cover
Contact Name
ARIS HERI ANDRIAWAN
Contact Email
jurnalabdikarya@untag-sby.ac.id
Phone
+628563387364
Journal Mail Official
jurnalabdikarya@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Semolowaru 45, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
ISSN : -     EISSN : 26559706     DOI : https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa memuat artikel ilmiah yang berfokus pada bidang teknologi tepat guna dan kewirausahaan Community Services People Local Food Security Training Marketing Appropriate Technology Design Community Empowerment Social Access Cultural Exchange Student Community Services Education for Sustainable Development The results of community service activities are in the form of application and assistance to the community in various fields of science, including: Education, Law, Psychology, Agriculture, Management, Information Technology, Social Humanities, Culture, Appropriate Technology, and Other Fields of Science.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 197 Documents
Pelatihan Menghitung, Membayar, Dan Melaporkan Pajak Bagi UMKM Pakem Happy Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 4 No 02 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.993 KB) | DOI: 10.30996/abdikarya.v4i02.6298

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu peran UMKM adalah penyerapan tenaga kerja yang sangat besar, dan atas penghasilan yang dikenakan pajak oleh Pemerintah. Besaran pajak yang dikenakan pada UMKM tergantung pada besaran peredaran (penjualan) bruto yang dihasilkan. Pajak yang dikenakan pada UMKM bisa berupa PPh 21 jika UMKM memperkerjakan karyawan sesuai ketentuan perpajakan dan PPh badan, yaitu merupakan pajak yang dipungut dari penghasilan yang diterima oleh UMKM. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada UMKM sehingga masih banyak UMKM yang belum memahami aturan perpajakan dan modernisasi dalam tata cara pembayaran pajak. Berdasarakan permasalahan yang ada maka pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada UMKM terkait kewajiban membayar pajak, bagaimana menghitung, menyetor, dan membayar pajak yang semuanya harus dilakukam secara online. Oleh karena itu dengan adanya pelatihan ini diharapkan UMKM memahami akan kewajibannya membayar pajak, mampu menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, mampu mengisi SPT secara online dan mampu membayar pajak secara online.
MEKANISASI KERETA DORONG PENGUSUNG PETI JENAZAH DI TPU KEPUTIH
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 4 No 02 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (919.06 KB) | DOI: 10.30996/abdikarya.v4i02.6299

Abstract

Virus SARS-CoV-2 atau yang kita kenal dengan nama virus Covid-19, telah masuk di Indonesia sejak bulan Maret 2020. Wabah global yang merenggut banyak korban jiwa, akhirnya dideklarasikan secara resmi sebagai sebuah pandemi oleh WHO pada tanggal 9 Maret 2020. Sejak ditemukannya kasus pertama di Indonesia, jumlah kasus positif dan angka kematian pun semakin meningkat hingga pertengahan tahun 2020, dan masih jauh dari indikasi adanya penurunan. Demikian tingginya laju penyebaran Covid-19 berdampak ke semua aspek kehidupan, dan banyak memunculkan masalah dan tantangan baru dalam masyarakat. Selain tenaga kesehatan, salah satu profesi penting yang jarang kita sadari eksistensinya di masa pandemi ini adalah para penggali makam. Begitu banyaknya korban meninggal yang harus dimakamkan tiap harinya, membuat para petugas pemakaman yang jumlahnya sangat terbatas menjadi kewalahan dan kelelahan. Apalagi ditambah dengan kondisi hujan yang seringkali membuat tanah lembek dan menyulitkan proses pengangkatan peti jenazah dari ambulans ke lokasi liang kubur.Melihat permasalahan tersebut, maka sebuah kereta untuk mengusung peti jenazah korban Covid19 dari ambulans menuju ke lokasi pemakaman, dirancang dan dibuat pada abdimas ini. Alat yang dirancang dengan sistem roda yang menyerupai roda “tank” atau sistem sprocket-rantai ini dapat dijalankan di lahan yang becek seperti kondisi tanah di TPU Keputih, Surabaya. Perancangan dimensi dilakukan sesuai dengan kaidah teknik mesin dan mempertimbangkan faktor ergonomis pengguna, sehingga alat yang dihasilkan mampu mempermudah dan mempercepat pekerjaan para penggali kubur.
EDUKASI PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN BAGI OPERATOR KAPAL
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 4 No 02 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.785 KB) | DOI: 10.30996/abdikarya.v4i02.6300

Abstract

Kebakaran kapal yang pernah terjadi di Sungai Musi menunjukkan bahwa kebakaran dapat terjadi kapan dan dimana saja. Pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu juga diberikan kepada operator kapal yang beroperasi di Sungai Musi untuk mencegah terjadinya kembali kebakaran diatas kapal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, wawasan serta keterampilan para operator kapal di Sungai Musi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Metode yang digunakan berupa penyampaian materi teori serta praktek pencegahan penanggulangan pemadaman kebakaran. Penyampaian materi teori dikomunikasikan secara verbal dengan cara lisan kemudian dilanjutkan dengan praktek pemadaman kebakaran memanfaatkan karung goni basah serta alat pemadam api ringan oleh seluruh peserta didampingi oleh narasumber. Hasil yang diperoleh yaitu terdapat 33.3% peserta memperoleh peningkatan pengetahuan dalam kriteria tinggi, 26.7% dalam kriteria sedang dan 40% dalam kriteria rendah. Kegiatan penyuluhan ini khususnya pada sesi praktek pemadaman kebakaran mampu memberikan pengalaman nyata kepada peserta tentang cara memadamkan api memanfaatkan karung goni basah serta alat pemadam api ringan (APAR).
SISTEM AKUNTANSI UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA UMKM DI SURABAYA
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 4 No 02 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.606 KB) | DOI: 10.30996/abdikarya.v4i02.6302

Abstract

Pada masa sulit seperti ini yang dikarenakan pandemi covid-19, banyak usaha yang terkena dampaknya termasuk para pelaku UMKM. Ada yang dapat bertahan, namun tidak sedikit yang menutup usahanya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai potensi untuk bangkit, jika UMKM dapat bangkit maka perekonomian nasional akan bangkit. Hal ini dikarenakan jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,99% dari keseluruhan usaha. Berbagai kebijakan pemerintah dilakukan untuk mengupayakan agar UMKM dapat bangkit kembali. Meskipun demikian, kelemahan yang ada pada UMKM perlu diatasi salah satunya kualitas sumber daya manusia dalam managerial, keuangan dan produksi. Mayoritas pelaku UMKM tidak atau kurang memiliki pengetahuan khususnya dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat membantu pengguna laporan keuangan, terutama pemilik dalam mengambil keputusan. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh standar akuntansi keuangan dan sistem informasi akuntansi yang memadai. Tahun 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) sebagai standar penyusunan laporan keuangan untuk UMKM yang berlaku efektif 1 Januari 2018. Meskipun sudah lebih 2 tahun sejak berlakunya efektif SAK tersebut, banyak pelaku UMKM belum tau atau belum memahaminya. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM telah berupaya mensosialisasikan standar tersebut ke berbagai pelosok daerah. Implementasi SAK EMKM ini kurang dapat efektif dikarenakan sistem informasi akuntansi yang dimiliki UMKM tidak memadai. Pelaku UMKM mempunyai catatan kas, penjualan dan pembelian namun tidak terintegrasi sehingga tidak dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar. Tim pengabdian memberikan solusi kepada mitra, khususnya kepada pelaku UMKM di kota Surabaya untuk menyusun sistem akuntansi yang dapat mendukung implementasi SAK EMKM. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian adalah dengan survey pendahuluan, pelatihan, pendampingan dan penyusunan sistem akuntansi serta pembuatan modul untuk mitra. Modul dibuat agar mitra mempunyai pegangan materi dan petunjuk dalam membuat jurnal. Metode pengabdian yang diberikan mengikuti proses akuntansi dimana pada awalnya adalah mengidentifikasi transaksi atau peristiwa yang akan dicatat kedalam jurnal dan kemudian melakukan pencatatan transaski berdasar bukti kedalam jurnal umum. Kegiatan pengabdian ini masih pada tahap awal yaitu penyusunan kode akun dan pencatatan jurnal. Pelaksanaan pengabdian dibantu 2 mahasiswa akuntansi sehingga memberi manfaat bagi mahasiswa juga untuk mempraktekkan ilmunya di masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah mitra memahami tahapan awal dari proses akuntansi, mitra telah mempunyai kode akun sebagai langkah awal dalam penyusunan laporan keuangan, transaksi penjualan dan pembelian yang awalnya terpisah-pisah kini sudah terintegrasi dan tercatat didalam jurnal umum. Dalam kegiatan pengabdian, tim mengalami kendala waktu yang disediakan pemilik dalam menyiapkan data dan adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Namun demikian tidak menjadi penghalang kami dalam melakukan kegiatan. Kegiatan pengabdian ini kedepannya adalah54melanjutkan ke tahap berikutnya dari proses akuntansi. Dengan demikian diharapkan terbentuk sistem akuntansi yang memadai sehingga dapat mendukung implementasi SAK EMKM.
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN INVESTASI BINARY OPTIOM BERKEDOK TRADING
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.299 KB) | DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6723

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menghancurkan roda perekonomiam, berbagai lapisan masyarakat terkena dampak dari pandemic ini, akibat dari pandemic ini roda perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil. Masyarakat Indonesia mulai mencari cara dalam mengelola keuangan dengan lebih baik agar dapat bertahan dalam situasi pandemi ini, salah satu caranya dengan berinvestasi. Binary Option Trading menjadi hal yang cukup banyak dibicarakan publik belakangan ini, dikarenakan banyak influencer dan iklan-iklan bertebaran mengenai keuntungan besar yang bisa didapatkan melalui Binary Option Trading. dalam Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, Binary option tidak termasuk dalam subjek yang tertulis di Pasal 1. Hal ini secara tidak langsung dapat diartikan bahwa Binary Option ilegal.
VAKSINASI COVID-19 MERUPAKAN HAK ATAUKAH KEWAJIBAN BAGI MASYARAKAT
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.439 KB) | DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6725

Abstract

Coronavirus Disease 2019 atau disebut dengan Covid-19 pertama ditemukan di China dan menjalar di seluruh negara di dunia. Indonesia memasuki masa kritis Pandemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh sector. WHO telah menetapkan Status Kedaruratan bagi Negara yang telah terpapar Virus Corona ini, begitupun Indonesia. Salah satu pencegahan Virus Corona ini yaitu dengan pengurangan aktivitas diluar rumah serta berjaga jarak antar manusia. Oleh karena itu, mulai dikenal dengan kebijakan Work From Home atau WFH yang mewajibkan segala aktivitas kantor ataupun sekolah dilaksanakan di dalam Rumah atau disebut dengan Karantina. Selain itu, Pemerintah telah membentuk peraturan mengenai vaksinasi dengan tujuan untuk mengatasi meningkatnya pasien Covid. Penelitian ini bersifat normative yang mengkaji Peraturan Menteri Keehatan mengenai Kegiatan Vaksinasi dan mengenai Pandemi Covid-19.
KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) DALAM PERJANJIAN PINJAMAN UANG DI INDONESIA
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.848 KB) | DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6726

Abstract

Perjanjian pinjam nama (nominee) adalah perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Perjanjian pinjam nama ini masuk ke dalam perjanjian khusus atau sering disebut perjanjian inominaat. Penelitian ini dilatarbelakangi dan dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan pengaturan perjanjian pinjam nama(nominee) sebagai bentuk perjanjian dalam pinjaman uang yang telah berkembang dan dilakukan masyarakat saat ini. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa tidak tersedianya aturan secara khusus untuk perjanjian pinjam nama yang diatur dalam undang-undang (KUHPerdata). Selama para pihak bisa menjalankan perjanjian dengan baik sesuai ketentuan Undang-Undang tentang sahnya perjanjian dan mengenai perjanjian pinjaman yang sudah diatur di dalam KUHPerdata, perjanjian tersebut bisa dikatakan sah di mata hukum jika telah sesuai dengan syarat perjanjian dalam KUHPerdata
THE BINDING POWER OF GOVERMENT RULES LAWS AND RESTRICTION TO SOCIETY BASED ON CONSTITUTION
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.41 KB) | DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6728

Abstract

The purpose of this research is to offer an update on the position of PPKM policies issued by the Indonesian government in a precise and binding manner. Using normative research with the aim of answering issues based on the scientific side. From this research, the researcher offers that our country adheres to a system where legal norms are tiered where a lower norm is sourced, applies, and is based on a higher norm in accordance with a hierarchical arrangement where lower regulations may not conflict with higher regulations. In the wake of the COVID-19 pandemic, the government must immediately adjust the PPKM policy with the hierarchical arrangement of laws and regulations. This is because a policy that does not have a legal instrument or forum that is not included in the category of statutory regulations has a bias binding power where this is because the PPKM policy is contained in a rule in the form of a policy regulation, not a statutory regulation.
ANALISIS PUTUSAN MK NO.91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERPRES NO.113 TAHUN 2021 TENTANG STRUKTUR DAN PENYELENGGARAAN BANK TANAH
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.696 KB) | DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6733

Abstract

Adanya UU Cipta Kerja yang baru tidak serta merta membuat produk hukum yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat merupakan mutlak adanya harus berlaku di dalam sistem perundang undangan di Indonesia. Adanya UU Cipta Kerja tentang pengadaan bank tanah sebagaimana dimaksud apabila dilihat di dalam putusan MK NO.91/PUU-XVIII/2020 memiliki banyak konsekuensi hukum diantaranya bank tanah merupakan salah satu kebijakan strategis dimana kebijakan strategis dan berdampak luas itu harus ditangguhkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian diketahui bahwa mendorong adanya perubahan yang mendasar dan segera terhadap UU Cipta Kerja. Hal tersebut, secara praktis, agar tujuan-tujuan idealis yang ingin dicapai dari hadirnya UU Cipta Kerja dapat tetap terlaksana sekaligus meminimalisasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan dengan menghindari ‘sanksi’ dari MK berupa putusan inkonstitusional terhadap UU Cipta Kerja Perbaikan-perbaikan yang diperlukan.
IMPACT OF MOVING THE NEW CAPITAL TO KALIMANTAN
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.816 KB) | DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6734

Abstract

Jakarta has been the capital of the country (IKN) since the days before Indonesia's independence. The enactment of Law Number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta confirmed Jakarta to become the Capital city of Indonesia. The many dynamics over the years such as the issue of the capital will sink cause Jakarta to be considered no longer qualified to be a canyon capital. The emergence of the discourse on the transfer of the capital since the era of President Soekarno's administration until it was reaffirmed by the president Jokowi administration on August 26, 2019 that the Government said that it would move The State Capital from DKI Jakarta province to East Kalimantan Province. Evidenced by the issuance of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital which was passed by the House of Representatives (DPR) on January 18, 2022 and signed by President Joko Widodo on February 15, 2022. The policy to move IKN is motivated by the need for the development of new economic areas, reducing inequality between regions, and improving the welfare of the people. The author finds that the transfer of IKN has stronger strengths and opportunities than the weakness and threat side so that the transfer of IKN is expected to have an impact positive for the Indonesian economy.