cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
+6287765101177
Journal Mail Official
privatelaw@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No. 62 Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Private Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 16159857     DOI : https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Private Law merupakan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram yang pertama kali terbit di tahun 2021. Private Law menerbitkan artikel dari jurnal Mahasiswa S1 khususnya bidang Hukum Perdata. diharapkan kedepannya private law dapat ikut meningkatkan kualitas jurnal ke arah nasional maupun internasional dengan menerima tulisan dari penulis luar lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 520 Documents
 16   17   18   19   20 
Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 Atas Perkara Ingkar Janji Menikah Sebagai Dasar Perbuatan Melawan Hukum Wildan Sugandi; M. Yazid Fathoni
Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2207

Abstract

This study aims are to know agreement law on propose according to Civil Law, Marriage Law, Islamic Law Compilation, indigenous law and to know ratio decidendi of supreme court verdict Number 1644 K/PDT/2020 in the case of marriage broken promises as the foundation of act against the law. Type of this research is normative legal research and applies statute, conceptual and case approaches. Result of this study shows that marriage broken promise is an act against the law which refer to Article 1365 Civil Law in general meaning. Judge consideration which used in the case Number 1644 K/PDT/2020 is interpretation on the concept of act against the law in general meaning, which including actions that against the decency and propriety in the society values. Marriage broken promise cause material and non-material loses thus in judge decision obligate the defendant to pay loses as Rp. 150.000.000,- to the plaintiff as consequences of defamation which he had done to the platiff.
Perjanjian Kerjasama Dan Bagi Hasil Antara Pokdarwis Dengan Pemerintah Desa: Studi Di Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah) Zaiyinul Qiram; Diangsa Wagian
Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2208

Abstract

This study aims to find out and explain about the cooperation agreement and profit sharing between Pokdarwis and the Bilebante Village Government which is regulated based on Perdes No. 3 of 2016 concerning the Management of Green Tourism Villages in regulating the rights and obligations of both parties and implementation in the field. The research method in this paper is empirical. The results of this study are the rights and obligations of both parties have been regulated in the Village Regulation, for profit sharing according to the agreement of both parties. The implementation carried out in the Village Regulation includes the allocation of funds, the party entitled to manage the Green Tourism Village, and profit sharing for both parties
Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: (Studi BP2MI Lombok Barat) Gumilang Rustamaji; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2209

Abstract

This research aimed to find out the protection effort for Indonesian migrant workers by BP2MI of the West Lombok regency according to Law number 18 of 2017 concerning protection for Indonesian migrant workers. This research can be categorized as normative-empirical legal research. It can be concluded that the government has implemented this law by providing attendance for future migrant workers. It is also known several other implementations have been in accordance with the provisions of Law number 18 of 2018 concerning the protection of Indonesian migrant workers.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Dalam Perjanjian Jual-Beli Air Bersih: (Studi Di Perumda Amerta Dayan Gunung KLU) Baiq Liza Wati; Diangsa Wagian
Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2210

Abstract

This study aims to determine and analyze the legal relationship between PERUMDA Amerta Dayan Gunung and consumers and to identify and analyze forms of legal protection for consumers in drinking water services by PERUMDA Amerta Dayan Gunung. The type of legal research used in conducting this research is the type of empirical normative legal research. From the results of the research that has been carried out, the results related to the legal relationship between PDAM North Lombok Regency and consumers the, namely the first agreement for the installation of the North Lombok Regency PDAM, the second a water meter rental agreement, and the third a water sale and. In terms of the form of legal protection for consumers, there are two forms of legal protection, the first is preventive legal protection, which is the protection provided to prevent violations. Second, repressive protection is protection that is given if there has been a violation.
Peningkatan Pemahaman UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Malaka Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2353

Abstract

Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terbitnya Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan Perubahan norma dalam hal perkawinan khususnyan batas usia untuk melakukan perkawinan dan sekaligus perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Hal ini belum banyak diketahui masyarakat luas, oleh karena itu pengabdian yang kami lakukan di desa Malaka kabupaten Lombok Utara, kami melakukan sosialisasi mengenai perubahan ketentuan perkawinan yang dilakukan menurut hukum nasional. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.
Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Covernote: (Studi Di Kabupaten Lombok Barat) Baiq Alya Shafira Mulyandhani; H. Salim HS
Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v1i1.2692

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik pembuatan covernote yang dibuat oleh notaris pengganti dan tanggung jawab notaris pengganti sebagai pemegang jabatan sementara Notaris yang digantikan terhadap covernote yang dibuatnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya notaris pengganti selaku pemegang jabatan sementara Notaris yang digantikan memiliki wewenang untuk membuat covernote. Notaris pengganti bertanggung jawab penuh terhadap covernote yang dibuatnya dan bentuk pertanggungjawaban notaris pengganti terhadap covernote yang dibuatnya dapat dibebankan tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab secara administrasi, dan tanggung jawab secara kode etik Notaris.
Tinjauan Yuridis Penetapan Pengesahan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri : (Studi Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1022/PDT.P/2019/PA.GM) M. Irfan Hibatulloh; Aris Munandar
Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v1i1.2694

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon dan kedudukan hukum anak dari para pemohon setelah adanya Penetapan Nomor: 1022/Pdt.P/2019/PA.GM. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan dasar bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon adalah perkawinan yang sah baik menurut syariat Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut berstatus sebagai anak sah dan dapat menikmati hak-hak nya sebagai anak sah.
Analisis Pelindungan Hukum Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia Dalam Perjanjian Penempatan Kerja Pada Masa Pandemi Covid 19: (Studi PT Genta Gumi Selapawis Cabang Selong) Baiq Auliya Wulandari; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v1i1.2695

Abstract

Tujuan penyusunan skripsi untuk mengetahui pelindungan hukum pekerja migran wanita Indonesia dalam perjanjian penempatan kerja dan mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelindungan hukum dalam perjanjian penempatan kerja di PT Genta Gumi Selapawis pada masa covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan pelindungan hukum dalam perjanjian penempatan kerja bagi Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia di PT Genta Gumi Selapawis sesuai dengan prosedur pelaksanaan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru BAB III huruf A sebelum bekerja. Faktor penghambat yang dihadapi PT Genta Gumi Selapawis diantaranya : faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.
Pertanggungjawaban Secara Perdata Pemilik Lahan Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Pertambangan Galian C : (Studi Di Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur) Nurlaili Hurmayani; Arief Rahman
Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v1i1.2697

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dari pemilik lahan terhadap kegiatan pertambangan galian C di Desa Ijobalit dan untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata pemilik lahan jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dalam pertambangan galian C di Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode analisis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian yang menunjukkan kewenangan pemilik lahan yang memegang izin usaha pertambangan dengan secara langsung melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.Pertanggungjawaban secara perdata pemilik lahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan yaitu perbuatan ganti rugi yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan melakukan pemerataan kembali lahan bekas pertambangan galian C.
Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Jaminan Fidusia : (Studi di PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram) Ida Wayan Adi Pratama Wijaya; Sahruddin Sahruddin
Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v1i1.2698

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penyelesaian perjanjian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan atas jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Karang Jasi Mataram dan hambatanya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Penyelesaian dilakukan dengan upaya persuasif, yaitu debitor diminta menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mampu diminta menyerahkan agunan kredit. Namun sebelumnya diberikan somasi sebanyak 3 kali dalam 2 hari, jika tidak berhasil maka dilakukan penarikan untuk penjualan di bawah tangan. Hambatan yang muncul, antara lain: debitor yang keberatan obyek jaminan fidusianya ditarik, karena terlalu cepat mengambil tindakan tanpa memberikan kesempatan kepada debitor.

Page 18 of 52 | Total Record : 520

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram More Issue