Articles
63 Documents
<![CDATA[Ekonomi versus Pemulihan Kesehatan: Telaah Rasionalitas Prioritas Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Krisis Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Bangkit Adhi Wiguna]]>;
<![CDATA[Bara Muhammad Setiadi]]>;
<![CDATA[Dhivana Anarchia Ria Lay ]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 2 No 2 (2020): Jurnal PolGov Volume 2 No. 2 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1413.227 KB)
|
DOI: 10.22146/polgov.v2i2.2103
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis justifikasi pemerintah Indonesia yang alih-alih mengedepankan isu kesehatan, justru memprioritaskan kebijakan pemulihan ekonomi dalam merespons krisis akibat pandemi Covid-19. Dalam menganalisis fenomena tersebut, kami menggunakan metode analisis data sekunder. Data yang dianalisis meliputi statistik resmi mengenai perubahan PDB tahun 2020, publikasi lembaga riset, dan pemberitaan media massa terkait kebijakan ekonomi Indonesia pada masa pandemi. Teori utama yang digunakan untuk mengkaji pilihan kebijakan antara ekonomi dan kesehatan adalah teori pilihan rasional didukung dengan konsep makroekonomi untuk menjelaskan data mengenai ekonomi nasional Indonesia sepanjang tahun 2020. Temuan dan analisis menunjukkan bahwa institusi pemerintahan maupun non-pemerintahan mengeluarkan kebijakan regulasi atau pun deregulasi yang mengutamakan ekonomi daripada kesehatan.]]>
<![CDATA[Politics of Race: Diskriminasi Rasial Etnis Tionghoa dalam Kebijakan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Felisitas Friska Dianing Puspa]]>;
<![CDATA[Fira Salzabilla Puspita Sari]]>;
<![CDATA[Finna Azarine Lathifah]]>;
<![CDATA[Johanes Nadimjethro]]>;
<![CDATA[Agus Wahyu Nugroho]]>;
<![CDATA[Ahmad Nurcholis]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 2 No 2 (2020): Jurnal PolGov Volume 2 No. 2 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.045 KB)
|
DOI: 10.22146/polgov.v2i2.2120
<![CDATA[Tulisan ini berusaha memberikan elaborasi mengenai faktor-faktor apa saja yang berperan dalam melanggengkan diskriminasi hak kepemilikan tanah terhadap penduduk etnis Tionghoa di wilayah Yogyakarta. Terdapat keunikan dalam implementasi Undang-Undang Pokok Agraria, di Kota Yogyakarta dengan Sultan sebagai pusat kekuasaannya. Dari penelusuran historis terdapat serangkaian tindakan diskriminatif terhadap penduduk etnis Tionghoa berkaitan dengan hak kepemilikan tanah. Mulai dari kesulitan mendapatkan pengakuan sebagai warga negara Indonesia, penetapan status yang didasarkan pada ciri-ciri rasial, hingga penolakan kepemilikan tanah dari aturan formal yang berlaku beserta birokrasi yang berkuasa. Berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia, Yogyakarta dengan segala tradisinya masih mempertahankan diskriminasi rasial tersebut. Dalam praktiknya di masa kini, diskriminasi tersebut, selain tercantum dalam aturan formal, juga terinstitusionalisasi pada pemahaman masyarakat Yogyakarta, sehingga menjadi sesuatu yang normal. Proses institusionalisasi tersebut dapat dikaitkan dengan pengaruh politik kekuasaan yang dimiliki oleh Sultan terhadap seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta, berikut lembaga-lembaga formal terkait. Melalui studi lapangan serta sumber-sumber sekunder, tulisan ini menjelaskan apa yang menyebabkan diskriminasi tersebut dapat bertahan dari waktu ke waktu, baik dari sisi aturan formal, historis serta pemahaman sosiokultural yang memperkuatnya.]]>
<![CDATA[Kegagalan Pasar di Balik Ekspor Benih Lobster di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sherlly Rossa]]>;
<![CDATA[Silvestra Gratiana Tyas Vita Wimasari]]>;
<![CDATA[Sulis Rahmawati]]>;
<![CDATA[Teddy Aprilianto Thomas]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 3 No 1 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (582.59 KB)
|
DOI: 10.22146/polgov.v3i1.2195
<![CDATA[Indonesia merupakan negara eksportir utama benih lobster pada negara-negara produsen lobster di dunia. Penetapan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 menjadi titik balik dengan asumsi kesejahteraan nelayan, peningkatan ekonomi, dan devisa menjadi dalih utama dalam proses penetapannya. Kausalitas yang dihasilkan dari penetapan Permen KP Nomor 12 memicu terjadinya suatu aksi tragedi sumber daya kepemilikan bersama yang dimanfaatkan sebagai lahan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya yang mencerminkan suatu paham merkantilisme. Selain itu, eksternalitas dan ketidakefisiensi pasar akan menjadi permasalahan baru yang berkepanjangan karena tidak terpenuhinya prinsip ekonomi yang berwawasan dan keberlanjutan lingkungan dalam proses pelaksanaannya. Adanya disparitas harga antara nelayan dan eksportir yang begitu terlihat menimbulkan pertanyaan bagi pemerintah mengenai dalih diberlakukannya Permen KP Nomor 12 Tahun 2020. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menganalisis dasar kebijakan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 dalam hubungan dengan keberlanjutan kesetersediaan sumber daya kelautan hingga implementasinya dalam mendorong net ekspor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitif dan kualitatif berupa tabel, grafik, dan studi pustaka dari sumber relevan yang berhasil menjelaskan fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan sumber daya laut akan menjadi problematik bagi negara apabila kebijakan yang dikeluarkan dengan dalih kesejahteraan nelayan berbanding terbalik dengan tujuan utamanya.]]>
<![CDATA[Partai Keadilan Sejahtera di Tengah Pusaran Tren Penurunan Anggota Partai: Bagaimana Cara Mereka Bertahan? ]]>
<![CDATA[Sri Melan Sedriyani]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 3 No 1 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (468.628 KB)
|
DOI: 10.22146/polgov.v3i1.2273
<![CDATA[Studi ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha menjawab pertanyaan, “Bagaimana keanggotaan di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tengah tren penurunan anggota partai politik?” dengan berasumsi bahwa telah terjadi penurunan anggota di tubuh PKS. Dengan dikerangkai menggunakan analisis Bizen dan Poguntike, penelitian ini menemukan bahwa PKS juga mengalami penurunan anggota formal partai politik yang disebabkan oleh pergeseran bentuk partai yang mengarah pada jenis catch all. Namun, penggunaan organisasi kolateral dalam mepertahankan kinerja PKS bukan merupakan strategi pertahanan diri melainkan merupakan strategi afiliasi yang dibangun PKS, bahkan sebelum terjadi penurunan anggota.]]>
<![CDATA[Petahana Independen Dalam Perspektif Powercube ]]>
<![CDATA[Ahmad Fajar Rahmatullah]]>;
<![CDATA[Tunjung Sulaksono]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 3 No 1 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (455.391 KB)
|
DOI: 10.22146/polgov.v3i1.2307
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis fenomena petahana jalur independen dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 dalam perspektif teori powercube oleh John Gaventa. Penelitian ini menarik karena calon petahana yang merupakan kader PAN yang notabene PAN mendominasi politik di tingkat lokal justru memilih jalur independen pada periode kedua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, analisis dokumen, dan studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan dimensi level dan dimensi ruang sangat memengaruhi keputusan petahana untuk bertarung melalui jalur independen, sedangkan dimensi bentuk, yaitu penggunaan berbagai bentuk kekuasaan menentukan kemenangan petahana dalam kontestasi pilkada. Petahana menyadari bahwa kehilangan mesin partai adalah dari pilihan politik menggunakan jalur independen. Oleh sebab itu, dalam dimensi bentuk, petahana memaksimalkan penggunaan bentuk-bentuk kekuasaan, seperti visible power, hidden power, dan invisible power untuk memenangkan pilkada. Dalam dimensi bentuk inilah power petahana sangat terlihat, khususnya pada hidden power. Hidden power memengaruhi keputusan-keputusan elit di tingkat lokal dalam mendukung petahana mengamankan kemenangan.]]>
<![CDATA[Warok Pendekar Penghenti Money Politics: Peran Jejaring Warok dalam Kontestasi Politik di Tingkat Lokal (Studi Kasus Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Ponorogo) ]]>
<![CDATA[Rivaldi Mahardika]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 3 No 2 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 2 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.032 KB)
|
DOI: 10.22146/polgov.v3i2.2503
<![CDATA[Penelitian ini mendiskusikan tentang bagaimana keterlibatan local strongman dalam kontestasi politik elektoral di tingkat lokal. Secara khusus, riset ini berusaha memahami tentang fenomena warok di Kabupaten Ponorogo. Riset ini berupaya mengidentifikasi keterlibatan jejaring warok dalam pilkada, terutama dalam penghentian money politic yang dilakukan oleh kandidat yang lain. Strategi pemenangan ini merupakan suatu strategi baru yang dilakukan oleh tim pemenangan kepala daerah. Dalam menganalisis fenomena tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan yang diperoleh dari observasi secara langsung dari fenomena di Kabupaten Ponorogo, in-depth interview dengan tim pemenangan kandidat, anggota partai, dan tokoh masyarakat. Temuan dan analisis menunjukkan bahwa fenomena warok memiliki peran cukup penting dalam kontestasi politik elektoral di tingkat lokal, dibuktikan dengan bergabungnya tim pemenangan kepala daerah di Kabupaten Ponorogo dan strategi untuk menghentian money politics yang dilakukan oleh lawan politik.]]>
<![CDATA[Relasi Kuasa Negara dan Adat dalam Mengembangkan Pariwisata Budaya Melayu Kabupaten Siak ]]>
<![CDATA[Wazni]]>;
<![CDATA[Zulfa Harirah MS]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 3 No 2 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 2 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (735.195 KB)
|
DOI: 10.22146/polgov.v3i2.2733
<![CDATA[Tulisan ini berangkat dari ketertarikan untuk melihat relasi kuasa yang terjalin antara Negara dan institusi adat dalam pengembangan pariwisata budaya melayu yang ada di Kabupaten Siak. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa lembaga adat melayu kabupaten Siak tidak lagi dilibatkan dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Padahal kita ketahui bahwa Siak mengusung “Siak the Truly Malay” sehingga idealnya LAM Kabupaten Siak akan menjadi salah satu leading sector yang akan menjaga dan menuntun nilai-nilai budaya melayu dalam setiap event kepariwisataan. Sehingga menjadi penting untuk mengupas lebih jauh seperti apa relasi kuasa yang terbangun antara Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya melayu. Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, sehingga data-data di lapangan akan diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi. Kemudian berbagai data dan infromasi tersebut dianalisis hingga diperoleh kesimpulan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan relasi yang justru terjadi adalah layaknya “perang dingin”. Kedua belah pihak tidak terlibat konflik secara langsung, namun bersikap saling diam. Hal ini dikarenakan adanya relasi yang tidak seimbang. Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak seolah-olah tak bisa berbuat apa-apa ketika tidak dilibatkan dalam setiap program pengembangan Pariwisata Kabupaten Siak.]]>
<![CDATA[The Failure on Our Governance: Reaksi Masyarakat Sipil terhadap Kebijakan Publik di Masa Pandemi ]]>
<![CDATA[Felisitas Friska Dianing Puspa]]>;
<![CDATA[Nicolas Kriswinara Astanujati]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 3 No 2 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 2 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.997 KB)
|
DOI: 10.22146/polgov.v3i2.2817
<![CDATA[Tulisan ini berusaha memberikan elaborasi mengenai faktor-faktor apa saja yang berperan dalam kegagalan pemerintah atas kebijakannya di masa pandemi hingga memunculkan reaksi dari masyarakat sipil. Mulai dari minimnya preparedness, perbedaan sense of urgency, broken linkage, hingga rendahnya sense of belonging menjadi bahasan yang disajikan secara lebih lanjut dalam tulisan ini. Bagaimana pemerintah akhirnya mengakomodasi hadirnya komunitas sebagai bentuk resistensi yang mewujudkan terciptanya self-governing community. Yang mana keberadaannya juga mendorong berjalannya suatu demokratisasi. Melihat bahwa pergerakan dan polarisasi perlawanan sipil yang semakin tumbuh menjamur sebagai bentuk gerak komunal di masa pandemi. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut meningkatkan resistensi. Melalui realita serta sumber-sumber sekunder, tulisan ini menjelaskan apa yang menyebabkan pemerintah gagap dalam penanganan pandemi hingga memicu kemunculan masyarakat sipil. Hingga akhirnya, civil society menjadi solusi (mobilizing for action) dalam tata kelola pemerintahan.]]>
<![CDATA[Mahasiswa dan Gig Economy: Kerentanan Pekerja Sambilan (Freelance) di Kalangan Tenaga Kerja Terdidik ]]>
<![CDATA[Afifa Yustisia Firdasanti]]>;
<![CDATA[Afiyati Din Khailany]]>;
<![CDATA[Nur Ahmad Dzulkirom]]>;
<![CDATA[Tiur Maulina Putri Sitompul]]>;
<![CDATA[Amalinda Savirani]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 3 No 1 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1444.143 KB)
|
DOI: 10.22146/polgov.v3i1.2866
<![CDATA[Tren gig economy dalam bentuk pekerjaan lepas (freelance) semakin meningkat dalam satu dekade terakhir, khususnya di kalangan mahasiswa. Sektor pekerjaan ini memiliki fleksibilitas dari segi waktu, di tengah jadwal perkuliahan, tapi juga rentan terhadap eksploitasi. Tulisan ini mengelaborasi dan memetakan motivasi mahasiswa mengambil pekerjaan lepas serta kondisi kerentanan terkait hak-hak dasar pekerja seperti upah rendah, jam kerja berlebihan, ketidakjelasan kontrak kerja, dan tidak adanya pemenuhan jaminan kesejahteraan. Pertanyaan yang membimbing artikel ini adalah bagaimana kondisi kerja mahasiswa freelancer, bagaimana pola relasi kerja yang dihadapi, dan mengapa mahasiswa cenderung menormalisasi eksploitasi ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian kolaboratif ini menggunakan metode campuran (mix-method) yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Data primer dihimpun melalui survei secara online (n=203) dan in-depth interview berjumlah 50 mahasiswa FISIPOL UGM yang telah dan sedang mengambil pekerjaan lepas. Data primer dilengkapi dengan data sekunder yang bersumber dari literatur dan data statistik terkait topik ini. Ada dua temuan utama penelitian. Pertama, para mahasiswa memiliki beragam kerentanan dalam kegiatan mereka sebagai freelancer. Kedua, meskipun mengalami kerentanan dan eksploitasi dalam pekerjaannya, para mahasiswa cenderung mewajarkan kondisi yang dialaminya.]]>
<![CDATA[Analisis Perkembangan Bentuk Kota Surabaya: Evaluasi Kepemimpinan Walikota 2010-2020 ]]>
<![CDATA[Aditya Maulana Mugiraharjo]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 3 No 2 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 2 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (619.725 KB)
|
DOI: 10.22146/polgov.v3i2.2867
<![CDATA[Demokrasi pasca reformasi membuka kesempatan bagi terlaksananya pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung memungkinkan terpilihnya calon walikota terbaik yang memimpin sebuah kota. Fokus pembahasan pada makalah ini adalah perkembangan Kota Surabaya dan faktor pengaruh kepemimpinan Walikota Surabaya tahun 2010-2020. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Kota Surabaya, khususnya pada kepemimpinan Walikota Tri Rismaharini pada tahun 2010-2020 dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali tentang bentuk perkembangan kota dan faktor pengaruh dari kepemimpinan walikota. Hal ini tepat untuk dilakukan untuk memperoleh pandangan yang utuh yang tidak dapat diperoleh dari hitungan statistik dan numerik. Proses pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan walikota berpengaruh terhadap perkembangan bentuk kota, terutama faktor ketegasan, kualitas, pengetahuan, dan manajemen.]]>
