cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
+6287765101177
Journal Mail Official
privatelaw@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No. 62 Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Private Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 16159857     DOI : https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Private Law merupakan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram yang pertama kali terbit di tahun 2021. Private Law menerbitkan artikel dari jurnal Mahasiswa S1 khususnya bidang Hukum Perdata. diharapkan kedepannya private law dapat ikut meningkatkan kualitas jurnal ke arah nasional maupun internasional dengan menerima tulisan dari penulis luar lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 520 Documents
 48   49   50   51   52 
Pembagian Waris Anak Yang Mengganti (Memperbaiki) Jenis Kelamin Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam MELI YANTI; Yanti, Meli; Wahyuningsih, Wiwiek
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/vgdme843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan pembagian waris terhadap anak yang melakukan pergantian atau perbaikan jenis kelamin dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata Indonesia, belum terdapat pengaturan secara eksplisit mengenai pergantian atau perbaikan jenis kelamin. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, operasi yang bertujuan mengubah identitas tidak diperbolehkan, kecuali bersifat rekonstruktif untuk perbaikan kelainan biologis. Selama tidak termasuk dalam kategori yang terhalang mewaris, individu yang melakukan perbaikan jenis kelamin tetap berhak menjadi ahli waris dan memperoleh bagian yang sama. Sementara itu, dalam hukum Islam, Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 menegaskan bahwa pergantian jenis kelamin dalam kondisi normal hukumnya haram, sedangkan tindakan yang bersifat perbaikan (tashih) diperbolehkan. Dalam konteks kewarisan, individu yang melakukan perbaikan jenis kelamin memiliki hak waris berdasarkan jenis kelamin pascaoperasi, sedangkan bagi yang mengganti jenis kelamin dalam keadaan normal, penetapan kewarisannya tetap mengacu pada jenis kelamin semula.
Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Emas Batangan SAL SABILLA PUTRI; Putri, Sal Sabilla; Sahruddin
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ewg0yt09

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait wanprestasi dalam transaksi jual beli emas batangan serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Permasalahan yang diteliti mencakup bagaimana ketentuan wanprestasi hukum dan akibat hukumnya dalam perjanjian jual beli; pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1197/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. Metode yang digunakan, pendektan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap data hukum yang relevan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi pelaku usaha dalam memahami risiko dan kepatuhan terhadap hukum kontraktual. Hasil penelitian menunjukkan wanprestasi dalam perjanjian jual beli terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya setelah disomasi. Penjual wanprestasi jika tidak menyerahkan barang, terlambat menyerahkannya, atau memberikan barang yang tidak sesuai, sementara pembeli wanprestasi jika tidak membayar tepat waktu atau tidak melunasi harga. Akibat hukumnya mencakup ganti rugi, pembatalan perjanjian dengan kompensasi, peralihan risiko, dan biaya perkara jika sengketa diajukan ke pengadilan. Dalam putusan No. 1197/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, hakim menyatakan tidak adanya wanprestasi dalam jual beli emas batangan, yang dinilai dapat mengganggu kepastian hukum, mengurangi manfaat hukum bagi pihak yang dirugikan, dan mencederai rasa keadilan. Saran, perjanjian harus disusun jelas dengan detail barang, harga, waktu penyerahan, serta sanksi, dan menggunakan sistem pembayaran bertahap. Hakim juga perlu menegaskan unsur wanprestasi dengan meninjau kewajiban yang diperjanjikan, pemenuhannya, serta dampaknya bagi pihak yang dirugikan, serta menerapkan asas pacta sunt servanda secara tegas guna memastikan konsekuensi hukum yang jelas bagi setiap pelanggaran kontrak.
Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Jika Pekerja Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Serlyana Amilia; Asyhadie, H. Zaeni
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/bbrj6r26

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis PertanggungJawaban hukum bagi Perusahaan Akibat Pekerja Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan hukum positif yang ada di indonesia dan peraturan pelaksanaanya dan untuk mengetahui hak- hak yuridis pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan akibat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja antara lain Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja, Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan kecelakaan kerja, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pekerja yang mengalami kecelakaan mendapatkan hak yuridis yang ditanggung oleh perusahaan tempat ia bekerja.
Pendaftaran Hak Tanggungan Kreditur Perorangan Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Hikmatiar Al Qindy, Fatria; Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Umami, Allan Mustafa; Satriawan, Hera Alvina
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/xzpdjj21

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendaftaran hak tanggungan kreditur perorangan di Kawasan ekonomi khusus mandalika. Hak tanggungan merupakan lembaga jaminan atas benda tidak bergerak berupa tanah. Hak tanggungan dikenal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Hak tanggungan sangat penting keberadaannya di Indonesia untuk melancarkan hubungan bisnis maupun perkembangan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari subjek hukum berupa manusia maupun berwujud perusahaan apabila ingin melakukan usaha bisnis pasti memerlukan modal. Kreditur berbentuk perusahaan umumnya lebih profesional dan memiliki sumber daya manusia, sumber modal yang besar, sudah tentu sangat menunjang keefektifitasan,efisiensi pekerjaan termasuk menyalurkan pinjaman maupun menagih pinjaman tersebut kepada debitur. Berbeda dengan kreditur dari pihak perorangan yang tidak memiliki sumber daya manusia seperti kreditur berbentuk perusahaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan digunakannya lembaga Hak Tanggungan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dan untuk mengetahui Praktek Pendaftaran Hak Tanggungan Kreditur Perorangan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian pengaturan hak tanggungan kreditur perorangan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendaftaran hak tanggungan di KEK Mandalika mengalami kendala dikarenakan sistem online pendaftaran mitra yang masih memiliki masalah.
Urgensi Pengaturan Agraria Digital Demi Mendukung Pelaksanaan Pasal 2 UUPA Di Indonesia Mustafa Umami, Allan; Umami, Allan Mustafa; Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Satriawan, Hera Alvina; Wahyuddin
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jg69qt87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya hukum agraria digital di Indonesia dan untuk mengetahui hukum agraria digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan digitalisasi agraria penting untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai prinsip good governance. Sistem elektronik mempercepat birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat ini, regulasi agraria di Indonesia masih terbatas pada sektor pertanahan, sehingga pemahaman hukum sempit menjadi acuan dalam penerapan e-government di bidang ini. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk digitalisasi seluruh sektor agraria dan menyediakan layanan elektronik melalui website atau aplikasi guna memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dibutuhkan regulasi elektronik untuk pelayanan publik di sektor pertambangan, kehutanan, dan perairan agar tercipta reformasi birokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Pengadilan Tata Usaha Negara Hariati, Sri
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/7bbf5k91

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara dituntut menjadi teladan dalam menaati peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal perkawinan dan perceraian. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran izin perkawinan dan perceraian di kalangan PNS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa izin perkawinan dan perceraian PNS melalui dua lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta menilai efektivitas penerapan sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan kasus terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi terhadap PNS yang melanggar izin perkawinan dan perceraian masih belum efektif. Terdapat ketimpangan antara norma hukum yang bersifat imperatif dengan praktik penegakan di lapangan. BAPEK berperan penting dalam memeriksa dan memutus keberatan atas hukuman disiplin, namun keterbatasan dalam implementasi keputusan serta lemahnya pengawasan menyebabkan rendahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi kebijakan dan peningkatan konsistensi penegakan hukum agar penyelesaian sengketa kepegawaian dapat berjalan lebih efektif, adil, dan akuntabel.
Analisis Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Tentang Pelunasan Hutang Pada Perbankan Pasca Perceraian ALINDA AYU MARIANI; Mariani, Alinda Ayu; Wagian, Diangsa
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/x06rxs57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hutang-hutang suami-Isteri dan pertanggungjawaban atas pelunasan hutang setelah perceraian serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap hutang suami-istri setelah perceraian dalam Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang, norma-norma, kaidah-kaidah, konsep-konsep hukum. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian atau analisis, kedudukan hukum hutang suami-istri setelah perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia dan mengenai pertanggungjawaban terhadap utang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bawaan masing-masing pihak berdasarkan hasil kesepakatan dan putusan hakim. Dasar pertimbangan hakim terhadap hutang suami-istri setelah perceraian dalam Putusan Pengadilan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr bahwa hakim menerima gugatan penggugat ditetapkan sebagai hutang bersama karena, hutang yang di buat tersebut merupakan kesepakatan antar kedua belah pihak.
Implementasi Tanggung Jawab Bank Dalam Jaminan Bank Garansi Di Bank Mandiri Cabang Mataram M.DARDA ZAMZANI; Zamzani, M. Darda; HS, Salim
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/6jjj0v16

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi tanggung jawab bank dalam jaminan Bank Garansi serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Bank Mandiri Cabang Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). Penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Implementasi Bank Garansi di Bank Mandiri Cabang Mataram dilakukan melalui tahapan pengajuan permohonan, penilaian agunan atau counter guarantee, serta penerbitan warkat Bank Garansi oleh pihak bank selaku penjamin. Jenis Bank Garansi yang diterbitkan mencakup jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Tanggung jawab bank dalam hal ini adalah pihak bank sebagai penjamin apabila pihak terjamin wanprestasi. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Bank Garansi di antaranya adalah keterlambatan dokumen klaim, nilai jaminan yang tidak sesuai, dan kesalahan administratif. Perlindungan terhadap beneficiary dilakukan melalui mekanisme on demand guarantee yang mewajibkan bank membayar klaim apabila syarat formil dan materiil telah terpenuhi. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis, selama periode penelitian tidak ditemukan adanya sengketa hukum yang signifikan terkait pelaksanaan Bank Garansi di Bank Mandiri Cabang Mataram.
Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Andriyani, Shinta; Irfan, Mohammad
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/e6pzrd08

Abstract

Perlindungan hak masyarakat adat atas hutan adalah fondasi penting bagi keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan yang inklusif. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang kuat, serta memastikan implementasinya secara efektif. Studi tentang efektivitas kebijakan perlindungan hak masyarakat adat atas hutan di Bayan, KLU, menjadi penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mewujudkan tujuan tersebut. tulisan ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif Empris, dengan melihat dan mengnalisis bekerjanya Hukum berdasarkan hukum positif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini Salah satu temuan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Meskipun secara normatif, negara mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan, dalam praktiknya seringkali terjadi pengabaian atau pelanggaran hak-hak tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman aparat pemerintah tentang hak-hak masyarakat adat, lemahnya penegakan hukum, dan adanya kepentingan ekonomi yang lebih kuat dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan hutan.Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan masih sangat terbatas. Masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan atau perencanaan program yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat, bahkan dapat merugikan mereka.
Kedudukan Hukum Influencer Pasar Modal dalam Undang-Undang Pasar Modal Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah; Septira Putri Mulyana
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/05xvea94

Abstract

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini berkembang semakin pesat. Kemajuan tersebut terjadi hampir di semua bidang kehidupan manusia yang juga meliputi bidang perdagangan barang dan jasa, promosi, sampai dengan pembelajaran edukasi melalui platform media sosial. Fenomena hadirnya influencer akhir-akhir ini yang masuk ke berbagai sektor, termasuk investasi saham turut menjadi sebuah perhatian Mereka sering membagikan informasi tentang investasi pasar modal seperti halnya investasi saham yang sudah mereka miliki dan mereka berusaha menarik perhatian publik serta mengarahkan opini publik untuk melakukan investasi seperti halnya membeli saham. Pendekatan normatif-konseptual digunakan dalam menelaah regulasi nasional, studi literatur, dan praktik terbaik internasional. Temuan menunjukkan bahwa Influencer pasar modal tidak memiliki kedudukan hukum dalam undang-undang pasar modal karena influencer berbeda dengan penasihat investasi dalam undang-undang pasar modal

Page 52 of 52 | Total Record : 520

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram More Issue