cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
haryantojpp@ugm.ac.id
Phone
+628112515863
Journal Mail Official
jurnal-polgov.fisipol@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Yusticia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Telp. 0274- 563362 ext 111 Fax. 0274 – 552212
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal PolGov
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : 26864592     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Fokus dan cakupan Jurnal Polgov meliputi bidang politik dan Pemerintahan dan terbuka untuk semua pendekatan metodologis dan penggunaan teori.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 63 Documents
 2   3   4   5   6 
Berebut Kendali atas Tanah Baluwarti: Kontestasi Pemerintah Kota Surakarta dan Kasunanan Surakarta atas Tanah Kasultanan dalam Perspektif Game Theory Ari Anggarawati, Farida
Jurnal PolGov Vol 1 No 2 (2019): Jurnal PolGov Volume 1 No. 2 Tahun 2019
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/polgov.v1i2.5044

Abstract

Penelitian tentang konflik tanah keraton menggunakan pendekatan administratif, sosial, dan ekonomi. Konflik yang terjadi seakan memosisikan pemerintah memilliki kedudukan yang lebih tinggi daripada keraton. Berbagai kasus menunjukkan kebijakan resmi cenderung sangat jauh berbeda dari realitas sebenarnya, keraton masih menguasai tanah adatnya. Seharusnya, konflik tanah keraton dapat dilihat dari perspektif negara (institusi). Melihat, keraton secara historiografi adalah kerajaan yang berdaulat dengan kebudayaannya yang khas. Artikel ini membahas penguasaan tanah Baluwarti sebagai kontestasi antara negara lama dan negara baru dengan menggunakan game theory antara keraton Kasunanan dan pemerintah kota Surakarta. Relasi kedua negara dijelaskan sebagai aktor rasional yang bertindak sesuai strategi yang telah direncanakan secara maksimal untuk menguasai tanah Baluwarti. Metode penelitian berupa studi lapangan, wawancara interaktif, dari studi kepustakaan, berita media online, dan penelitian terdahulu. Ditemukan ada ketidakjelasan status tanah Baluwarti merupakan strategi yang dipakai kedua aktor untuk mengendalikan tanah Baluwarti. Pemerintah memilih berkonflik dengan keraton Kasunanan di luar tanah Baluwarti dan membuat citra keraton Kasunanan semakin menurun untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat Baluwarti. Sementara itu, Keraton Kasunanan bertahan dengan strateginya untuk tetap menguasai tanah Baluwarti dengan glorifikasi peraturan adatnya dan narasi-narasi jasa keraton Kasunanan kepada Indonesia.
Kontestasi Nilai-Nilai Asia dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 1991-1999 Hasanah, Mahesti
Jurnal PolGov Vol 1 No 2 (2019): Jurnal PolGov Volume 1 No. 2 Tahun 2019
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/polgov.v1i2.5045

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan tentang kontestasi nilai-nilai Asia dan penegakan norma HAM di Indonesia tahun 1991-1999 pada masa akhir pemerintahan Soeharto dan awal pasca Reformasi. Saat itu, para pemimpin ASEAN termasuk Indonesia, gencar menggaungkan nilai-nilai Asia. Nilai Asia pada masa Soeharto mengedepankan gotong-royong dan mendiskreditkan hak individu; serta membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui program Pancasila (P4). Penelitian ini menunjukkan keterkaitan bagaimana rezim otoritarian menggunakan nilai-nilai Asia dan norma HAM untuk tujuan politik. Hak sipil dan politik menjadi dasar norma HAM yang didengungkan masyarakat sipil dan dunia internasional untuk menekan pemerintah Indonesia. Perkembangan HAM tidak bisa dipisahkan dari wacana demokrasi. Hal ini dikarenakan norma demokrasi merupakan bagian integral dari realisasi HAM. Dengan menggunakan kerangka teoretis pilihan rasional, artikel ini berargumen bahwa pemimpin Indonesia menggunakan nilai-nilai Asia dan norma HAM sebagai instrumen dan tujuan politik. Tujuan artikel ini untuk menginvestigasi karakter otoritas pemerintah Orde Baru menggunakan nilai-nilai Asia dan norma HAM sebagai instrumen politik. Dari sisi metodologi, penelitian ini melihat kembali kajian literatur yang berargumen jika norma bersifat konstruktivis dan mampu membentuk identitas dan memengaruhi perilaku aktor. Berbeda dengan studi yang ada, pendekatan rasional dalam tulisan ini memberikan alternatif lain untuk melihat pemaknaan norma dalam perkembangan HAM di Indonesia.
Ekonomi Politik Akses atas Lahan: Kontestasi atas “Negara” dalam Mega Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) Nurshafira, Tadzkia
Jurnal PolGov Vol 1 No 2 (2019): Jurnal PolGov Volume 1 No. 2 Tahun 2019
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/polgov.v1i2.5046

Abstract

Artikel ini menganalisis prakondisi struktural dan diskursif yang menghambat dan/atau memungkinkan berbagai aktor mengakses—mendapatkan, mengontrol, dan mempertahankan —aliran keuntungan dari proyek MIFEE. Dengan menggunakan perspektif akses Ribot dan Peluso (2003) dan selektivitas strategis negara Jessop (1999), tulisan ini berargumen bahwa upaya untuk mendapatkan aliran keuntungan MIFEE di saat yang sama juga merupakan upaya untuk memperebutkan “negara”; atau untuk melakukan balance of power (keseimbangan kekuatan) yang kemudian terkondensasi menjadi sebuah selektivitas struktur dan memengaruhi strategi para aktor. Artikel ini mengadopsi perspektif yang spesifik terkait negara, bukan sebagai aktor otonom melainkan sebagai sebuah ruang kontestasi politik yang merupakan produk dari pertentangan dan relasi kuasa antara berbagai kelompok sosial di masyarakat. Dengan melihat negara sebagai struktur, tulisan ini menekankan dimensi agensi politik para aktor, terutama masyarakat lokal yang berupaya mentransformasi struktur tersebut agar memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses yang berkelanjutan atas lahan dalam MIFEE. Analisis terkait akses ini mengkritik kajian yang bersifat esensialistik terkait negara kapitalis (capitalist state), dimana negara diasumsikan sebagai entitas homogen, statis, dan hanya alat perpanjangan tangan kapital untuk akumulasi profit. Padahal, negara adalah produk dari relasi antara struktur dan agensi: ia memiliki struktur dan logikanya sendiri yang selalu berubah seiring dengan kontestasi antara berbagai kekuatan sosial yang berupaya memperebutkan dan mendefinisikan negara.
Melawan Diam-Diam di Tengah Dominasi: Kajian Strategi Penerimaan Sosial Politik Kelompok Minoritas Syiah di Kabupaten Jember Disyacitta, Fikri
Jurnal PolGov Vol 1 No 2 (2019): Jurnal PolGov Volume 1 No. 2 Tahun 2019
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/polgov.v1i2.5047

Abstract

Artikel ini bertujuan mengelaborasi bagaimana strategi gerakan sosial minoritas keagamaan Syiah dalam bentuk repertoir sehari-hari mendapatkan penerimaan sosial di bawah dominasi mayoritas warga NU (Sunni) di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kasus yang didalami dalam artikel ini adalah aktivitas IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bayt Indonesia) di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Konsep contentious politics digunakan untuk memahami prakondisi bagi kemunculan IJABI Jember. Selanjutnya, konsep repertoir bermanfaat untuk menjelaskan apa saja upaya IJABI dalam menegaskan klaim keberadaan mereka di Jember. Artikel ini berargumentasi bahwa sempitnya struktur kesempatan politik mayoritas yang tidak mengizinkan nilai keyakinan yang dianggap menyimpang membuat gerakan Syiah mengalami tekanan dalam melakukan klaim teologis mereka. Respons terhadap hal ini dilakukan oleh IJABI berpartisipasi dalam kegiatan yang secara implisit dan halus dengan target diterima secara sosial. Bentuk kegiatannya berupa aksi filantropi tanggap bencana dan menyediakan jasa spiritual secara cuma-cuma bagi masyarakat. Menggunakan pendekatan dan teknik pengumpulan metode kualitatif, artikel berbasis pada data lapangan hasil wawancara mendalam dan observasi partisipan sepanjang bulan November 2014 – April 2015.
Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 Cahyaningsih, Agustina; Wijayadi, Hendaryanto; Kautsar, Ryan
Jurnal PolGov Vol 1 No 1 (2019): Jurnal PolGov Volume 1 No. 1 Tahun 2019
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/polgov.v1i1.5048

Abstract

Tulisan ini menyibak sejauh mana penetrasi teknologi informasi berdasarkan tahapantahapan dalam pilkada mampu memenuhi tuntutan publik atas penyelenggaraannya yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kajian ini penting untuk dilakukan karena pemanfaatan teknologi telah diterapkan di hampir semua aspek pengelolaan proses pemilihan. Perhelatan pilkada selalu menjadi perhatian besar publik, dimana terjadi peningkatan partisipasi aktif masyarakat, baik dalam proses pemilihan maupun pengawasan, dimulai dari tahun 2009 ketika pemanfaatan teknologi informasi dalam beberapa siklus pemilihan di Indonesia mulai digunakan. Dengan menggunakan tiga level indikator, yaitu tools, enabler, dan transformer untuk mengetahui tingkatan penetrasi pemanfaatan teknologi informasi apakah sudah memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan sebuah kebutuhan terkini yang harus dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pilkada yang inklusif dan aksesibel, baik bagi pemilih, peserta, maupun penyelenggara pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SITUNG masih dalam kategori tools dan aplikasi SIDALIH sudah masuk dalam level enabler. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi tersebut merupakan hasil penetrasi teknologi informasi dalam pilkada, khususnya pada proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta proses perhitungan suara. Implementasi kedua teknologi informasi dalam pilkada berkontribusi menghasilkan data pemilu yang akurat, meningkatnya partisipasi pemilih dan kepercayaan publik.
Kawula Tani di Bawah Sepatu Lars: Militer dalam Program Upsus Pajale Tahun 2015–2017 di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Bayu Muh. Kamim, Anggalih
Jurnal PolGov Vol 1 No 2 (2019): Jurnal PolGov Volume 1 No. 2 Tahun 2019
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/polgov.v1i2.5049

Abstract

Kajian ini mendalami terkait upaya pelibatan institusi militer dalam mobilisasi petani untuk mencapai peningkatan produktivitas pangan melalui program Upsus Pajale. Program tersebut menjadi upaya dari Presiden Joko Widodo untuk melibatkan tentara, demi mencapai swasembada pangan pada tahun 2017. Studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus pada pelaksanaan program Upsus Pajale di Kabupaten Sleman pada tahun 2015–2017. Pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, teknik dokumentasi, dan triangulasi. Berbeda dengan studi sebelumnya yang melihat bahwa peran militer dalam program pangan disebabkan oleh faktor doktrin dan kelembagaan militer, hasil kajian ini menunjukkan bahwa peran otoritas politik dalam menerjemahkan kebijakan pangan sebagai bagian dari sektor pertahanan telah memberikan ruang bagi militer terlibat pada program pangan. Adanya Reformasi tahun 1998 yang mendorong penataan internal angkatan bersenjata tidak lantas menghilangkan peran militer dalam program pangan sebagai konsekuensi dari tafsiran otoritas politik mengenai ancaman internal pertahanan dan keamanan. Kehidupan petani kembali berada pada subordinasi militer yang menjadi alat penguasa untuk menyukseskan peningkatan produksi pertanian melalui program Upsus Pajale.
Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden: Sebuah Wacana yang Patut Dipertimbangkan Wicaksono, Agung
Jurnal PolGov Vol 1 No 1 (2019): Jurnal PolGov Volume 1 No. 1 Tahun 2019
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/polgov.v1i1.5050

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mempertimbangkan wacana pemilihan gubernur DKI Jakarta oleh presiden. Wacana ini bisa dianggap sebagai jalan keluar dari kegaduhan politik yang ditimbulkan akibat pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta. Pilgub DKI Jakarta bermuara pada iklim politik yang tidak sehat. Polarisasi masyarakat semakin menguat dan itu tidak hanya terjadi di DKI Jakarta tetapi seluruh pelosok negeri. Masyarakat yang secara politik tidak terkait dengan DKI Jakarta pun turut ambil bagian dalam memanaskan situasi politik. Instabilitas politik di DKI Jakarta bisa berdampak pada instabilitas ekonomi. Tulisan ini berusaha menelaah wacana pemilihan gubernur DKI Jakarta oleh presiden dengan menggunakan konsep desentralisasi asimetris. Ada dua mekanisme yang bisa digunakan, yakni mekanisme “minimum demokrasi prosedural” dan “zero demokrasi prosedural”. Studi literatur digunakan untuk menyintesiskan data-data dan argumentasi yang dibangun oleh penulis. Harapannya, tulisan ini bisa memberikan pemikiran dan alternatif baru dalam khazanah ilmu politik, khususnya dalam kajian mengenai pemilihan kepala daerah.
Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan Mahpudin
Jurnal PolGov Vol 1 No 2 (2019): Jurnal PolGov Volume 1 No. 2 Tahun 2019
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/polgov.v1i2.5051

Abstract

Teknologi pemilu merupakan sebuah keniscayaan di era digital. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi telah mendorong banyak negara memanfaatkan teknologi untuk membantu penyelenggara pemilu melaksanakan demokrasi elektoral. Indonesia termasuk negara yang menggunakan teknologi dalam pemilu. Namun dalam pelaksanaannya, teknologi pemilu tidak serta merta menghasilkan efisensi dan efektifitas. Misalnya, penggunaan aplikasi SITUNG (Sistem Penghitungan Suara) untuk proses rekapitulasi suara berbasis online justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat menyangkut kepercayaan publik yang dipicu oleh adanya kesalahan teknis penyelenggara pemilu. Hal ini diperparah dengan hadirnya isu negatif dan kabar bohong selama pemilu sebagai konsekuensi dari era post truth. Artikel ini membahas penggunaan teknologi pemilu dalam proses tahapan rekapitulasi suara melalui SITUNG pada pemilu 2019 yang menghadirkan perdebatan antara efisensi dan kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SITUNG dalam proses rekapitulasi suara menjadi kontroversial sebab adanya kesalahan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam prises input data ke SITUNG memicu keraguan dan kecurigaan publik. Momentum ini dimanfaatkan oleh calon kandidat dan elit politik yang kalah dalam pemilu untuk memobilisasi massa agar tercipta public distrust yang pada akhirnya berujung pada upaya untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Hal tersebut semakin diperkeruh di tengah era post truth yang ditandai dengan hadirnya isu negatif dan berita palsu menggunakan media sosial.
Perilaku Memilih Masyarakat Pasca Runtuhnya Dinasti Kekuasaan di Kutai Kartanegara Afriandi, Fadli
Jurnal PolGov Vol 1 No 1 (2019): Jurnal PolGov Volume 1 No. 1 Tahun 2019
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/polgov.v1i1.5052

Abstract

Tulisan ini menampik klaim kajian perilaku memilih masyarakat yang telah menuju pola rasional, baik di level nasional maupun lokal. Tulisan ini mengajukan tesis bahwa runtuhnya dinasti kekuasaan menyebabkan perilaku memilih masyarakat kembali ke pola primordial yang awalnya menunjukkan pola rasional. Dinasti kekuasaan ini berada di tingkat lokal, tepatnya dinasti Syaukani-Rita di Kutai Kartanegara. Fokus penelitian ini melihat pada dominasi Rita Widyasari yang unggul di beberapa survei dalam bursa calon gubernur provinsi Kalimantan Timur namun gagal ikut di kontestasi tersebut karena tersandung masalah hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Temuan dalam penelitian ini adalah perilaku memilih masyarakat menunjukkan pola primordial. Pola primordial masyarakat tersebut berdasarkan pada basis identitas suku dan agama yang terbagi ke dalam tiga wilayah (hulu, hilir/tengah, dan pesisir). Daerah hulu yang mayoritas suku Dayak cenderung memilih Syaharie Jaang, daerah hilir didominasi suku Kutai memilih Isran Noor, dan di wilayah pesisir yang didominasi suku Bugis lebih memilih Andi Sofyan Hasdam. Sedangkan berdasarkan agama, masyarakat memilih karena figur Hadi Mulyadi yang merupakan pasangan Isran Noor karena kelihatan lebih agamais.
Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan Civil Society dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017 Widyasari, Asita; Anggia Dewi, Reyke; Mayasari Sri Rengganis, Viera
Jurnal PolGov Vol 1 No 1 (2019): Jurnal PolGov Volume 1 No. 1 Tahun 2019
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/polgov.v1i1.5053

Abstract

Artikel ini membahas tentang keterlibatan civil society dalam gerakan politik pendukung kotak kosong, yang dikenal dengan GERAM Pati dalam pilkada kabupaten Pati tahun 2017. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah bagaimana cara GERAM Pati berkompetisi untuk memenangkan kotak kosong dalam pilkada kabupaten Pati. Fenomena ini menarik, karena kabupaten Pati merupakan satu-satunya daerah yang memiliki pendukung kotak kosong dan menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perolehan suara kotak kosong di kabupaten Pati adalah sebesar 25,48% dari total jumlah DPT pilkada Pati tahun 2017 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sembilan daerah lain yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal. Kerangka pikir yang digunakan adalah peran civil society untuk memenangkan kotak kosong dalam pilkada kabupaten Pati. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisa perumusan regulasi, terkait kotak kosong yang pada praktiknya dilaksanakan secara contested democracy, namun infrastruktur yang dibangun masih uncontested democracy. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data bersumber dari buku, jurnal, regulasi, keputusan badan peradilan, keputusan internal KPU, serta wawancara dengan pihak terkait. Temuannya, upaya GERAM Pati memenangkan kotak kosong melalui kampanye serta mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pilkada mengalami kegagalan. Artikel ini menyimpulkan perlu untuk mengakomodir regulasi terkait keterlibatan civil society dalam kampanye dan penyelesaian sengketa hasil pilkada.

Page 4 of 7 | Total Record : 63

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2023): Jurnal PolGov Vol. 5 No. 2 Tahun 2023 Vol 5 No 1 (2023): Jurnal PolGov Vol. 5 No. 1 Tahun 2023 Vol 4 No 2 (2022): Jurnal PolGov Vol. 4 No. 2 Tahun 2022 Vol 4 No 1 (2022): Jurnal PolGov Volume 4 No. 1 Tahun 2022 Vol 3 No 2 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 2 Tahun 2021 Vol 3 No 1 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 1 Tahun 2021 Vol 2 No 1 (2020): Jurnal PolGov Volume 2 No. 1 Tahun 2020 Vol 2 No 2 (2020): Jurnal PolGov Volume 2 No. 2 Tahun 2020 Vol 1 No 2 (2019): Jurnal PolGov Volume 1 No. 2 Tahun 2019 Vol 1 No 1 (2019): Jurnal PolGov Volume 1 No. 1 Tahun 2019