cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nuchraha Alhuda Hasnda
Contact Email
nuchraha.alhuda@nusaputra.ac.id
Phone
+6281270254356
Journal Mail Official
rechten@nusaputra.ac.id
Editorial Address
Gedung B lt.2 Universitas Nusa Putra, Jl. Raya Cibolang Kaler No.,21 Kab. Sukabumi 43152
Location
Kab. sukabumi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
Published by Universitas Nusa Putra
ISSN : 26863626     EISSN : 26860481     DOI : https://doi.org/10.52005
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Rechten memublikasikan artikel hasil penelitian atau pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam merespons dinamika dan perubahan sosial. Penelaahan dinamika dan perubahan sosial dari sudut ilmu hukum tersebut dapat dilakukan secara normatif (ilmu hukum normatif), filosofis (filsafat hukum), maupun empiris (sosio-legal). Di antara subyek bidang ilmu hukum yang bisa dipilih adalah hukum ekonomi, hukum dan teknologi, hukum sumber daya alam, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum islam, dan hukum internasional. Jurnal Hukum Rechten juga memublikasikan artikel ulasan tokoh & pemikiran hukum, yang dimaksudkan untuk lebih mengenali dan mengungkap (kembali) tokoh dan pemikirannya yang berpengaruh baik secara akademis maupun praktis dalam menjaga dan merawat tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan adil.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2020): Edition for April 2020" : 5 Documents clear
PENGATURAN HAK ASUH ANAK DAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Tarigan, Junaidi; Zaenal Abidin
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 1 (2020): Edition for April 2020
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v2i1.99

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak asuh anak dalam putusnya perkawinan karena perceraian yang dilakukan antara suami isteri dimana salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan pihak yang lain adalah Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara pada Hakim Pengadilan Negeri dan studi dokumen atau bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa problematika yang muncul dalam perceraian campuran yaitu tempat diajukannya gugatan perceraian, perebutan hak asuh anak, dan kewarganegaraan anak tersebut. Hakim Indonesia dalam menyelesaikan masalah hak asuh anak dari perceraian campuran menggunakan hukum nasional Indonesia dimana cenderung memberikan anak hak untuk memilih dengan siapa ia ingin diasuh. Hakim berpatokan pada kebutuhan anak yang diutamakan. Anak juga memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas selama ia berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun atau sebelum menikah. Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan dari orang tua mereka.
Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial Dzikra Delvina Nuraldini
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 1 (2020): Edition for April 2020
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v2i1.50

Abstract

Dalam perkembangan teknologi saat ini, pengguna media social meningkat secara signifikan. Informasi dengan sangat mudah didapatkan melalu media social termasuk juga data pribadi seseorang yang seharusnya menjadi kerahasiaan dan hal-hal yang bersifat privasi. Hal ini tentu dapat memicu terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Padahal data pribadi merupakan bagian dari HAM yang dilindungi. Banyaknya terjadi permasalahan penyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tujuan dan fokus pada penilitian ini yaitu membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi di dalam media sosial berkaitan dengan UU ITE dan perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi jika terjadi kebocoran. Indonesia saat ini belum mempunyai aturan yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam media sosial. Oleh sebab itu, jurnal ini bertujuan untuk menciptakan konsep pengaturan yang memadai dalam mengatur perlindungan data pribadi pengguna media social.
Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Negara Dalam Persfektif Konsep Trias Politica Muhamad Ari Abdillah
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 1 (2020): Edition for April 2020
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v2i1.51

Abstract

Penelitian ini di tujukan untuk di publikasikan tentang kurangnya kinerja KPK dalam menangani kasus korupsi yang sering terjadi di masyarakat dan mengetahui peran dan fungsi KPK serta untuk mengetahui kedudukan KPK sebagai lembaga negara dalam perspektif konsep trias politica apakah termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif atau yudikatif, Dalam pembuatan jurnal ini menggunakan Metode penelitian yang dilakukan yaitu kepustakan dan analis jurnal. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, bahan tersier berupa kamus-kamus bahasa, kamus ilmiah hukum, jurnal dan situs web resmi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan. Ada perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini dan Untuk menegakan keadilan korupsi maka langkah pertama yang berperan penting adalah lembaga KPK dimana penegak hukum tersebut harus amanah dalam menindak lanjuti sebuah kasus dan bertanggung jawab besar atas pekerjaannya.
Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden Cahya Maharani
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 1 (2020): Edition for April 2020
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v2i1.53

Abstract

Pembatasan masa jabatan Presiden merupakan suatu upaya untuk mencegah adanya Presiden yang memegang kekuasaan dalam waktu yang panjang akan memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan, hal ini penting diatur karena apabila tidak dibatas maka akan membuka kemungkinan terjadinya penyalagunaan wewenang dan timbulnya otoritarianisme pada suatu Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penetapan Pembatasan Masa Jabatan Presiden Berdasarkan Konstitusionalisme dan Dampak Apabila Indonesia Melaksanakan Amandemen Ke-5 dalam Masa Jabatan Presiden. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, objek penelitian dalam penelitian ini juga adalah Undang-Undang serta peraturan yang mengatur mengenai masa jabatan presiden. Penelitian ini melakukan penelaahan, analisis dan pengkajian terhadap Pengaturan masa jabatan presiden suatu upaya menegakkan prinsip konstitusionalisme dengan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah Hulwah Fikriyani Fauziyah
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 1 (2020): Edition for April 2020
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v2i1.59

Abstract

Pengelolaan otonomi daerah tidak terlepas dari sumber pembiayaan untuk pendapatan daerah berupa pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak negara yang diserahkan pungutannya kepada daerah dan pajak daerah sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah otonomi daerah. Pembangunan sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh keuangan daerah yang salah satunya berasal dari pajak daerah yang masuk ke kas daerah setempat. Kemudian bagaimana Eksistensi Otonomi Daerah Terhadap system Desentralisasi Pajak Daerah di Indonesia dan Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pembangunan Dalam Otonomi Daerah? desentralisasi menjadi titik terang pengakuan kewenangan daerah dalam mengelola dan mengurus pemerintahannya sendiri. Pembangunan juga merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh keuangan daerah yang salah satunya berasal dari pajak daerah. Semakin banyak penerimaan dari pajak maka diharapkan semakin baik pembangunan yang dihasilkan oleh daerah itu. Kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan sangat besar. Untuk mengatur sebuah daerah otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Lalu bagaimana jika terjadi Peraturan daerah yang bertentangan atau sedikit menyimpang dari peraturan pemerintah, maka dari itu dilakukanlah pengujian oleh dua lembaga lewat dua model kewenangan, yaitu judicial review oleh Mahkamah Agung dan executive review oleh Pemerintah Departemen Dalam Negeri.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Edition for August 2025 Vol 6 No 2 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2024): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 3 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 1 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 3 (2022): Edition for December 2022 Vol 4 No 1 (2022): Edition for April 2022 Vol 4 No 2 (2022): Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 3 (2021): Edition for December 2021 Vol 3 No 2 (2021): Edition for August 2021 Vol 3 No 1 (2021): Edition for April 2021 Vol 2 No 3 (2020): Edition for December 2020 Vol 2 No 2 (2020): Edition for August 2020 Vol 2 No 1 (2020): Edition for April 2020 Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019 Vol 1 No 2 (2019): Edition for August 2019 Vol 1 No 1 (2019): Edition for April 2019 More Issue