Articles
520 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Pemberdayaan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu: (Studi Kasus Desa Marong Kecamatan Praya Timur) ]]>
<![CDATA[Mohammad Irfan]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i3.2038
<![CDATA[Hasil studi awal menunjukkan bahwa pengetahuan publik terhadap ranah pemahaman antara hukum publik dan hukum privaat masih dangkal terutama dalam lingkup masyarakat pedesaan. Tidak bisa ditafikkan juga ada beberapa fakta yang ditemukan bahwa dalam lingkup masyarakat perkotaan juga nampak fenomena dangkalnya pemahaman hukum yang bergejala di kehidupan hukum masyarakat perkotaan. Disadari atau tidak dinamika ini menjadi pertanyaan bagi kalangan yang menekuni disiplin ilmu hukum perlunya sebuah langkah terobosan dalam upaya meningkatkan pengetahuan (kapasitas) publik terhadap isu-isu hukum yang berkembang dari hari ke hari. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu melihat fakta kenyataan bekerjanya hukum dilapangan kemudian menganalisa dengan pendekatan perpustakaan (statuta aproach) dan pendekatan sosiogis (sociological aproach). Hasil kajian penelitian dapat dikatakan bahwa Sepelaksanaan pemberian upaya pemberdayaan hukum bagi masyarakat kurang mampu/miskin di desa Marong belum dapat terlaksana dengan maksimal.oleh karena itu maka penting sekali untuk melakukan perluasan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu melalui optimalisasi layanan pemberdayaan hukum melaui upaya klinik hukum yang berkualitas yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dari Perguruan Tinggi, misalnya seperti Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Mataram dan bagaimana pelaksanaan klinik hukum tersebut bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang hidup dan bergaul dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).]]>
<![CDATA[Perlindungan Aspek Keperdataan Bagi Wisatawan Atas Keamanan Dan Kenyamanan Di Kawasan Pariwisata Kuta Mandalika Lombok Dalam Mewujudkan Pariwisata Yang Bermartabat ]]>
<![CDATA[Mohammad Irfan]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i3.2040
<![CDATA[Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi wisatawan atas keamanan dan kenyamanan dikawasan wisata Kuta Mandalika Lombok, dengan menggunakan metodelogi hukum empiris, yakni dengan mendeskripsikan fakta-fakta hukum dalam kenyataan di lapangan setelah itu mencari korelasinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang no. 10 tahun 20009 tentang Kepariwisataan. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih lemahnya upaya perlindungan terhadap hak atas ketenangan dan kenyamanan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara di kawasan wisata Kuta Mandalika Lombok, olehkarena pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai Leading Sektor kawasan Pariwisata Kuta Lombok telah melakukan berbagai upaya yang menuju kearah terlindunginya kepentingan wisatawan antara lain, melalui optimalisasi fungsi dan peranan dari Kelompok Pengelola wisata terutama berkaitain dengan upaya pendampingan dan pemberdayaan hukum dikawasan wisata, membentuk satgas pariwisata yang bukan saja bagi kawasan wisata Kuta Mandalika namun juga upaya perlindungan dan pertanggung jawaban hukum dikawasan wisata lainnya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing ]]>
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i3.2112
<![CDATA[Dalam menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan setiap warga negara, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur tata kelola baru dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 huruf (c) UU No 18 tahun 2017 pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang bekerja pada kapal asing atau kapal berbendera asing merupakan salah satu yang termasuk kategori Pekerja migran Indonesia. Perlindungan yang masih minim kepada warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai awak kapal perikanan (AKP) pada kapal perikanan berbendera asing, adalah menjadi kebijakan mutlak yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini. Upaya tersebut harus dilakukan, karena AKP menghadapi resiko pekerjaan yang besar saat berada di atas kapal perikanan, khususnya di luar negeri. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah pertama perbaikan regulasi menjadi salah satu kunci untuk bisa memberikan perlindungan penuh kepada seluruh AKP yang aktif bekerja di kapal perikanan. Melalui regulasi, berbagai upaya perlindungan juga akan bisa diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia. Kedua kehadiran dan peran Negara sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga negara Indonesia khususnya yang bekerja pada kapal perikanan asing dan berbendera asing dengan menerbitkan regulasi yang memiliki atau mengacu pada ketentuan beberapa konvensi Internasional sebagai standar pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional, seperti yang termuat dalam konvensi; IMO Cape Town Agreement (CTA) tahun 2012; Konvensi Internasional IMO tentang Pelatihan, Sertifikasi dan untuk Personil Kapal Penangkap Ikan (STCW-F) tahun 1995; Konvensi ILO tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (C188) tahun 2007.]]>
<![CDATA[Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dan Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pemenang Timur ]]>
<![CDATA[Lalu Husni]]>;
<![CDATA[Any Suryani Hamzah]]>;
<![CDATA[Hirsanuddin Hirsanuddin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i3.2113
<![CDATA[Tujuan penyuluhan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Penempatan Pejerja Migran Indonesia ke Luar Negeri dan pencegahan Perdagangan Orang di Tingkat Desa. Sedangkan tujuan khusus penyuluhan ini adalah agar masyarakat khususnya Desa Pemenang Timur merupakan salah satu desa pengirim pekerja migran Indonesia ke Luar negeri dan salah satu pintu masuk Pariwisata menuju tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara yaitu Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Masyarakat banyak terlibat dan berpatisipati dalam jasa pariwisata dengan menjadi pegiat pariwisata terutama dari mancanegara. pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa tentang penempatan pekerja migran yang benara serta bahaya perdagangan orang serta migrasi aman dan sebagian masyarakat desa malaka menggantungkan kehidupan dengan teribat disektor wisata. Selain beradu nasib disektor pariwisata ,animo masyarakat masyarakat Desa Pemenang Timur yang untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia di luar negeri tinggi, sehingga perlunya pemahaman tentang penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri , migrasi aman khususnya dapat memahami tata cara menjadi pekerja Migran yang berdokumen legal dan paham tentang bahaya perdagangan orang dalam mendompleng ketenaran penempatan pekerja Migran Indonesia.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ]]>
<![CDATA[Anida Firliana Dewi]]>;
<![CDATA[Any Suryani Hamzah]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2130
<![CDATA[Penelitaian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. berdasarkan penelitian, tanggung jawab pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan pasal 40,41, dan 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pengawasan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan amanat pasal 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.]]>
<![CDATA[Tanggung Gugat Keperdataan Rsud Dompu Terhadap Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Dari Pengelolaan Limbah Medis ]]>
<![CDATA[Moch Ryadi Husna]]>;
<![CDATA[Djumardin Djumardin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2131
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pengelolaan limbah medis B3 di RSUD dompu dan tanggung gugat RSUD dompu akibat pengelolaan limbah medis terhadap pencemaran lingkungan. Jenis penelitian ini adalah Normatif- Empiris. Bentuk pengelolaan limbah medis tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah. Tanggung gugat terhadap pencemaran lingkungan berbeda dengan KUHPerdata yang mengharuskan adanya kesalahan (liability based on fault) sebagai dasar suatu pertanggungjawaban, dalam UUPPLH menganut prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).]]>
<![CDATA[Hak-Hak Dari Pekerja Pkwt Yang Di PHK : (Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 15/PDT.SUS-PHI/2020/PN Mtr.) ]]>
<![CDATA[Abdi Haikal]]>;
<![CDATA[Zaeni Asyhadie]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2133
<![CDATA[This research has the purpose to analyze the rights of the PKWT workers who get work termination and how the judge’s legal consideration when giving court decision in the Industrial court Decision Number 15/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr. This research uses normative-legal research. The approach method uses the statute approach, the conceptual approach, and the cases approach. The type of legal materials in this study uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The legal materials are collected by a library study. The research analysis in this study uses qualitative legal analysis. Based on this research, the right of PKWT workers who get termination is based on the Industrial Court Decision Number 15/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr is not according to the positive law in Indonesia. In this case, Judges are only considering the juridical factors without considering the non-juridical factors.]]>
<![CDATA[Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengawasan Hutan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Hutan Untuk Lahan Pertanian: (Studi Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa) ]]>
<![CDATA[Adri Ahmadi]]>;
<![CDATA[Arief Rahman]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2134
<![CDATA[This study aims to analyze the impact of forest destruction as a result of changes in the function of the forest in the corn farming area, why the government is not effective in protecting forests, and how the government has made efforts to overcome forest damage. This study uses empirical research. The approach used is the statutory, conceptual and sociological approach. Sources of data used are field data and literature. Techniques/How to obtain data is done by interview technique. The analysis used in this research is qualitative. Based on the research results, the impact of forest damage in the Sumbawa Regency is unpredictable weather conditions from year to year, flooding, erosion, and sedimentation of the forest floor surface, which is starting to erode. Supervision is ineffective due to a lack of Human Resources (HR). Efforts made by Sumbawa Regency in overcoming forest damage are forest and land rehabilitation with a self-management scheme of local community groups.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Dengan Objek Tanah Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing: (Studi Putusan Nomor 299/Pdt.G/2021/PN.Mtr) ]]>
<![CDATA[Muhammad Azzura Notariano]]>;
<![CDATA[Arief Rahman]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2135
<![CDATA[This study aims to determine the legal considerations of the panel of judges in the Mataram District Court Decision Number 299/Pdt.G/2021/PN.Mtr and the defendant's liability in the land lease agreement which is the land owned by the plaintiff. The method used by the researcher in this study is a normative legal research method using the approach of legislation, conceptions and cases. The results of the study were the panel of judges stated that the defendant was proven to be in default, the agreement could be canceled and the object was transferred back to the plaintiff. And the Defendant must pay compensation as a liability]]>
<![CDATA[Kewajiban Pengusaha Dalam Penerapan P3K Atas Keselamatan Dan Kecelakaan Kerja Di Tinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Tentang Ketenagakerjaan: (Studi PT. Alfaria Trijaya Tbk) ]]>
<![CDATA[Baiq Indi Cahya Aulya]]>;
<![CDATA[Any Suryani Hamzah]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2136
<![CDATA[This research’ purposes are to know and to analyze implementation of implemented P3K by the company in their workers as the form PT. Alfaria Trijaya’s responsibilities in the work accident. This study was empirical legal research. Research’s result shows that implementation of P3K in PT. Alfaria Trijaya Tbk, can be said has been done according to the Ministry of Manpower Regulation Number 15 /MEN /VIII/2008 on the first assistance during work accident in workplace. It start with the first assistance officers, rooms, first aid cabinet or box and its contain, evacuation tools and transportation. However, the first aid implementation of company has not meets the standard according to the ministry regulation. The liability of PT Alfaria Trijaya Tbk in the event of a work accident in the workplace, as for the forms of liability including: Such as the provision of first aid for work accidents in the workplace (P3K), and the Employment Social Security Administration Agency (BPJS) covering transportation costs; Temporary compensation for being unable to work (STMB); Disability compensation; Compensation for death, funeral expenses and periodic compensation at once; Rehabilitation costs in the form of replacement of assistive devices (orthoses) and/or replacement devices (protheses); Reimbursement of dentures, hearing aids and glasses; Education Scholarship.]]>
