Articles
63 Documents
<![CDATA[Botoh dalam Pilkada: Studi Pola Kerja dan Transformasi Botoh dalam Pilkada Kudus 2018 ]]>
<![CDATA[Hartati, Acidieni]]>;
<![CDATA[Yustafida Nafisa, Arika]]>;
<![CDATA[Tuti Hidayanti, Trias]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 1 No 1 (2019): Jurnal PolGov Volume 1 No. 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v1i1.5054
<![CDATA[Artikel ini mengelaborasi pola kerja botoh dalam vote buying di pemilihan bupati Kudus 2018. Studi botoh pada umumnya melihat botoh sebagai aktor yang hanya meraup keuntungan finansial dari proses demokrasi di aras lokal. Dalam artikel ini, botoh diletakkan sebagai aktor non elektoral informal yang tidak saja memengaruhi perilaku politik pemilih tetapi juga mampu memengaruhi perolehan suara, bahkan membalikkan hasil akhir dalam pilkada. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti berusaha menggali data dengan wawancara, observasi sekaligus mengumpulkan data dokumentasi dari instansi terkait, diharapkan mampu mendeskripsikan dan menganalisis pola kerja botoh dalam pilkada Kudus 2018. Studi ini menunjukkan dengan kerja tim dalam sebuah jaringan yang dibentuk, botoh mampu membalikkan hasil akhir perolehan suara. Dari penelitian ini, ditemukan pola kerja botoh menjadi empat kategori berdasarkan tujuan dan cara kerjanya, yaitu (1) murni taruhan, (2) tujuan ekonomi/taruhan yang dibalut dengan tindakan politik, (3) botoh yang menjadi bagian mekanisme pemenangan kandidat, dan (4) botoh pemodal. Kategori tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi transformasi pola kerja botoh yang pada awalnya merupakan kegiatan judi taruhan menjadi judi politik. Dan, transformasi pola kerja botoh ini pada akhirnya justru merusak sendi-sendi demokrasi itu sendiri karena ikut menyumbang terbentuknya pragmatisme perilaku pemilih.]]>
<![CDATA[Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017 ]]>
<![CDATA[Febriantanto, Pangky]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 1 No 1 (2019): Jurnal PolGov Volume 1 No. 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v1i1.5055
<![CDATA[Pada pilkada kota Yogyakarta 2017 terdapat peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Selain itu, penyandang disabilitas juga terlibat dalam setidaknya tiga kali diskusi politik yang merupakan peningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga terlibat dalam kegiatan pemantauan pilkada kota Yogyakarta 2017 di bawah bendera LSM. Hal-hal tersebut merupakan peningkatan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas. Peningkatan tersebut dapat diteliti dengan menganalisis faktor determinannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan data utama dari KPU kota Yogyakarta, Panwaslu kota Yogyakarta, penyandang disabilitas, serta kelompok komunitas. Data pendukung juga didapat dari laporan hasil pelaksanaan dan pemantauan pilkada kota Yogyakarta 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat dari lima faktor pendukung peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas pilkada kota Yogyakarta 2017 berdasarkan teori Milbrath, seperti faktor pendidikan politik seperti masifnya sosialisasi oleh penyelenggara pilkada, faktor perangsang politik seperti pelibatan penyandang disabilitas dalam diskusi, faktor situasi atau lingkungan politik seperti pengaruh tokoh yang juga seorang penyandang disabilitas, dan faktor karakteristik pribadi seperti kemauan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pilkada kota Yogyakarta 2017. Sedangkan faktor karakteristik sosial seperti status ekononomi, ras, etnis, dan agama penyandang disabilitas tidak menjadi faktor pendukung. Dari hal tersebut juga dapat ditarik argumen bahwa karakteristik sosial tidak banyak berpengaruh pada persepsi dan perilaku penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam pilkada kota Yogyakarta 2017.]]>
<![CDATA[Studi Tiga Wajah Partai: Otonomi dalam PDI Perjuangan di Surakarta ]]>
<![CDATA[Krisna Widyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 4 No 1 (2022): Jurnal PolGov Volume 4 No. 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v4i1.4441
<![CDATA[Tulisan ini menganalisis dinamika politik intra-partai PDI Perjuangan di Surakarta dan ruang otonomi bagi aktor di dalamnya, melalui kerangka kerja tiga wajah partai oleh Richard Katz dan Peter Mair. Penelitian ini melihat politik intra-partai melalui relasi dari tiga unit analisis partai, yakni partai di tingkat pusat, partai di jabatan publik, dan partai di lapangan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika intra-politik dan otonomi dalam partai. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara informan kunci. Hasil penelitian memperlihatkan sentralitas pada partai di tingkat pusat membuat jejaring yang saling menguntungkan antarwajah yang berimplikasi pada pengorganisasian dan disiplin partai yang kuat sehingga dapat membangun infrastruktur politik yang kuat pula, meski dengan konsekuensi ruang otonomi yang sempit di dalamnya.]]>
<![CDATA[Pengaruh Media Sosial terhadap Rasionalitas Politik Generasi Milenial pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta 2020 ]]>
<![CDATA[Muhammad Musyarroful A'la]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 4 No 1 (2022): Jurnal PolGov Volume 4 No. 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v4i1.4533
<![CDATA[Artikel ini menjelaskan bagaimana pengaruh pertarungan wacana antara tagar #PolitikDinasti dan #GibranTeguh terhadap fenomena Pilkada 2020 yang memunculkan nama kandidat putra sulung presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming. Kehadirannya dalam kancah politik cukup menyita perhatian karena disertai dengan adanya pro kontra terhadap majunya anak sulung presiden yang erat dikaitkan dengan politik dinasti. Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melihat opini masyarakat milenial kota Surakarta terhadap pengaruh pertarungan wacana di media sosial terhadap preferensi politiknya pada Pilkada Kota Surakarta tahun 2020 silam. Terdapat tiga temuan utama dari hasil riset ini. Pertama, dominasi preferensi politik masyarakat cenderung ke arah golongan putih (golput) karena adanya pertarungan wacana kontra terhadap karakter Gibran yang lekat dengan politik dinasti. Kedua, kondisi ini kemudian diperparah dengan kandidat lawan Gibran dalam Pilkada Surakarta 2020 yang maju melalui independen yang kalah telak dalam hal elektabilitas dan tidak memanfaatkan media sosial untuk branding politiknya. Ketiga, media sosial sangat memengaruhi bagaimana preferensi politik dari masyarakat milenial. Refleksi atas ketiga temuan studi ini membuktikan bahwa preferensi politik masyarakat milenial, terutama pengguna aktif media sosial, sangat dipengaruhi narasi-narasi yang berkembang di dalamnya. Seperti pertarungan wacana dalam tagar #PolitikDinasti yang merupakan narasi kontra atas berkembangnya politik dinasti yang ada di Indonesia pada waktu menjelang Pilkada Surakarta tahun 2020, dengan tagar #GibranTeguh yang merupakan narasi dukungan kampanye kandidat Gibran-Teguh sebagai upaya melawan wacana yang berkembang dalam #PolitikDinasti.]]>
<![CDATA[Political Polarization dan Political Disinformation ]]>
<![CDATA[Thomas Kriswantoro]]>;
<![CDATA[Endah Ayuning]]>;
<![CDATA[Ardhana Reswara]]>;
<![CDATA[Ahmad Zidan]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 4 No 2 (2022): Jurnal PolGov Vol. 4 No. 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v4i2.3554
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang polarisasi politik dan disinformasi politik dalam rangkaian agenda pelemahan KPK yang berdampak pada perilaku politik masyarakat di Twitter. Artikel ini menggunakan konsep political polarization, political disinformation, dan political behavior. Tulisan ini menggunakan metode big data analysis untuk pengambilan data dan analisis data. Selanjutnya, metode tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan polarisasi isu, isi wacana, dan aktor sebagai opinion leader. Artikel ini juga melakukan pemetaan dan analisis kritis tentang narasi yang diproduksi di media sosial, khususnya Twitter. Wacana dan aktor dalam rangkaian agenda pelemahan KPK disoroti melalui tiga peristiwa, yaitu peristiwa Revisi Undang-Undang KPK, terpilihnya Ketua KPK Firli Bahuri, dan Tes Wawasan Kebangsaan. Temuan yang disampaikan di tulisan ini, yaitu polarisasi politik di antara kelompok pro pemerintah dan oposisi pemerintah dan disinformasi politik yang diproduksi dengan membawa isu taliban dan isu radikalisme. Pada akhirnya, perilaku politik masyarakat dalam agenda pelemahan KPK cenderung melekatkan diri pada influencer yang memiliki orientasi politik yang serupa.]]>
<![CDATA[Political Sentiment Analysis ]]>
<![CDATA[Saktio Bagaskoro]]>;
<![CDATA[Imron Amrozi]]>;
<![CDATA[Amir Rizqi Ramadhan]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 4 No 2 (2022): Jurnal PolGov Vol. 4 No. 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v4i2.3615
<![CDATA[Kajian ini mengeksplorasi isu kewacanaan elektoral seputar “Jokowi Tiga Periode” yang muncul dan berkembang di Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi framming media daring dan analisis sentimen media sosial Twitter terhadap kewacanaan tersebut. Kewacanaan “Jokowi Tiga Periode” ini cukup menarik untuk dielaborasi dan dikerangkai dari perspektif politik karena menekankan unsur personalisasi tokoh sebagai inti wacana. Penelitian menggunakan dua dataset yakni data media online dan data media sosial Twitter dalam kurun waktu yang sama, yakni 1 Maret-31 Juni 2021. Metode yang digunakan dalam kajian ini, yaitu text network analysis, social network analysis, dan natural language processing. Hasil temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa fenomena dorongan perubahan masa jabatan presiden bukan hal baru. Terlebih, analisis terhadap media daring menunjukkan tingginya eksposure pemberitaan terhadap wacana “Jokowi Tiga Periode”. Temuan juga menunjukkan adanya pembagian pemberitaan menjadi empat kluster polarisasi. Dari sisi analisis sentimen, dorongan perubahan masa jabatan presiden melalui wacana “Jokowi Tiga Periode” banyak dinilai oleh pengguna Twitter sebagai hal yang negatif. Ini dibuktikan dengan dominasi sentimen negatif sebanyak 56% dengan mayoritas mengaitkan isu ini dengan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode.]]>
<![CDATA[Social Network Analysis untuk Menilik Kualitas Demokrasi Digital Indonesia ]]>
<![CDATA[Cattleya Ishamina Putri Hananto]]>;
<![CDATA[Dhias Dipa Dipangga]]>;
<![CDATA[R. A. Annissa Adhi Herawati Murningtyas]]>;
<![CDATA[Rewinata Syah Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 4 No 2 (2022): Jurnal PolGov Vol. 4 No. 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v4i2.3626
<![CDATA[Media sosial (Twitter) sebagai new public sphere memungkinkan siapa pun untuk membangun wacana dan turut berkontestasi memperebutkan kekuasaan atas ruang “arus utama”. Twitter pada tahun 2018 dan pertengahan 2021 diramaikan oleh dua isu: “Kartu Kuning untuk Jokowi” (repertoar nyata) dan “Jokowi: The King of Lip Service” (repertoar digital murni). Kajian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana bekerjanya contentious politics pada dua repertoar “Kartu Kuning untuk Jokowi” dan “Jokowi: The King of Lip Service” di Twitter sebagai media sosial. Kajian ini juga menginisiasi pemanfaatan Social Network Analysis (SNA) sebagai metode untuk memetakan aktor dalam kedua repertoar. Dua isu tersebut dipilih karena kesamaan aktor yang mencetuskan repertoar, yaitu BEM UI. Repertoar juga sama-sama ditujukan sebagai bentuk kritik kepada Presiden Joko Widodo atas pemerintahannya. Hasil kajian ini melihat perbedaan fundamental dari kedua isu tersebut, yaitu repertoar “nyata” dan repertoar digital murni, dimana contentious politics menggunakan repertoar “nyata” bertahan lebih lama daripada repertoar digital “murni”.]]>
<![CDATA[Memaknai TWK KPK Dalam Reproduksi Wacana Dengan Pemanfaatan Modal Sosial: Studi Kasus Data Percakapan TWK KPK di Media Sosial Twitter ]]>
<![CDATA[Meirza Luthfi Pradana]]>;
<![CDATA[Vincencius Alvian Pratama]]>;
<![CDATA[Rika Aulia Ramdhani]]>;
<![CDATA[Panji Putranto Nugrahagung]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 4 No 2 (2022): Jurnal PolGov Vol. 4 No. 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v4i2.3637
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pemetaan aktor dan pola sentimen yang terbentuk di media sosial Twitter dalam wacana isu “Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (TWK KPK)”. Artikel ini menggunakan pendekatan mix method, yakni kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan pisau analisis Social Network Analysis (SNA) . Data dalam kajian ini diperoleh dari media sosial Twitter yang diolah dengan Big Data Analytics dari tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan 13 September 2021. Tulisan ini mengungkap terdapat tiga akun eks pejabat publik dan dua akun media nasional yang menjadi top engagement pada isu TWK KPK di Twitter. Adapun sentimen-sentimen mengenai isu TWK KPK yang terbentuk, meliputi isu positif, negatif, dan netral.]]>
<![CDATA[Jaringan Aktor dan Konflik Peran dalam Isu Rasisme Papua ]]>
<![CDATA[Felia Primaresti]]>;
<![CDATA[Rizky Murdiana]]>;
<![CDATA[Pitaloka Ainun Yasmin]]>;
<![CDATA[Tiara Chaerani]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 4 No 2 (2022): Jurnal PolGov Vol. 4 No. 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v4i2.3641
<![CDATA[Tulisan ini berusaha memetakan aktor dan relasinya dalam perkembangan sentimen dan isu SARA terhadap masyarakat Papua di Twitter. Selain itu, artikel ini juga berupaya melihat respons masyarakat Twitter terhadap sentimen SARA oleh aktor yang sudah dipetakan. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif, sementara metodenya adalah Social Network Analysis (SNA) dan metode analisis sentimen pada rentang waktu Agustus 2019 hingga Juni 2021 (Kasus Papua-Surabaya, Abu Janda-Natalius Pigai, Papua-Risma-ASN, dan Papua-TNI-Disabilitas). Persamaan yang dapat dilihat dari empat kasus rasisme yang hadir adalah adanya campur tangan multiaktor dalam setiap isu yang berkembang, seperti adanya keterlibatan negara, media, organisasi masyarakat sipil, dan aktor individu. Masing-masing aktor dapat menjadi representasi suatu lembaga yang memengaruhi pola pikir dan arah narasi yang diutarakan. Namun, sering kali aktor mewakili dirinya sendiri (alter) dan cuitan yang hadir tidak merepresentasikan golongan mana pun (anonim). Sentimen dalam temuan penelitian ini justru mendorong narasi rasisme terhadap masyarakat Papua yang harus dihentikan. Tingginya intensitas narasi rasisme yang muncul di Twitter membentuk komunitas yang sensitif terhadap konflik dan isu-isu rasial. Twitter sebagai platform yang memfasilitasi perkembangan isu sosial-politik membawa dampak yang cukup luas terhadap komposisi masyarakat yang semakin sensitif terhadap isu rasial di dunia nyata.]]>
<![CDATA[Analisis Persepsi Masyarakat dengan Metode Big Data terhadap Kinerja DPR dalam Memproses RUU PKS ]]>
<![CDATA[Fandy Arrifqi]]>;
<![CDATA[Dyah Ainiyatul Munawaroh]]>;
<![CDATA[Jasmine Hasna Nafila Rahman]]>
<![CDATA[ Jurnal PolGov Vol 4 No 2 (2022): Jurnal PolGov Vol. 4 No. 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/polgov.v4i2.3614
<![CDATA[Menurut laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), angka kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya. Data kasus kekerasan seksual yang terus meningkat mendorong perlunya payung hukum yang dapat melindungi korban. Oleh sebab itu, Komnas Perempuan melalui usulannya mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk mewakili suara mereka justru seolah tutup telinga akan masukan dan kritikan rakyat. Banyaknya kasus yang terus mencuat tidak lantas membuat DPR segera mengesahkan RUU PKS sehingga menimbulkan berbagai persepsi negatif dari masyarakat terhadap kinerja DPR. Oleh karena itu, kajian dalam artikel inii berusaha melihat sentimen masyarakat terhadap kinerja DPR dalam proses perumusan RUU PKS menggunakan metode big data. Data yang digunakan diambil dari media sosial Twitter. Kemudian, data diolah menggunakan text network analysis dan sentiment analysis untuk melihat persepsi dan sentimen masyarakat terhadap kinerja DPR atas tertundanya RUU PKS. Dari hasil persepsi dan sentimen masyarakat tersebut, lalu kami berusaha menganalisis model representasi yang dilakukan oleh DPR dalam konteks perumusan RUU PKS. Hasil sentiment analysis menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi respons masyarakat atas tertundanya pengesahan RUU PKS. Pada analisis dengan menggunakan model representasi, diketahui DPR RI memiliki gaya/model perwakilan trustee dilihat dari adanya jurang yang lebar di antara tuntutan rakyat dengan kebijakan yang dihasilkan oleh DPR.]]>
