yang digunakan menuju Pemilu 2024, dengan adanya tantangan dan keberhasilan menuju Pemilu 2024. Sehingga, Partai Gelora harus dapat meyakinkan masyarakat apabila partai tersebut memang layak untuk dipilih dan memiliki keterbaharuan dengan partai lama. Maka dari itu, Partai Gelora harus berjuang agar mencapai parliamentary threshold dan memiliki basis dukungan masa yang banyak.]]>
<![CDATA[Populisme: Konsekuensi dari Stagnasi Politik dan Demokrasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Bachtiar Nur Budiman]]>;
<![CDATA[Bella Dewi Safitri]]>;
<![CDATA[Balilah Rizki Putriga]]>;
<![CDATA[Vinona Julietta Imanuella Wicaksono]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 4 No 1 (2022): Jurnal PolGov Volume 4 No. 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v4i1.3916
<![CDATA[Suasana menjelang pemilihan umum 2024 telah dapat dirasakan dalam dinamika politik Indonesia. Salah satu fenomena yang kerap kali mewarnai jalannya pemilihan umum di Indonesia adalah keberadaan kandidat populis yang memanfaatkan narasi-narasi politik identitas untuk mengangkat namanya dalam ajang pemilihan. Artikel ini mencoba untuk menganalisa keberadaan populisme sebagai konsekuensi dari stagnasi politik dan kurangnya pengawasan terhadap demokrasi di Indonesia. Dampak buruk dari populisme pernah terjadi di Amerika Serikat. Negara dengan demokrasi yang matang tersebut masih saja mudah terpecah akibat gaya kepemimpinan populis mantan presiden Donald Trump yang berakhir dengan penyerangan dan vandalisme di Gedung Capitol. Penulis berargumen bahwa Indonesia dengan segala kemajemukan identitas dan multikulturalismenya, ditambah dengan demokrasi yang belum mapan, sangat mudah untuk dipecah-belah melalui narasi kebencian dan politik identitas. Pemilihan umum 2024 berpotensi besar untuk kembali memunculkan kandidat populis yang lebih banyak, mengingat berbagai lembaga survei akuntabilitas calon presiden telah mengantongi sejumlah nama yang potensial untuk memainkan manuver politik yang serupa, seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Artikel ini menggunakan kajian literatur untuk mengumpulkan data dan membahas permasalahan ini. Terakhir, Penulis berharap tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan kesadaran pembaca mengenai dinamika politik nasional.]]>
