Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Pemuliaan Hukum

Pemuliaan
Website

Published by Universitas Islam Nusantara

ISSN : 26542722 EISSN : 28298640 DOI : https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Pemuliaan Hukum (P-ISSN: 2654-2722) is a double-blind peer-reviewed published by the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia. This journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews with legal studies. The article is in the Journal of Legal Breeding studies, thought development, and research on civil law, Focus and Scope Review). This journal article is published twice a year in April and October. Since its publication in 2018, the Journal of Legal Breeding has been listed on CrossRef. All articles published by the Journal of Legal Breeding have a DOI number. The Journal of Legal Breeding is also indexed by Google Scholar, Garuda, Moraref, BASE, and other indexes, please open it here. Journal Secretariat: Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 11 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum" : 11 Documents clear

Keberlakuan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Perbankan di Indonesia Widya Marthauli Handayani
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Pada tahun 2014 Pemerintah Indonesia mencabut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 digantikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang kini berlaku. Perubahan undang-undang tersebut membawa perubahan yang fundamental. Di mana Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia. Dengan demikian, Pemerintah mengakui hak cipta sebagai salah satu benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Berhubung pengaturan pelaksanaan mengenai benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan di Indonesia belum terbit maka diperlukan penelitian yang bersifat elaboratif ini demi pembaharuan hukum jaminan kebendaan di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif bagi pemerintah sebelum aturan pelaksanaan mengenai jaminan kebendaan dengan objek Hak Cipta diterbitkan. Penelitian ini mengunakan analisis yuridis normatif dengan rumusan masalah: Pertama, bagaimana pengkualifikasian Hak Cipta untuk dapat dijaminkan sebagai Jaminan Fidusia?; Kedua, bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta apabila terjadi ingkar janji (wanprestatie)? Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna karya intelektual (hak cipta) sebagai jaminan utang

Konsep Hukum Sukuk Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah Dede Dede
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Pasal 169 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak memberikan pilihan mengenai jenis obligasi yang dapat diterbitkan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, tidak memasukkan obligasi daerah dalam pengertian dan materi muatannya. Peraturan Pemerintah, demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah hanya mengatur mengenai syarat dan prosedur perbitan obligasi, tetapi tidak memberikan pilihan mengenai jenis obligasi. Bagaimana agar Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi syariah? Sesuai dengan pasal 33 ayat (4) UUD 1945, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi yang berkeadilan, maka konsekuensinya pemerintah harus memberi pilihan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi dengan penguatan substansi sukuk daerah dalam peraturan perundang-undangan. Sukuk daerah sebaiknya diterbitkan dalam bentuk ritel, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek pemerintah daerah yang bermanfaat dan sekaligus masyarakat dapat mengawasi terhadap proyek yang dibiayai dengan sukuk daerah.

Tinjauan Yuridis Penelantaran Tanah di Provinsi Jawa Barat Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Ida Kurniasih
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Most abandoned or abandoned land is a land for business use rights owned by state-owned companies or private companies. In practice, many lands are abandoned or abandoned so that many people occupy it either with permission or without permission from the owner. Other land abandonment also hampered the achievement of various development program objectives, vulnerability to food security and national economic resilience, the closed social economic access of the community, especially farmers to land, and the nagging sense of justice and social harmony, Rights Holders are prohibited from abandoning their land, and if The Right Holder abandoned his land so that the (Law No. 5 Th 1960) has regulated the legal consequences of the abolition of the land rights in question and the termination of legal relations and confirmed as land directly controlled by the State. Based on this background, the researcher will discuss the main issues as follows: What are the Legal Aspects of land rights that have been granted rights by the State but are not attempted and / or not used, or not utilized in accordance with the circumstances or the nature and purpose of givingrights or basic tenure ? How the efforts to control and utilize abandoned land are reviewed from GovernmentRegulation Number 11 of 2010 concerning Control and Utilization of abandoned land.

Problematika Penerapan Pajak Progresif terhadap Kendaraan Bermotor di Wilayah Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Fitri Wahyuni
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Sekitar tiga juta kendaraan di Jawa Barat dinyatakan sebagai Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU). Bagaimana Penerapan dan Pelaksanaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki kendaraan lebih dari 1 (satu) Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dan kendala-kendala dan faktor serta solusi yang mengakibatkan pelaksanaan Pajak Progresif tidak dapat memaksimalkan penerimaan dari Wajib Pajak? Pelaksanaan pungutan biaya progresif terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) berlaku perhitungan yaitu : terhadap kepemilikan Pertama 1,75%, Kedua 2,25%, Ketiga 3,75%, Keempat 3,25%, Kelima 3,75% Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Hambatannya, terjadi perlawanan yaitu Perlawanan Pasif dan Perlawanan Aktif, serta sering terjadi wajib pajak pemilik pertama, apabila menjual kendaraan bermotor tidak melapor ke kantor Samsat bahwa kendaraan tersebut telah dijual, dan/atau kendaraan bermotor tersebut segera dilakukan proses balik nama oleh pemilik kedua atau seterusnya.

Tinjauan Yuridis Peraturan Bupati Sumedang Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Diane Prihastuti
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Pembangunan kawasan di Jatinangor Kabupaten Sumedang diharapkan berdampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah dan juga majunya tingkat pendidikan masyarakat, hal ini perlu ditunjang dengan instrumen hukum yang baik. Di era otonomi daerah, Pemerintahan Daerah Tingkat II diberikan kebebasan untuk mengatur daerahnya, diharapkan pembangunan dapat dinikmati masyarakat banyak dan tata ruang/wilayah tidak merusak lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan memahami dampak Peraturan Bupati Sumedang Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang; dan (2) Untuk mengetahui dan memahami cara Pemerintah Daerah Sumedang untuk memfasilitasi keinginan pengusaha dan masyarakat, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan di kawasan Jatinangor. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui tahap penelitian kepustakaan dan lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Kemudian data dianalisis melalui metode normatif kualitatif tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus secara matematis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: (1) Peraturan Bupati mengenai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Provinsi Pendidikan Jatinangor dibuat untuk menjadikan kawasan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan yang tertata baik dan layak. Pembangunan kawasan pendidikan ini selain memberikan rasa keamanan dan kenyaman bagi masyarakat, juga memberikan peluang bagi pengusaha untuk berinvestasi di wilayah Jatinangor, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang, dan (2) Upaya Pemerintah Daerah Sumedang dalam memfasilitasi keinginan pengusaha dan masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan di Kawasan strategis Jatinangor adalah membuat suatu rencana program yang disebut dengan CAP-RPP (Community Action Plan – Rencana Perumahan dan Permukiman). Dalam program ini terdapat pelibatan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tata ruang di Jatinangor sebagai tenaga pendamping penggerak masyarakat lainnya guna memahami bagaimana rencana tata letak bangunan diterapkan. Dilihat dari program tersebut yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah sosial dan adanya pelibatan masyarakat yang menurut konsep kesejahteraan sosial dapat ditinjau dari perspektif pembangunan sosial.

Penerapan Ketentuan Landreform dalam Rangka Pelaksanaan Reforma Agraria Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani di Indonesia Gunawan, Gunawan
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Program landreform di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 atau UUPA, yaitu khususnya Pasal 7 dan 17 yang mengatur pembatasan luas tanah maksimum, Pasal 10 tentang larangan pemilikan tanah “absentee” dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya sebagai strategi dalam rangka pelaksanaan reforma agraria atau landreform plus sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria sebagai peraturan pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat dalam perolehan dan pemanfaatan tanah pertanian sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di Indonesia secara operasional penerapannya belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan, dalam arti belum diterapkan secara optimal karena berbagai kendala atau masalah. Atas hal itu, maka penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan ketentuan landreform dalam rangka pelaksanaan reforma agraria sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Indonesia? dan bagaimana sebaiknya pengaturan ketentuan landreform lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan reforma agraria sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Indonesia?

Model Penegakkan Hukum terhadap Upaya Penyelundupan Hukum di Indonesia dalam Ruang Lingkup Hukum Internasional Hanny Amelia
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Istilah penyelundupan hukum masih sangat awam di masyarakat yang tanpa disadari banyak terdapat di lingkungan terdekat sekalipun. Mendapatkan legalitas hukum nasional terlebih dulu melalui hukum asing menjadi tujuan utama dari penyelundupan hukum bagi kepentingan tertentu. Tidak banyak yang tahu bahwa perbuatan tersebut dapat melemahkan hukum di negaranya sendiri. Penyelundupan tersebut tidak ada bukti yang menunjukkan kapan istilah pencucian uang ditemukan. pencucian uang merupakan upaya pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana kedalam sistem keuangan khususnya dalam sistem perbankan baik didalam maupun diluar negeri dengan maksud menghindarkan diri dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan. Pencucian uang sudah menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan dalam lingkup kecil ataupun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara atau tanpa batas tertentu lagi. Studi teoritis dan praktek peradilan dan sistem hukum umum berkenaan dengan tanggungjawab korporasi dalam kasus tindak pidana pencucian uang, dibagi menjadi tiga model atau teori pertanggungjawaban korporasi. Yang pertama adalah model adaptasi dan imitasi, yang kedua adalah model agregasi atau pengetahuan kolektif, dan yang terakhir adalah model organisasi bersalah.

Daftar Isi Jurnal Tim Redaksi
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Daftar Isi Jurnal

Alternatif Konsep Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 Hendri Darma Putra
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Perselisihan hasil Pilkada merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebagai Penyelenggara Pemilu dengan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Penyelesaian sengketa pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Konstutusi. Sebagai pelaksana undang-undang MK harus taat dan mengikuti undang-undang, agar kewenangan tidak terlampaui. MK akan memberikan model penanganan sengketa hasil pilkada ini pada badan peradilan khusus. Konsep penyelesaian sengketa hasil pilkada yaitu Model Lembaga adalah pengadilan adhoc khusus pemilu yang berada dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara, ruang lingkup sengketa hanya kewenangan administrasi terkait sengketa hasil pilkada, bersifat desentralistik.

Penyelesaian Sengketa Bidang Perbankan Pasca Beralihnya Fungsi Pengaturan dan Pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anjar Permana Sidik
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Banking institutions is at the core of the financial system of each country. Bank is a financial institution that is home to natural persons, private enterprises and the state. Through the activities of credit and various other services, banks participating in the payment mechanism for all sectors of the economy. Activities fund for banks in the communities it covers transactions in credit purchases, utilization of the means of bank facilities such as the provision of credit cards, ATM, securities and others, position of the bank is an institution that is closely linked to the community and has a reciprocal relationship with the community itself in accordance with the framework of principles of banking law. How to Position and Role of the Financial Services Authority in the Settlement of Disputes for Banking, after the passing of Banking Supervision of Bank Indonesia to FSA? And How Contributions Authority financial services in settlement disputes and banking supervision in Indonesia? The research method is descriptive analysis, with normative juridical approach, which uses the primary data source is secondary data obtained through the study of documents, this study conducted two phases: the first phase of the research literature, with data collection technique using studies document that further secondary data analyzed juridical qualitative, then the second stage to add additional data to the object and continued to interview discussed. The author of the research results can find and conclude the following: the Status and Role Services Authority finances in the settlement of disputes between customers and banks through alternative dispute resolution after the transfer of the functions of banking upervision from Bank Indonesia to the financial services authority greatly assist the parties to the dispute either customer or bank to resolve the issue through consultation, Negotiation, Mediation, Conciliation and Adjudication and Arbitration for in Law No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority, the protection of customers are protected and included in the defense of the law, in contrast to the settlement of disputes through Bank Indonesia, which only provides a place without any recommendation or decision of the Bank of Indonesia. In the Banking Law legal relationship between the customer and the bank is not mentioned clearly so in case of a dispute the parties is hard to find completion. With the effective enactment of Law No. 21 Year 2011 concerning FSA Legal Protection of either the customer or the bank can be protected.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

1 2

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Pemuliaan Hukum Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Pemuliaan Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Opik Rozikin

Contact Email
rozikinopik@gmail.com

Phone
+6285862536992

Journal Mail Official
jurnalpemuliaanhukum@gmail.com

Editorial Address
Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Opik Rozikin

Contact Email rozikinopik@gmail.com

Phone +6285862536992

Journal Mail Official jurnalpemuliaanhukum@gmail.com

Editorial Address Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Opik Rozikin

Contact Email
rozikinopik@gmail.com

Phone
+6285862536992

Journal Mail Official
jurnalpemuliaanhukum@gmail.com

Editorial Address
Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA